Seorang petugas kesehatan haji Indonesia bernama dr Fitri Rezkiani meninggal dunia saat menjalankan tugas melayani jemaah di Tanah Suci, Arab Saudi, pada Senin, 8 Juni 2026. Berita duka mengenai wafatnya dokter Kloter UPG 38 Embarkasi Makassar ini dilansir dari Detikcom.

Kabar mengenai berpulangnya dr Fitri Rezkiani yang sempat beredar luas di media sosial tersebut telah mendapatkan konfirmasi resmi dari otoritas terkait. Pihak Kementerian Haji dan Umrah membenarkan status penugasan almarhumah sebagai dokter kloter.

"Betul. Almarhumah adalah dokter kloter UPG 38," jelas Hasan Afandi, Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah.

Pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengonfirmasi bahwa almarhumah mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit King Abdul Aziz, Makkah. Sebelum wafat, almarhumah sempat mendapatkan perawatan medis selama tujuh hari akibat mengalami gangguan pernapasan, dan jenazahnya kini telah dimakamkan di Pemakaman Saraya, Makkah.

"Terkait dengan informasi wafat dr Fitri Rezkiani, dokter kloter UPG 38 Embarkasi Makassar, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah," ujar dr Mohammad Imran, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi.

Kehilangan ini menyisakan kesedihan bagi sesama rekan petugas kesehatan yang mendampingi almarhumah selama bertugas di Arab Saudi. Almarhumah dikenang sebagai sosok rekan kerja sekaligus sahabat yang selalu berdedikasi penuh dalam melayani jemaah haji.

"Bersyukur bisa kenal dan bekerja sama dengan beliau di Kloter UPG 38. Beliau ini sahabat yang baik, selalu maksimal dalam melayani masalah-masalah kesehatan jemaah di Kloter 38," kata Muhammad Deni, perawat TKHK UPG 38.

Pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) meskipun tim medis harus menghadapi cuaca ekstrem. Pada momen tersebut, dr Fitri bersama tim berhasil menangani para jemaah yang mengalami masalah kesehatan akibat suhu tinggi.

"Terutama di Armuzna, dengan suhu yang tinggi, ada beberapa jemaah yang terkena heatstroke atau sengatan panas. Alhamdulillah semua bisa ditangani," ungkap Muhammad Deni, perawat TKHK UPG 38.

Prosesi pemakaman dr Fitri di Makkah dihadiri dan diantarkan langsung oleh rekan sejawatnya bersama jutaan umat muslim di Tanah Haram. Rekan kerja almarhumah mendoakan agar pengabdian dokter kloter tersebut diterima di sisi-Nya.

"Kematian tidak ada yang bisa memilih kapan, di mana, dan sedang apa. Kami menyaksikan, mengikuti, menyalati beliau dengan jutaan muslim di Tanah Haram, mengangkat keranda beliau, mengantar sampai ke tempat peristirahatan terakhir," ucap Muhammad Deni, perawat TKHK UPG 38.

"Husnul khatimah dokter, rekan kerja, dan sahabat kami," sambung Muhammad Deni, perawat TKHK UPG 38.

Manajemen pelayanan kesehatan untuk jemaah Kloter UPG 38 dipastikan tetap berjalan normal pasca-wafatnya dr Fitri. Tim kesehatan dari sektor serta petugas haji daerah unsur kesehatan langsung dikerahkan untuk mengisi kekosongan pelayanan.

"Alhamdulillah ada tim dari kesehatan sektor, sangat bagus. Di Kloter UPG 38 juga ada petugas haji daerah dari kesehatan," ujar Muhammad Deni, perawat TKHK UPG 38.

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa influencer Keanu Angelo terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah oleh PT Khazanah Tamma International atau Hanania Group di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami bentuk kerja sama promosi yang terjalin antara pihak influencer dengan biro perjalanan tersebut.

Dilansir dari Suara, proses interogasi terhadap selebgram bernama asli Muhamad Miftahuda ini berlangsung selama enam jam, terhitung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Keanu hadir memenuhi panggilan kepolisian dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Kepolisian melayangkan puluhan pertanyaan kepada Keanu yang berfokus pada kontrak hingga legalitas dari travel tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memberikan rincian mengenai materi pemeriksaan saksi tersebut.

"Benar, pada Senin, 8 Juni 2026, penyidik telah memeriksa Keanu Angelo alias Muhamad Miftahuda sebagai saksi terkait perkara umrah PT Khazanah Tamma International/Hanania Group," kata Budi Hermanto dalam keterangannya pada Selasa (9/6/2026).

Penyelidikan aliran dana dan bentuk promosi terus digali dari keterangan para pembuat konten yang terlibat. Pihak berwenang mencecar saksi untuk mengetahui rincian fasilitas serta pembayaran yang diterimanya.

"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 28 pertanyaan yang pada pokoknya mendalami kerja sama endorse, kontrak, fasilitas, pembayaran, serta legalitas travel tersebut," ujar Budi.

Di sisi lain, terdapat beberapa figur publik yang dijadwalkan diperiksa pada hari yang sama namun memilih mangkir dari panggilan penyidik. Polisi akhirnya menetapkan jadwal pemanggilan ulang bagi para pembuat konten yang tidak hadir tersebut.

"Adapun influencer lain yang dijadwalkan pada hari yang sama yaitu Sarah Gibson, Audrey Jesslyn, dan Dara Arafah, belum hadir dan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan pada 12 Juni 2026," tuturnya.

Selain ketiga nama tersebut, selebgram Karin Novilda alias Awkarin juga tercatat absen dari agenda pemeriksaan kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tidak ada konfirmasi yang diterima dari yang bersangkutan mengenai alasan ketidakhadirannya.

"Sementara itu, Karin Novilda tidak hadir tanpa keterangan," ujar Budi.

Kasus dugaan penipuan ini mulai diselidiki setelah adanya laporan dari sejumlah jemaah yang gagal berangkat ke tanah suci meskipun telah melunasi biaya perjalanan. Kepolisian kini terus melacak aliran dana dengan memeriksa para pembuat konten yang pernah mempromosikan Hanania Group.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan perkebunan nasional melalui riset dan pembinaan petani pada Selasa (9/6/2026), dilansir dari Detik Finance.

Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan seluruh laboratorium dan kantor Kementan di 38 provinsi oleh para peneliti BRIN, serta dukungan anggaran hingga Rp 40 triliun untuk mendorong proses riset serta pembinaan petani dalam skala luas.

"Hari ini kita tanda tangan MoU (dengan BRIN), kita kolaborasi, yang pertama seluruh lab, kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemerintah berharap sinergi ini dapat melahirkan varietas atau metode pertanian baru yang mampu mendongkrak produktivitas komoditas pangan secara signifikan di area pengawasan yang luas.

"Jadi anggaran kita besar, total anggaran kita kan kurang lebih Rp 40 triliun, besar sekali. Nah ini nanti sambil membina petani. Jadi bukan percobaan satu hektare dua hektare, ini 10.000 (hektare), 5.000 (hektare) kita awasi bersama, 2.000 hektare seperti itu," paparnya Amran.

Fokus riset dan pembinaan ini akan diarahkan pada komoditas pangan strategis nasional yang memiliki permintaan tinggi di tingkat dunia, seperti kedelai, bawang putih, kakao, mete, hingga tebu.

"Pertama, padi sudah selesai. Jagung sudah swasembada untuk pakan. Ke depan kita fokus kedelai, bawang putih, kakao, mete, tebu, dan seterusnya yang demand-nya tinggi tingkat dunia dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dengan cepat," tutur Amran.

Pengembangan produktivitas ini nantinya bakal disesuaikan dengan keunggulan komparatif serta kesesuaian agro-climate di masing-masing wilayah agar dampaknya lebih optimal.

"Jadi kita menanam atau mengembangkan komoditas berdasarkan keunggulan komparatif suatu tempat. Iklimnya agro-climate-nya cocok, budaya culture masyarakatnya oke, kita kembangkan di situ," ujarnya Amran.

Pihak kementan sendiri menetapkan standar produksi minimal yang cukup tinggi untuk pengembangan komoditas tersebut.

"Ya kalau saya, kalau mintanya saya ya minimal 5 ton (per hektare). Tapi kalau 3-4 ton (per hektare) itu sudah bagus," tutur Amran.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh guna tercapainya ketahanan pangan nasional yang mencakup dimensi luas.

"Kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan. Karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultura, tapi juga peternakan, dan dimensi pangan yang lainnya," ujar Arif.

Melalui kerja sama ini, BRIN secara khusus ditargetkan mampu menghasilkan varietas baru yang bisa memicu produksi bawang putih dalam negeri hingga mencapai 35 ton per hektare demi menekan angka impor.

"Ini kita ditargetkan untuk bisa produksi bawang putih itu 35 ton per hektare. Ini angka yang fantastis, kita ingin mengalahkan negara-negara lain yang sudah bisa menghasilkan 35 ton per hektare," tutur Arif.

Untuk mencapai target tersebut, BRIN akan mengerahkan berbagai disiplin ilmu non-pertanian, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), teknologi genomik, hingga robotik.

"Kita di BRIN tidak hanya di bidang pertanian, banyak bidang-bidang lain non-pertanian yang bisa mendukung pertanian. Baik untuk mesin pertanian, kemudian untuk AI, untuk bidang genomik yang bisa menghasilkan varietas-varietas yang lebih unggul dengan teknologi lebih canggih, kemudian juga untuk robotik dan kemudian juga untuk berbagai smart farming yang membutuhkan disiplin ilmu yang lebih luas lagi," paparnya Arif.

Pemanfaatan seluruh keilmuan dan periset ini diharapkan menjadi pendorong utama keberhasilan pembangunan sektor pertanian Indonesia di masa depan.

"Oleh karena itu dengan kolaborasi ini insyaallah ilmu-ilmu yang ada di BRIN, periset-periset yang ada di BRIN itu bisa kita kerahkan untuk mensupport suksesnya pembangunan pertanian di Indonesia," jelas Arif.

Kejaksaan Agung membongkar praktik dugaan pembengkakan harga atau markup dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional. Proyek yang digarap oleh vendor PT YAT ini menelan anggaran fantastis mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Nilai total pengadaan komoditas tersebut menyentuh angka Rp1.035.515.297.908,02, seperti dilansir dari Detik Oto. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya sempat mengutarakan bahwa harga per unit dari kendaraan roda dua bertenaga setrum tersebut dipatok sebesar Rp42 juta.

Pihak kejaksaan mengonfirmasi bahwa dana sebesar Rp1 triliun tersebut kini telah dicairkan sepenuhnya kepada pihak rekanan. Kendati demikian, Kejaksaan Agung menemukan bahwa perusahaan penyedia jasa tersebut ternyata tidak memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.

"Dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat markup," tulis Kejagung dalam situs resminya.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa korporasi mitra tersebut memang bukan merupakan diler resmi ataupun agen pemegang merek kendaraan. Berdasarkan informasi dari laman resmi perusahaan, PT YAT mengklaim bergerak di sektor pelayanan logistik, penyediaan peranti kesehatan, hingga pengadaan unit kendaraan listrik.

"Kami menyediakan layanan pengadaan motor listrik secara profesional dan siap menjadi mitra strategis Anda dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga distribusi unit ke lokasi Anda," tulis pihak PT YAT dalam situs resminya.

Merujuk pada sistem katalog elektronik Inaproc, entitas usaha ini menawarkan dua tipe kendaraan elektrifikasi, yakni tipe Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max. Varian Emmo JVX GT mengusung konsep kendaraan petualang dengan daya mencapai 7.000 Watt serta sanggup menjelajah sejauh 70 kilometer dalam kondisi daya penuh.

Model penjelajah ini memiliki spesifikasi dimensi panjang 2.080 mm, lebar 860 mm, tinggi 1.150 mm, berbobot kosong 110 kg, serta daya angkut maksimal 200 kg. Sementara itu, varian Evvo JVH Max dirancang sebagai skuter urban perkotaan berkecepatan 90 km/jam dengan pasokan baterai berkapasitas 73,6V 30Ah yang didukung sistem pengereman CBS.

Pemerintah pusat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah mengenai pembenahan ekonomi nasional pada Selasa, 9 Juni 2026.

Gelombang protes mahasiswa tersebut menyertakan ultimatum waktu selama 18 hari untuk menyelesaikan persoalan ekonomi domestik. Jika target tersebut gagal dipenuhi, pihak mahasiswa mengancam akan mengerahkan aksi massa yang lebih besar dengan tajuk Reformasi Jilid II.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut sebagai masukan. Bagaimanapun, penyelesaian persoalan ekonomi dinilai tidak bisa dilakukan secara instan.

"Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Menurut penjelasan Prasetyo Hadi, tantangan perekonomian di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global serta domestik sehingga membutuhkan proses penanganan yang matang. Pihak Istana memandang angka 18 hari tersebut sebagai dorongan moral agar kabinet bekerja lebih cepat.

Respons terhadap ancaman aksi mahasiswa juga datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menilai persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan saat ini sebagai alarm bagi bangsa. Namun, Hasto Kristiyanto mengingatkan beban ini tidak boleh ditanggung sepihak.

"Ya berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Pihak PDI Perjuangan mengharapkan adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi yang sehat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan dunia usaha melalui akuntabilitas dan transparansi.

"Kita berharap pemerintah melalui Presiden Prabowo memberikan suatu direction (arahan) terhadap berbagai persoalan ini. Sehingga berbagai kritik yang diberikan oleh dunia usaha tentang pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi untuk membangun trust (kepercayaan) itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," tambah Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Sebagai partai politik, PDI Perjuangan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung setiap langkah nyata yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pemulihan sektor ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi tuntutan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Jawa Tengah yang mengultimatum pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari akibat anjloknya nilai tukar rupiah.

Gelombang protes tersebut mencuat setelah puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat, 5 Juni 2026. Pemerintah menegaskan bahwa aspirasi dari kelompok mahasiswa tersebut telah diterima sebagai masukan konstruktif.

Pihak Istana menyatakan bahwa jajaran pemerintah saat ini sedang melakukan koordinasi lintas sektoral secara intensif guna meredam fluktuasi ekonomi. Kendati demikian, perubahan struktural tidak dapat diselesaikan secara instan dalam tenggat waktu yang kaku.

"Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) seperti dilansir dari Kompas.com.

Mensesneg menjelaskan bahwa seluruh jajaran kabinet sedang berupaya keras mengatasi dinamika ekonomi saat ini. Persoalan nilai tukar diakuinya sangat kompleks karena turut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

"Tapi sekali lagi, kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," jelasnya.

Terkait desakan pembatasan waktu 18 hari yang disuarakan mahasiswa, Prasetyo memberikan pandangan bahwa pemulihan indikator makroekonomi membutuhkan proses yang tidak sebentar.

"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu," tegas Prasetyo.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah tetap menghargai kepedulian serta fungsi kontrol yang dijalankan oleh para mahasiswa terhadap jalannya kebijakan negara.

"Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," imbuhnya.

Pernyataan dari pihak Istana ini merupakan respons langsung terhadap aksi massa di Kota Semarang yang menyoroti posisi mata uang dalam negeri. Mahasiswa mengaitkan angka 18 hari tersebut sebagai simbol atas terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," kata Kailani dalam aksi yang digelar mahasiswa.

Ketua BEM UNS Kailani Rizqi Pratama menyatakan bahwa aliansi mahasiswa tidak segan untuk meningkatkan eskalasi gerakan jika tuntutan mereka diabaikan oleh otoritas berwenang.

"Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan," ujarnya.

Selain masalah nilai tukar, perwakilan mahasiswa lain juga menyoroti kondisi anggaran negara yang masih mengalami ketimpangan di tengah tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

"Terhitung per hari ini, 5 Juni 2026, kurs nilai tukar rupiah telah melemah di angka Rp18.030 kurang lebih. Ini merupakan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar paling lemah sepanjang sejarah Indonesia," kata Kevin Kurnia Priambodo, dalam operasinya.

Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang Kevin Kurnia Priambodo menilai kondisi pelemahan ini sangat mencederai daya beli masyarakat luas serta memperberat struktur perekonomian domestik.

"APBN kita terhitung sampai hari ini masih menunjukkan angka defisit. Untuk negara Indonesia, sebagai negara berkembang, negara yang masih mengandalkan produk-produk impor, keadaan rupiah yang melemah akan semakin mencederai dan melemahkan ekonomi negara kita," ucap Kevin.

BEM SI Jawa Tengah melalui akun media sosial resmi mereka menegaskan akan terus mengonsolidasikan pergerakan massa dalam skala yang lebih besar apabila indikator ekonomi nasional tidak menunjukkan perbaikan signifikan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Presiden Prabowo Subianto membatalkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat dijanjikan pada May Day 2025 dan memilih skema alternatif langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026), dilansir dari Detik Finance.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian mendalam, pemerintah menilai terdapat metode lain yang jauh lebih efektif guna mencapai target kesejahteraan para pekerja.

"Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," beber Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026) kemarin.

Langkah alternatif yang diputuskan langsung oleh Kepala Negara adalah dengan mengangkat tokoh pergerakan pekerja secara langsung untuk menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan.

"Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," beber Prasetyo.

Jabatan penasihat khusus tersebut kini resmi diamanahkan kepada Said Iqbal, sosok yang memimpin KSPI sekaligus pendiri Partai Buruh, setelah menjalani prosesi pelantikan oleh Presiden di Istana Negara pada Senin sore.

Pemerintah berharap penunjukan ini mampu memangkas jalur birokrasi dan menciptakan pola komunikasi yang lebih cair serta intensif antara regulator dengan kelompok buruh, terutama dalam menghadapi dinamika situasi ekonomi saat ini.

"Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak apa namanya... birokratis. Di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini," papar Prasetyo.

Masyarakat yang ingin menyusun agenda liburan atau aktivitas luar ruangan perlu memeriksa kembali kalender Juni 2026. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri telah menetapkan libur nasional yang berlaku sepanjang tahun ini.

Dikutip dari Info, sejumlah hari libur nasional pada bulan ini tercatat sudah terlewati. Oleh karena itu, penting untuk mencermati sisa jadwal libur yang tersedia agar agenda santai dapat berjalan lebih maksimal.

Ketentuan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun ini berpijak pada SKB Tiga Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025. Berdasarkan dokumen tersebut, sebenarnya terdapat dua hari libur nasional pada bulan Juni.

Momen libur pertama telah berlangsung pada 1 Juni 2026 yang lalu dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Saat ini, masyarakat hanya menyisakan satu hari libur nasional resmi pada pertengahan bulan, yaitu:

Selasa, 16 Juni 2026: Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah

Untuk periode bulan ini, pemerintah dipastikan tidak mengalokasikan satu pun hari cuti bersama bagi masyarakat.

Daftar Lengkap Libur Nasional Sepanjang Tahun 2026

Selain mengamati sisa libur di bulan berjalan, jadwal libur nasional sepanjang tahun 2026 juga dapat dicatat untuk persiapan agenda jangka panjang. Berikut adalah daftar lengkap 17 hari libur nasional sepanjang tahun 2026:

1 Januari 2026: Tahun Baru Masehi
16 Januari 2026: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
21 Maret 2026: Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
22 Maret 2026: Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah

3 April 2026: Wafat Yesus Kristus
5 April 2026: Hari Paskah atau Kebangkitan Yesus Kristus
1 Mei 2026: Hari Buruh Internasional
14 Mei 2026: Kenaikan Yesus Kristus
27 Mei 2026: Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah
31 Mei 2026: Hari Raya Waisak 2570 BE

1 Juni 2026: Hari Lahir Pancasila
16 Juni 2026: Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah
17 Agustus 2026: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2026: Hari Raya Natal

Daftar Cuti Bersama Sepanjang Tahun 2026

Pemerintah menyertakan delapan hari cuti bersama sepanjang tahun 2026. Penempatan cuti bersama ini biasanya berdampingan dengan hari besar keagamaan demi memicu libur panjang bagi masyarakat.

Berikut adalah rincian cuti bersama yang ditetapkan untuk tahun 2026:

16 Februari 2026: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
20 Maret 2026: Cuti Bersama Idulfitri 1447 Hijriah
23 Maret 2026: Cuti Bersama Idulfitri 1447 Hijriah

24 Maret 2026: Cuti Bersama Idulfitri 1447 Hijriah
15 Mei 2026: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
28 Mei 2026: Cuti Bersama Iduladha 1447 Hijriah
24 Desember 2026: Cuti Bersama Hari Raya Natal

Daftar Tanggal Merah Juni 2026

Di samping mengandalkan jatah libur nasional resmi, masyarakat bisa memakai waktu akhir pekan sebagai sarana beristirahat. Berikut adalah daftar seluruh tanggal merah sepanjang bulan Juni 2026 yang dapat dicatat:

Minggu, 7 Juni 2026
Minggu, 14 Juni 2026
Selasa, 16 Juni 2026 (Tahun Baru Islam 1448 Hijriah)
Minggu, 21 Juni 2026
Minggu, 28 Juni 2026

Masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga dengan memanfaatkan kombinasi hari libur nasional yang tersisa serta deretan akhir pekan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah mengamankan total 10 orang termasuk Bupati Muara Enim, Edison.

Pihak-pihak yang terjaring dalam operasi ini terdiri atas lima orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan lima orang dari sektor swasta. Meski demikian, rincian mengenai identitas para pihak yang ditangkap belum dijabarkan secara mendetail.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," kata Jubir KPK Budi Prasetyo dikutip dari Detik Oto.

Di samping penangkapan tersebut, aspek finansial dari sang bupati kini tengah mendapatkan perhatian. Berdasarkan data dari laman e-LHKPN KPK, Edison telah melaporkan daftar harta kekayaannya pada 27 Maret 2026 untuk periode tahun 2025.

Laporan kekayaan tersebut mencakup aset berupa tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak, hingga kas dan setara kas. Akumulasi nilai seluruh aset Edison menyentuh Rp 16.030.192.000 tanpa adanya catatan utang.

Pada sektor alat transportasi dan mesin, Edison melaporkan kepemilikan dua unit mobil dengan taksiran nilai total mencapai Rp 505 juta. Kedua kendaraan tersebut tercatat didapatkan melalui hasil sendiri.

Kendaraan pertama yang terdaftar adalah Toyota Alphard tahun produksi 2010 dengan nilai jual Rp 125 juta. Kendaraan kedua yang mengisi garasi miliknya adalah Toyota Fortuner tahun rakitan 2019 yang bernilai Rp 380 juta.

Aset terbesar yang mendominasi kekayaan sang bupati berasal dari sektor properti tanah dan bangunan yang nilainya menembus Rp 14.180.192.000. Komponen kekayaan lainnya meliputi harta bergerak senilai Rp 705 juta, kategori harta lainnya sebesar Rp 500 juta, serta instrumen kas dan setara kas senilai Rp 140 juta.

Status hari kerja menjelang pertengahan Juni 2026 akhirnya mendapatkan kepastian resmi dari pemerintah. Langkah ini diambil guna menjawab pertanyaan masyarakat mengenai status hari yang berada di antara akhir pekan dan hari libur nasional.

Berdasarkan laporan yang dilansir dari Medcom, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 menetapkan bahwa Senin, 15 Juni 2026 merupakan hari kerja dan hari sekolah seperti biasa.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta tetap beroperasi dengan jadwal normal. Aparatur sipil negara, karyawan, serta para pelajar diwajibkan untuk tetap hadir dan beraktivitas layaknya hari biasa.

Keputusan ini sekaligus meluruskan spekulasi mengenai potensi adanya cuti bersama tambahan. Banyak pihak sebelumnya berharap hari tersebut diliburkan karena posisinya yang menjepit hari libur nasional.

Pemerintah sendiri menetapkan Selasa, 16 Juni 2026 sebagai hari libur nasional. Momen ini menandai peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.

Melalui ketetapan resmi ini, maka hanya ada satu tanggal merah yang berlaku pada pertengahan pekan tersebut. Tidak ada landasan hukum yang mendasari hari Senin sebelum peringatan keagamaan itu ikut libur.

Peluang Mengatur Libur Panjang Mandiri

Meskipun pemerintah tidak menyediakan jatah libur tambahan, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk beristirahat lebih lama. Langkah ini bisa diambil melalui mekanisme pengajuan cuti secara personal.

Masyarakat yang ingin menikmati waktu luang bersama keluarga dapat memanfaatkan sisa jatah cuti tahunan pada hari Senin tersebut. Skenario ini memungkinkan adanya waktu istirahat selama empat hari berturut-turut.

Simulasi jadwal libur mandiri dapat dimulai sejak akhir pekan pada Sabtu, 13 Juni 2026 dan Minggu, 14 Juni 2026 sebagai libur pekanan. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil cuti mandiri pada Senin, 15 Juni 2026, hingga bertemu hari libur nasional pada Selasa, 16 Juni 2026.

Pihak penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) membantah keterlibatan dalam promosi dinitrogen oksida dengan merek Whip Pink yang tengah diselidiki pihak kepolisian di Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Ismaya Live, David, setelah menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, sebagaimana dilansir dari Suara.

Pihak manajemen DWP menegaskan bahwa pencantuman nama festival musik elektronik tersebut dalam materi promosi produk Whip Pink dilakukan tanpa izin dan merupakan pencatutan nama.

"Iya, (pemeriksaan) terkait promo Whip Pink tahun 2023. Kami mengklarifikasi bahwa ini tidak terkait dengan DWP (Djakarta Warehouse Project)," kata David, Direktur Ismaya Live.

Pihak penyelenggara menerangkan lebih lanjut mengenai status hubungan dan kerja sama formal antara pihak manajemen festival dengan pemilik produk terkait.

"Karena kami tidak berafiliasi ataupun memiliki sponsorship atau kerja sama dengan Whip Pink," tutur David, Direktur Ismaya Live.

Pencantuman identitas acara musik tersebut dalam selebaran komersial dipastikan berjalan tanpa adanya konfirmasi tertulis maupun lisan kepada pengelola.

"Tidak ada. Itu hanya mencatut nama DWP," ujar David, Direktur Ismaya Live.

Sebelum memenuhi panggilan kepolisian, perwakilan manajemen mengklaim telah mengambil langkah hukum sepihak berupa pengiriman nota peringatan resmi agar materi iklan yang bersangkutan segera diturunkan.

"Kami sempat memberikan surat teguran kepada Whip Pink untuk men-take down promo-promonya. Karena memang ini tidak terkait sama sekali dengan kegiatan kami, terutama DWP. Kami juga mendukung kegiatan-kegiatan Polri untuk memberantas narkoba," ucap David, Direktur Ismaya Live.

Dalam agenda pemeriksaan yang berlangsung di hari yang sama, David menjawab sekitar 14 pertanyaan dari tim penyidik mengenai promosi paket penjualan lima tabung gratis satu tabung yang mencantumkan logo DWP.

Kasus penayangan promosi tersebut menjadi bagian dari pengembangan penanganan perkara penyalahgunaan zat kimia oleh Bareskrim Polri yang juga melibatkan figur publik.

Sebelum memanggil manajemen DWP, penyidik kepolisian telah memeriksa selebgram berinisial APG dan saksi ZNM terkait rekaman video penggunaan produk, serta memanggil sejumlah konsumen lain berinisial RV, AM, dan CD.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Kepresidenan pada Senin (8/6) sore, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 58/P tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Posisi baru di pemerintahan ini memiliki kedudukan yang setara dengan menteri sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024.

Sebelum pengumuman resmi dikeluarkan, Said Iqbal sempat memberikan pernyataan mengenai kabar masuknya ia ke dalam jajaran kabinet pemerintahan yang baru.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.

Ia kemudian mengonfirmasi telah dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya pada Minggu malam untuk menghadiri prosesi pelantikan di Istana.

"Iya, jam 16.30 WIB dilantik di Istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy," ucap Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.

Usai menghadiri pelantikan, ia menegaskan status jabatan barunya yang kini menyamai tingkat kementerian.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres nomor 137 tahun 2024," tutur Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.

Said Iqbal memaparkan bahwa keputusan menerima jabatan ini diambil setelah melalui diskusi internal bersama jajaran rekan buruh di KSPI dan Partai Buruh demi memperjuangkan aspirasi pekerja dari dalam pemerintahan.

"Setelah didiskusikan di KSPI dan kawan-kawan buruh kami memutuskan untuk berjuang melalui di dalam. Secara platform perjuangan, keberpihakan presiden Prabowo dan kaum rakyat kecil mendorong kami untuk berikan masukan. Jadi menjaga keseimbangan," papar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden.

Langkah ini diambil karena selama ini kalangan pengusaha dinilai lebih banyak memiliki akses langsung untuk menyuarakan kepentingan modal kepada para menteri bidang perekonomian.

"Karena kawan pengusaha kan misal ya, kita melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Airlangga banyak mendapat masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal," ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden.

Ia berharap kehadirannya di struktur pemerintahan mampu memberikan ruang yang seimbang bagi suara-suara para pekerja.

"Saya beranikan diri ikhtiar dan ijtihad bahwa saya juga harus berikan keseimbangan terhadap apa yang mau disuarakan kawan kawan buruh," tegas Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden.

Mengenai program kerja ke depan, Said Iqbal berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna mengawal penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK) bersama serikat buruh.

"Tugas saya adalah memberikan saran dan analisis kebijakan dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal. Misalnya PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, saya akan memastikan turun ke lapangan bersama serikat buruh, karena peran Serikat buruh penting. Pak Presiden Prabowo memberikan ruang seluas-luasnya untuk Serikat buruh," papar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden.

Selain mendampingi dialog antara buruh dan pengusaha, ia juga berencana melakukan koordinasi dengan jajaran menteri terkait untuk memastikan regulasi kesejahteraan buruh berjalan optimal.

"Saya akan datangi juga beberapa Menteri untuk mendiskusikan berbagai hal, kami akan yakinkan kalau Menteri nggak bekerja kita akan lapor ke Presiden," janji Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap detail aliran uang haram dari para tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 dalam konferensi pers penahanan di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Dua tersangka yang ditahan adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Ahmad Husein membeberkan bahwa kedua tersangka berkolaborasi dengan oknum Kementerian Agama demi melancarkan pengisian kuota haji khusus tambahan untuk korporasi yang terafiliasi dengan mereka.

"Kedua tersangka, ISM dan ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour dan NRA Grup atau Asosiasi Kesthuri," kata Taufik Ahmad Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Aliran dana tersebut diduga mengalir kepada sejumlah pejabat Kementerian Agama saat itu, termasuk Dirjen PHU Hilman Latief, Kasubdit Perizinan Rizky Fisa Abadi, dan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz.

Berdasarkan data KPK, Ismail Adham menyerahkan uang sebesar USD 10.000 kepada Rizky Fisa Abadi, sementara Asrul Azis Taba menyetor uang senilai USD 406.000 kepada Ishfah Abidal Aziz.

Praktik culas ini memberikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 27,8 miliar bagi PT Maktour, sedangkan travel haji yang terafiliasi dengan Asrul meraup untung hingga Rp 40,8 billion.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," kata Taufik Ahmad Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Penyidikan lebih lanjut masih terus dilakukan oleh lembaga antirasuah untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam pusaran kasus korupsi tersebut.

Kementerian Haji dan Umrah mengusut kasus dugaan penipuan oleh oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang merugikan jemaah hingga Rp1,4 miliar, seperti dilansir dari Detikcom pada Selasa (9/6/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa indikasi kejahatan tersebut mencakup program badal haji ilegal untuk 140 orang serta manipulasi sisa pembayaran denda atau dam.

Penyelidikan awal menunjukkan pihak agensi mematok tarif sepihak sebesar Rp10 juta per orang untuk layanan badal haji, yang dinilai tidak masuk akal oleh otoritas terkait.

"Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp 40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp 10 juta per orang. Pasti ini penipuan," tegas Dahnil.

Kementerian telah menginterogasi pihak terkait menyusul temuan kerja sama ilegal antara oknum biro bimbingan tersebut dengan warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi.

"Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi," ungkap Dahnil.

Selain perkara badal haji, penyelewengan juga dideteksi pada setoran biaya dam yang seharusnya disalurkan melalui lembaga resmi Adahi namun dialihkan lewat jaringan mukimin.

"Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka," jelas Dahnil.

Pembongkaran praktik koruptif ini berawal dari laporan langsung para jemaah yang menyadari tidak mendapatkan bukti pembayaran sah dari otoritas Adahi.

"Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi," ujar Dahnil.

Pihak kementerian kini menyiapkan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin operasional sekaligus memproses perkara ini ke ranah hukum pidana di Indonesia.

"Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air," tegas Dahnil.

Transparansi penanganan kasus dinilai penting, sehingga pemerintah menjadwalkan rilis daftar resmi biro bimbingan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat," ujar Dahnil.

Kementerian menyayangkan tindakan manipulatif ini justru dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum fikih ibadah.

"Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat," ujarnya.

Guna mencegah kejadian serupa, jemaah diimbau untuk selalu mematuhi instruksi tertulis dari petugas resmi dan menolak tawaran paket ibadah nonprosedural.

Selebgram Keanu Agl menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah travel umrah Hanania Group. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi mendeteksi adanya aliran dana jemaah yang mengalir untuk keperluan promosi perusahaan dengan melibatkan sejumlah pembuat konten.

Kasus dugaan penipuan oleh Hanania Group tersebut dilaporkan telah merugikan sekitar 1.500 jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci, seperti dilansir dari Medcom. Total kerugian dalam perkara ini diperkirakan menyentuh angka Rp12 miliar, dan polisi telah menetapkan Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Fathan Rachman, sebagai tersangka.

Keanu yang didampingi oleh kuasa hukumnya memenuhi panggilan polisi guna mengklarifikasi bentuk kerja samanya dengan biro perjalanan tersebut. Selebgram itu dicecar puluhan pertanyaan oleh tim penyidik mengenai kontrak kerja sama mereka.

"Kenal di mana, terus awal kerja samanya gimana, kontraknya seperti apa," ujar Keanu kepada wartawan seusai pemeriksaan.

Keanu menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam menuntaskan perkara hukum ini. Dirinya juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam bagi para korban penipuan yang gagal berangkat umrah.

"Saya amat mendukung tindakan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan saya akan berlaku kooperatif dalam proses hukum yang berjalan," katanya.

Pihaknya membantah tudingan menerima dana promosi atau endorse berupa uang tunai dari agen travel tersebut. Kerja sama yang dilakukannya pada 2024 murni merupakan sistem barter fasilitas perjalanan umrah dengan publikasi digital di media sosial pribadinya.

“Aku dalam kerja sama sama Hanania itu aku enggak menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter,” tegas Keanu.

Untuk membuktikan keterangannya, Keanu menyerahkan sejumlah bukti dokumen tertulis berupa kontrak kerja serta mutasi rekening koran bank pribadinya kepada penyidik. Dokumen keuangan tersebut diserahkan untuk memverifikasi bahwa tidak terdapat transaksi uang masuk dari rekening Hanania Group.

Kuasa hukum Keanu, Charles P. Situmorang, menambahkan bahwa kliennya tidak memiliki keterlibatan dalam jajaran manajemen perusahaan Hanania Group. Hubungan kerja sama tersebut dipastikan murni sebatas hubungan profesional sebagai figur publik yang diundang.

“Mas Keanu tidak terlibat atau masuk dalam kepengurusan PT atau perusahaan yang dibawahi Hanania Group. Tidak sebagai direksi, tidak sebagai pemegang saham, tidak sebagai komisaris, juga tidak sebagai investor. Mas Keanu pure hanya sebagai tamu di acara umrah yang diundang, dan timbal baliknya adalah umrah gratis,” jelas Charles.

Menurut keterangan Charles, kolaborasi dengan Hanania Group merupakan satu-satunya kerja sama promosi travel umrah yang pernah diambil oleh kliennya. Selain Keanu Agl, penyidik Polda Metro Jaya juga berencana memanggil sejumlah pembuat konten lain seperti Awkarin, Sarah Gibson, dan Dara Arafah untuk mendalami metode pemasaran yang diterapkan oleh Hanania Group.

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan pembengkakan harga atau markup dalam pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis senilai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini memicu sorotan tajam karena perusahaan pemenang proyek dinilai tidak memenuhi kualifikasi resmi sebagai penyedia barang.

Proses pengadaan komoditas otomotif ini melibatkan pihak ketiga yang dianggap tidak kapabel. Berdasarkan laporan resmi Kejaksaan Agung, korporasi yang ditunjuk ternyata sama sekali tidak memiliki infrastruktur operasional yang memadai untuk mendukung distribusi dan perawatan unit kendaraan.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat markup," demikian keterangan resmi Kejagung.

Penyidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa PT Yasa Artha Trimanunggal merupakan nama resmi di balik inisial PT YAT tersebut. Berdasarkan data dari katalog pengadaan Inaproc, entitas ini bertindak sebagai pemasok kendaraan roda dua elektrik dengan merek Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max, seperti dilansir dari Detik Oto.

Catatan internal produsen mengindikasikan bahwa lini produk otomotif ramah lingkungan ini baru memulai debut komersialnya di pasar domestik pada tahun 2025. Manajemen korporasi sebenarnya telah merancang cetak biru ekspansi yang cukup masif untuk memperkuat posisi pasar mereka pada tahun 2026.

"Hal ini memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap brand Emmo," tulis perusahaan di situs tersebut.

Rencana strategis korporasi mencakup pembangunan 50 jaringan pusat penjualan dan servis yang tersebar dari wilayah barat hingga ujung timur Indonesia. Lokasi potensial mencakup kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Banten, Bogor, Semarang, Sleman, dan Surabaya, hingga kawasan Papua seperti Mimika, Wamena, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke.

Kendati demikian, penelusuran fakta di lapangan menunjukkan bahwa seluruh fasilitas fisik penunjang tersebut belum ada yang beroperasi. Informasi resmi pada situs perusahaan menunjukkan bahwa status operasional untuk seluruh titik lokasi purnajual tersebut masih tertulis 'Segera Hadir'.

Pemerintah secara resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai program percontohan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Jakarta. Langkah ini diambil guna mempercepat dan mengintegrasikan sistem penanganan serta pelayanan di wilayah Ibu Kota, seperti dikutip dari Medcom.

“Kita tidak hanya menyaksikan penandatanganan SKB, tetapi lebih kepada meneguhkan komitmen menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis lalu.

Sistem baru ini diharapkan mampu mengubah paradigma dalam memberikan penanganan bagi korban kekerasan. Melalui mekanisme terpadu, seluruh kebutuhan korban mulai dari pelaporan, penanganan medis, bantuan hukum, hingga proses rehabilitasi akan diakomodasi dalam satu pintu.

“Kalau sebelumnya sistem yang lama, korban seringkali harus menanggung beban tambahan dengan berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya sehingga ini memunculkan keengganan korban untuk melapor. Nah, pada sistem yang terbaru ini, yang terpadu, dimana seluruh kebutuhan korban mulai dari pengaduan, kesehatan, hukum, hingga rehabilitasi dipenuhi secara mudah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Perumusan SKB ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga negara. Pihak-pihak yang terlibat meliputi Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga turut serta dalam kesepakatan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan mandat ini sebagai wilayah percontohan pertama di Indonesia. Sektor perkotaan seperti Jakarta dinilai memerlukan pendekatan khusus akibat tingginya kepadatan penduduk dan kompleksitas jenis kekerasan yang terus berkembang.

“Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kehormatan pertama kali dipilih untuk menjadi contoh dan saya sudah meminta kepada jajaran Pemerintah DKI Jakarta untuk secara sungguh-sungguh menerima mandat ini,” ujar Pramono Anung.

Program ini dijalankan dengan metode yang menitikberatkan pada perspektif korban (victim oriented approach). Pendekatan tersebut diterapkan untuk memastikan pemenuhan hak korban atas keadilan, pelindungan, dan pemulihan psikologis secara menyeluruh tanpa risiko terjadinya reviktimisasi.

Kementerian Kesehatan memberikan dukungan penuh terhadap program percontohan ini dengan memperkuat sistem rujukan medis dan layanan kesehatan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan fasilitas medis, penanganan psikologis, bantuan medikolegal termasuk pembuatan visum et repertum, hingga skema pembiayaan kesehatan bagi korban.

Saat ini, kesiapan fasilitas kesehatan di Jakarta telah menjangkau seluruh wilayah. Layanan medis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak telah tersedia di 31 rumah sakit dan 44 puskesmas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Data proporsi pemberian layanan kesehatan mencatat persentase sebesar 31,12 persen diberikan kepada korban perempuan. Sementara itu, proporsi pelayanan kesehatan untuk korban anak tercatat berada di angka 36,73 persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi adanya dugaan penyiapan dana sebesar US$1 juta atau setara Rp18 miliar yang dialokasikan untuk menyuap Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI terkait penanganan kasus korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026 malam.

Penyidik mengidentifikasi bahwa sebagian dari total komitmen dana tersebut bersumber dari mantan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba, yang mengalir kepada Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa aliran dana senilai ratusan ribu dolar yang ditemukan penyidik merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih besar.

"Uang sebesar US$406.000 itu tadi adalah sebagian kecil dari satu juta dolar AS," ujar Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Berdasarkan proses pendalaman oleh tim penyidik, dana bernilai jutaan dolar tersebut diduga kuat disiapkan oleh sejumlah oknum di internal Kementerian Agama.

Namun, Achmad Taufik Husein menerangkan bahwa aliran uang haram tersebut pada akhirnya terdeteksi sebelum berpindah tangan ke jajaran anggota parlemen.

"Artinya, sudah ada niatan, tetapi kemudian dari pihak Pansus belum terjadi serah terimanya," jelas Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Informasi mengenai rencana penyuapan ini diperoleh lembaga antirasywah melalui pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk seorang saksi berinisial ZA yang diduga kuat berperan sebagai pihak perantara.

Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa pemeriksaan secara intensif telah dilakukan terhadap seluruh pihak yang ditengarai mengetahui skandal penyediaan dana tersebut.

"Pihak-pihak yang mengetahui satu juta dolar AS ini sudah kami lakukan pemeriksaan," tambah Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Langkah hukum ini menjadi kelanjutan dari penahanan Asrul Azis Taba dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham pada Senin, 8 Juni 2026, setelah sebelumnya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026).

Dilansir dari Detik Finance, pengangkatan tersebut didasarkan pada Kepres 58/P tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menyatakan langkah masuk ke pemerintahan diambil demi memperjuangkan nasib kaum pekerja secara langsung.

Keputusan untuk menerima jabatan penasihat ini bukan langkah personal, melainkan hasil kesepakatan bersama internal organisasi. Said menegaskan bahwa dirinya telah mendiskusikan tawaran Istana tersebut dengan jajaran KSPI serta Partai Buruh sebelum mengambil keputusan akhir.

"Setelah didiskusikan di KSPI dan kawan-kawan buruh kami memutuskan untuk berjuang melalui di dalam. Secara platform perjuangan, keberpihakan presiden Prabowo dan kaum rakyat kecil mendorong kami untuk berikan masukan. Jadi menjaga keseimbangan," papar Said Iqbal ketika tiba di Istana Kepresidenan untuk dilantik, Senin (8/6/2026).

Kebijakan ekonomi dinilai lebih sering dipengaruhi oleh aspirasi dari kelompok pengusaha. Said mengamati bahwa para menteri di bidang perekonomian kerap menerima masukan yang cenderung berpihak pada pemilik modal.

"Karena kawan pengusaha kan misal ya, kita melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Airlangga banyak mendapat masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal," ujar Said Iqbal.

Masuknya perwakilan buruh ke lingkaran dalam istana diharapkan mampu memberikan perimbangan terhadap arah kebijakan nasional. Kehadiran jabatan baru ini memberikan ruang bagi suara pekerja di tingkat pengambil kebijakan tertinggi.

"Saya beranikan diri ikhtiar dan ijtihad bahwa saya juga harus berikan keseimbangan terhadap apa yang mau disuarakan kawan kawan buruh," tegasnya menekankan.

Kehadiran Said di kabinet juga memicu pertanyaan mengenai kelanjutan aksi-aksi massa di jalanan. Mengenai hal tersebut, ia menegaskan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum tetap merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana presiden berulang-ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam UU. Siapa saja yang melakukan demonstrasi, baik KSPI dan Serikat Buruh lain harus sesuai dengan prosedur di UU," sebut Said Iqbal.

Masalah pengupahan menjadi pemicu utama yang selalu membawa massa buruh turun ke jalan setiap tahunnya. Melalui posisi barunya, Said berkomitmen menyusun analisis kebijakan mendalam untuk merumuskan formulasi upah yang adil demi menekan angka unjuk rasa.

"Isu upah selalu jadi isu utama setiap tahun dalam demo-demo kaum Buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam Penasihat Khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja," tegas Said Iqbal.

Selain masalah upah, mitigasi terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi fokus kerja nyata yang dijanjikan. Said menyatakan kesiapannya untuk mendatangi langsung perusahaan-perusahaan yang menghadapi krisis guna melakukan mediasi.

"Tugas saya adalah memberikan saran dan analisis kebijakan dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal. Misalnya PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, saya akan memastikan turun ke lapangan bersama serikat buruh, karena peran Serikat buruh penting. Pak presiden Prabowo memberikan ruang seluas-luasnya untuk Serikat buruh," papar Said Iqbal.

Langkah preventif akan diutamakan melalui dialog tripartit untuk mencari solusi alternatif di luar PHK massal. Pengurangan jam kerja atau penyesuaian sif menjadi opsi yang ditawarkan guna menekan biaya tenaga kerja perusahaan tanpa harus memberhentikan karyawan.

"Kita ajak dialog pengusahanya, before PHK misalnya kurangin dulu jam kerjanya, kurangin dulu shift-nya, kan itu reduce terhadap labor cost," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap aliran dana dari dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 dalam konferensi pers penahanan di gedung KPK, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Penyidikan lembaga antirasuah ini menyasar Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba sebagai tersangka.

Kedua tersangka diduga bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama untuk mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan yang berafiliasi dengan PT Maktour dan NRA Grup atau Asosiasi Kesthuri, seperti dilansir dari Detikcom.

Aliran uang dari tersangka ditengarai mengalir kepada sejumlah pejabat Kementerian Agama saat itu, termasuk Hilman Latief selaku Dirjen PHU, Rizky Fisa Abadi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Haji Khusus, serta Ishfah Abidal Aziz selaku Staf Khusus Menteri Agama.

Berdasarkan catatan KPK, Ismail Adham memberikan uang sebesar USD 10.000 kepada Rizky Fisa Abadi, sementara Asrul Azis Taba menyerahkan USD 406.000 kepada Ishfah Abidal Aziz.

Praktik jual beli kuota ini memberikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 27,8 miliar bagi PT Maktour dan Rp 40,8 miliar bagi travel haji yang terafiliasi dengan Asrul.

Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Ahmad Husein membeberkan peran para tersangka dalam pengaturan kuota tersebut.

"Kedua tersangka, ISM dan ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour dan NRA Grup atau Asosiasi Kesthuri," kata Taufik Ahmad Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Pihak penyidik juga mengaitkan penerimaan uang tersebut dengan posisi Menteri Agama yang menjabat pada periode terjadinya kasus.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," ucap Taufik Ahmad Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

Proses hukum terhadap Ismail Adham dan Asrul Azis Taba kini memasuki tahapan penahanan oleh penyidik.

Kementerian Haji dan Umrah bersama Komando Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menangkap oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH) atas dugaan penipuan badal haji senilai Rp1,4 miliar dan penggelapan uang dam jemaah di Arab Saudi pada Senin (8/6/2026) malam.

Penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut dilakukan oleh tim Perlindungan Jemaah (Linjam) bersama pihak KJRI setelah mengendus pergerakan pelaku, seperti dilansir dari Detikcom. Petugas gabungan juga langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa uang tunai.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi langsung operasi penangkapan tersebut saat berada di Bandara Jeddah. Oknum KBIH tersebut diketahui bekerja sama dengan mukimin atau warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi untuk melancarkan aksinya.

"Iya, memang betul, saya tidak bisa nafikan. Tadi malam itu ada tim Linjam, pelindungan jemaah dari Kementerian Haji dan Umrah, kemudian tim dari KJRI itu meng-OTT oknum KBIH. Kami OTT terkait dengan dam dan terkait dengan badal haji. Jadi, OTT-nya itu transaksinya itu hampir Rp 1,4 miliar," ujar Dahnil.

Aksi penipuan program badal haji fiktif ini menyasar sekitar 140 jemaah dengan patokan tarif sebesar Rp10 juta per orang. Menurut Dahnil, nominal tersebut sangat tidak rasional jika merujuk pada regulasi resmi tarif haji lokal atau Dakhili yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Ini jelas penipuan nih. Kalau ada badal haji Rp 10 juta, jemaah 140. Nah, ini pasti penipuan. Kenapa? Karena Dakhili saja, visa Dakhili, ya. Dakhili itu haji Dakhili yang untuk masyarakat setempat itu tarifnya bisa Rp 40 jutaan. Jadi, tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif Rp 10 juta," tegas Dahnil.

Pihak berwenang bergerak melakukan penindakan setelah mendapatkan bukti-bukti kuat di lapangan. Pelaku penipuan langsung diinterogasi oleh tim gabungan pascapenangkapan.

"Pasti ini penipuan. Nah, itu sudah banyak jemaah kita yang tertipu dan pelakunya adalah oknum KBIH kita bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam kita sudah tangkap, sudah kita interogasi, dan kami amankan uangnya," lanjut Dahnil.

Selain program badal haji bodong, petugas juga mendapati adanya penggelapan uang dam atau denda. Modusnya, pelaku menarik biaya resmi dari jemaah sebesar 720 riyal, namun tidak menyetorkannya ke lembaga resmi pemotongan hewan dam yang ditunjuk, yaitu Adahi.

"Jadi, dam itu kan salah satu yang mandatori harus, kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka itu dibayar dipungut 720 riyal, tapi kemudian tidak disetorkan ke pembayaran dam di Adahi, tapi kemudian mereka beli melalui mukimin. Melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an. Jadi, sisanya itu menjadi fee mereka, kira-kira gitu," ungkap Dahnil.

Pengungkapan kasus penggelapan uang denda ini bermula dari laporan jemaah. Para jemaah mencurigai transaksi tersebut karena tidak pernah menerima resi pembayaran resmi dari otoritas Adahi.

"Jadi, ada jemaah yang mengadu ke kami bahwasanya mereka tidak dapat receipt atau tanda terima dari Adahi. Berarti kan kalau teman-teman ini bayar dam dari Adahi pasti ada receipt-nya kan, ada tanda terima. Ini mereka tidak ada. Nah, ternyata itu dalam tanda kutip digelapkan bekerja sama dengan mukimin," jelas Dahnil.

Pemerintah Indonesia memastikan akan menjatuhkan sanksi terberat bagi KBIH yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini. Tindakan tegas yang disiapkan meliputi sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional hingga proses hukum pidana.

"KBIH-nya akan kami tertibkan, secara administrasi pasti akan kami cabut izinnya, secara pidana pasti akan dipidanakan. Karena lokus peristiwanya ada di Arab Saudi, nanti kita akan bicara dengan regulator hukum di Tanah Air," kata Dahnil.

Detail mengenai identitas nama KBIH yang terlibat dijadwalkan akan diumumkan secara resmi oleh Tim Juru Bicara, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah pada hari berikutnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua tersangka baru dari pihak swasta atas kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026.

Penyidik menjebloskan Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba ke Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama.

Langkah hukum ini melengkapi penahanan dua tersangka sebelumnya, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Ishfah Abidal Aziz, yang diduga menyalahgunakan wewenang hingga merugikan negara Rp622 miliar menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan.

"Selanjutnya, kedua tersangka, ISM dan ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour dan NRA Grup atau Asosiasi Kesthuri," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Ahmad Husein dalam konferensi pers digedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Taufik menambahkan bahwa aliran uang dari para tersangka mengalir ke sejumlah pejabat Kementerian Agama, termasuk dugaan penyerahan uang sebesar 10.000 dolar AS untuk Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Haji Khusus Rizky Fisa Abadi.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," ucap Taufik.

Pihak lembaga antirasuah mengonfirmasi akan memanggil pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, pada pekan ini setelah sebelumnya mangkir dari pemeriksaan.

"Dipastikan dalam minggu-minggu ini, karena memang kita ketahui kan penyelenggaraan ibadah haji sudah mulai selesai, sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah kembali," ujar Taufik.

Penyidik KPK kini berfokus mendalami sejauh mana keterlibatan pemilik perusahaan travel tersebut dalam skema pengaturan kuota komersial di luar pembatasan resmi delapan persen.

"Apakah peran-peran FHM atau si pemilik Maktour ini juga dapat dikategorikan bersama-sama atau mengetahui? Nah, itu yang sedang didalami," ujar Taufik.

Proses hukum dipastikan tetap bergulir guna menelusuri potensi adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara penyalahgunaan kebijakan haji ini.

"Walaupun baru empat tersangka ini, tetapi kami pastikan proses penyidikan pun sedang berjalan," tambah Taufik.

Di sisi lain, juru bicara lembaga antirasuah menjelaskan posisi hukum kedua tersangka baru sebagai jembatan pembuktian aliran dana terlarang dari para penyelenggara ibadah haji khusus menuju internal kementerian.

“Dua tersangka ini menjadi simpul konfirmasi dugaan aliran uang dari PIHK kepada oknum di Kementerian Agama,” kata Budi seperti dilansir dari Tempo.

Kedua tersangka swasta itu diketahui langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada media.

“Kami telah melakukan penahanan tersangka dua orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” ujar pelaksana terus Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin sebagaimana dikutip dari Tempo.

Kedua pelaku kini dijerat menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan kebijakan jabatan.

Evaluasi menyeluruh terhadap sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memperbaiki tata kelola program tersebut. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026).

Langkah penataan ini diambil agar penyaluran intervensi gizi dari pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran. Seperti dilansir dari Detik Finance, salah satu rencana penataan tersebut adalah dengan tidak memberikan fasilitas MBG kepada sekolah-sekolah kaya yang kondisi ekonomi keluarganya sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Penataan ulang porsi penerima manfaat ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala BGN yang menegaskan bahwa fokus program akan dialihkan kepada anak-anak yang paling membutuhkan bantuan gizi.

"Kami akan refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya (dapat MBG). Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus," ujar Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Pemerintah selanjutnya akan memeriksa kembali data puluhan juta penerima manfaat yang ada saat ini. Evaluasi kuota tersebut dilakukan untuk membuka peluang bagi anak-anak di wilayah lain yang selama ini belum mendapatkan jangkauan program.

"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," terang Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain melakukan penataan ulang pada sektor penerima, BGN juga menetapkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau titik dapur baru program MBG.

"Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya 27.877. Jadi, per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata," beber Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.

Pascapenataan titik operasional tersebut, target penyediaan makanan bergizi ke depan akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendirian Dapur Umum di kawasan tersebut direncanakan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dana hibah agar tidak membebani APBN.

Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin sore, 8 Juni 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut bakal dilangsungkan serentak antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB.

"Beberapa agenda beliau (Presiden), di antaranya adalah hari ini direncanakan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo usai mengikuti rapat koordinasi soal tata kelola ekspor di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Pergantian kepemimpinan di tubuh lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis tersebut dilakukan setelah sebelumnya Presiden melakukan perombakan formasi pimpinan.

Selain restrukturisasi lembaga gizi, penunjukan Said Iqbal yang dikenal sebagai tokoh perburuhan dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam menangani persoalan ketenagakerjaan, meskipun rincian nomenklatur jabatannya belum dipaparkan secara mendetail.

Menurut Prasetyo, langkah ini merupakan perwujudan komitmen yang telah dinyatakan Presiden sejak setahun lalu guna menyelesaikan kendala yang dihadapi kelompok pekerja.

"Untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," katanya.

Di samping agenda pelantikan tersebut, Mensesneg meluruskan rumor terkait adanya perombakan pada posisi Menteri Keuangan.

Prasetyo memastikan kabar pergantian Menteri Keuangan itu tidak benar dan menegaskan belum ada rencana dari pemerintah ke arah sana.

"Kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membeberkan rincian anggaran perjalanan dinas luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin, 8 Juni 2026. Dilansir dari Suara, Purbaya mengarahkan publik untuk menanyakan detail pembiayaan tersebut langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan sebenarnya mengantongi data finansial terkait kunjungan kerja luar negeri tersebut. Kendati demikian, kepastian angka resmi merupakan wewenang dari pihak Kementerian Sekretariat Negara selaku otoritas terkait.

"Anda mau melihat rahasia Presiden, ya enggak boleh lah," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya meminta publik menanyakan langsung perihal nominal pasti anggaran tersebut ke instansi yang berwenang.

"Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Setneg saja kalau mau jawaban yang pasti," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Respons ini muncul setelah mencuatnya kritik dari mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai intensitas perjalanan dinas luar negeri Presiden. Penolakan Menkeu juga mencakup tanggapan atas pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut Presiden memakai uang pribadi untuk menutupi kelebihan biaya operasional.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya. Kita pegang pernyataan Pak Teddy. Enggak ada aturannya. Kalau saya punya duit, saya pergi nombok enggak boleh? Secara logika kan boleh saja kalau mau nombok," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai akomodasi dinas global bagi kepala negara sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2020. Aturan tersebut memuat komponen dan pertanggungjawaban dana, namun tidak merinci total plafon APBN yang dialokasikan.

Melalui unggahan video di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi mengenai pembagian beban biaya tersebut.

"Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menghadiri pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026). Langkah ini diambil pemerintah guna memperkuat jajaran kabinet dalam merespons isu perburuhan nasional.

Penunjukan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Said Iqbal setelah menerima undangan resmi dari Letkol Teddy. Keterlibatan pemimpin Partai Buruh di dalam jajaran pemerintahan ini dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan suara kaum pekerja, sebagaimana dilansir dari Nasional.

"Pada hari ini ya saya dapat undangan semalam dari Letkol Teddy untuk pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan," kata Said pada awak media, Senin (8/6/2026).

Said menjelaskan bahwa kehadiran perwakilan buruh di kabinet sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Pasalnya, posisi penasihat dan jajaran pemerintahan sebelumnya dinilai lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh dari kalangan pengusaha pemilik modal.

"Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada," ujarnya.

Meski kini resmi masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, Said menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap kritis. Jabatan baru ini dipastikan tidak akan melunasi daya juangnya dalam membela kepentingan para pekerja.

"Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," jelasnya.

Jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan penyesuaian atau refocusing sasaran penerima manfaat.

Dikutip dari Nasional, kebijakan tersebut disiapkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Selain itu, langkah ini bertujuan memastikan tujuan utama program tetap tercapai di tengah pembenahan tata kelola lembaga.

Wakil Kepala BGN Agustina Arimsari menjelaskan bahwa beberapa persoalan seperti masalah data telah diidentifikasi oleh pihaknya. Oleh karena itu, terdapat beberapa kluster permasalahan yang memicu rencana refocusing penerima manfaat demi efisiensi.

“Beberapa permasalahan memang sudah kami lihat, seperti masalah data. Kemudian juga ada beberapa kluster-kluster permasalahan yang mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran,” kata Agustina di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Penyesuaian ini diklaim tidak akan mengubah substansi dari MBG yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan agar pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal dan penyaluran program tepat sasaran.

Agustina menegaskan bahwa fokus utama program adalah memberikan akses makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Pembenahan yang berjalan saat ini akan lebih difokuskan pada aspek mekanisme kerja internal serta tata kelola pelaksanaan.

“Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya baik ya, anak-anak jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan,” ujarnya.

Persoalan tata kelola selama pelaksanaan program diakui sempat memicu perhatian dari publik. Pimpinan baru BGN kini mengemban mandat untuk melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk merapikan pengelolaan data penerima.

Meski demikian, pihak BGN belum memaparkan secara rinci mengenai bentuk penyesuaian penerima manfaat yang sedang dikaji. Proses identifikasi serta evaluasi masih terus berjalan hingga saat ini.

“Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi mungkin saya belum bisa banyak memberikan informasi karena baru dua hari ini. Mohon bersabar,” tuturnya.

Sebagai informasi, susunan pimpinan lembaga ini mengalami perubahan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjen Trenggono sebagai Wakil BGN sejak Selasa malam (2/6/2026). Presiden juga mengangkat Kepala BGN baru, Nanik S Deyang, untuk menggantikan posisi Dadan Hindayana. Ketiga pimpinan baru tersebut dijadwalkan menjalani prosesi pelantikan resmi di Istana Kepresidenan pada sore ini.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dinilai berhasil mewujudkan komitmen dalam menghadirkan layanan haji yang inklusif untuk lansia, disabilitas, dan perempuan pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Keberhasilan pemenuhan kebutuhan jemaah tersebut menuai apresiasi dari berbagai pihak, seperti dilansir dari Nasional.

Penilaian positif ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenhaj RI, Puji Raharjo, saat meninjau sekaligus melepas kepulangan jemaah haji asal Lombok yang tergabung dalam Kloter LOP 6 di King Abdulaziz International Airport pada Minggu (7/6) malam. Keberhasilan program haji ramah lansia ini tercermin dari testimoni langsung para jemaah yang merasakan manfaat nyata dari layanan khusus tersebut.

"Terkait dengan ramah lansia, sudah banyak testimoni dari jemaah. Tadi kita melihat sendiri dua jemaah lansia yang memberikan respons yang cukup baik terhadap pelayanan kita," ujar Puji di Bandara Jeddah, Minggu (7/6/2026).

Selain bagi lansia, peningkatan signifikan layanan juga dirasakan oleh penyandang disabilitas setelah Kementerian Haji dan Umrah RI menggandeng Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk mengawal seluruh tahapan haji dari persiapan hingga kepulangan. Puji menyatakan perhatian khusus memang harus diberikan kepada kaum disabilitas.

"Alhamdulillah, berdasarkan testimoni dari teman-teman disabilitas, tahun ini layanan disabilitas cukup mendapat apresiasi. Kaum disabilitas memang harus mendapatkan perhatian khusus," tambah Puji.

Skema operasional haji sejak awal didesain untuk merespons kebutuhan jemaah perempuan yang mendominasi kuota haji Indonesia, salah satunya dengan merekrut petugas serta pembimbing ibadah perempuan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan musim-musim sebelumnya.

"Musim haji tahun ini adalah rekor terbanyak untuk keterlibatan petugas perempuan. Begitu juga dengan pembimbing ibadah perempuan yang kita perbanyak. Karena jemaah haji Indonesia sebagian besar adalah perempuan, maka petugas perempuan di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah terus kita tingkatkan," jelas Puji secara rinci.

Kendati operasional berjalan sukses, Puji memberikan catatan evaluasi mengenai ketersediaan dan rasio toilet perempuan di Mina saat puncak haji yang dinilai belum sesuai dengan harapan. Pihaknya berkomitmen untuk membenahi fasilitas penunjang tersebut bersama pihak masyarik atau otoritas Arab Saudi di masa mendatang.

"Memang catatannya soal perempuan ini tentang ketersediaan toilet di Mina, khususnya yang belum sesuai dengan harapan kita. Tentu ke depan kita berharap layanan di Mina bisa lebih baik lagi. Walaupun kemarin masih ada kekurangan di sana-sini, insya Allah ke depan kita akan berusaha meningkatkannya lagi," pungkas Puji.

Apresiasi terhadap petugas haji juga diutarakan langsung oleh jemaah yang merasakan pengawalan ramah dan sigap sejak dari bandara, pemondokan, hingga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Alhamdulillah pelayanan di Arafah sangat luar biasa. Petugas petugas juga ramah dan sangat membantu. Meski di Mina, toiletnya kurang untuk perempuan. Pada layanan seluruhnya sangat baik dan kami sampaikan terima kasih atas pelayanan haji tahun ini," ungkap Hj. Fitriany Maksum Syafii, salah satu jemaah perempuan asal Lombok.

Satuan Tugas Pangan Polri menyelidiki dugaan praktik kartel menyusul penurunan harga Tandan Buah Segar sawit tingkat petani di tengah lonjakan harga minyak sawit mentah dunia, Senin (8/6/2026).

Indikasi persekongkolan tidak wajar dalam transaksi pembelian komoditas tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Kepala Satgas Pangan Polri Ade Simanjuntak menjelaskan situasi penurunan sepihak tersebut terjadi saat nilai jual minyak sawit mentah atau crude palm oil di pasar global justru sedang menguat.

"Padahal CPO di dunia naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persekongkolan jahat untuk menyepakati TBS turun saat harga CPO cenderung naik," kata Ade Simanjuntak, Kepala Satgas Pangan Polri.

Penyelidikan mendalam terkait fenomena persekongkolan usaha ini akan dilakukan dengan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

"Kita akan melakukan perlindungan hukum tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku dan kami menggandeng KPPU baik di tingkat pusat maupun wilayah," terang Ade Simanjuntak, Kepala Satgas Pangan Polri.

Langkah penegakan hukum juga dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian terhadap para pelaku usaha sektor kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga beli.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa terdapat 300 dari total 1.900 perusahaan kelapa sawit yang tercatat belum menaikkan harga beli TBS sawit petani.

"Yang 300 ini akan kita periksa. Kita akan cek kenapa dia tidak menaikan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10% daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18 ribu," terang Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Pemerintah menargetkan harga TBS sawit dapat merangkak naik sebesar 10 persen seiring dengan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat yang menyentuh angka Rp18.000.

Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berjanji untuk memperjuangkan formulasi kenaikan upah yang adil bagi pekerja setelah dirinya resmi bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026).

Langkah strategis ini diambil guna meminimalkan gelombang aksi unjuk rasa yang kerap digelar oleh kalangan pekerja setiap tahun. Pengangkatan posisi baru ini memicu perhatian publik terkait masa depan pergerakan serikat pekerja, mengingat rekam jejak kepemimpinan Said di Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, seperti dilansir dari Detik Finance.

Meskipun kini menduduki posisi strategis di dalam pemerintahan, Said memberikan kepastian bahwa aksi unjuk rasa tetap menjadi hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh payung hukum nasional.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana presiden berulang-ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang melakukan demonstrasi, baik KSPI dan Serikat Buruh lain harus sesuai dengan prosedur di UU," kata Said Iqbal, Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Kendati demikian, Said menargetkan adanya penyelesaian preventif atas masalah pengupahan agar ke depan para buruh tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.

"Isu upah selalu jadi isu utama setiap tahun dalam demo-demo kaum Buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam Penasihat Khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja," janji Said Iqbal, Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Melalui fungsi analisis kebijakan tersebut, penghitungan upah mendatang diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan hidup buruh dengan stabilitas penyerapan tenaga kerja secara nasional.

- Kementerian Kesehatan berencana menerapkan kebijakan kemasan polos untuk produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Permenkes terbaru.

- Kebijakan tersebut menuai penolakan dari berbagai kementerian karena berisiko melanggar undang-undang merek serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

- Para pemangku kepentingan khawatir regulasi ini akan mengancam lapangan kerja, menurunkan serapan tembakau, dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Suara.com - Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap melanjutkan rencana penerapan kebijakan penyeragaman kemasan atau plain packaging untuk produk tembakau dan rokok elektronik meski menuai penolakan dari sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan.

Lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, Kemenkes mengusulkan agar kemasan rokok maupun rokok elektronik menggunakan warna yang seragam. Identitas merek hingga jenis huruf yang digunakan juga akan diatur.

Kemenkes juga mengklaim proses penyusunan aturan dilakukan secara transparan dan telah melibatkan berbagai pihak sejak 2024 melalui forum konsultasi publik, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menerima masukan dari akademisi, pelaku usaha hingga organisasi masyarakat sipil.

Namun, kebijakan tersebut justru memicu kekhawatiran lintas sektor. Sejumlah kementerian menilai aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mengganggu iklim usaha, mengancam lapangan kerja hingga mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan bahwa kebijakan kemasan polos berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Seperti tadi misalnya persoalan kemasan. Kalau semua distandardisasi itu melanggar undang-undang merek nanti. ‘Kan ada mereknya itu," ujarnya di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Kekhawatiran juga datang dari sektor industri. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Pada 2024, kontribusi cukai dari industri hasil tembakau mencapai Rp216,9 triliun. Selain itu, sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 6 juta orang yang berada dalam ekosistem pertembakauan.

"Tahun 2024, nilai ekspor produk hasil tembakau mencapai 1,85 miliar dolar AS, meningkat sebesar 21,71 persen dibandingkan nilai ekspor 2023 sebesar 1,52 miliar dolar AS," papar Faisol.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menilai industri hasil tembakau merupakan bagian penting dari sektor agro dan industri pengolahan yang menjadi penopang Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tentunya dengan kita menggerakkan sektor industri agro maka akan meningkatkan juga sektor industri pengolahan. Efektivitas penyampaian kebijakan pusat ke tingkat daerah menjadi hal yang krusial," kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan & Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

Dari sektor pertanian, Kementerian Pertanian mengingatkan bahwa berbagai pembatasan yang diusulkan dalam Rancangan Permenkes berpotensi mengurangi serapan hasil panen petani tembakau.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga mengingatkan bahwa pengetatan regulasi non-fiskal berpotensi memicu peningkatan peredaran rokok ilegal.

Data Bea Cukai menunjukkan sepanjang periode terakhir telah dilakukan 5.451 penindakan rokok ilegal atau meningkat 23,3 persen secara tahunan. Jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 684 juta batang atau melonjak 125,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Bea Cukai dalam hal ini akan terus berkoordinasi dan memberikan masukan sesuai kewenangannya, agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif, proporsional, dan tidak menimbulkan celah baru terhadap peredaran rokok ilegal," imbuh Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea Cukai Budi Prasetiyo.

Kemunculan kembali Hendrik Irawan dalam aktivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut terlihat dalam acara pengumpulan 12 ribu penggerak program yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti dikutip dari Suara, sorotan publik kembali tajam setelah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pegiat media sosial, Hilmi Firdausi, membagikan cuplikan video kehadiran Hendrik. Dalam acara resmi tersebut, Hendrik tampak kembali memperlihatkan aksi "Joget Cuan" yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Melalui akun X pribadinya, Hilmi Firdausi mengungkapkan rasa terkejutnya karena mendapati Hendrik masih terlibat dalam ekosistem program MBG nasional tersebut.

"Saya kira orang ini sudah benar-benar dikeluarkan dari program MBG, ternyata dia masih ada dan tetap dengan joget-jogetnya," tulis Hilmi dalam unggahannya.

Unggahan tersebut langsung memancing reaksi keras serta beragam komentar dari para pengguna internet. Sejumlah netizen mempertanyakan status keanggotaan Hendrik serta efektivitas tindakan evaluasi yang sebelumnya telah dinyatakan oleh otoritas terkait.

"Bangga dan hepi ya manusia-manusia proyek ini," kata seorang netizen.

"Kesannya joget gitu kayak nantangin masyarakat," ujar netizen lain.

"Ini semua sandiwara, ada yang suruh mundur terus ditangkep. Tapi sapa yang tahu itu cuma skenario biar rakyat enggak ribut soal MBG," komentar netizen lainnya.

Sebelumnya, Hendrik Irawan memicu polemik besar setelah video dirinya menari di lingkungan dapur SPPG tersebar luas. Rekaman tersebut beredar bersama narasi yang mengaitkan dirinya dengan aliran dana operasional sebesar Rp6 juta per hari dari program pemenuhan gizi.

Aksi itu menuai gelombang kritik karena dianggap tidak etis dan mencederai citra program jaminan gizi anak sekolah. Akibat sentimen negatif tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) sempat membekukan operasional dapur SPPG wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin Hendrik guna melakukan pemeriksaan mendalam.

Kembalinya Hendrik ke tengah publik dalam agenda resmi kepresidenan kini memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi hasil evaluasi internal BGN.

Potensi tsunami kini mengancam wilayah Indonesia bagian timur akibat guncangan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 di Pantai Selatan Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026) pukul 06.37.42 WIB. Berdasarkan pemodelan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah daerah di tanah air kini ditetapkan dalam status Siaga dan Waspada, seperti dilansir dari Nasional.

Pusat gempa tersebut dilaporkan berada di laut pada kedalaman 47 kilometer dengan koordinat 5,80 derajat Lintang Utara dan 125,14 derajat Bujur Timur. Lokasi episenter ini berjarak sekitar 244 kilometer di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan bahwa hasil analisis instansinya mengonfirmasi adanya ancaman gelombang tsunami untuk wilayah timur Indonesia. Berdasarkan indikasi awal, fenomena alam ini dikategorikan sebagai gempa bumi dangkal.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami," kata Wijayanto dalam keterangan resmi, Senin.

Status Siaga akibat bencana ini diberlakukan di Minahasa, Bolaang Mongondow, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaud, Kepulauan Minahasa, Toli-toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Wijayanto menguraikan bahwa karakteristik pergerakan sesar naik menjadi pemicu utama dari potensi bahaya tektonik tersebut.

“With memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ujarnya.

Sementara itu, wilayah Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Berau ditetapkan dengan status Waspada. Hingga pukul 07.00 WIB, satu gempa susulan kuat bermagnitudo 6,7 telah tercatat oleh BMKG, sehingga masyarakat pesisir diimbau tetap tenang dan mengikuti instruksi BPBD serta pemerintah daerah setempat.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” kata Wijayanto.

Hingga saat ini, BMKG terus menjalankan pemantauan secara intensif untuk memperbarui perkembangan informasi terkait naik turunnya potensi tsunami maupun aktivitas gempa susulan di wilayah terdampak.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Bupati Muara Enim Edison dalam Operasi Tangkap Tangan yang digelar di wilayah Jakarta dan Sumatra Selatan pada Senin (8/6/2026).

Penindakan hukum tersebut melibatkan penangkapan total sepuluh orang yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah dan sektor swasta. Langkah penegakan hukum ini diiringi dengan pengamanan ketat di lokasi terkait.

Pihak lembaga antirasuah mengonfirmasi pembagian unsur dari para pihak yang terjerat dalam operasi senyap tersebut di lapangan.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," kata Juru bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi TribunSumsel.com.

Pascapenangkapan tersebut, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak melakukan penggeledahan serta penyegelan aset negara. Ruang kerja dan rumah dinas Bupati Muara Enim kini resmi disegel di bawah pengawalan aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Tindakan sterilisasi ini memperluas area pengawasan KPK yang sebelumnya telah menyasar kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim. Sebanyak lima ruangan di dinas tersebut meliputi Ruang Perencanaan, Ruang Sarana dan Prasarana, Ruang Sekretaris, Ruang Keuangan, serta Ruang Bidang Kebudayaan kini dalam penguasaan penyidik.

Berdasarkan data e-lhkpn.kpk yang dilansir Tribunlampung.co.id, Edison yang memiliki latar belakang karier di Badan Pertanahan Nasional mempunyai total harta kekayaan bersih senilai Rp16.030.192.000 tanpa catatan utang.

Aset milik mantan Kepala Kantor BPN Kota Palembang ini sebagian besar berupa tanah dan bangunan senilai total belasan miliar rupiah yang tersebar di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih, serta satu unit mobil Toyota Alphard tahun 2010 senilai Rp125.000.000.

Hubungan diplomatik Indonesia resmi diperkuat melalui penerimaan surat kepercayaan dari delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Prosesi penyerahan dokumen kredensial tersebut diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan dari masing-masing negara asal duta besar saat tiba di kompleks istana. Dilansir dari kumparan.com, para diplomat kemudian menyerahkan dokumen tersebut secara langsung kepada Kepala Negara di dalam ruangan.

Setelah penyerahan selesai, Presiden Prabowo mengajak para duta besar untuk sesi foto bersama dan melanjutkan perbincangan di Ruang Veranda belakang Istana Merdeka. Rangkaian acara diplomatik ini ditutup dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat para duta besar berpamitan di tangga depan istana.

Daftar delapan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut meliputi Sumadhurika Sashikala Premawardhane (Sri Lanka), Christopher Baltazar Montero (Filipina), Yoon Soongu (Korea Selatan), dan Petr Kopřiva (Republik Ceko).

Selain itu, terdapat pula Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari (Palestina), Dimitrios Michalopoulos (Yunani), serta Menissa Rambally yang merupakan Duta Besar Non-Resident dari Saint Lucia.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam prosesi ini, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Jajaran Wakil Menteri Luar Negeri yang terdiri dari Muhammad Anis Matta, Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Arif Havas Oegroseno juga tampak ikut mengawal jalannya acara resmi tersebut.

Operasi tangkap tangan kembali digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menjaring Bupati Muara Enim Edison beserta sembilan orang lainnya di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026).

Penindakan ke-12 sepanjang tahun 2026 ini menyasar lima pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima individu dari sektor swasta.

Penyidik lembaga antirasuah tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pihak kelembagaan saat ini masih mengumpulkan keterangan dan memeriksa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," ujar Budi Prasetyo.

Penangkapan terhadap Edison di Sumatera Selatan ini juga menjadi perhatian utama jajaran pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

"Benar (OTT di Muara Enim tangkap Bupati Edison)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Sebelum melancarkan operasi di Muara Enim, lembaga penegak hukum ini terakhir kali menggelar operasi serupa yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Juni 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sepuluh orang termasuk Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan pada Senin, 8 Juni 2026.

Penindakan senyap oleh lembaga antirasuah tersebut menjaring lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang lainnya dari pihak swasta selaku pemodal.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi saat dikonfirmasi liputan6.com dan tribunnews.com.

Pihak lembaga penegak hukum tersebut masih belum menjabarkan secara rinci mengenai detail perkara korupsi yang sedang ditangani karena operasi di lapangan masih berlangsung.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," kata Budi Prasetyo.

Berdasarkan laporan tribunnews.com, petugas komisi antirasuah yang dikawal aparat kepolisian bersenjata laras panjang melakukan penyegelan lima ruangan di Kantor Dinas Pendidikan Muara Enim, rumah dinas, serta ruang kerja bupati.

Langkah penegakan hukum ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pengadaan fasilitas sekolah atau dana pendidikan di kabupaten tersebut.

"Hingga saat ini tim penyidik KPK masih terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan sisa barang bukti dokumen dan elektronik."

Pihak komisi antirasuah kini membawa seluruh pihak yang terjaring operasi tersebut ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Kami akan segera meng-update kembali perkembangan terbarunya kepada publik," kata Budi Prasetyo.

Edison merupakan politikus Partai NasDem yang menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030 setelah dilantik pada Februari 2025.

Penyidik komisi antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum serta pasal sangkaan terhadap para pihak yang diamankan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik empat pejabat baru di lingkungan pemerintahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2026 sore.

Pelantikan ini menetapkan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Selain merestrukturisasi pimpinan BGN, Kepala Negara juga mengangkat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam jabatan baru.

Said Iqbal mengonfirmasi bahwa undangan untuk prosesi pelantikan tersebut sudah diterimanya sejak malam sebelumnya melalui Sekretaris Mayor Letkol Teddy.

Menurutnya, posisi baru yang diembannya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh memiliki kedudukan kedinasan yang setara dengan menteri kabinet.

"Pada hari ini ya saya dapat undangan semalam dari Letkol Teddy untuk pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan. Kalau menurut Perpres Nomor 137 Tahun 2024 atau 106 Tahun 2025, kedudukan setingkat dengan menteri," kata Said, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal menegaskan bahwa kesediaannya mengemban amanat kelembagaan ini diambil setelah melewati proses rembuk bersama jajaran internal serikat pekerja.

Langkah pengisian jabatan ini berjalan beriringan dengan analisis mengenai perlunya penyegaran performa struktural pada sejumlah kementerian jajaran Kabinet Merah Putih.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai perombakan kabinet menjadi instrumen evaluasi berkala demi menjaga ritme kerja pemerintahan.

"Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden," ujar Syurya dalam siaran persnya, Minggu (7/6/2026).

Syurya menambahkan bahwa tantangan eksekutif ke depan semakin berat, mulai dari isu fiskal global, penyelesaian konflik agraria, hingga perluasan lapangan kerja baru.

Faktor penyampaian informasi ke publik juga dipandang krusial agar masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi dan sosial yang digulirkan oleh para menteri terkait.

"Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik," tuturnya.

Syurya memaparkan terdapat sepuluh pos kementerian yang memerlukan perhatian khusus dalam skema evaluasi performa demi percepatan pembangunan nasional.

Ia menekankan bahwa indikator utama keberhasilan menteri bertumpu pada keselarasan kerja yang responsif dan cepat dalam menerjemahkan target program prioritas milik Presiden.

"Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," tutur Syurya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional dan seorang penasihat khusus di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026) sore.

Langkah ini diambil oleh Kepala Negara untuk menggantikan para pimpinan Badan Gizi Nasional sebelumnya, yaitu Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiga mantan pejabat tersebut dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait penyimpangan tata kelola SPPG.

Pejabat baru yang menempati posisi strategis tersebut adalah Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi Wakil Kepala BGN kini dijabat oleh Trenggono dan Agustina Arumsari, sementara Said Iqbal dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Prosesi pelantikan jajaran pimpinan BGN dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M tahun 2026. Sementara itu, pengangkatan Said Iqbal didasarkan pada Keppres Nomor 58/P Tahun 2026.

Berdasarkan laporan dari detikcom, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat baru tersebut di hadapan para saksi yang hadir.

"Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo.

Para pejabat yang berdiri di hadapan Kepala Negara kemudian memberikan jawaban serentak untuk menyatakan kesiapan mereka.

"Bersedia," ujar pejabat yang dilantik.

Setelah prosesi pengucapan sumpah selesai, seluruh pejabat menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Momen haru sempat terlihat ketika Nanik Sudaryati Deyang tampak menangis dan mengusap matanya dengan selembar tisu saat menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Agenda kenegaraan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wamentan Sudaryono, Wamenaker Afriansyah Noor, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menerima berbagai masukan dan catatan evaluasi dari Tim Amirul Hajj pada Senin (8/6/2026) di Gedung VIP Bandara Soekarno Hatta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim 2027 mendatang.

Dilansir dari Detikcom, operasional perjalanan haji tahun ini dinilai berjalan lancar, namun pemerintah tetap menyoroti beberapa sektor krusial yang memerlukan pembenahan menyeluruh demi kenyamanan jemaah.

"Kami bersyukur bahwa semua rencana, semua program perjalanan para jemaah haji sudah bisa berjalan sesuai harapan kita walaupun di sana sini ada beberapa kekurangan untuk menjadi bagian dari perbaikan ke depannya," kata Gus Irfan saat konferensi pers Amirul Hajj di Gedung VIP Bandara Soekarno Hatta, Senin (8/6/2026).

Kepadatan jemaah dari berbagai penjuru dunia di kawasan Mina menjadi salah satu titik kompleks yang memerlukan penanganan khusus pada masa puncak haji.

"Mina ini kita akui salah satu titik kelemahan karena memang seluruh jamaah dari seluruh dunia bertumpuk di Mina," ujar Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.

Selain area Mina, Tim Amirul Hajj memberikan rekomendasi terkait ketepatan waktu transportasi pra dan pasca Armuzna, peningkatan fasilitas akomodasi agar lebih dekat dengan Masjidil Haram, serta penyesuaian layanan konsumsi di tengah dinamika wilayah Timur Tengah.

Kualitas performa petugas kloter juga menjadi sorotan karena adanya kesenjangan kompetensi dengan petugas nonkloter yang telah mendapatkan pelatihan intensif sebelumnya.

"PPIH yang kita latih di Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede selama hampir satu bulan relatif performanya bagus, mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, tapi petugas yang dari kloter karena tidak mengikuti pelatihan seperti yang di PPIH itu ada kualitas, kesenjangan performance sehingga kita berpikir bahwa petugas kloter juga harus dilatih, sama dengan petugas PPIH," urai Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.

Kementerian kini memprioritaskan standarisasi pelatihan bagi seluruh petugas lapangan serta memperketat syarat pemeriksaan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

"Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi aspek istitha'ah kesehatan sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan aman," kata Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah.

Rekomendasi lain mencakup peningkatan sanitasi tenda, pengurangan sampah plastik, perbaikan lini masa operasional, hingga transparansi kontrak layanan, di mana tata kelola Indonesia tahun ini turut mendapat apresiasi dari otoritas Arab Saudi.

Pemerintah juga mengapresiasi peran Media Center Haji dalam mendistribusikan informasi yang menenangkan bagi keluarga jemaah di Indonesia selama seluruh tahapan berlangsung.

"Berbagai catatan dan rekomendasi yang kami terima akan menjadi bekal penting untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," jelas Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 47.012 jemaah haji yang tergabung dalam 120 kloter telah tiba kembali di Indonesia.

Proses pemulangan jemaah gelombang pertama melalui Bandara Jeddah ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026, disusul pergerakan gelombang kedua menuju Madinah hingga kepulangan kloter terakhir pada 1 Juli 2026.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026).

Dilansir dari Detik Finance, prosesi pengangkatan jabatan baru tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 58/P tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo membacakan sumpah diikuti Said Iqbal di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Sebelum pengangkatan ini, tokoh senior dari gerakan buruh lainnya yaitu Jumhur Hidayat juga telah terlebih dahulu masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan pemerintahan saat ini.

Jumhur Hidayat telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup beberapa waktu yang lalu.

Said Iqbal sendiri dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam pergerakan pekerja dan tercatat menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sejak tahun 2012.

Kepemimpinan Said Iqbal di dalam organisasi buruh tersebut berlangsung selama beberapa periode berturut-turut setelah dirinya kembali terpilih melalui sejumlah pelaksanaan kongres.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026). Dilansir dari Detik Finance, pergantian ini dilakukan untuk menggantikan pejabat sebelumnya yang tersangkut kasus hukum.

Langkah perombakan struktur ini dilakukan setelah Dadan Hindayana, selaku Kepala BGN lama, terjerat kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Bersamaan dengan pergantian tersebut, Kepala Negara juga mengukuhkan Agustina Arumsari dan Trenggono untuk menduduki posisi sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Landasan hukum pemberhentian dan pengangkatan para pejabat ini diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18 Tahun 2026. Kepres tersebut mengatur tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN, sekaligus memberhentikan pejabat lama serta merombak posisi Wakil Kepala BPKP.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Sebelum menduduki posisi baru ini, Agustina Arumsari menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, sedangkan Trenggono merupakan Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara. Keduanya menggantikan dua Wakil Kepala BGN lama, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Pembersihan birokrasi di tubuh BGN dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Dadan, Sony, dan Lodewyk atas kasus korupsi oleh pihak kejaksaan. Ketiga mantan pejabat instansi tersebut kini telah resmi ditahan dan harus menjalani seluruh rangkaian proses hukum yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto melantik tokoh buruh senior Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan di Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026). Langkah ini diambil Said Iqbal sebagai bentuk upaya memperjuangkan hak-hak pekerja dari dalam jajaran pemerintahan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Keputusan untuk masuk ke dalam lingkaran pemerintahan tidak diambil secara sepihak. Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah politik ini telah melalui proses diskusi mendalam bersama rekan-rekannya di Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia (KSPI) serta internal Partai Buruh.

"Setelah didiskusikan di KSPI dan kawan-kawan buruh kami memutuskan untuk berjuang melalui di dalam. Secara platform perjuangan, keberpihakan presiden Prabowo dan kaum rakyat kecil mendorong kami untuk berikan masukan. Jadi menjaga keseimbangan," papar Said Iqbal ketika tiba di Istana Kepresidenan untuk dilantik, Senin (8/6/2026).

Kehadiran perwakilan buruh di kabinet dinilai penting untuk mengimbangi dominasi suara dari kalangan pelaku usaha. Menurut Said Iqbal, para pengusaha selama ini memiliki akses langsung untuk memberikan masukan kepada para menteri di bidang perekonomian.

"Karena kawan pengusaha kan misal ya, kita melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Airlangga banyak mendapat masukan perihal yang bersifat dengan kemilikan modal," ujar Said Iqbal.

Akses langsung para pemilik modal tersebut mendorong dirinya untuk mengambil peran strategis di pemerintahan demi menyuarakan kepentingan pekerja.

"Saya beranikan diri ikhtiar dan ijtihad bahwa saya juga harus berikan keseimbangan terhadap apa yang mau disuarakan kawan kawan buruh," tegasnya menekankan.

Pascapelantikan ini, agenda utama yang akan langsung dibawa oleh Said Iqbal menghadap Presiden adalah usulan mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu perombakan Kabinet Merah Putih terkait pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Chatib Basri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Penegasan tersebut disampaikan oleh Mensesneg guna merespons rumor yang beredar di tengah masyarakat mengenai peluang masuknya nama-nama tokoh baru ke dalam jajaran kementerian. Pemerintah menegaskan bahwa jalannya roda birokrasi sama sekali tidak dipengaruhi oleh desas-desus publik.

"Ya susah juga karena kita kan begini ya, maksudnya memang yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa juga kita kita mencegah atau kita tahan, tetapi yang pasti bahwa kita bekerja tidak berdasarkan atau tidak karena oleh karena isu," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pihak Istana menyatakan bahwa klarifikasi mengenai posisi Menteri Keuangan telah dipublikasikan berulang kali untuk menyikapi spekulasi yang berkembang.

"Itu tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali juga sudah kami kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," tegas Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo Hadi mengimbau publik agar tidak menghubungkan dinamika kabinet dengan spekulasi nama-nama tokoh tertentu. Menurutnya, keputusan mengenai penyegaran atau perubahan struktur kementerian sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumumkannya secara resmi jika momentumnya tiba.

"Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembang lah nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang memang sesungguhnya tidak tidak sedang ada rencana pergantian," sambung Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah memastikan situasi internal kabinet saat ini tetap fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa terganggu opini luar.

"Nanti kalau memang kita merasa tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," imbuh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional beserta penasihat khusus di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) sore sekitar pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Agenda resmi ini sekaligus membantah isu perombakan posisi Menteri Keuangan dalam jajaran kabinet.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menangani isu kesejahteraan pekerja. Pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional terpaksa dilakukan menyusul pergantian pejabat karena alasan tertentu.

"Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil sumpah bersamaan Badan Gizi Nasional yaitu adalah Bapak Said Iqbal," kata Mensesneg Prasteyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Senin (8/6/2026).

Pihak Istana memastikan Said Iqbal akan menempati posisi strategis untuk mengawal regulasi ketenagakerjaan. Jabatan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 dengan hak keuangan setingkat menteri.

"Beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai, sekali lagi, bentuk komitmen Bapak Presiden," ujarnya.

Prasetyo Hadi menambahkan bahwa Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru untuk menggantikan Dadan Hindayana. Posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional kini dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang menggantikan Lodewyk Pusung serta Sony Sonjaya. Pergantian ini terjadi setelah Kejaksaan Agung menetapkan Dadan, Lodewyk, dan Sony sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan, diambil sumpah posisi, bersamaan dengan Pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu adalah Bapak Said Iqbal, ya beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, Kepala Negara juga mengagendakan seremonial diplomatik bersama perwakilan negara asing. Delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dijadwalkan menyerahkan surat kepercayaan secara serentak demi efisiensi waktu.

"Penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat. Yang memang sebenarnya sudah direncanakan, ini kan masalah waktu ya. Kemudianuntuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," katanya.

Mensesneg juga menegaskan situasi internal Kabinet Merah Putih tetap stabil dan tidak terpengaruh rumor yang beredar di masyarakat. Pemerintah membantah kabar pergantian Muhammad Chatib Basri untuk posisi Menteri Keuangan.

"Tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan, berkali-kali juga sudah kami, kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle, maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, si C," tegasnya.

Agenda resmi di Istana Negara dipastikan hanya berfokus pada dua pelantikan pejabat tersebut serta penyerahan dokumen diplomatik para duta besar.

"Makanya ini saya sampaikan bahwa agendanya hanya, hanya dua pelantikan ya" ucapnya.

Sebelumnya, rencana masuknya pemimpin serikat pekerja ke dalam lingkaran pemerintahan sudah dikonfirmasi oleh internal organisasi buruh sejak akhir pekan lalu. Said Iqbal mengaku telah menerima pemberitahuan mengenai jabatan tersebut dari pihak Istana.

“Prinsipnya penguatan perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh,” ujar Said Iqbal kepada Kompas.com, Minggu (7/6/2026).

Meskipun kepastian pelantikan sudah santer terdengar, Said Iqbal mengaku sempat belum memegang undangan resmi hingga Minggu malam pukul 21.15 WIB.

“Belum pegang surat undangannya,” kata Iqbal pukul 21.15 WIB.

Dukungan terhadap penunjukan ini juga datang dari internal pimpinan buruh lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea menilai masuknya Said Iqbal ke pemerintahan akan menciptakan sinergi perjuangan kaum pekerja yang baik.

"Belum lama ini saya mendapatkan informasi Presiden KSPI Bung Said Iqbal akan ditunjuk menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan tentu saya pun memberikan dukungan penuh," kata Andi Gani kepada wartawan, Minggu (7/6).

Andi Gani menambahkan bahwa keberadaan pimpinan buruh di dalam maupun di luar kekuasaan akan saling melengkapi bagi masa depan buruh Indonesia.

"Merupakan suatu sinergitas yang luar biasa pimpinan buruh yang memilih berada di lingkaran kekuasaan dan pimpinan buruh yang memilih di luar pemerintahan untuk saling mendukung terhadap perjuangan buruh Indonesia," katanya.

Sebelum penunjukan resmi ini diumumkan, Mensesneg Prasetyo Hadi pada Kamis (4/6/2026) malam sempat menyatakan bahwa formulasi jabatan paling tepat untuk Said Iqbal masih digodok di internal pemerintah.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.

Prasetyo mengindikasikan posisi yang disiapkan erat kaitannya dengan rekam jejak perjuangan Said Iqbal di sektor ketenagakerjaan.

"Ya kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya, dengan buruh, tenaga kerja. Tunggu, baru didiskusikan paling pas atau paling tepat," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dilaporkan telah menghubungi Said Iqbal via telepon pada malam hari untuk menyampaikan kabar mengenai pengisian jabatan penasihat khusus tersebut.

Pengamat politik Refly Harun mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai meniru pola mantan Presiden Joko Widodo dalam melakukan bongkar pasang susunan menteri pemerintahan pada Senin (8/6/2026).

Kerap terjadinya perombakan menteri tersebut memicu spekulasi mengenai efektivitas penataan pejabat serta pengaruh partai politik di dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Isus reshuffle kabinet yang bergulir pada Senin (8/6/2026) ini salah satunya menyasar posisi Menteri Keuangan, di mana ekonom senior Muhammad Chatib Basri dikabarkan akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Hingga saat ini, Presiden Prabowo tercatat sudah mengeksekusi lima kali perombakan kabinet sejak resmi menjabat, dengan reshuffle kelima yang berlangsung pada 27 April 2026 di Istana Kepresidenan.

Melalui saluran YouTube pribadinya pada Senin (8/6), Refly Harun menyampaikan pandangannya terkait kabar burung mengenai rencana perombakan besar-besaran struktur menteri yang diprediksi terjadi menjelang akhir tahun.

"Rupanya Pak Prabowo mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tidak ada fixed step dalam jangka waktu yang lama. Baru berapa bulan reshuffle, reshuffle, reshuffle... Bahkan konon katanya bakal ada reshuffle besar-besaran Oktober, tapi Wallahualam," ungkap Refly.

Menurut analisis Refly, intensitas perombakan yang tinggi mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah dalam menempatkan figur yang tepat pada posisi yang sesuai, serta memperlihatkan kuatnya kompromi politik keterwakilan partai di dalam sistem pemerintahan presidensial.

"Tetap tadi presidential rasa parlementer. Karena menteri-menteri itu dideploy oleh ketua-ketua umum partai, walaupun tetep di fxxan dengan presidennya," imbuh Refly.

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026, sore.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi agenda pengambilan sumpah jabatan tersebut dijadwalkan berlangsung antara pukul 15.00 atau 16.00 WIB bersamaan dengan penyerahan surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.

"Jadi, beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil langsung dalam sesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi.

Pihak Istana menjelaskan bahwa pengangkatan Said Iqbal dilakukan untuk mengakomodasi isu-isu kesejahteraan kelompok pekerja domestik.

"Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk...Sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," sambung Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi memastikan tidak ada pelantikan menteri baru di bidang keuangan meskipun isu pergantian sempat beredar luas di media.

"Iya (cuma 2 pejabat), karena ada isu yang lainnya juga lagi nih. Makanya saya sampaikan agendanya hanya dua, yang pelantikan ya," ucap Prasetyo Hadi.

Pihak Istana juga membantah kabar bahwa Muhammad Chatib Basri akan masuk ke kabinet untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," ucap Prasetyo Hadi.

Menurut keterangan pers tersebut, isu penunjukan nama-nama tokoh baru di Kementerian Keuangan tidak mencerminkan agenda perombakan yang sedang berjalan saat ini.

"Maka juga mohon maaf sekali lagi, jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, tokoh si C. Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," sambung Prasetyo Hadi.

Mensesneg menambahkan bahwa evaluasi jabatan menteri sepenuhnya diserahkan kepada hak prerogatif presiden berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," imbuh Prasetyo Hadi.

Langkah perombakan kabinet ini mendapatkan sorotan dari pakar hukum tata negara Refly Harun yang menilai pola pergantian pejabat oleh presiden cenderung mempertahankan figur lama.

"Tapi kesannya Pak Probowo ini terlalu baik dalam tanda kutip ya. Jadi mereka yang diganti itu diberikan lagi jabatan atau bahkan cuma digeser doang begitu kayak permainan catur saja," ucap Refly Harun.

Refly Harun mencontohkan mutasi jabatan yang dialami Hasan Nasbi yang sempat diberhentikan lalu diangkat kembali menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

"Jadi misalnya Hasan Nasbi kenapa seseorang itu diganti dalam posisinya kan dianggap tidak perform kan begitu kan, at least kan begitu tidak perform cocok, kemudian sempat keluar dan sekarang dimasukkan lagi misalnya, tapi bukan pada tempat yang sama kan," ungkap Refly Harun.

Selain itu, pergeseran posisi juga terjadi pada Muhammad Qodari yang berpindah posisi dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan hingga menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

"Atau Qadari misalnya dari dua kali sudah berganti kan dari KSP wakil naik jadi ketuanya kepalanya lalu bergeser di tempat lain," imbuh Refly Harun.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur, menilai perombakan kabinet diperlukan agar para menteri dapat mengeksekusi program nasional secara cepat sekaligus menjadi komunikator kebijakan yang efektif.

"Memasuki fase konsolidasi, Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya kapabel secara teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan dan menjadi komunikator ulung. Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik," tegas Syurya Muhammad Nur.

Menurut prediksi Syurya Muhammad Nur, terdapat sepuluh kementerian yang berpotensi dievaluasi karena kinerja pejabatnya dalam menerjemahkan visi presiden.

"Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," pungkas Syurya Muhammad Nur.

Pelantikan pengurus baru Badan Gizi Nasional yang dipimpin Nanik Sudaryati Deyang beserta dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Trenggono, dilakukan setelah pimpinan terdahulu dicopot terkait dugaan kasus tata kelola komoditas.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penanganan sistematis untuk mengatasi rendahnya partisipasi perempuan di sektor sains dan teknologi nasional pada Senin (8/6/2026). Langkah strategis tersebut diperlukan demi mendongkrak daya saing serta inovasi bangsa Indonesia.

Kesenjangan gender yang terjadi dinilai menjadi hambatan serius bagi perkembangan industri teknologi domestik. Seperti dilansir dari Medcom, data industri menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor teknologi tanah air saat ini masih berada di bawah angka 20 persen.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya keterwakilan perempuan di posisi pimpinan tertinggi industri teknologi yang hanya berkisar 8 persen. Posisi Indonesia tersebut tercatat tertinggal jauh dari Thailand yang mencapai 42 persen dan Singapura sebesar 41 persen.

"Kesenjangan gender di sektor Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) bukan semata persoalan keadilan, melainkan kepentingan strategis nasional yang membutuhkan penanganan sistematis," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijatdalam keterangan tertulisnya, Senin, 8 Juni 2026.

Ketimpangan ini juga diperkuat oleh data International Labour Organization (ILO) tahun 2024. Dokumen tersebut mencatat bahwa lulusan perempuan dari bidang STEM mencapai 35 persen, tetapi hanya 8 persen yang melanjutkan karier di sektor tersebut.

"Data ini menunjukkan persoalan utamanya bukan pada kemampuan akademik perempuan. Banyak perempuan memiliki prestasi yang sangat baik di bidang sains dan matematika, tetapi mereka masih menghadapi hambatan sosial dan stereotip gender yang membatasi partisipasi mereka," ujar Rerie.

Hambatan tersebut ditengarai muncul sejak usia dini akibat ekspektasi sosial di lingkungan masyarakat. Pola pikir ini dinilai menurunkan kepercayaan diri anak perempuan terhadap kompetensi sains dan teknologi.

"Tanpa disadari, kondisi ini membuat banyak perempuan tidak melihat STEM sebagai jalur karier yang realistis bagi mereka," ujar Rerie.

Guna memotong siklus ketimpangan ini, perbaikan lingkungan belajar di sekolah dan perguruan tinggi menjadi sangat krusial. Institusi pendidikan wajib membuka ruang riset, diskusi ilmiah, serta kepemimpinan akademik yang inklusif untuk perempuan.

"With membuka akses yang lebih luas bagi perempuan di bidang STEM, Indonesia tidak hanya mewujudkan keadilan gender, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing," pungkas Rerie.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Pemanggilan tersebut menyasar Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour, Ismail Adham (ISM), serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba (ASR).

"Hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 ini telah dimulai oleh lembaga antirasuah sejak 9 Agustus 2025. Perjalanan kasus ini kemudian melewati rangkaian penetapan tersangka dan penahanan sejumlah pihak terkait.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka, sementara pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak menjadi tersangka meski sempat menerima status pencegahan ke luar negeri.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima KPK pada 27 Februari 2026, nilai kerugian negara dalam perkara ini dilaporkan mencapai Rp622 miliar.

Tersangka Yaqut kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, disusul penahanan Ishfah pada 17 Maret 2026. Status Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 sebelum akhirnya dikembalikan ke Rutan KPK pada 24 Maret 2026.

Penetapan status tersangka bagi Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba sendiri baru dilakukan oleh penyidik KPK pada 30 Maret 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menerima dokumen resmi mengenai lini masa pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 dari Pemerintah Arab Saudi di Gedung VIP Bandara Soekarno Hatta pada Senin, 8 Juni 2026. Jadwal tersebut memuat sejumlah tenggat waktu dan ketentuan baru yang menjadi acuan penting bagi pelaksanaan musim haji mendatang.

Penerimaan naskah panduan tersebut dilakukan tepat pada paruh bulan Zulhijah, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Salah satu poin krusial yang diatur dalam dokumen tersebut adalah standardisasi proporsi tenaga medis yang wajib mendampingi rombongan jemaah.

"Kami juga sudah menerima timeline haji dari pemerintah Arab Saudi, di mana kami sudah terima dokumennya pada tanggal 13 Zulhijah kemarin. Dokumen itu menyebutkan tentang beberapa deadline-deadline yang harus kita tetapkan termasuk rasio dokter dan perawat yang mereka harapkan," kata Gus Irfan dalam konferensi pers Amirul Hajj di Gedung VIP Bandara Soekarno Hatta, Senin (8/6/2026).

Aturan baru dari otoritas Arab Saudi menetapkan syarat ketat perihal pemenuhan aspek kesehatan jemaah. Berdasarkan kalkulasi rasio terbaru, setiap seribu orang anggota jemaah harus didampingi oleh kombinasi tenaga dokter dan perawat dalam jumlah tertentu.

"Itu artinya kalau 200.000 (jemaah haji) itu berarti 300 dokter dan hampir 400 perawat dan ini belum bisa kita penuhi karena itu tahun ini kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu," imbuhnya.

Pihak kementerian mengonfirmasi adanya digitalisasi sistem administrasi yang mewajibkan seluruh pengurusan kontrak melalui platform elektronik terpadu. Regulasi tersebut juga memperkenalkan mekanisme pembaruan sistem pembayaran digital terintegrasi.

"Kemudian jadwal kontrak harus melalui Nusuk dan pembaharuan menggunakan e-wallet. Ini semakin ke sini pemerintah Arab Saudi semakin memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuknya sehingga akan lebih memudahkan bagi semua jemaah," terang Gus Irfan.

Selain transformasi digital, batasan operasional bagi perusahaan mitra lokal atau syarikah di Arab Saudi turut menjadi perhatian khusus. Pemerintah Indonesia berencana melakukan negosiasi ulang karena batasan tunggal tersebut dinilai kurang ideal bagi kuota jemaah Indonesia yang masif.

"Memang disebutkan di situ ada syarikah hanya dibolehkan satu, tapi kita akan coba membicarakan kembali karena jemaah kita lebih dari 200.000 sehingga kalau satu syarikah itu agak menyulitkan," urai Menhaj.

Pihak kementerian kini bersiap menyelaraskan kalender kerja domestik dengan agenda yang telah ditetapkan oleh pusat otoritas haji di Saudi. Langkah ini mencakup penetapan tanggal dimulainya pembayaran biaya perjalanan ibadah haji.

"Kita akan segera menyusun timeline haji kita untuk disesuaikan dengan timeline pemerintah Arab Saudi. Insyaallah dengan ini kita akan berusaha memastikan bahwa persiapan haji tahun 2027 akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," pungkas Gus Irfan.

Peningkatan pelayanan di Mina menjadi rekomendasi utama Amirul Hajj setelah adanya penumpukan jemaah akibat keterbatasan ruang pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Evaluasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta pada Senin (8/6/2026).

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan luas wilayah yang signifikan antara Arafah dan Mina. Seperti dilansir dari Detikcom, area Arafah memiliki luas sekitar 17 kilometer persegi, sedangkan luas wilayah Mina hanya berkisar 8 hingga 9 kilometer persegi.

"Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh tim dari Amirul Hajj adalah pertama, peningkatan layanan di Mina. Memang kita akui salah satu titik kelemahan kita kemarin adalah di Mina karena memang seluruh jamaah dari seluruh dunia bertumpuk di Mina," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Kondisi geografis yang dipenuhi gunung batu membuat area yang efektif digunakan di Mina menjadi semakin terbatas. Hal ini memicu terjadinya kepadatan massal karena seluruh jemaah haji dari berbagai negara berkumpul di titik yang sama.

"Itu pun yang bisa digunakan karena sebagian gunung batu tidak lebih dari 5 km persegi, sehingga ada pemampatan (penumpukan) dari jumlah jemaah," sambung Mochamad Irfan Yusuf.

Selain permasalahan ruang di Mina, manajemen transportasi pra dan pasca fase Armuzna juga mendapatkan sorotan. Meski secara umum pergerakan dari Makkah menuju Arafah berjalan lancar, keterlambatan jadwal tetap ditemukan di beberapa titik operasional.

"Memang pemberangkatan jamaah dari Makkah ke Arafah sudah sesuai dengan harapan kita, tapi ada beberapa titik yang sedikit terlambat dari jadwal kita. Demikian juga pergeseran dari Arafah ke Muzdalifah sampai Musdalifah ke Mina juga ada beberapa titik-titik yang di luar perkiraan kita, tapi semuanya masih terakhir Muzdalifah itu jam 7 pagi sudah bersih," kata Mochamad Irfan Yusuf.

Seluruh jemaah dilaporkan telah berhasil dipindahkan menuju Mina sebelum kondisi cuaca di Muzdalifah mulai memanas.

"Semua sudah bergeser ke Mina sehingga tidak ada yang harus berpanas-panas di Muzdalifah," imbuh Mochamad Irfan Yusuf.

Kelancaran juga sempat terlihat pada operasional Bus Sholawat yang melayani jemaah hampir tanpa henti selama musim haji. Kendati demikian, otoritas Arab Saudi sempat menghentikan sementara operasional bus tersebut setelah fase Armuzna selesai.

"Tapi kita berharap nanti bisa lebih cepat pembukaan kembali karena banyak jemaah selesai dari Armuzna ingin tawaf ifadhah menunggu busnya agak cukup lama karena belum dimulai pengoperasiannya bus Sholawat," tandas Mochamad Irfan Yusuf.

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin sore, 8 Juni 2026.

Pengangkatan aktivis pekerja tersebut dikonfirmasi langsung oleh Said Iqbal setelah menerima undangan pelantikan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu malam, 7 Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Medcom.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Said Iqbal ditugaskan untuk membantu Kepala Negara dalam menangani persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo.

Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis buruh sejak tahun 1992 dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) periode 2026-2031.

Selain pelantikan Said Iqbal, Presiden Prabowo juga menjadwalkan pelantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru untuk menggantikan Dadan Hindayana karena tersandung kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung.

Kementerian Haji dan Umrah RI menerapkan program pelayanan inklusif bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, serta jemaah perempuan pada musim haji 1447 H/2026 M. Kebijakan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak jemaah ini mendapat respons positif, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenhaj Puji Raharjo memantau langsung implementasi program tersebut saat meninjau pelepasan jemaah haji asal Lombok (LOP) kloter 6 di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Minggu (7/6/2026) malam. Berdasarkan testimoni jemaah di lapangan, program haji ramah lansia tahun ini dinilai berjalan sangat optimal.

"Terkait dengan ramah lansia, sudah banyak testimoni dari jemaah. Tadi kita melihat sendiri dua jemaah lansia yang memberikan respons yang cukup baik terhadap pelayanan kita," ujar Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj.

Peningkatan layanan yang signifikan juga dirasakan oleh jemaah penyandang disabilitas setelah Kemenhaj menggandeng Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk mengawal seluruh tahapan ibadah haji dari awal hingga kepulangan.

"Alhamdulillah, based on testimoni dari teman-teman disabilitas, tahun ini layanan disabilitas cukup mendapat apresiasi. Kaum disabilitas memang harus mendapatkan perhatian khusus," tambah Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj.

Skema operasional haji sejak awal dirancang sensitif gender guna mengakomodasi jemaah perempuan yang mendominasi kuota haji Indonesia, salah satunya dengan melipatgandakan jumlah petugas dan pembimbing ibadah perempuan.

"Musim haji tahun ini adalah rekor terbanyak untuk keterlibatan petugas perempuan. Begitu juga dengan pembimbing ibadah perempuan yang kita perbanyak. Karena jemaah haji Indonesia sebagian besar adalah perempuan, maka petugas perempuan di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah terus kita tingkatkan," jelas Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj.

Kendati demikian, Kemenhaj memberikan catatan evaluasi mengenai ketersediaan fasilitas penunjang seperti rasio toilet perempuan di Mina yang belum sebanding dengan jumlah jemaah dan akan dibenahi bersama pihak masyarik Arab Saudi.

"Memang catatannya soal perempuan ini tentang ketersediaan toilet di Mina, khususnya yang belum sesuai dengan harapan kita. Tentu ke depan kita berharap layanan di Mina bisa lebih baik lagi," pungkas Puji Raharjo, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj.

Apresiasi terhadap kesigapan petugas di lapangan turut disampaikan oleh Hj. Fitriany Maksum Syafii, salah satu jemaah perempuan asal Lombok yang tergabung dalam kloter 6 saat pelepasan di Bandara Jeddah.

"Alhamdulillah pelayanan di Arafah sangat luar biasa. Petugas-petugas juga ramah dan sangat membantu. Meski di Mina, toiletnya kurang untuk perempuan. Tapi pada layanan seluruhnya sangat baik dan kami sampaikan terima kasih atas pelayanan haji tahun ini," ungkap Hj. Fitriany Maksum Syafii, Jemaah Haji.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (8/6/2026). Langkah ini diambil setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Filipina memicu kenaikan gelombang laut dalam skala kecil di tanah air.

Pengakhiran status waspada tersebut diumumkan secara resmi setelah pemantauan aktivitas gelombang dinilai telah aman. Pihak lembaga meteorologi mengonfirmasi berakhirnya masa kedaruratan lewat pengumuman tertulis.

"Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag 7,7, tanggal: 08-Jun-26 06:37:42 WIB, dinyatakan telah berakhir," demikian tulis BMKG, dilihat pukul 10.15 WIB, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan catatan dari akun X resmi milik BMKG, gelombang tsunami sebelumnya terdeteksi melanda tujuh wilayah di Indonesia secara bertahap. Pada laporan awal, fluktuasi muka air laut teramati di Kedi Maluku Utara setinggi 0,09 meter, Ulu Siau setinggi 0,18 meter, dan Melonguane setinggi 0,19 meter.

"Telah terdeteksi di Kedi Maluku Utara (07:20WIB) 0,09 m, Ulu Siau (07:27WIB) 0,18 m, Melonguane (07:27WIB) 0,19 m #BMKG," tulis BMKG.

Pencatatan data kemudian meluas ke empat titik lain di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kenaikan air laut tertinggi tercatat di Talengan dengan ketinggian mencapai 0,75 meter, disusul Paleleh setinggi 0,45 meter, Tanjung Sidupa setinggi 0,32 meter, serta Tahuna setinggi 0,30 meter.

"Tsunami akibat Gmp Mag:7,7 SR, terdeteksi di Tahuna (06:58WIB) 0,30 m, Paleleh (07:34WIB) 0,45 m, Tanjung Sidupa (07:39WIB) 0,32 m, Talengan (08:20WIB) 0,75 m BMKG," tulis BMKG.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar mengenai rencana perombakan Kabinet Merah Putih, khususnya posisi Bendahara Negara, di Gedung DPR RI pada Senin (8/6/2026). Informasi pembantahan ini dilansir dari Detik Finance terkait rumor yang menyebutkan adanya pergantian pejabat menteri.

Isu yang beredar di masyarakat sebelumnya mengaitkan nama Chatib Basri yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, pihak istana menyatakan bahwa rumor pergantian tersebut tidak benar dan tidak sedang diagendakan oleh pemerintah.

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan," tegas Prasetyo di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Penegasan mengenai stabilitas susunan kabinet ini disampaikan untuk meredam spekulasi publik yang berkembang. Prasetyo meminta agar masyarakat tidak berspekulasi lebih jauh mengenai nama-nama tokoh yang dikaitkan dengan rumor reshuffle tersebut.

"Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf, sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B dan si C karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian," tambahnya.

Pemerintah sendiri memilih menyikapi munculnya nama Chatib Basri dalam bursa menteri tersebut secara tenang. Menurut Prasetyo, dinamika opini di tengah masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah.

"Memang yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa juga kita cegah untuk kita tahan, tetapi yang pasti bahwa kita bekerja tidak berdasarkan atau tidak oleh karena isu," ucap Prasetyo.

Meskipun saat ini kondisi kabinet dipastikan tetap, Prasetyo menyatakan keterbukaan informasi jika ke depannya terdapat kebijakan baru dari presiden. Keputusan akhir mengenai penyegaran struktur kementerian berada sepenuhnya di tangan kepala negara.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, ada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Said Iqbal selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026) sore.

Kepastian mengenai agenda pelantikan dua pejabat baru kabinet pemerintahan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Prosesi pengangkatan resmi ini direncanakan berlangsung antara pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB karena adanya pergantian pimpinan di lembaga BGN serta penambahan posisi baru untuk memperkuat kinerja pemerintahan.

"Hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan BGN yang oleh karena sesuatu hal beberapa waktu lalu Bapak Presiden melakukan pergantian pimpinan di BGN. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan itu adalah Bapak Said Iqbal," kata Prasetyo di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Prasetyo menambahkan bahwa penunjukan Said Iqbal ditujukan khusus untuk membantu kepala negara dalam menangani persoalan ketenagakerjaan serta peningkatan kesejahteraan kelompok buruh.

"Sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden untuk terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan kesejahteraan buruh menjadi prioritas pemerintah," ucap Prasetyo.

Sebelum pelaksanaan acara, Said Iqbal menyatakan bahwa dirinya telah menerima undangan resmi dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sejak malam hari sebelumnya.

"Iya, jam 16.30 WIB dilantik di Istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy," ucap Said dihubungi detikcom.

Kementerian Agama membuka akses berbagai kemudahan layanan dan program pemerintah bagi pengelola masjid serta musala yang mendaftarkan tempat ibadah mereka ke dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Langkah integrasi data ini dilansir dari Detikcom bertujuan meningkatkan efisiensi pembinaan keagamaan di Indonesia.

Melalui sistem basis data nasional ini, rumah ibadah yang terregistrasi bakal mendapatkan Nomor ID Nasional Masjid serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Fasilitas tersebut juga mempermudah publik dalam melacak lokasi tempat ibadah melalui integrasi peta digital.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa fungsi sistem tersebut melampaui sekadar pusat data kemasjidan nasional. Struktur digital ini dirancang sebagai gerbang utama bagi pengelola untuk menjangkau program bantuan dari pemerintah.

"Masjid dan musala yang telah terdaftar di SIMAS akan memperoleh Nomor ID Nasional Masjid dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dokumen ini dapat digunakan untuk membuka rekening resmi di Bank Syariah Indonesia (BSI), mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta memudahkan masyarakat menemukan lokasi masjid melalui peta digital," ujar Arsad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar).

Akurasi informasi di dalam platform dinilai krusial lantaran menjadi fondasi utama bagi perumusan regulasi kemasjidan yang tepat sasaran. Pihak kementerian juga menyelaraskan program ini dengan visi menteri agama agar rumah ibadah berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengarahkan penguatan fungsi rumah ibadah agar tidak terbatas sebagai tempat ritual keagamaan semata. Konsep pengembangan diarahkan pada optimalisasi peran tempat ibadah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial bagi umat.

Bersamaan dengan evaluasi data kemasjidan, pemantauan juga dilakukan terhadap operasional Early Warning System (EWS). Sistem peringatan dini tersebut difungsikan untuk memitigasi serta mendeteksi dinamika isu sosial maupun keagamaan yang muncul di tengah publik.

Kejaksaan Agung membeberkan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan program Pemenuhan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Jumat (5/6).

Tindakan korupsi tata kelola program tersebut diduga dilakukan Dadan bersama mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung yang kini telah berstatus sebagai tersangka. Kasus ini diungkap oleh pihak kejaksaan karena para tersangka menunjuk mitra yang tidak memenuhi syarat.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa pengelolaan program MBG seharusnya diserahkan kepada yayasan yang mempunyai afiliasi dengan sekolah penerima. Namun, banyak Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk justru terafiliasi dengan petinggi BGN dan tidak memenuhi kriteria bermitra.

Penyimpangan berupa penggelembungan harga pengadaan oleh ketiga tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara dan menghambat operasional MBG. Salah satu pelanggaran yang ditemukan oleh penyidik adalah pengadaan sepeda motor listrik lewat PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) dengan nilai sekitar Rp1 triliun.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1,03 triliun dan dibayarkan ke PT YAT," ujar Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kepada wartawan, Jumat (5/6).

Berdasarkan proses pemeriksaan, vendor PT YAT diketahui tidak lolos kualifikasi pengadaan sepeda motor listrik karena tidak memiliki diler resmi atau bengkel yang beroperasi. Selain motor listrik, Kejaksaan Agung menemukan mark up pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 lebih unit komputer tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang menyalahi ketentuan.

Menurut keterangan dari pihak kejaksaan kepada CNN Indonesia, seluruh logistik dan barang-barang bermasalah tersebut saat ini sudah selesai disalurkan oleh pihak BGN.

"Semuanya sudah, sudah terealisasi," ujar Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sikap mandiri ditunjukkan oleh Muhammad Rafdi Maradjabessy, anak dari Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Muhammad Sinen. Di tengah maraknya sorotan terhadap gaya hidup mewah keluarga pejabat, Rafdi memilih jalan hidup sebagai kuli bangunan demi menghidupi dirinya sendiri.

Kisah hidup anak ketiga dari lima bersaudara ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah diunggah ulang oleh akun Instagram @rumpi_gosip pada Minggu, 7 Juni 2026. Seperti dilansir dari Suara, Rafdi sebenarnya sudah pernah viral sebelumnya pada tahun 2019 karena profesinya tersebut.

Saat pertama kali viral, beredar foto Rafdi yang tampak lusuh dengan pakaian abu-abu dan celana sobek. Kaki pemuda tersebut dipenuhi cipratan semen ketika ia sedang menggunakan sekop untuk mengerok pasir di sebuah proyek pembangunan.

Meskipun sang ayah merupakan pejabat daerah yang memiliki pengaruh besar di Maluku Utara, Rafdi dengan tegas menolak memanfaatkan fasilitas atau jabatan orang tuanya untuk keuntungan pribadi. Sikap mandiri ini lahir dari didikan keras yang ia terima dari sang ayah sejak masih duduk di bangku SMA.

"Ayahku selalu bilang yang Walkot (Wakil Wali Kota) itu ayah dan itu sementara, jadi kalian harus jadi anak mandiri," kata Rafdi.

Pilihan hidup Rafdi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari sang ayah. Muhammad Sinen menegaskan bahwa statusnya sebagai pejabat negara tidak serta-merta membuat anak-anaknya bisa hidup bermanja-manja tanpa adanya usaha keras dari diri mereka sendiri untuk bertahan hidup.

Apresiasi dari Warganet

Prinsip hidup yang dijalani oleh Rafdi menuai banyak pujian setinggi langit dari warganet. Banyak pengguna media sosial yang membandingkan sikap mandiri ini dengan tren politik dinasti dan fenomena nepotisme yang sedang marak di tingkat nasional.

"Lebih mulia dibanding memanfaatkan jabatan bapaknya," tulis akun @res*** di kolom komentar.

"Kalau ini benar, ayah dan anak sama-sama hebat," puji akun @and***.

"Hormat setinggi-tingginya bang," timpal akun @pok*** menyatakan kekagumannya terhadap keteguhan prinsip hidup Rafdi.

Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pelantikan pejabat negara baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026) sore. Jabatan baru sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan akan diemban oleh Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal.

Kepastian mengenai agenda pelantikan ini disampaikan langsung oleh Said Iqbal setelah menerima undangan resmi dari pihak istana. Informasi mengenai penunjukan ini dilansir dari Detik Finance.

Said Iqbal mengonfirmasi bahwa dirinya dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya pada malam sebelumnya terkait agenda resmi tersebut.

"Iya, jam 16.30 WIB dilantik di Istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy," tegas Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Posisi baru yang akan ditempati oleh Said Iqbal memiliki kedudukan yang setara dengan menteri kabinet. Landasan hukum pengangkatan jabatan ini merujuk pada peraturan presiden yang berlaku mengenai penasihat khusus.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres nomor 137 tahun 2024," tutur Said Iqbal.

Sebelum pengumuman resmi mengenai pelantikan ini beredar, Said Iqbal sempat memberikan tanggapan singkat mengenai rumor dirinya yang akan masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," ujar Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan konfirmasi mengenai kabar dirinya yang akan segera bergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan pada Minggu (7/6/2026).

Kabar mengenai masuknya tokoh buruh tersebut ke lingkaran pemerintahan kini tengah hangat dibicarakan. Pihak Istana disebut telah menjalin komunikasi langsung dengan dirinya mengenai posisi tersebut, seperti dilansir dari Detik Finance.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," ujar Said Iqbal.

Pernyataan singkat tersebut disampaikan untuk menanggapi pertanyaan mengenai kebenaran rencana pelantikannya. Dirinya membenarkan adanya komunikasi formal yang telah terjalin dengan pihak Istana kepresidenan.

"Iya," ujar Said Iqbal.

Meskipun posisi spesifiknya belum diumumkan secara mendetail, ia memberikan petunjuk kuat mengenai sektor yang akan ia pimpin nantinya. Jabatan baru tersebut dipastikan tidak akan jauh dari bidang yang selama ini ia perjuangkan selaku aktivis buruh.

"Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.

Rencana penunjukan ini sejalan dengan langkah pemerintah yang sedang menggodok restrukturisasi jajaran menteri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa keterlibatan Said Iqbal dalam jajaran pemerintahan sedang berada dalam tahap pembahasan intensif.

Menurut Prasetyo Hadi, penempatan tersebut disesuaikan dengan rekam jejak Said Iqbal yang konsisten membela hak-hak pekerja. Langkah ini diambil agar kebijakan bidang terkait dipimpin oleh figur yang memahami kondisi riil di lapangan.

"Sedang kita diskusikan. Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Sebanyak 14 kelompok terbang jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah Al Munawwarah pada Minggu (7/6/2026). Pemindahan jemaah yang dilakukan secara bertahap sejak pagi hingga sore hari tersebut memberikan perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas, seperti dilansir dari Detikcom.

Kepala Daerah Kerja Makkah, Ihsan Faisal, mengonfirmasi bahwa rombongan pertama yang berangkat adalah kloter Jakarta-Pondok Gede 18. Sebanyak 439 jemaah di dalam kloter tersebut diangkut menggunakan 11 armada bus.

"Alhamdulillah pada hari ini, 7 Juni 2026, hari pertama untuk pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Barusan sudah kita mulai dari kloter JKG 18 dengan jumlah bus sebanyak 11 bus dengan seluruh jemaah 439," kata Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Pemberangkatan seluruh jemaah dijadwalkan selesai pada sore hari untuk mengantisipasi kelelahan fisik. Pihak Daker Makkah memastikan tidak ada rombongan yang melakukan perjalanan pada malam hari.

"Jadi dimulai dari pagi hari sampai kurang lebih pukul 18.00. Jadi tidak ada perjalanan malam," ujar Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Berbeda dengan proses kedatangan, jemaah kini diwajibkan membawa seluruh barang bawaan termasuk koper besar ke dalam bus. Petugas menerapkan prosedur khusus agar pemindahan bagasi berjalan tertib.

"Para jemaah itu akan berangkat dengan busnya dengan membawa koper bagasinya. Tadi kita lihat di JKG 18 koper bagasi besarnya itu ikut dengan bus-busnya," jelas Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Mekanisme penaikan bus diatur berurutan mulai dari prioritas lansia dan disabilitas, disusul jemaah perempuan, jemaah laki-laki, hingga perangkat kloter. Penilaian kelayakan medis juga dilakukan ketat, di mana jemaah sakit akan tetap ditinggal di Makkah sampai dinyatakan sembuh.

"Kalau ada jemaah yang sakit dan sakitnya menurut dokter atau ahli kesehatan tidak boleh untuk diberangkatkan, akan dirawat di Makkah di rumah sakit Arab Saudi," ujarnya Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Kondisi cuaca yang panas di Madinah menjadi perhatian utama bagi para petugas. Jemaah diimbau untuk selalu menjaga kondisi fisik, bergerak dalam rombongan, serta mencatat lokasi hotel karena penginapan di Madinah tidak menggunakan sistem nomor.

"Kami mengimbau jemaah senantiasa tetap menjaga kesehatan. Itu yang paling utama karena kondisi atau cuaca baik di Makkah atau di Madinah ini cukup panas," tutur Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Mengenai agenda ibadah, pemerintah memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan akses untuk berziarah ke Raudhah di Masjid Nabawi. Fasilitas antrean dan jam khusus juga telah disiapkan bersama otoritas Arab Saudi bagi jemaah lansia serta pengguna kursi roda.

"Insya Allah semua jemaah akan mendapatkan hak untuk masuk dan berziarah di Raudhah," katanya Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Layanan prioritas ini diterapkan demi memberikan kenyamanan bagi jemaah yang membutuhkan bantuan fisik selama di area suci.

"Yang memakai kursi roda di Raudhah itu waktunya ataupun jamnya itu khusus, diberikan tempat juga yang khusus seperti ngantre dan sebagainya," jelas Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Fase pemindahan ini diharapkan berjalan kondusif hingga seluruh rangkaian ziarah jemaah gelombang kedua selesai.

"Mudah-mudahan pada saatnya ketika gelombang dua ini akan kembali ke Tanah Air juga bisa melaksanakan dan bisa menyempurnakan semua ziarahnya di Madinah," pungkas Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Makkah.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Ma'shum Faqih, mengusulkan penguatan tata krama internal organisasi menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso, Kediri pada 20-21 Juni 2026 mendatang, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Minggu (7/6/2026).

Gagasan tersebut diajukan oleh tokoh yang akrab disapa Gus Ma'shum ini di tengah dinamika internal organisasi yang sedang menjadi perhatian publik. Menurutnya, tata kelola administrasi dan sistem yang baik harus diimbangi dengan budaya adab demi menjaga kebesaran Nahdlatul Ulama.

"Organisasi bisa memiliki aturan dan sistem yang baik. Namun, ketika adab mulai ditinggalkan, berbagai persoalan akan mudah muncul. Karena itu, tata kelola harus berjalan beriringan dengan tata krama," ujar Gus Ma'shum dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Sebagai anggota Steering Committee (SC) Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU, ia secara resmi memasukkan konsep "Tata Kelola dan Tata Krama Organisasi" sebagai agenda strategis masa depan. Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan ini kemudian mengingatkan kembali ajaran pendiri NU mengenai pentingnya fondasi moral tersebut.

"Hadlratussyaikh mengajarkan bahwa adab bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi kehidupan. Nilai itulah yang selama ini menjadi kekuatan pesantren dan perlu terus dihadirkan dalam kehidupan organisasi," tegas mantan Wakil Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur dan PCNU Tuban tersebut.

Langkah penegasan ini diambil agar organisasi tetap adaptif tanpa kehilangan jati dirinya yang bersumber dari tradisi pesantren. Keseimbangan antara aspek ilmu, kepemimpinan, dan etika dinilai menjadi kunci utama agar jam'iyah tetap dihormati secara luas.

"Ketika tata kelola organisasi berjalan baik dan tata krama tetap terjaga, NU akan semakin kuat, mandiri, dan dikesampingkan," pungkas Gus Ma'shum.

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan pungutan liar berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per orang untuk mempercepat pengurusan izin tinggal warga negara asing dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Minggu (7/6/2026).

Nilai pungutan tidak resmi tersebut berbeda dari tarif resmi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menetapkan biaya Izin Tinggal Terbatas mulai dari Rp500.000 hingga Rp7.000.000, serta Izin Tinggal Tetap hingga Rp15.000.000, dengan durasi pengurusan normal selama tiga hingga tujuh hari.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menjelaskan bahwa nominal pungutan liar tersebut sengaja dipatok untuk memotong durasi pengurusan dokumen keimigrasian para warga negara asing.

"Biaya percepatan yang sifatnya ilegal, dipatok berkisar antara Rp1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta per kepala," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (7/6).

Lembaga antirasuah tersebut menetapkan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka, termasuk Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, dan Gusti Benardiansyah, dengan menyita barang bukti berupa uang tunai valuta asing, logam mulia, serta kendaraan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto memaparkan bahwa Silmy Karim diduga meminta jatah dari pengurusan dokumen keimigrasian selama periode 2022 hingga 2026 saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

"Saudara SK selaku Wakil Menteri Imipas tahun 2025-2026, yang saat itu menjabat Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga melakukan pemerasan dengan cara 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Saudara JS selaku Direktur Izin Tinggal," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers, Kamis (4/6).

Aliran dana dalam dugaan pemerasan tersebut diduga mengalir dari para warga negara asing melalui Direktur Izin Tinggal Kementerian Imipas Jaya Saputra yang saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan permohonan maaf pada Minggu (7/6/2026) karena adanya kendala teknis yang menyebabkan sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia tertinggal di Arab Saudi dan tidak terangkut pesawat, seperti dilansir dari Detikcom.

Kondisi tersebut mengakibatkan bagasi milik sejumlah jemaah yang telah mendarat di Tanah Air masih tertahan di Arab Saudi. Pihak Kemenhaj menyatakan bahwa laporan mengenai masalah ini telah diterima dan pemulangan koper sedang diproses.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menjelaskan situasi penanganan bagasi tersebut dalam sebuah konferensi pers resmi.

"Kami juga masih menerima beberapa laporan terkait dengan jumlah bagasi jemaah yang belum terangkut bersama penerbangan asalnya. Akibat kondisi tersebut, terdapat beberapa jemaah yang kemudian tiba di Tanah Air sementara bagasi masih dalam proses pengangkutan dari Arab Saudi," ujar Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Pihak kementerian menyatakan memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh para jemaah beserta keluarga mereka mengenai barang-barang yang belum tiba.

"Atas ketidaknyamanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah dan keluarga. Kami tentu memahami bahwa bagasi merupakan bagian terpenting bagi jemaah dan dapat menimbulkan kekhawatiran," tutur Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Guna mengatasi hambatan ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi segera melakukan koordinasi intensif dengan maskapai Saudi Airlines untuk mempercepat pengiriman koper jemaah ke Indonesia.

"Sejak menerima laporan tersebut, PPIH Arab Saudi melalui daker bandara terus bergegas intensif dengan pihak Saudi Airlines untuk mempercepat proses pengiriman bagasi yang belum terangkut. Kami terus mengawal proses ini secara serius sampai seluruh bagasi bisa sampai ke tangan jemaah dengan aman," tegas Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Di samping kendala logistik tersebut, Maria memaparkan data bahwa proses pemulangan jemaah haji Indonesia secara keseluruhan berjalan lancar dengan puluhan ribu orang telah tiba di RI.

"Hingga hari ini sebanyak 95 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 37.078 jemaah dan 381 petugas. Jadi total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan menuju Indonesia mencapai 37.459 orang," rincinya Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Dari seluruh jemaah yang diberangkatkan dari Arab Saudi, sebagian besar di antaranya tercatat sudah sampai di debarkasi masing-masing di Indonesia.

"Adapun yang telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia sebanyak 87 kloter dengan jumlah 34.140 jemaah dan 348 petugas. Dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah kembali ke Tanah Air mencapai 34.488 orang," sebut Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Pergerakan pemulangan juga terlihat signifikan pada sektor jemaah haji khusus, di mana tercatat 11.305 orang yang terdiri dari 10.765 jemaah dan 540 petugas telah mendarat di Indonesia.

"Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada seluruh petugas Haji Indonesia, Otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, syarikah, dan seluruh pihak yang terus bersinergi dalam memastikan layanan terbaik bagi jemaah dapat berjalan dengan lancar," pungkas Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian Haji dan Umrah memberikan peringatan keras kepada seluruh jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menjaga paspor mereka secara ekstra ketat demi kelancaran kepulangan ke Tanah Air, dilansir dari Detikcom pada Minggu (7/6/2026).

Pihak otoritas menekankan pentingnya pelaporan segera jika terjadi kehilangan dokumen perjalanan tersebut. Pengumuman resmi ini disampaikan demi mencegah terjadinya hambatan dalam mobilisasi antar-kota dan kepulangan massal jemaah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff menegaskan pentingnya pengawasan mandiri terhadap dokumen krusial ini selama rangkaian ibadah berlangsung.

"Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan seluruh jemaah agar memberikan perhatian khusus kepada dokumen perjalanan, terutama halnya adalah paspor," ujar Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Keberadaan paspor menjadi syarat yang tidak bisa ditawar dalam pengaturan pergerakan jemaah di Arab Saudi.

"Karena paspor ini jadi bagian yang sangat penting tentunya dalam seluruh rangkaian proses perpindahan antar-kota maupun kepulangan ke Tanah Air," jelas Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Jika dokumen tersebut terlanjur hilang, jemaah diminta untuk langsung menghubungi koordinator di lapangan demi penanganan cepat.

"Apabila terjadi kehilangan paspor, langsung segera laporkan kepada Ketua Kloter maupun Petugas Haji agar dapat segera ditangani dan sesuai prosedur yang berlaku tentunya, sehingga tidak menghambat aktivitas jemaah," imbuh Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Selain masalah dokumen, ketertiban dalam pengaturan barang bawaan juga menjadi poin utama yang disoroti pihak kementerian. Jemaah dilarang memanipulasi muatan koper setelah melewati tahapan timbangan resmi.

"Jangan menambahkan barang ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada Petugas karena tentu dapat mengganggu proses pemeriksaan dan distribusi bagasi," tegas Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Larangan keras juga diberlakukan terhadap penyelundupan cairan tertentu ke dalam pesawat terbang karena regulasi keselamatan penerbangan.

"Dan satu lagi yang perlu kami tegaskan bahwa air zamzam tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apapun," kata Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan skema distribusi khusus agar setiap jemaah tetap mendapatkan hak mereka tanpa perlu membawa mandiri di pesawat.

"Jemaah tidak perlu khawatir karena setiap jemaah Haji Indonesia akan menerima air zamzam resmi sebanyak 1 galon berisi 5 liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air," tutur Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Kondisi cuaca ekstrem di Makkah dan Madinah juga memicu imbauan pencegahan dehidrasi serta kelelahan fisik bagi para jemaah.

"Bagi jemaah yang saat ini mungkin masih berada di Makkah maupun Madinah, kami mengimbau agar terus menjaga kondisi kesehatan karena cuaca masih cukup panas saat ini," ucap Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Perlindungan diri ekstra sangat dianjurkan saat jemaah terpaksa melakukan aktivitas di bawah terik matahari langsung.

"Jemaah harus perlu juga memperbanyak konsumsi air putih, kemudian beristirahat dengan cukup, mengonsumsi makanan secara teratur dan menggunakan pelindung kepala atau payung jangan lupa pada saat beraktivitas di luar ruangan," tukas Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Penerima pensiun kini dapat melakukan mutasi atau pindah lokasi mitra pembayaran pensiun secara digital tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang. Melalui layanan online TASPEN, proses perpindahan bank atau kantor pos mitra bayar dapat diselesaikan dari rumah dengan lebih cepat, praktis, dan efisien.

Yang Dibutuhkan:

• Formulir mutasi kantor bayar
• Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
• Fotokopi dan dokumen asli Surat Keputusan (SK) Pensiun
• Pas foto ukuran 3×4 sebanyak dua lembar
• Fotokopi buku tabungan (bagi penerima pensiun melalui bank)
• Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili

Langkah-Langkah Pengajuan:

1. Masuk ke Portal TOS TASPEN
   Buka layanan resmi TASPEN Online Services (TOS) melalui portal digital yang disediakan oleh TASPEN untuk administrasi peserta.
2. Pilih Menu Mutasi Kantor Bayar
   Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pilih menu layanan mutasi atau perpindahan kantor bayar pensiun, lalu isi data yang diminta sesuai identitas dan data pensiun yang terdaftar.
3. Lengkapi Dokumen Persyaratan
   Siapkan dan lengkapi seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses mutasi sesuai dengan daftar persyaratan.
4. Unggah Dokumen dan Kirim Pengajuan
   

   Pastikan seluruh informasi yang dimasukkan benar dan berkas telah sesuai ketentuan agar proses verifikasi berjalan lancar.

   Unggah berkas dokumen yang telah disiapkan ke dalam sistem, lalu kirimkan pengajuan Anda.
5. Tunggu Proses Verifikasi
   TASPEN akan melakukan pemeriksaan terhadap validitas data dan dokumen yang diajukan. Jika seluruh persyaratan dinyatakan valid, proses perpindahan kantor bayar akan segera diproses.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan konfirmasi mengenai kabar masuknya nama beliau ke dalam jajaran kabinet pemerintahan yang baru.

Kepastian mengenai keterlibatan tokoh buruh tersebut dalam struktur pemerintahan saat ini tengah didiskusikan oleh pihak Istana Kepresidenan, seperti dilansir dari Detik Finance pada Minggu (7/6/2026).

Said Iqbal menyatakan kesiapannya dan meminta publik untuk menantikan pernyataan resmi mengenai posisi yang akan ditempatinya.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," ujar Said Iqbal.

Pihak Istana diakui telah menjalin komunikasi dengannya mengenai rencana pengisian jabatan tersebut.

"Iya," akunya.

Meskipun belum bersedia merinci posisi spesifik, Said Iqbal mengindikasikan tugasnya nanti berkaitan erat dengan bidang yang selama ini ia perjuangkan.

"Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," jelas ia.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan membenarkan adanya pembahasan intensif mengenai peluang masuknya pemimpin buruh tersebut ke pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kompetensi Said Iqbal dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pos kementerian terkait.

"Sedang kita diskusikan. Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujar Pras di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6).

Masyarakat kini mulai mencari informasi mengenai kalender Juni 2026 untuk mengetahui daftar tanggal merah serta jadwal libur resmi. Jadwal ini menjadi acuan penting bagi pekerja, pelajar, hingga keluarga dalam menyusun agenda perjalanan atau aktivitas lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, dilansir dari Info, hanya ada satu hari libur nasional yang tersisa pada bulan Juni 2026. Momentum tersebut merupakan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang jatuh di pertengahan bulan.

Pemerintah sendiri tidak menetapkan adanya tambahan cuti bersama untuk bulan Juni 2026. Kendati demikian, masyarakat yang ingin mendapatkan waktu istirahat lebih panjang tetap bisa memanfaatkan jatah cuti tahunan masing-masing.

Kalender resmi pemerintah menunjukkan bahwa tanggal merah yang tersedia pada Juni 2026 hanya jatuh pada hari berikut:

Selasa, 16 Juni 2026: Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Hari tersebut menjadi satu-satunya libur nasional resmi yang dapat dinikmati masyarakat sepanjang bulan Juni 2026.

Ketentuan Cuti Bersama Juni 2026

Terkait pertanyaan mengenai cuti bersama, pemerintah memastikan tidak ada jadwal cuti bersama yang mendampingi peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Tanggal 16 Juni 2026 menjadi hari libur tunggal tanpa ada tambahan hari libur resmi dari negara.

Meski tanpa cuti bersama, para karyawan dan pekerja tetap berpeluang memperpanjang masa libur mereka secara mandiri melalui pengajuan cuti tahunan.

Simulasi Libur Panjang Pertengahan Juni 2026

Peluang menikmati libur panjang selama empat hari berturut-turut bisa tercipta pada pertengahan bulan. Karena Tahun Baru Islam jatuh pada hari Selasa, masyarakat dapat mengambil cuti tahunan pada hari Senin, 15 Juni 2026.

Berikut adalah rincian simulasi libur panjang tersebut:

Sabtu, 13 Juni 2026: Libur akhir pekan

Minggu, 14 Juni 2026: Libur akhir pekan

Senin, 15 Juni 2026: Cuti tahunan (opsional)

Selasa, 16 Juni 2026: Libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Skema ini dapat dioptimalkan untuk berkumpul bersama keluarga, melakukan mudik, berwisata, atau sekadar beristirahat dari rutinitas pekerjaan.

Daftar Hari Besar Nasional Juni 2026

Selain hari libur resmi, terdapat beberapa hari penting nasional yang diperingati di Indonesia sepanjang Juni 2026, yaitu:

3 Juni 2026: Hari Pasar Modal Indonesia

21 Juni 2026: Hari Krida Pertanian

24 Juni 2026: Hari Bidan Nasional

29 Juni 2026: Hari Keluarga Berencana (KB)

Berbagai hari besar tersebut menjadi momen penting untuk meningkatkan perhatian publik terhadap sektor-sektor yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.

- Sejumlah anggota DPR RI menolak rencana Kemenkes menerapkan aturan kemasan polos produk tembakau dalam Rancangan Permenkes terbaru.

- Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau serta memicu pemutusan hubungan kerja massal bagi tenaga kerja.

- Legislator meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan karena industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau.

Suara.com - Penolakan terhadap rencana penerapan kemasan polos (plain packaging) pada produk tembakau terus menguat di DPR RI. Sejumlah anggota legislatif lintas komisi menilai kebijakan yang tengah disiapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berpotensi mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), mengancam lapangan kerja, hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Sikap tersebut muncul setelah Kemenkes melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai kemasan polos.

Padahal, sejumlah anggota DPR sebelumnya telah meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjadi salah satu legislator yang secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana penerapan kemasan polos yang disebut mengacu pada aturan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Terkait wacana penyeragaman kemasan rokok (plain packaging) dalam Rancangan Permenkes diambil dari aturan FCTC yang telah berlaku di beberapa negara, tentu saya kurang sepakat. Karena dari segi industri ini tentu kurang menguntungkan," imbuhnya merujuk pada Rancangan Permenkes.

Menurut Lamhot, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan sejumlah elemen dalam rantai industri rokok yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Sementara kita semua paham dan mengetahui bahwa industri ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara," tegas dia.

Kekhawatiran serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Ia menilai rencana penerapan kemasan polos perlu dikaji secara lebih mendalam mengingat dampaknya yang bisa meluas terhadap industri, pekerja, hingga petani tembakau.

Di tengah meningkatnya angka PHK nasional, menurutnya pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menambah tekanan terhadap sektor padat karya.

"Makanya, rencana ini perlu ditinjau kembali secara komprehensif," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK pada periode Januari-April 2026 telah mencapai 15.425 orang dan sebagian di antaranya masuk dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sorotan terhadap pentingnya menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau juga datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Ia menilai sektor tersebut merupakan bagian dari hilirisasi pertanian yang memiliki kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Hilirisasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih luas yaitu manufaktur, dan salah satunya adalah IHT," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan tembakau dari sisi kesehatan semata. Menurutnya, diperlukan dialog lintas sektor agar kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

"IHT merupakan sektor yang kompleks dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara, baik dari sisi penerimaan melalui cukai maupun lapangan pekerjaan. Untuk itu, jangan perlakukan industri ini seperti anak tiri," kata Nurhadi.

Peringatan mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap petani juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Ia menilai aturan kemasan polos memang menyasar produsen rokok, namun efeknya akan menjalar hingga ke sektor hulu.

"Tentu akan sangat berdampak pada petani, meskipun peraturan ini menyasar pada produsen rokok, dampaknya bergulir hingga petani karena industri rokok sifatnya berantai mulai dari hulu (petani tembakau, petani cengkeh), buruh pabrik, industri rokok, distribusi (sopir angkut) dan banyak yang terlibat di dalamnya," kata dia.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyoroti minimnya perlindungan bagi petani tembakau. Ia meminta pemerintah tidak hanya memanfaatkan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi para petaninya.

"Tidak ada perlindungan, baik dari sisi hukum maupun sisi lainnya. Jangan sampai pemerintah hanya memanfaatkan keberadaan para petani. Pemerintah juga harus memastikan petani kita bisa lebih produktif dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas," katanya.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan sektor budidaya tembakau menghidupi hampir 500 ribu kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta hingga 2 juta orang yang terlibat langsung di lapangan. Sementara data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat terdapat sekitar 1.700 unit usaha industri hasil tembakau yang aktif beroperasi dan menyerap lebih dari 140 ribu tenaga kerja secara langsung.

Di sisi penerimaan negara, industri hasil tembakau menyumbang cukai sebesar Rp221,7 triliun sepanjang 2025.

Isu mengenai perombakan kabinet pada posisi Menteri Keuangan Republik Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Beredar kabar burung yang menyebutkan bahwa posisi Purbaya Yudhi Sadewa bakal digantikan oleh ekonom senior, Muhamad Chatib Basri.

Spekulasi ini mencuat ke permukaan seiring dengan perhatian besar masyarakat terhadap situasi ekonomi nasional, khususnya fluktuasi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Meski demikian, kabar pergantian tersebut langsung diredam oleh pihak pemerintah.

Dikutip dari Suara, Istana Kepresidenan bersama Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menampik rumor tersebut. Pemerintah memastikan bahwa agenda pergantian nakhoda di Kementerian Keuangan tidak pernah direncanakan untuk waktu dekat.

"Enggak ada. Tidak ada rencana pergantian," tutur Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi pada Kamis, 4 Juni 2026, melansir ANTARA.

Walaupun penegasan telah disampaikan, nama Chatib Basri tetap ramai dibahas oleh masyarakat serta para pelaku pasar modal. Figur yang pernah memimpin Kementerian Keuangan pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono ini dikenal mempunyai reputasi yang kuat di sektor perekonomian.

Dinamika isu ini ternyata menggelinding ke topik lain yang memicu rasa penasaran netizen. Banyak kalangan yang kemudian mencari tahu besaran hak keuangan berupa gaji maupun tunjangan yang didapatkan oleh seorang Menteri Keuangan.

Sebagai pejabat yang mengemban tugas krusial dalam menyusun APBN dan menjaga stabilitas fiskal, posisi ini memang sangat strategis. Dari aspek regulasi, pendapatan pokok yang diterima Menteri Keuangan sejatinya setara dengan seluruh menteri anggota kabinet lainnya.

Aturan mengenai nominal gaji pokok pembantu presiden ini tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 terkait Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara. Berdasarkan Pasal 2 dalam beleid tersebut, gaji pokok menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Angka dasar ini nantinya ditambah dengan komponen tunjangan serta berbagai fasilitas jabatan yang melekat.

Informasi mengenai kedatangan tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah atau hari Asyura kini tengah banyak dicari oleh umat Islam. Momen ini dikenal sebagai salah satu waktu yang memuat berbagai keutamaan besar dalam kalender Islam.

Pemerintah sendiri telah menetapkan 1 Muharram 1448 H sebagai hari libur nasional. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Jika merujuk pada kalender Hijriah 1448 H, Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1448 H jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026. Berdasarkan acuan tersebut, maka tanggal 10 Muharram 1448 H jatuh pada Kamis, 25 Juni 2026.

Menyambut datangnya bulan yang mulia ini, umat Islam dapat menyiapkan diri dengan berbagai amalan sunnah. Di antaranya adalah ibadah puasa sunnah Tasua dan Asyura yang dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram.

Istilah Asyura merupakan penamaan untuk tanggal 10 di bulan Muharram. Berdasarkan buku Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah yang ditulis oleh Ida Fitri Shohibah, kata Asyura berasal dari bahasa Arab "asyarah" yang memiliki arti sepuluh.

Hari ini menyimpan rekam jejak sejarah Islam yang mendalam dengan berbagai keistimewaan. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk menunaikan puasa pada tanggal tersebut karena ganjaran pahala yang dijanjikan sangat besar.

Keutamaan puasa ini ditegaskan dalam sebuah hadits, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu." (HR Muslim).

Anjuran untuk menjalankan ibadah puasa Asyura juga bersandar pada dalil dari riwayat Ibnu Abbas RA berikut ini.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَAMِهِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh untuk berpuasa pada hari itu." (Muttafaq 'alaih).

Kitab Sunan At-Tirmidzi juga memuat hadits shahih yang menceritakan tentang sejarah ibadah puasa pada hari Asyura ini.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت|: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قَرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَه|ُ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدِ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ. وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ لَا يَرَوْنَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا، إِلَّا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ.

Artinya: "Dari Harun bin Ishaq al-Hamdani, dari Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, 'Pada awalnya, Asyura adalah hari yang di dalamnya orang-orang Quraisy berpuasa pada masa jahiliah. Ketika itu, Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari Asyura. Kemudian beliau datang ke Madinah, beliau juga berpuasa pada hari Asyura tersebut dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa di dalamnya. Lalu ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Ramadanlah yang menjadi fardhu, dan beliau meninggalkan kewajiban puasa Asyura. Maka barang siapa mau berpuasa pada hari itu, ia boleh berpuasa. Dan barang siapa tidak ingin melakukannya, maka ia boleh untuk tidak berpuasa." (Shahih Abu Dawud, No 2110: Muttafaq 'alaih).

Keutamaan Penting pada 10 Muharram

Hari Asyura menyimpan beberapa keutamaan penting bagi umat Muslim yang mengamalkan ibadah di dalamnya.

1. Penghapusan Dosa Setahun yang Lalu

Dosa-dosa kecil yang dilakukan pada satu tahun sebelumnya akan dihapuskan melalui ibadah puasa Asyura. Keutamaan populer ini berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW.

Melalui riwayat Abu Qatadah RA, Rasulullah SAW memberikan jawaban ketika ditanya mengenai puasa Asyura, "Puasa tersebut dapat melebur dosa setahun yang lalu." (HR Muslim).

2. Berada di Dalam Bulan yang Dimuliakan

Allah SWT menetapkan Muharram sebagai salah satu dari empat bulan haram yang disucikan dan dimuliakan. Penilaian amal kebaikan yang dilakukan sepanjang bulan ini memiliki bobot nilai yang sangat besar di sisi-Nya.

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ mَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merepun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

3. Waktu Terbaik Meningkatkan Amal Saleh

Kedatangan bulan Muharram menjadi momentum yang sangat tepat bagi umat Islam untuk memperbanyak permohonan ampun atau istighfar, membaca Al-Qur'an, serta mengoptimalkan kualitas amal saleh lainnya.

Tradisi Istimewa Lebaran Anak Yatim

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi unik tersendiri dalam menyambut tanggal 10 Muharram, yakni dengan menjadikannya sebagai momen khusus untuk berbagi kebaikan bersama anak-anak yatim. Fenomena sosial ini membuat hari Asyura akrab disebut sebagai Lebaran Anak Yatim.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengurus masjid, lembaga sosial, yayasan, instansi sekolah, hingga organisasi kemasyarakatan rutin menggelar agenda sosial. Bentuk kegiatannya beragam, meliputi pemberian santunan uang tunai, beasiswa pendidikan, penyaluran paket sembako, hingga pelaksanaan doa bersama untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan ketentuan perjalanan selama proses kepulangan dari Arab Saudi demi kelancaran pemulangan, seperti dilansir dari Detikcom.

Paspor menjadi dokumen krusial yang harus disimpan di tempat aman, mudah dijangkau, serta selalu dalam pengawasan jemaah selama proses kepulangan ke Tanah Air. Jemaah diminta segera melapor kepada ketua kloter atau petugas haji jika kehilangan paspor agar penanganan sesuai prosedur bisa segera dilakukan untuk mencegah kendala dokumen.

Pihak Kemenhaj juga menekankan pentingnya mematuhi aturan berat barang bawaan yang telah ditetapkan oleh maskapai penerbangan bagi setiap jemaah. Larangan keras juga diberlakukan terkait pengisian air zamzam ke dalam koper bagasi maupun kabin demi kelancaran pemeriksaan keamanan di bandara.

Pengalaman musim haji sebelumnya memperlihatkan koper yang berisi air zamzam harus dibongkar sehingga memperlambat distribusi bagasi dan menghambat pemulangan. Seluruh jemaah haji nantinya akan menerima jatah air resmi yang dibagikan setelah tiba di lokasi debarkasi masing-masing.

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

"Setiap jemaah hanya diperkenankan membawa satu buah koper kabin dengan berat maksimal 7 kg dan 1 koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg," beber Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Pihak kementerian juga meminta agar jemaah tidak memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas bandara.

"Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh satu galon air zamzam berisi lima liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia," jelas Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj.

Di samping fokus pada regulasi kepulangan, perpindahan jemaah gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah dijadwalkan bakal berlangsung mulai Minggu (7/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan tanggapan mengenai usulan keterlibatan warga sipil profesional dalam struktur jabatan utama nonoperasional di Korps Bhayangkara. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung MPR/DPR RI pada Sabtu (6/6/2026) sebagai respons atas wacana yang bergulir dalam pembahasan revisi undang-undang.

Pemerintah menilai penyampaian gagasan dari berbagai pihak merupakan hal yang wajar dalam proses legislasi. Menurut Prasetyo Hadi, pembahasan perubahan regulasi kepolisian saat ini memang sedang berjalan di parlemen.

"Ya kalau sebagai sebuah usulan, saya kira dari mana saja kan bisa memberikan usulan kan," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di gedung MPR/DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Pengkajian mendalam secara menyeluruh diperlukan terhadap setiap aspirasi yang masuk untuk melihat dampak positif maupun negatifnya. Langkah ini penting guna memastikan perubahan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan organisasi kepolisian.

"Karena juga memang kebetulan hari-hari ini kan sedang dibahas mengenai revisi Undang-Undang Kepolisian. Saya kira ya disampaikan saja sesuai dengan mekanisme," tutur Prasetyo Hadi.

Pemerintah menekankan bahwa segala masukan yang berkembang statusnya adalah sah sebagai bagian dari opini publik. Namun, keputusan akhir akan diselaraskan dengan keperluan mendasar institusi.

"Kalau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat, ya, saya kira sah-sah saja. Tapi tentu kan semua dilihat baik buruknya, dilihat kebutuhannya atau keperluannya," tegas Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, gagasan untuk membuka ruang bagi unsur sipil menduduki posisi strategis nonoperasional di Kepolisian Negara Republik Indonesia dihembuskan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pada Jumat (5/6/2026), ia menyatakan bahwa momen revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 harus dimanfaatkan untuk memperkuat supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Jabatan yang diusulkan untuk diisi oleh kalangan profesional nonmiliter dan nonkepolisian meliputi sektor administrasi strategis dan dukungan manajerial. Posisi tersebut setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I, seperti bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, transformasi digital, personalia, serta pengawasan internal.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di Kepolisian yang dapat diisi oleh kalangan sipil. Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," ujar Natalius Pigai menjawab pertanyaan wartawan terkait revisi UU Polri, Jumat (5/6/2026).

Menteri HAM menjelaskan bahwa penempatan figur sipil pada posisi administrasi kepolisian merupakan praktik yang sudah lazim diterapkan di banyak negara demokratis modern. Selain itu, langkah ini dinilai dapat menciptakan keseimbangan baru karena selama ini personel kepolisian juga diberikan akses untuk menduduki jabatan struktural di kementerian dan lembaga sipil.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," jelas Natalius Pigai sebagaimana dilansir dari detikcom.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melepas kepulangan jemaah haji Embarkasi Makassar Kloter 7 di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Jumat (5/6/2026) malam. Pemulangan ratusan jemaah asal Sulawesi Selatan ini menandai dimulainya fase pemulangan gelombang pertama ke Tanah Air.

Pengiriman kembali jemaah haji Kloter UPG-07 tersebut mengikutsertakan sebanyak 393 orang menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-1407, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Dalam kesempatan tersebut, penegasan mengenai esensi haji yang mabrur disampaikan langsung kepada para jemaah sebelum memasuki pesawat.

"Salah satu tanda haji mabrur adalah semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, dan semakin baik hubungan sosialnya dengan masyarakat," kata Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Apresiasi tinggi turut diberikan atas ketertiban serta kedisiplinan yang ditunjukkan oleh kelompok terbang Makassar selama berada di Tanah Suci. Ucapan selamat juga disampaikan atas nama Pemerintah RI dan Presiden Prabowo Subianto atas keberhasilan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah.

"Alhamdulillah, berkat ketertiban dan kedisiplinan Bapak-Ibu sekalian, seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan baik dan jemaah dapat kembali dalam keadaan utuh dan sehat," jelas Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Harapan besar disematkan agar perubahan perilaku ke arah positif dapat diperlihatkan jemaah dan menjadi teladan saat sudah berada di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

"Selamat jalan. Semoga seluruh jemaah tiba di Tanah Air dengan selamat, sehat, dan menjadi haji yang mabrur," kata Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Pergerakan jemaah haji gelombang kedua dijadwalkan akan mulai bergeser dari Makkah menuju Madinah pada Minggu (7/6/2026) besok. Kelompok ini nantinya akan dipulangkan melalui Bandara Madinah setelah menyelesaikan ibadah di Kota Nabi.

Secara keseluruhan, jadwal fase pemulangan jemaah haji reguler tahun 1447 H/2026 M ini ditargetkan rampung pada 30 Juni 2026, dengan kedatangan pamungkas di Indonesia pada 1 Juli 2026.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara bertahap memulangkan puluhan ribu jemaah haji asal Indonesia ke Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdulaziz (KAIA), Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu (6/6/2026).

Fase kepulangan yang telah memasuki hari kelima ini menandai hari operasional ke-48 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Berdasarkan laporan data operasional yang dilansir dari Detikcom, proses pemulangan dari Arab Saudi secara umum diinformasikan berjalan lancar.

Otoritas mencatat sebanyak 75 kelompok terbang (kloter) kini sudah diberangkatkan menuju Indonesia. Sebanyak 72 kloter di antaranya telah mendarat dengan selamat di beberapa wilayah debarkasi di tanah air.

Pihak Kemenhaj merinci jumlah kepulangan mencakup jemaah reguler dan petugas. Selain jemaah reguler, pemantauan ketat juga dilakukan terhadap kepulangan jemaah haji khusus yang saat ini sudah mencapai ribuan orang.

Juru Bicara Kemenhaj RI, Maria Assegaf, memaparkan data statistik kepulangan jemaah reguler yang mencakup rombongan yang sudah terbang maupun yang sudah mendarat di debarkasi.

"Sebanyak 75 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan jumlah 29.344 jamaah dan 300 petugas. Sehingga total jemaah dan petugas yang telah kembali ke Tanah Air mencapai 29.644 orang," ujar Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj RI.

Hingga saat ini, data kedatangan mencatat sebanyak 28.536 orang yang terdiri atas 28.248 jemaah dan 288 petugas telah tiba. Sementara untuk jemaah haji khusus, tercatat sebanyak 8.579 orang telah kembali ke Indonesia dengan rincian 8.190 jemaah dan 389 petugas.

Maria Assegaf menambahkan bahwa keberhasilan pencapaian target pemulangan ini dipengaruhi oleh faktor sinergi kerja sama yang kuat di lapangan antar-instansi terkait.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa proses pemulangan jemaah terus berjalan sesuai dengan rencana dengan dukungan dan koordinasi yang cukup erat antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan serta seluruh unsur pelayanan haji di lapangan," lanjut Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj RI.

Kendati demikian, pihak kementerian mengonfirmasi adanya kendala operasional berupa penyesuaian jadwal dan keterlambatan pada beberapa penerbangan. Situasi ini dipicu oleh kepadatan terminal haji Bandara KAIA Jeddah akibat tingginya aktivitas penerbangan global selama masa puncak pemulangan.

Faktor penyesuaian operasional dari otoritas setempat demi keselamatan penerbangan turut menjadi alasan keterlambatan tersebut, sehingga pihak kementerian menyampaikan langsung permohonan maaf mereka.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah dan juga keluarga atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Maria Assegaf, Juru Bicara Kemenhaj RI.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan saat ini terus mengupayakan langkah percepatan dan mitigasi risiko. Pengawalan proses pemulangan dipastikan akan terus berjalan sampai seluruh jemaah haji tiba di Indonesia dengan aman.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 1.032 sertipikat tanah di Universitas Darunnajah, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026), untuk mengamankan aset umat dari potensi sengketa.

Langkah penyerahan sertipikat tersebut dilakukan sebagai respons atas ajakan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang meminta masyarakat segera melegalkan tanah wakaf, seperti dilansir dari Detik Finance.

Total dokumen yang dibagikan meliputi 251 sertipikat di Banten, 687 sertipikat di Jawa Barat, dan 94 sertipikat di DKI Jakarta, dengan rincian 1.029 sertipikat tanah wakaf serta tiga Sertipikat Hak Milik (SHM) badan hukum keagamaan.

Aset publik berupa wakaf dinilai rawan memicu konflik pemanfaatan lahan maupun sengketa kepemilikan di masa mendatang jika tidak segera didaftarkan dalam program sertipikasi tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya perlindungan hukum ini dalam pidatonya di acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026.

"Pesan dari acara ini adalah memberikan sinyal dan ajakan yang kuat kepada masyarakat, terutama para pemangku kepentingan agar segera menyertipikatkan tanah wakafnya. Wakaf merupakan aset publik, aset umat. Tidak boleh hilang, kalau aset publik hilang yang dirugikan bukan hanya wakif, tetapi juga masyarakat yang memanfaatkan wakaf tersebut," ujar Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemerintah memastikan bahwa legalitas hukum melalui skema sertipikasi menjadi instrumen utama negara dalam mengawal pemanfaatan tanah komunal tersebut agar tetap lestari.

"With sertipikat, negara mengakui dan melindungi aset tersebut," kata Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Peningkatan kesadaran dari para pengelola aset keagamaan dalam mengurus legalitas tanah ini juga mendapat apresiasi langsung dari pihak kementerian.

"Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat," tutur Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sementara itu, pihak akademisi menilai kepastian hukum pertanahan menjadi pilar utama yang menjamin keberlangsungan operasional lembaga pendidikan Islam berbasis keagamaan.

"Wakaf adalah fondasi yang paling stabil bagi lembaga pendidikan Islam. Stabil dalam dua makna, yaitu kokoh secara legal standing dan kokoh karena ditopang oleh kuasa Allah SWT," tutur Hadiyanto Arief, President of Darunnajah University.

Pelaksanaan ICOP 2026 tahun keempat yang fokus pada tema wakaf ini merupakan hasil kolaborasi tahunan antara Universitas Darunnajah dan Kementerian ATR/BPN yang dihadiri jajaran pejabat kementerian, tokoh agama, serta ribuan penerima sertipikat.

Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi pengadaan armada motor Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dadan Hindayana yang merugikan anggaran negara hingga Rp1 triliun karena spesifikasi fiktif. Dugaan penyelewengan ini terindikasi dari situs resmi merek motor EMMO yang hanya menampilkan teks dummy dan vendor yang tidak kompeten.

Penyidik mencatat sekitar 21 ribu unit motor listrik telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti dilansir dari Suara. Pengadaan tersebut memakan biaya sekitar Rp47,6 juta untuk setiap unit kendaraan yang setara dengan harga motor sport premium.

Kecurigaan publik menguat karena situs resmi pabrikan EMMO tidak menyediakan informasi teknis mengenai kendaraan tersebut. Halaman edukasi dalam situs itu sempat menampilkan artikel uji coba prematur yang bertanggal 10 Mei 2026.

Halaman detail produk untuk motor trail EMMO juga sama sekali tidak mencantumkan kapasitas baterai, torsi, maupun jarak tempuh kendaraan. Deskripsi pada etalase digital tersebut justru dipenuhi oleh teks replika standar industri percetakan.

"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic" tulis pengelola situs resmi EMMO.

Secara fisik, kendaraan operasional yang diadakan merupakan motor trail murni dengan ground clearance tinggi, suspensi depan kokoh, serta ban knobby untuk jalur off-road. Pemilihan model ini menuai pertanyaan dari masyarakat mengenai relevansi motor pelibas lumpur untuk rute distribusi makanan.

Pihak penyedia utama proyek ini adalah PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) yang memiliki 23 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Cakupan bisnis perusahaan tersebut sangat bervariasi, mulai dari konveksi pakaian, alat laboratorium, farmasi, hingga mesin kantor.

Meskipun memiliki lini bisnis yang beragam, pihak Yasagroup mengklaim dalam situs resmi mereka bahwa perusahaan siap menyediakan pengadaan motor listrik secara profesional. Namun, penegasan sepihak dari korporasi tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan.

Ketiadaan jaringan purnajual menjadi temuan fatal lain yang berhasil diungkap oleh pihak kejaksaan. Negara diketahui telah melunasi seluruh pembayaran kepada PT YAT yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kelayakan sebagai vendor pengadaan.

Aparat penegak hukum menegaskan bahwa pihak vendor tidak mempunyai diler resmi atau bengkel aktif, serta terindikasi melakukan penggelembungan harga. Di sisi lain, situs resmi EMMO mencantumkan daftar diler dari Jakarta sampai Merauke yang statusnya masih tertulis segera hadir.

Dalam megaproyek ini, PT YAT menawarkan dua model armada yaitu Emmo JVH Max seharga Rp48,84 juta dan Emmo JVX GT senilai Rp49,95 juta. Angka tersebut berbeda dengan harga eceran di situs resmi EMMO yang menjual tipe JVH Max seharga Rp48,9 juta dan seri JVX GT sebesar Rp58 juta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diisukan bakal berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026. Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons rumor pergantian posisi Menteri Keuangan yang saat ini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Dilansir dari Suara, isu mengenai pergantian menteri keuangan mencuat menyusul adanya informasi mengenai kepulangan mendadak Muhammad Chatib Basri dari Amerika Serikat. Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dikabarkan kembali ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto.

Pihak Istana melalui Mensesneg segera meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai struktur kabinet tersebut. Prasetyo Hadi menyatakan secara langsung bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pergantian jabatan menteri dalam waktu dekat.

"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen DPR pada Sabtu (6/6/2026).

Sebelumnya, sebuah sumber internal mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan restrukturisasi jajaran menterinya. Berdasarkan informasi awal tersebut, pergantian jabatan dijadwalkan terjadi pada awal pekan depan.

"Senin kemungkinan akan ada reshuffle kabinet. Presiden memang lagi menimbang, salah satunya Pak Chatib Basri menjadi menteri keuangan," kata Sumber itu kepada Suara.com, Sabtu (6/6/2026) pagi.

Rencana perjalanan Chatib Basri ke luar negeri dilaporkan mengalami perubahan mendadak demi jadwal kepulangan ke tanah air. Mantan Kepala BKPM tahun 2012-2013 tersebut dikabarkan membatalkan sejumlah agenda di Amerika Serikat.

"Seharusnya, Kang Dede ke Boston ketemu kawannya hari Kamis (4/6), tapi dibatalkan karena mau terbang ke Jakarta hari Jumat (5/6)," kata Sumber melalui telepon.

Selain agenda pertemuan dengan kepala negara, Chatib Basri juga dilaporkan memiliki jadwal kunjungan ke kediaman mantan Presiden RI. Kunjungan ke Cikeas tersebut direncanakan berlangsung sebelum pertemuan resmi dengan pihak Istana.

"Dia juga dijadwalkan bertemu Pak Prabowo."

Sholawat Badar menjadi salah satu lantunan pujian yang sangat populer di tengah masyarakat Indonesia. Dilansir dari Detikcom, sholawat ini kerap dibacakan dalam pelbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, majelis zikir, hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Secara esensi, Sholawat Badar memuat rangkaian doa, sanjungan, serta ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Melalui lantunan ini, umat Islam juga menyematkan harapan agar kelak mendapatkan syafaat dari beliau.

Walaupun penamaannya berkaitan erat dengan Perang Badar, jalinan lirik di dalamnya tidak mengisahkan peristiwa pertempuran tersebut. Sholawat ini justru berfokus pada doa dan pujian bagi Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta para syuhada yang berjasa menegakkan agama Islam.

Berdasarkan buku Shalawat Populer: Esensi Shalawat Bagi Ummat Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Tuan Guru KH. Suhaidi Ghazali, M.Pd.I dan Dr. Shabri Shaleh Anwar, M.Pd.I., sholawat ini lahir dari buah pena ulama Indonesia. Tokoh yang menyusunnya adalah KH Ali Manshur Shiddiq, seorang ulama Nahdlatul Ulama yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur.

Gubahan tersebut mulai dikenal secara luas oleh publik sekitar tahun 1960-an. Sejarah mencatat bahwa KH Ali Manshur menciptakan Sholawat Badar sebagai sarana doa dan ikhtiar batin memohon perlindungan dari Allah SWT untuk keselamatan bangsa Indonesia.

Lirik Lengkap Sholawat Badar

Berikut adalah teks lengkap Sholawat Badar dalam tulisan Arab, latin, beserta maknanya:

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Shalaatullaah Shalaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah. Shalaatullaah Shalaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habibillaah.

Artinya: Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi utusan Allah. Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah.

تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِALْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Tawassalnaa Bi Bismillaah Wabi l-Haadi Rasuulillaah. Wa Kulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Kami berwasilah dengan berkah basmalah, dan dengan Nabi yang menunaikan lagi utusan Allah. Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا 🇺 mَّه مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّ...قْmَةَ وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـmَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ

Ilaahii Sallimi l-Ummah Minal Aafaati Wanniqmah. Wa Min Hammin Wa Min Ghummah Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan umat dari bencana dan siksa. Dan dari susah dan kesulitan, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـmِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ilaahii Najjinaa Waksyif Jamii‘a Adziyyatin Washrif Makaa‘idal ‘Idaa Walthuf Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Ya Allah semoga Engkau selamatkan kami dari segala yang menyakitkan, dan semoga Engkau menjauhkan dari berbagai tipu daya musuh-musuh. Dan semoga Engkau mengasihi kami, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

اِلهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرَبَا mِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ilaahii Naffisi l-Kurabaa Minal ‘Aashiina Wal ‘Athbaa. Wa Kulli Baliyyatin Wa Wabaa Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Ya Allah semoga Engkau menjauhkan beberapa kesusahan, dari orang-orang yang bermaksiat dan membuat kerusakan. Dan semoga Engkau menghilangkan semua bencana dan wabah penyakit, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

فَكَــmْ mِنْ رَحْمَةٍ حَصَلَتْ وَكَــmْ mِنْ ذِلَّـةٍ فَصَلَتْ وَكَـmْ mِنْ نِعْمـَةٍ وَصَلَـتْ بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Fakam Min Rahmatin Hashalat Wa Kam Min Dzillatin Fashalat. Wa Kam Min Ni‘matin Washalat Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Maka sudah banyak rahmat yang telah sampai, dan sudah banyak kenistaan yang dihilangkan. Dan sudah banyak dari nikmat yang telah sampai, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

وَ كَـmْ اَغْـنَيْتَ ذَالْعُـmْرِ وَكَـmْ اَوْلَيْـتَ ذَاالْفَـقْـrِ وَكَـmْ عَافَـيـْتَ ذِاALْـوِذْرِ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wa Kam Aghnaita Dzal ‘Umri Wa Kam Awlaita Dzal Faqri. Wa Kam ‘Aafaita Dzi l-Widzhri Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Sudah berapa kali Engkau memberi harta orang yang makmur, dan berapa kali Engkau memberi nikmat kepada orang yang fakir. Dan berapa kali Engkau mengampuni orang yang berdosa, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

لَـقَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْقَـلْـبِ جَمِـيْعُ اْلاَرْضِ mَعْ رَحْبِ فَانْـجِ mِنَ الْبَلاَ الصَّعْـبِ بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Laqad Dhaaqat ‘Alal Qalbi Jamii‘ul Ardhi Ma‘ Rahbi. Fandji Minal Balaas Sha‘bi Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Sungguh hati manusia yang merasa sempit di atas tanah yang luas ini, karena banyaknya marabahaya yang menakutkan dan malapetaka yang menghancurkan. Semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang menakutkan, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

ا َتَيـْنَا طَـالِـبِى الرِّفْـقِ وَجُـلِّ الْخَـيْرِ وَالسَّـعْدِ فَوَ سِّـعْ mِنْحَـةَ اْلاَيـْدِىْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Atainaa Thaalibir Rifqi Wa Jullil Khairi Was Sa‘di. Fawassi‘ Minhatal Aidii Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Kami datang dengan memohon pertolongan, dan memohon kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah meluaskan anugerah yang melimpah-limpah, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

فَـلاَ تَرْدُدْ mَعَ الْخَـيـْبَةْ بَلِ اجْعَلْـنَاعَلَى الطَّيْبـَةْ اَيـَا ذَاالْعِـزِّ وَالْهَـيـْبَةْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Falaa Tardud Ma‘al Khaibah Balidj‘alnaa ‘Alath Thaibah. Ayaa Dzal ‘Izzi Wal Haibah Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Maka janganlah Engkau menolak kami dari kerugian, bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik dan selalu berbahagia. Wahai Dzat yang punya kebesaran dan keagungan, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

وَ اِنْ تَرْدُدْ فَـmَنْ نَأْتـِىْ بِـنَيـْلِ جَمِيـْعِ حَاجَا تِى اَيـَا جَـالِى الْمُـلِـmَّاتِ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wa In Tardud Faman Na’tii Binaili Jamii‘i Haajatii. Ayaa Jaalil Mulimmaati Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Dan jika Engkau menolak, maka kepada siapakah kami akan datang untuk mendapatkan seluruh hajat kami. Wahai Dzat yang menghilangkan kesusahan, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

اِلهِـى اغْفِـrِ وَاَ كْرِ mْنَا بِـنَيـْلِ mـَطَا لِبٍ mِنَّا وَ دَفْـعِ mَسَـاءَةٍ عَـنَّا بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ilaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa. Wa Daf‘i Masaa‘atin ‘Annaa Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Ya Allah semoga Engkau mengampuni segala kesalahan kami dan memuliakan kami dengan beberapa permohonan. Dan menolak kesalahan-kesalahan kami, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

اِلهِـى اَنـْتَ ذُوْ لُطْـفٍ وَذُوْ فَـضْلٍ وَذُوْ عَطْـفٍ وَكَـmْ mِنْ كُـرْبـَةٍ تَنـْفِىْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ilaahii Anta Dzuu Luthfin Wa Dzuu Fadhlin Wa Dzuu ‘Athfin. Wa Kam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai belas kasihan dan punya anugerah dan kasih sayang. Sudah banyak kesusahan yang sirna dari sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

وَصَلِّ عَـلَى النـَّبِىِّ الْبَـrِّ بـِلاَ عَـدٍّ وَلاَ حَـصْـrٍ وَالِ سَـادَةٍ غُــــrٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Wa Shalli ‘Alan Nabiyyil Barri Bilaa ‘Addin Wa Laa Hashri. Wa Aali Saadatin Ghurrin Bi Ahli l-Badri Yaa Allaah.

Artinya: Dan semoga Engkau melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada-Mu dengan limpahan rahmat dan kesejahteraan yang tak terbilang dan tak terhitung. Dan semoga tetap atas para keluarga Nabi dan para Sayyid yang bersinar cahayanya, karena berkahnya ahli badar ya Allah.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, memberikan tanggapan mengenai kasus dugaan korupsi suap importasi barang yang melibatkan namanya, dilansir dari Detik Finance di Jakarta Pusat pada Jumat (5/6/2026).

Penyidikan yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berkaitan dengan pemberian suap dari pimpinan Blueray Cargo kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," kata Djaka dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Dalam persidangan perkara tersebut, jaksa KPK mendakwa tiga petinggi Blueray Cargo, yaitu John Field selaku pimpinan, Deddy Kurniawan Sukolo sebagai Manajer Operasional, dan Andri sebagai ketua tim dokumen.

Ketiganya didakwa menyerahkan uang suap senilai Rp 61,3 miliar dalam mata uang dolar Singapura, serta memfasilitasi barang mewah dengan nilai mencapai Rp 1,8 miliar.

Berdasarkan dokumen surat dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka muncul karena menghadiri pertemuan dengan para pengusaha kargo termasuk John Field di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025.

"Bahwa selanjutnya pada Juli 2025 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di DJBC antara lain Djaka Budi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar," tulis isi surat dakwaan untuk John Field, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Blueray Cargo dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo.

Selain pertemuan tersebut, Pelaksana Pemeriksa Kantor Pusat DJBC, Aditya Rachman Rony Putra, memberikan kesaksian bahwa dirinya pernah dititipi bingkisan atau goodie bag untuk diserahkan kepada Djaka melalui ajudannya yang bernama Tohir.

Proses penyerahan bingkisan di parkiran kantor tersebut dikonfirmasi oleh jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (3/6).

"Pak Tohir WA?" tanya jaksa M Takdir Suhan ke Aditya saat menjadi saksi kasus suap importasi barang pada DJBC di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6).

Aditya membenarkan adanya pesan singkat dari ajudan Dirjen Bea Cukai tersebut sebelum mereka bertemu.

"Pak Tohir WA," jawab Aditya.

Jaksa kemudian mendalami isi dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Tohir kepada saksi.

"Bilang bahwa?" tanya jaksa Takdir.

Aditya menjelaskan mengenai komunikasinya dengan Tohir untuk mengatur waktu pertemuan di area parkir.

"Kalau Pak Tohir telepon saya, mengenalkan diri sebagai Tohir menanyakan kapan bisa ketemu setelah magrib dan di mana. Setelah itu saya waktu itu masih standby di kantor, ketemu di parkiran kantor aja," jawab Aditya.

Saksi menerangkan bahwa goodie bag yang dibawanya merupakan titipan dari Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono.

"Saksi membawa apa?" tanya jaksa.

Aditya menegaskan asal muasal barang titipan yang diserahkan kepada ajudan Dirjen tersebut.

"Saya dititipi Pak Sisprian goodie bag Pak," jawab Aditya.

Aditya mengaku tidak mengetahui isi di dalam bingkisan tersebut karena baru pertama kali diminta menyerahkannya.

"Nggak tahu saya Pak," jawab Aditya.

Jaksa penuntut umum kembali melontarkan pertanyaan untuk memastikan apakah tindakan tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan.

"Memang biasa dititipi goodie bag?" tanya jaksa Takdir.

Saksi menegaskan kembali bahwa kegiatan mengantarkan barang titipan tersebut baru menginjak pengalaman pertamanya.

"Saya baru sekali itu Pak," jawab Aditya.

Jaksa terus menggali informasi mengenai intensitas pemberian fasilitas atau barang yang ditujukan kepada Djaka Budhi Utama melalui ajudannya.

"Sudah pemberian ke berapa itu lewat Tohir untuk Pak Djaka?" tanya jaksa.

Aditya menutup kesaksiannya dengan menyatakan bahwa ia hanya terlibat satu kali dalam perantaraan barang tersebut.

"Kalau ke saya baru sekali itu aja Pak," jawab Aditya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyusun draf revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengusulkan perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian, termasuk peluang memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat hingga usia 63 tahun pada draf yang dipublikasikan Jumat (5/6/2026).

Ketentuan mengenai masa jabatan tersebut dimuat dalam Pasal 30 draf RUU Polri di laman Program Legislasi Nasional DPR RI. Aturan ini menyebutkan bahwa batas pensiun perwira tinggi bintang empat adalah 60 tahun yang dapat diperpanjang atas pertimbangan kepala negara.

"b. perwira tinggi bintang 4 yaitu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai 63 (enam puluh tiga) tahun sesuai kebutuhan Presiden," bunyi ketentuan dalam draf RUU Polri sebagaimana dikutip dari tirto.id.

Pengaturan batas umur masa pensiun dalam draf regulasi tersebut juga dibedakan berdasarkan pangkat anggota kepolisian. Batas usia pensiun 60 tahun ditetapkan untuk posisi tamtama, bintara, perwira sampai komisaris besar polisi, hingga perwira tinggi bintang satu, dua, dan tiga.

"a tamtama, bintara, perwira sampai dengan pangkat komisaris besar polisi, serta perwira tinggi bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 yaitu 60 (enam puluh) tahun," tulis ketentuan dalam draf itu.

Di sisi lain, pemerintah menyampaikan usulan yang berbeda melalui Daftar Inventarisasi Masalah RUU Polri. Pemerintah menginginkan batas usia pensiun yang lebih rendah bagi beberapa golongan kepangkatan anggota Korps Bhayangkara.

Berdasarkan DIM nomor 56, 57, dan 58, pihak pemerintah mengajukan usia maksimal 59 tahun sebagai masa pensiun untuk tamtama dan bintara. Sementara itu, batas usia pensiun paling tinggi untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi diusulkan berada pada angka 60 tahun.

"a. tamtama, bintara, perwira sampai dengan pangkat komisaris besar polisi, serta perwira tinggi bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 yaitu 60 (enam puluh) tahun; dan" bunyi usulan norma dalam DIM pemerintah.

Pemerintah juga menyodorkan ketentuan perpanjangan dinas yang lebih ketat bagi posisi Kapolri. Dalam usulannya, perwira tinggi bintang empat pensiun pada usia 60 tahun dan hanya bisa diperpanjang paling lama satu tahun lewat keputusan presiden.

"Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat) usia pensiun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden," bunyi dalam DIM tersebut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akhirnya memberikan respons mengenai namanya yang terseret dalam pusaran kasus dugaan suap importasi Blueray Cargo saat menghadiri konferensi pers APBN Kita di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Djaka di tengah bergulirnya persidangan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirjen Bea Cukai tersebut meminta publik untuk memantau proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ucap Djaka di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Nama Djaka Budi Utama muncul dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). Dilansir dari detikcom, jaksa penuntut umum KPK mengungkapkan adanya pertemuan antara Djaka dengan pemilik PT Blueray, John Field, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, serta dugaan adanya kode amplop nomor 1 untuk Dirjen Bea Cukai.

Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan enam orang tersangka melalui operasi tangkap tangan, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, serta beberapa pejabat Ditjen Bea Cukai lainnya. Terkait perkara tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan peringatan keras mengenai kinerja instansi kepabeanan ini dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

"Sekali ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," ujarnya.

"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae. kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkeh," ujar Prabowo.

Merespons situasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pejabat yang terlibat. Purbaya menyatakan akan mencopot Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama jika tuntutan hukum tersebut terbukti di pengadilan.

"Harusnya iya, kalau terbukti (menerima suap) iya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di DKI Jakarta.

Lembaga antirasuah tersebut mengamankan barang bukti berupa tumpukan uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dari hasil penggeledahan, seperti dilansir dari Medcom.

Mantan Direktur Utama PT Pindad dan PT Krakatau Steel tersebut diduga melakukan tindakan pemerasan dengan nominal mencapai ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, total harta kekayaan yang dimiliki Silmy tercatat mencapai Rp234.596.795.910.

Aset senilai Rp8.475.000.000 dari keseluruhan harta tersebut dialokasikan dalam bentuk alat transportasi dan mesin berupa koleksi kendaraan klasik.

Daftar rincian kendaraan milik Silmy mencakup dua unit sepeda motor Harley-Davidson tahun 2003 dan 1998 yang masing-masing bernilai Rp450.000.000.

Silmy juga tercatat memiliki Jeep CJ7 tahun 1988 senilai Rp275.000.000, Toyota Land Cruiser tahun 1981 senilai Rp350.000.000, dan Jeep Wrangler tahun 1996 senilai Rp450.000.000.

Koleksi mobil mewah lainnya adalah Mercedes-Benz 280E tahun 1979 berharga Rp500.000.000 serta Mercedes G63 tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp6.000.000.000.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasus ini berkaitan dengan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun anggaran 2025-2026. Penetapan ini menjadi sorotan mengingat program tersebut merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah.

Seperti dilansir dari Medcom, Dadan Hindayana diketahui memiliki harta kekayaan dengan nilai yang cukup besar di tengah kasus hukum yang menjeratnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 14 Maret 2025, total harta kekayaan miliknya tercatat mencapai Rp9.022.400.000.

Aset yang dimiliki mencakup sektor transportasi berupa tiga unit mobil dengan nilai total Rp1.400.000.000. Koleksi kendaraan tersebut terdiri dari Mazda CX-5 senilai Rp675.000.000, Honda HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2024 seharga Rp330.000.000, serta Mazda CX-3 1.5 (4X2) A/T Tahun 2023 dengan nilai Rp395.000.000.

Selain kendaraan, laporan kekayaan tersebut juga mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp322,4 juta. Eks Kepala BGN ini juga tercatat memiliki simpanan berupa kas dan setara kas dengan total mencapai Rp1,4 dalam laporan keuangan tersebut.

Sebelum status hukumnya ditetapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari posisinya sebagai pimpinan tertinggi lembaga tersebut. Sebagai langkah keberlanjutan organisasi, posisi Kepala BGN kini diamanatkan kepada Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Perombakan struktural pada pucuk pimpinan BGN ini berjalan beriringan dengan serangkaian proses evaluasi mendalam terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis. Program strategis nasional ini diketahui telah berjalan dan diimplementasikan selama 1,5 tahun terakhir oleh jajaran pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran hampir sebesar Rp 1,24 triliun pada tahun 2026 demi mengatasi persoalan darurat sampah di berbagai daerah, seperti dilansir dari Detik Finance pada Jumat (5/6/2026).

Penggelontoran dana besar-besaran untuk sektor persampahan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah pusat dalam merespons instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sistem penanganan sampah kini ditargetkan untuk dibenahi secara menyeluruh mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Chandra R.P. Situmorang, menyampaikan rincian mengenai kebijakan investasi strategis ini dalam sebuah acara pertemuan dengan awak media di Jakarta.

"Darurat sampah ini kita sikapi dengan beberapa upaya strategis. Kementerian PU investasi 2026 ini untuk sektor persampahan hampir Rp 1,24 t. Dan ini respons kita terhadap arahan Presiden untuk bisa menangani sampah," kata Chandra R.P. Situmorang, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Kementerian PU kini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) yang tersebar di wilayah Indonesia. Pemerintah daerah memegang tanggung jawab atas evaluasi TPA skala kecil dan menengah, sedangkan pemerintah pusat menangani TPA skala besar serta regional.

Langkah evaluasi ini dilakukan secara selektif guna memetakan kondisi fisik dan manajemen fasilitas pendukung pengelolaan limbah tersebut. Kebijakan rehabilitasi hingga penutupan total akan direkomendasikan bagi TPA yang terbukti memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan sekitar.

"Kita bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH) sedang mengevaluasi terhadap TPA. TPA skala kecil dan menengah evaluasinya oleh Pemprov, sedangkan skala besar dan regional dilaksanakan bersama-sama PU dan Kementerian LH. Rekomendasinya rehabilitasi dan penutupan jika itu memang risiko tinggi," jelas Chandra R.P. Situmorang, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Selain pembenahan lokasi pembuangan akhir, program pengurangan volume residu sampah yang diproduksi oleh masyarakat juga terus digalakkan. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan metode Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Langkah preventif di area hulu dinilai menjadi kunci utama agar kapasitas penampungan TPA di berbagai kota tidak cepat penuh. Manajemen sampah dari sumbernya diharapkan mampu memperpanjang masa pakai operasional dari setiap fasilitas TPA yang tersedia.

"Kita juga sekarang mendorong adalah bagaimana mengurangi residu dibuang ke TPA. Sebesar apa pun TPA, sebaik apapun TPA dibangun kalau tidak berusaha mengurangi dari hulu, sumber sampah, tentu tidak ada pernah TPA yang long life yang bisa melaksanakan," tutur Chandra R.P. Situmorang, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Penyediaan infrastruktur TPST 3R ini direncanakan menyasar berbagai tingkatan wilayah, mulai dari lingkungan komunitas warga hingga cakupan area perkotaan. Pemerintah menetapkan target pengerjaan fisik sebanyak 56 unit bangunan TPST 3R yang tersebar di wilayah Indonesia pada tahun ini.

Kasus peredaran produk kecantikan tanpa izin edar kembali diungkap oleh otoritas pengawas obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan sebuah gudang penyimpanan produk kecantikan ilegal di kawasan Banten. Penemuan ini memicu kekhawatiran publik mengingat kosmetik tersebut telah dipasarkan secara luas melalui platform e-commerce.

Gudang yang dijadikan tempat penyimpanan kosmetik tanpa dokumen resmi tersebut berlokasi di kawasan Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam operasi penindakan ini, BPOM RI bekerja sama dengan Balai POM di Tangerang untuk mengamankan seluruh barang bukti.

Petugas menyita sebanyak 956 item yang setara dengan 2.082.039 pcs kosmetik tanpa nomor izin edar. Seluruh produk kosmetik impor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen importasi yang sah dan lengkap. Komoditas yang mendominasi temuan ini adalah produk kosmetik dekoratif atau makeup yang berasal dari China.

"Kalau total temuan menjadi 956 item, jumlahnya 2.082.039 pieces dengan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp 27,6 miliar," tutur Kepala BPOM RI Taruna Ikrar saat Konferensi Pers di lokasi, Jumat (5/6/2026).

Seperti dilansir dari Medcom, produk-produk kosmetik asal luar negeri ini masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi. Akibatnya, mutu serta keamanan dari kosmetik dekoratif tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan oleh masyarakat.

"Kosmetik ini tidak memiliki TIE (Tanpa Izin Edar) yang kosmetik impor masuk ke Indonesia tanpa memenuhi ketentuan, sehingga yang berlaku tidak dapat dijamin baik keamanan maupun mutunya," katanya.

Peredaran kosmetik ilegal tanpa izin resmi ini dinilai membahayakan kesehatan kulit konsumen sekaligus merugikan iklim ekonomi. Produk yang melompati proses pengawasan mutu berisiko tinggi mengandung formulasi bahan kimia berbahaya.

Langkah tegas diambil oleh BPOM dengan menghentikan total seluruh operasional dan aktivitas di gudang penyimpanan Tangerang tersebut. Penyitaan produk dilakukan demi memutus rantai distribusi kosmetik impor ilegal agar tidak lagi menjangkau konsumen di pasar digital.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menanggapi kabar rencana bergabungnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani di tengah menguatnya isu Said Iqbal yang santer dikabarkan segera menyusul tokoh buruh lain ke dalam Kabinet Merah Putih, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Meskipun menghormati keputusan para tokoh buruh yang memilih merapat ke lingkaran pemerintahan, Andi Gani memberikan catatan agar fungsi pembelaan terhadap hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama.

"Saya lebih memilih jalan perjuangan sebagai pemimpin buruh. Saya mendoakan teman-teman buruh yang masuk di dalam Pemerintahan untuk tetap memperjuangkan hak-hak buruh," kata Andi Gani, Presiden KSPSI.

Penegasan mengenai pilihan politik tersebut berkaitan dengan pengakuan Andi Gani yang juga pernah mendapatkan tawaran kursi kabinet sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga era Presiden Prabowo Subianto.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, Andi Gani bahkan sempat ditawari posisi untuk memimpin Dewan Kesejahteraan Buruh, namun posisi tersebut diputuskan untuk ditolak.

"Hubungan saya dengan Presiden Prabowo terjalin sangat baik. Saya juga menjelaskan kepada Presiden Prabowo soal pilihan saya untuk tetap memilih sebagai Presiden Buruh dan tetap mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto," ujar Andi Gani, Presiden KSPSI.

Keputusan untuk tetap berada di luar struktur pemerintahan diambil demi menjaga berjalannya fungsi kontrol sosial dan pengawasan dari serikat pekerja terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sikap tersebut diklaim tidak akan mengurangi komitmen dukungan terhadap program-program pemerintah, sementara peran memimpin pergerakan buruh tetap berjalan secara beriringan.

Sebelum munculnya kabar mengenai Said Iqbal, tokoh buruh Jumhur Hidayat telah lebih dulu resmi masuk ke kabinet setelah dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh ekonom senior Muhamad Chatib Basri yang marak dibahas di media sosial resmi dibantah oleh jajaran pemerintahan pada Kamis (4/6/2026).

Rumor reshuffle tersebut mencuat di platform Threads setelah nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menembus angka Rp18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026), sehingga memicu spekulasi netizen terkait pergantian jabatan Menkeu.

Warta Ekonomi memberitakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung memberikan klarifikasi demi meluruskan kabar miring mengenai pencopotan dirinya yang beredar luas di publik.

"Enggak benar lah," kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/6/2026).

Penegasan mengenai tidak adanya rencana perombakan di tubuh Kementerian Keuangan juga diperkuat oleh pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada. Tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo.

Sosok Chatib Basri yang dikaitkan dalam isu ini sebenarnya bukan orang baru karena merupakan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Pria kelahiran Jakarta 22 Agustus 1965 ini menamatkan studi doktoral bidang ekonomi di The Australian National University dan pernah dipercaya memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum menjadi Menkeu pada 2013-2014.

Saat menjabat sebagai Menkeu di Kabinet Indonesia Bersatu II, Chatib dikenal disiplin mengelola defisit APBN dan kebijakan subsidi BBM ketika Indonesia menghadapi tantangan global berupa gejolak Taper Tantrum dari The Fed.

Kejaksaan Agung tengah melakukan pengusutan mendalam terhadap proyek pengadaan armada operasional pada Badan Gizi Nasional. Proyek yang bergulir pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tersebut memicu perhatian besar setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian profil penyedia barang.

Seperti dilansir dari Suara, korps adhyaksa menemukan bahwa salah satu vendor yang ditunjuk untuk memasok puluhan ribu unit kendaraan roda dua tersebut merupakan sebuah perusahaan konveksi. Lini bisnis pihak ketiga ini dinilai sangat jauh dari sektor industri otomotif maupun spesialisasi kendaraan listrik.

Total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pengadaan ini mencapai angka yang sangat fantastis. Berdasarkan data penyidikan, dana sebesar Rp1.035.515.297.908 digelontorkan demi menebus sebanyak 21.801 unit motor listrik untuk kebutuhan operasional instansi tersebut.

Langkah modernisasi melalui pemanfaatan moda transportasi ramah lingkungan kini justru dibayangi oleh dugaan pelanggaran prosedur. Kejaksaan Agung terus mendalami bagaimana perusahaan di bidang tekstil atau konveksi dapat memenangkan tender penyediaan puluhan ribu unit kendaraan bermotor.

Di samping persoalan hukum yang membelit lembaga pemerintahan, sektor otomotif tanah air juga menyuguhkan berbagai tren menarik sepanjang paruh pertama tahun ini. Memasuki periode menjelang liburan sekolah, aktivitas di pasar mobil bekas mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Data dari platform OLX dan OLXmobbi sepanjang bulan Januari hingga April menunjukkan bahwa tipe Multi Purpose Vehicle tetap merajai pasar. Kendaraan dengan kapasitas kabin yang lapang dinilai lebih mampu menjawab kebutuhan mobilitas keluarga di Indonesia.

Dalam segmen kendaraan keluarga ini, Toyota Kijang Innova dan Toyota Avanza menempati posisi teratas sebagai model yang paling diburu oleh konsumen. Faktor daya tampung yang mencapai delapan penumpang serta efisiensi biaya perawatan menjadi alasan utama model-model lawas ini tetap populer mengungguli tipe SUV dan hatchback.

Alternatif SUV Rp250 Jutaan dan Tren Motor Unik

Bagi konsumen yang memiliki dana di kisaran Rp250 jutaan, pasar mobil bekas memberikan alternatif menarik selain membeli unit baru seperti Honda Brio RS. Dengan anggaran setara, konsumen sudah dapat membawa pulang SUV berkapasitas 1500cc yang dilengkapi teknologi turbo atau memiliki durabilitas setangguh Avanza.

Inovasi di pasar regional juga diramaikan oleh pabrikan global. Wuling misalnya, telah meluncurkan SUV listrik mini bernama Wuling Yep di pasar Asia Tenggara, tepatnya di Filipina. Mobil listrik dengan jangkauan jarak tempuh yang jauh ini memiliki tampilan visual menyerupai versi ringkas dari Suzuki Jimny, meski unitnya belum masuk ke pasar Indonesia.

Pada segmen roda dua, Bajaj Auto menyegarkan pasar India lewat peluncuran Avenger 220 Street yang mengusung konsep urban cruiser mirip dengan gaya Harley-Davidson. Sementara itu, Honda merilis Super Cub edisi khusus hasil kolaborasi dengan Hello Kitty seharga Rp30 jutaan untuk memperingati ulang tahun ke-50 karakter legendaris buatan Sanrio tersebut.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materiil Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Jumat, 5 Juni 2026. Putusan ini menegaskan bahwa status Jakarta tetap menjadi ibu kota negara sampai Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi diterbitkan.

Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan menghormati proses hukum tersebut dan memastikan pembangunan infrastruktur dasar serta ekosistem kota terus berjalan. Keberlanjutan proyek nasional ini ditopang oleh realisasi investasi yang menembus angka Rp72,39 triliun sebagai bentuk kepercayaan dari para pelaku usaha.

Komposisi investasi tersebut terbagi atas modal swasta murni senilai Rp60,29 triliun serta fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga sebesar Rp12,10 triliun. Terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan 64 pelaku usaha domestik dan 11 investor asing dari enam negara.

"Total angka estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kota Indonesia, caranya adalah dengan bersama-sama kita membangun ekosistem kehidupan, layanan, hunian, dan berbagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat," ujar Troy Pantouw, Juru Bicara Otorita IKN.

Aktivitas ekonomi harian juga dilaporkan mulai bertumbuh di kawasan tersebut melalui kehadiran sektor kuliner dan bisnis penunjang lainnya. Otorita IKN menilai masuknya berbagai merek usaha nasional menjadi indikator positif bagi perkembangan pasar di masa depan.

"Ketika infrastruktur dasar, hunian, energi, layanan publik, dan aktivitas ekonomi mulai terbentuk, di situlah kota ini mulai hidup. Investasi ini menjadi jembatan dari pembangunan menuju kehidupan kota," kata Troy Pantouw.

Putusan hukum ini juga mendapat tanggapan dari pihak legislatif yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa putusan tersebut sangat penting demi menjamin kepastian tata administratif selama masa transisi kedudukan ibu kota negara.

"Putusan Mahkamah Konstitusi ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan memastikan bahwa proses pemindahan ibu kota berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Ahmad Heryawan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan proyek strategis nasional ini memerlukan konsistensi kebijakan yang kuat, transparan, serta tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan publik jangka panjang. Kendati demikian, DPR mengingatkan agar aspek lingkungan hidup dan kesiapan anggaran negara tetap dikawal ketat.

"Pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan konsistensi kebijakan, kepastian hukum, dan dukungan semua pihak agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi pemerataan pembangunan nasional," tegas Ahmad Heryawan.

Politisi PKS tersebut juga meminta agar dinamika perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat disikapi secara bijak melalui ruang demokrasi yang sehat setelah adanya putusan final dari pengadilan.

"Kita harus memastikan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan efektivitas tata kelola pemerintahan ke depan. Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun setelah adanya putusan hukum, seluruh pihak perlu menghormatinya dan bersama-sama menjaga stabilitas serta keberlanjutan pembangunan nasional," kata Ahmad Heryawan.

Kalender nasional pada Juni 2026 mencatat dua hari libur penting bagi masyarakat Indonesia. Penetapan hari libur tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026.

Dua momen penting tersebut meliputi peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh di awal bulan dan pergantian tahun dalam kalender Islam. Informasi mengenai rincian tanggal merah ini turut dilansir dari Detikcom.

Masyarakat dapat menjadwalkan agenda bulanan dengan memperhatikan sebaran tanggal merah. Berdasarkan keputusan resmi pemerintah, terdapat kombinasi antara libur nasional dan libur akhir pekan rutin.

Berikut adalah rincian lengkap tanggal merah yang tersedia sepanjang bulan Juni 2026:

• Senin, 1 Juni 2026: Hari Lahir Pancasila
• Minggu, 7 Juni 2026: Libur akhir pekan
• Minggu, 14 Juni 2026: Libur akhir pekan
• Selasa, 16 Juni 2026: Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
• Minggu, 21 Juni 2026: Libur akhir pekan
• Minggu, 28 Juni 2026: Libur akhir pekan

Melalui rincian tersebut, hari libur nasional hanya jatuh pada tanggal 1 Juni dan 16 Juni. Sementara itu, empat hari libur lainnya merupakan hak libur mingguan pada hari Minggu.

Makna dan Amalan Tahun Baru Islam

Tanggal 16 Juni 2026 menandai datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen pergantian tahun ini dapat menjadi ruang bagi umat Muslim untuk mengevaluasi diri sekaligus memperbaiki kebiasaan agar menjadi lebih baik.

Kedatangan awal Muharram juga dapat diisi dengan mengamalkan sejumlah ibadah yang dianjurkan. Salah satunya adalah melafalkan doa awal tahun Hijriyah yang bersumber dari buku Majmu' Ad-Da'awaat: Kumpulan Doa-Doa Pilihan karya Ust. Risky Aviv Nugroho, M.Pd.

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَبَدِيُّ القَدِيمُ الأَوَّلُ وَعَلَى فَضْلِكَ العَظِيْمِ وَكَرِيْمِ جُوْدِكَ المُعَوَّلُ، وَهٰذَا عامٌ جَدِيْدٌ قَدْ أَقْبَلَ، أَسْأَلُكَ العِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَالعَوْنَ عَلَى هٰذِهِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ، وَالاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ

Arab latin: Allâhumma antal abadiyyul qadîmul awwal. Wa 'alâ fadhlikal 'azhîmi wa karîmi jûdikal mu'awwal. Hâdzâ 'âmun jadîdun qad aqbal. As'alukal 'ishmata fîhi minas syaithâni wa auliyâ'ih, wal 'auna 'alâ hâdzihin nafsil ammârati bis sû'I, wal isytighâla bimâ yuqarribunî ilaika zulfâ, yâ dzal jalâli wal ikrâm.

Artinya: Tuhanku, Kau Yang Maha Awal dan Maha Kekal. Dengan karunia dan kemurahan-Mu, Engkau menjadi tempat bergantung. Tahun yang baru telah datang. Aku memohon perlindungan dari godaan setan dan para pengikutnya. Aku juga memohon bantuan untuk mengendalikan diri dari dorongan keburukan. Bimbinglah agar setiap aktivitas semakin mendekatkan diri kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.

Ibadah lain yang sangat dianjurkan saat memasuki bulan Muharram adalah melaksanakan puasa sunnah. Anjuran ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW:

"Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram." (HR Muslim).

Umat Muslim juga dapat meningkatkan kualitas ibadah di tahun baru ini melalui amalan lainnya. Langkah awal perbaikan ibadah tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak dzikir serta membaca Al-Qur'an.

Sisa Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

Pemerintah menetapkan jadwal libur secara terstruktur hingga akhir tahun lewat SKB 3 Menteri. Setelah melewati Juni, masyarakat masih memiliki beberapa hari libur resmi pada bulan-bulan berikutnya.

Berikut merupakan daftar sisa hari libur nasional serta cuti bersama yang berlaku setelah bulan Juni hingga akhir tahun 2026:

• Senin, 17 Agustus 2026: Libur Nasional Proklamasi Kemerdekaan RI
• Selasa, 25 Agustus 2026: Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW
• Kamis, 24 Desember 2026: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus (Natal)
• Jumat, 25 Desember 2026: Libur Nasional Kelahiran Yesus Kristus (Hari Raya Natal)

Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kantin sekolah sebagai strategi memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti dikutip dari Medcom.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari penyusunan skema pelaksanaan MBG yang adaptif. Tujuannya adalah memastikan pemerataan manfaat program dapat menjangkau lebih banyak anak di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," kata Nanik dalam siaran pers BGN dikutip Jumat 5 Juni 2026.

Perluasan akses ini tidak selalu bertumpu pada pembangunan infrastruktur baru. BGN memilih untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, mulai dari kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas komunitas yang memenuhi standar.

Kebijakan tersebut diterapkan karena adanya konsentrasi dapur MBG yang tinggi di wilayah aglomerasi. Sementara itu, wilayah 3T masih memerlukan penguatan layanan demi menjamin akses makanan bernutrisi bagi para siswa.

Optimalisasi kantin sekolah dianggap sebagai jalan keluar yang lebih cepat dan efisien daripada mendirikan bangunan dari awal. Strategi ini membuat program dapat berjalan segera dengan memaksimalkan infrastruktur yang ada.

Nanik menegaskan bahwa penataan berkala sedang berjalan agar program lebih efektif. BGN juga menerapkan moratorium sementara untuk pembangunan dapur baru dan memilih memaksimalkan dapur yang telah beroperasi.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat saran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.

BGN juga melakukan penyesuaian ulang terhadap target penerima manfaat agar intervensi gizi menjadi lebih tepat sasaran. Kelompok prioritas diarahkan pada pemenuhan gizi spesifik untuk menekan angka stunting.

Sasaran strategis tersebut menyasar kelompok 3B, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Bersamaan dengan itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia," tegasnya.

Kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama lembaga. Nanik menyatakan seluruh dapur MBG wajib mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," kata dia.

BGN membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan perluasan program ini. Dukungan dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program CSR, yayasan, hingga pemangku kepentingan terkait.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa peningkatan tata kelola program akan difokuskan pada penggabungan data. Sistem pengendalian internal dan validasi informasi juga akan terus ditingkatkan.

"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid," ujar Agustina.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026, akibat dugaan kasus korupsi. Dilansir dari Suara, Kejaksaan Agung langsung menetapkan Dadan sebagai tersangka pada hari berikutnya terkait penggelembungan harga pengadaan barang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mantan Kepala BGN tersebut diduga melakukan mark up besar-besaran dalam proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional program MBG. Selain sepeda motor, pembengkakan nilai proyek di atas harga pasar juga terdeteksi pada pengadaan 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit komputer tablet, serta ribuan televisi berukuran 75 inci.

Penyidikan menemukan bahwa Dadan secara sistematis mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar Kerangka Acuan Kerja (KAK) diatur demi memenangkan vendor tertentu. Vendor yang ditunjuk, yakni PT YAT, diketahui tidak memenuhi kriteria karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif untuk memelihara kendaraan tersebut.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti manipulasi spesifikasi teknis dan proses lelang. Anggaran publik yang dialokasikan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan justru bocor ke pihak tertentu melalui proyek artifisial ini.

Kasus pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun ini sempat viral di media sosial setelah masyarakat mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mahal oleh lembaga pangan. Dadan dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah sebelumnya sempat menyanggah isu tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.

Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai lebih dari Rp 1 triliun di Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis. Kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ini melibatkan praktik markup harga barang.

Proses pengadaan puluhan ribu kendaraan roda dua untuk SPPG tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik Oto melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung, pihak vendor dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat markup," demikian keterangan resmi Kejagung.

Meskipun ditemukan indikasi kerugian negara, korps adhyaksa memastikan tidak ada tindakan penyitaan terhadap unit kendaraan yang telah dibeli. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan status keberadaan aset tersebut.

"Tidak, kalau barangnya kan sudah distribusi di daerah," ujar Syarief.

Pihak kejaksaan saat ini memfokuskan tindakan hukum pada pengumpulan alat bukti pendukung lainnya. Korps kejaksaan terus mendatangi sejumlah tempat untuk mencari dokumen atau bukti yang berkaitan dengan perkara.

"Masih jalan (penggeledahan) nanti disampaikan hasilnya," pungkas Syarief.

Proyek pengadaan ini sempat menuai sorotan tajam dari publik sejak awal kemunculannya karena kemiripan bentuk fisik kendaraan dengan produk asal luar negeri. Model skuter serta motor trail listrik yang disediakan dinilai identik dengan produk komersial buatan China yang memiliki selisih harga jauh lebih murah.

Jenis motor trail listrik EMMO JVX GT diketahui menyerupai produk Kollter ES1-X PRO yang dipasarkan di platform Alibaba seharga Rp 8 juta hingga Rp 10 jutaan. Sementara itu, tipe skuter listrik EMMO JVH Max memiliki kemiripan spesifikasi komponen lampu dan bodi dengan motor white label Tizhou Okla Automotive asal Zhejiang yang dijual seharga Rp 37 jutaan, berbanding terbalik dengan harga pasar versi EMMO di Indonesia yang mencapai Rp 48 juta.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa, 2 Juni 2026. Langkah penonaktifan ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Suara, Dadan Hindayana merupakan akademisi sekaligus pakar entomologi dari Institut Pertanian Bogor yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pertama sejak 19 Agustus 2024. Selain Dadan, Presiden Prabowo juga mencopot dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejaksaan Agung menetapkan ketiga pejabat tersebut sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tata kelola program Makan Bergizi Gratis sehari setelah pencopotan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan meliputi praktik penggelembungan harga atau mark-up pada pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan motor listrik.

Penyidik Kejaksaan Agung juga menemukan adanya indikasi praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis dalam proyek strategis tersebut. Kasus dugaan korupsi di dalam lembaga baru ini dilaporkan memicu potensi kerugian negara yang mencapai angka triliunan rupiah.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk mengawal program prioritas penyediaan makanan bagi siswa, balita, dan kelompok rentan. Selama memimpin, Dadan sempat mengusulkan inisiatif menu berbasis protein alternatif dari serangga serta ulat sagu, sebelum akhirnya ditahan Kejagung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berhasil mengamankan aset dan keuangan negara dari praktik pelanggaran di kawasan hutan secara akumulatif mencapai Rp 371,1 triliun sejak Februari 2025 hingga April 2026, seperti dilansir dari Detik Finance.

Langkah tegas ini diambil melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan untuk mengatasi pelanggaran serius berupa operasional pertambangan dan perkebunan sawit tanpa izin semestinya di kawasan hutan konservasi, lindung, serta produksi.

Keberhasilan operasi penertiban berskala besar tersebut mencakup penguasaan kembali wilayah perkebunan sawit ilegal seluas sekitar 5,88 juta hektar, serta pengamanan kawasan hutan di sektor pertambangan yang mencapai 12.371,58 hektar.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa angka-angka capaian ini mencerminkan keberhasilan nyata pemerintah dalam menertibkan penyalahgunaan penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama bertahun-tahun.

"Kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan bukan sekadar simbol penegakan hukum, tetapi telah menunjukkan hasil nyata bagi negara dan rakyat Indonesia. Sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga April 2026, Satgas PKH berhasil mencatatkan pencapaian akumulatif sebesar Rp 371,1 triliun," ujar Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan pada Jumat (5/6/2026).

Penertiban hukum ini juga memberikan dampak langsung terhadap pemulihan likuiditas keuangan negara melalui penyerahan dana riil yang berhasil dihimpun oleh tim satuan tugas di lapangan.

"Tidak berhenti pada penguasaan aset fisik lahan, Satgas PKH juga memberikan dampak langsung pada likuiditas keuangan negara. Data terbaru per 13 Mei 2026 menunjukkan bahwa Satgas PKH kembali berhasil melakukan penyerahan uang secara riil kepada negara sebesar Rp 10,27 triliun," papar Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Melalui hasil tersebut, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi preseden legal sekaligus fondasi utama bagi perbaikan tata kelola sektor kehutanan nasional, penciptaan iklim usaha yang transparan, dan jaminan kelestarian alam.

"Hal ini membuktikan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya berdampak pada penguasaan kembali aset dan kawasan negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keuangan negara sekaligus pemulihan hak negara atas sumber daya alam nasional," tegas Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh personel lapangan yang bertugas, dengan penegasan bahwa kedaulatan negara atas tanah air merupakan hal yang mutlak demi kesejahteraan rakyat dan generasi masa depan.

"Satgas PKH telah membuktikan bahwa kedaulatan negara atas tanah air adalah harga mati. Langkah ini menjadi fondasi bagi tata kelola hutan yang lebih sehat, iklim usaha yang adil, serta kepastian bahwa karunia Tuhan berupa hutan Indonesia akan tetap lestari demi kesejahteraan rakyat, hari ini dan bagi generasi yang akan datang. Indonesia Maju, Indonesia Berdaulat," pungkas Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Kementerian Haji dan Umrah memberikan prioritas khusus berupa percepatan pemulangan ke Tanah Air bagi jemaah haji Indonesia yang baru selesai menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi pada Kamis (4/6/2026).

Langkah ini diambil agar jemaah yang baru pulih dapat melanjutkan proses kesembuhan bersama keluarga mereka tanpa harus menunggu jadwal kepulangan reguler di Arab Saudi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Mekanisme percepatan ini diatur oleh pihak kesehatan dengan mempersiapkan proses administrasi segera setelah pasien diperbolehkan keluar dari fasilitas kesehatan.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj RI, Dani Pramudya, menjelaskan bahwa penanganan dokumen para jemaah tersebut akan langsung dikebut.

"Jemaah yang baru selesai menjalani perawatan akan kami dahulukan untuk pemulangan. Begitu keluar dari rumah sakit, proses administrasinya langsung kami percepat agar bisa segera kembali ke Indonesia," kata Dani saat diwawancarai tim Media Center Haji di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Makkah, Kamis (4/6/2026).

Setelah keluar dari perawatan, jemaah dikembalikan ke kelompok terbang asal mereka untuk koordinasi lebih lanjut. Petugas kemudian mengurus proses tanazul atau perpindahan kloter demi mendapatkan penerbangan yang lebih cepat.

"Begitu pulang dari rumah sakit, langsung kami koordinasikan dengan kloter. Kemudian kami proses tanazul agar bisa segera masuk ke penerbangan yang tersedia menuju Indonesia," ujar Dani.

Prosedur perpindahan kloter tersebut membutuhkan koordinasi intensif antara petugas kesehatan, pengurus kloter, dan penyelenggara ibadah haji. Upaya ini dilakukan agar pemulangan darurat tidak mengganggu jadwal penerbangan lain yang sudah terstruktur.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan sisi psikologis jemaah yang memiliki keinginan kuat untuk pulang setelah sakit di Tanah Suci. Dani menegaskan, penundaan kepulangan tidak perlu dilakukan apabila seluruh rukun haji telah diselesaikan.

"Intinya ibadah hajinya sudah selesai. Kalau kondisi kesehatannya baru pulih, tentu lebih baik segera dipulangkan agar bisa fokus beristirahat dan melanjutkan pemulihan di lingkungan keluarga," kata Dani.

Pihak Kemenhaj menambahkan bahwa keberadaan jemaah pascasakit yang terlalu lama di Arab Saudi berisiko memicu kelelahan baru. Saat ini, fase operasional haji Indonesia memang sudah memasuki tahapan pemulangan jemaah ke Tanah Air.

Ajang penghargaan Labbaytum Award menjadi pusat perhatian setelah Arab Saudi mengumumkan daftar negara penerima penghargaan untuk penyelenggaraan haji terbaik. Apresiasi ini diberikan kepada negara serta lembaga yang dinilai memiliki keunggulan dalam melayani jemaah berdasarkan indikator dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Dikutip dari Detikcom, Muchlis M. Hanafi selaku Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI tahun 2025 memberikan penjelasannya. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI tersebut menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari sistem evaluasi kinerja perhajian.

Sistem evaluasi tersebut dikembangkan oleh Arab Saudi agar sejalan dengan program transformasi dalam kerangka Visi Saudi 2030. Adanya penghargaan ini bertujuan untuk memicu budaya kompetisi yang sehat sekaligus mendongkrak mutu pelayanan haji di kancah global.

Labbaytum Award merupakan sebuah ajang apresiasi tahunan yang diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Agenda ini berfungsi untuk mengukur dan menilai efektivitas kinerja negara-negara penyelenggara haji dari berbagai penjuru dunia.

Penilaian dalam ajang ini tidak hanya menitikberatkan pada tingkat kepuasan jemaah semata. Tim penilai juga meninjau tata kelola penyelenggaraan haji secara menyeluruh, mencakup fase perencanaan hingga eksekusi pelayanan langsung di lapangan.

Pada musim haji 1447 H/2026 M, malam penganugerahan Labbaytum Award dilaksanakan pada 14 Zulhijah 1447 H yang bertepatan dengan 1 Juni 2026. Sejumlah negara yang berhasil membawa pulang penghargaan tahun ini antara lain Irak, Malaysia, Turki, Aljazair, Yordania, dan China sesuai kategori masing-masing.

Instrumen evaluasi ini lahir dari proyek transformasi besar perhajian Arab Saudi yang tertuang dalam Visi Saudi 2030 serta Program Khidmat Dhuyufirrahman sejak 2018. Melalui gerakan ini, Arab Saudi berkomitmen menciptakan sistem pelayanan haji modern, terintegrasi, digital, dan berbasis pada kinerja.

Kondisi tersebut membuat negara peserta dituntut untuk tidak sekadar memberikan pelayanan yang baik. Setiap negara juga wajib menunjukkan performa yang terukur, terdokumentasi, serta memenuhi standar regulasi evaluasi dari pihak Saudi.

"Karena itu, Labbaytum tidak hanya mengukur kepuasan jemaah, tetapi juga kepatuhan terhadap timeline Saudi, kualitas perencanaan, integrasi layanan, inovasi, serta kemampuan mendokumentasikan kinerja secara terukur dan berbasis data," kata Muchlis M. Hanafi.

Indikator Penilaian Standar Tinggi

Tolok ukur keberhasilan haji yang konvensional biasanya didominasi oleh aspek kelancaran operasional dan kepuasan jemaah. Namun, Labbaytum Award menerapkan parameter yang jauh lebih luas dan komprehensif.Beberapa poin utama yang masuk dalam radar penilaian meliputi tingkat kepuasan jemaah haji, kepatuhan terhadap regulasi Arab Saudi, serta ketepatan penyelesaian visa dan administrasi. Aspek perencanaan, integrasi layanan, inovasi, transformasi digital, kinerja operasional, hingga pelaporan berbasis data juga menjadi penentu.

Menurut Muchlis, Arab Saudi saat ini memantau performa dari seluruh ekosistem tata kelola haji, bukan sekadar melihat hasil akhir kepuasan jemaah. Penghargaan tersebut menjadi bukti sejauh mana suatu negara mampu menyesuaikan diri dengan sistem perhajian modern, digital, dan berbasis manajemen mutu data.

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, mendapatkan kepastian mengenai hak mereka. Sejumlah pemerintah daerah mulai menetapkan jadwal penyaluran gaji ke-13 tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan pendidikan keluarga menjelang tahun ajaran baru.

Pencairan dana tunjangan ini dijadwalkan berlangsung mulai Juni 2026, seperti dikutip dari Info. Beberapa wilayah bahkan telah memproses pembayaran tersebut sejak 2 Juni 2026. Meski demikian, waktu diterimanya anggaran tersebut bergantung pada kesiapan administrasi dari masing-masing instansi dan pemerintah daerah.

Sebagai contoh, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan dijadwalkan menerima penyaluran ini pada pekan pertama Juni 2026 setelah seluruh proses pengajuan rampung.

Penetapan penerima tunjangan ini sempat menjadi pertanyaan bagi para pegawai. Pemerintah daerah kini menegaskan bahwa PPPK paruh waktu masuk ke dalam daftar ASN yang berhak memperoleh manfaat keuangan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kepastian bahwa semua kategori ASN, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, akan menerima dana ini. Langkah serupa juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah mengalokasikan anggaran khusus bagi seluruh ASN di wilayahnya.

Walaupun demikian, penerapan kebijakan teknis di lapangan tetap bergantung pada wilayah masing-masing. Sebagian pemerintah daerah masih berada dalam tahap menanti instruksi lanjutan mengenai mekanisme penganggaran dan pencairan.

Komponen Penyusun Gaji ke-13

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, struktur pembayaran tunjangan ini mencakup beberapa poin penting. Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Selain itu, pegawai juga berhak menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan aturan daerah setempat. Bagi PPPK, besaran nominal yang dicairkan akan mengikuti jumlah penghasilan serta masa kerja efektif.

Pegawai dengan masa pengabdian yang belum mencapai satu tahun akan mendapatkan pembayaran secara proporsional. Mekanisme ini dihitung berdasarkan lamanya masa kerja yang telah dijalani oleh pegawai bersangkutan.

Tujuan Penyaluran Anggaran

Pemberian tunjangan tahunan ini merupakan langkah pemerintah dalam memberikan apresiasi terhadap dedikasi para pegawai. Anggaran ini difokuskan untuk meringankan beban finansial keluarga pegawai, terutama dalam membiayai sekolah anak.

Di samping memprioritaskan sektor pendidikan, kebijakan ini memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengevaluasi pelaksanaan kerja sama kesehatan jemaah haji Indonesia di Saudi German Hospital, Madinah, pada Jumat (5/6/2026). Langkah ini diambil guna mendongkrak kualitas pelayanan medis melalui penguatan sinergi bersama rumah sakit di Arab Saudi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut meninjau langsung kondisi para jemaah yang sedang menjalani perawatan intensif. Kolaborasi perdana pada musim haji tahun ini diakui sangat membantu penanganan medis, meskipun evaluasi total tetap harus dilakukan pada beberapa aspek operasional.

Masalah komunikasi dan koordinasi menjadi poin utama yang disoroti dalam pelaksanaan program awal tersebut. Gus Irfan memproyeksikan perbaikan menyeluruh demi kelancaran proses rujukan hingga pemulangan pasien ke tanah air.

"Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama ini. Karena baru pertama kali dilakukan, tentu ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk terkait proses rujukan pasien dan kepastian waktu pemulangan mereka," ujar Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah RI.

Kendala komunikasi pada tahun pertama ini dipastikan tidak akan menyurutkan program kolaborasi yang telah berjalan. Pemerintah berkomitmen mempertegas dan memperluas jaringan kemitraan ini di masa mendatang agar manfaatnya lebih nyata bagi jemaah.

"Kami ingin kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar sehingga pelayanan kesehatan bagi jemaah Indonesia semakin optimal," tegas Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah RI.

Selain masalah manajemen rumah sakit, regulasi perpindahan pasien kritis yang mendekati fase pemulangan juga menjadi perhatian khusus. Gus Irfan mengingatkan jajarannya agar perpindahan pasien dari Makkah ke Madinah harus didasarkan pada asas manfaat yang konkret.

Kebijakan tersebut diambil karena pemindahan jemaah yang sekadar berpindah kamar tanpa bisa melaksanakan ibadah dinilai tidak efektif bagi pemulihan psikologis mereka. Pelayanan haji diharapkan tetap peka terhadap aspek spiritual jemaah yang sedang sakit.

"Kami membahas apakah jemaah yang sedang dirawat perlu dipindahkan ke Madinah atau tidak. Jika di Madinah mereka tetap berada di rumah sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah, maka yang lebih penting adalah memastikan proses perawatan dan pemulihan berjalan dengan baik," urai Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah RI.

Menteri Haji dan Umrah memastikan bahwa kebijakan pemindahan ini tidak akan disamaratakan untuk seluruh pasien. Keputusan medis bakal diambil secara kasuistik berdasarkan rekomendasi berkala dari tim dokter yang memantau kondisi pasien di lapangan.

"Tergantung kondisi masing-masing. Jika memungkinkan akan dipindahkan ke Madinah. Namun jika belum memungkinkan, maka mereka tetap menjalani perawatan sampai benar-benar siap untuk melanjutkan perjalanan atau dipulangkan," tambah Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah RI.

Pemerintah membantah keras kabar burung mengenai pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Chatib Basri pada 5 Juni 2026. Desas-desus mengenai pergeseran posisi di kabinet ini mencuat ke publik saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS.

Isu mengenai pergeseran posisi menteri ini sempat marak beredar pada Kamis (4/6/2026). Namun, kabar burung tersebut dipastikan tidak terbukti kebenarannya, seperti dilansir dari Suara.

Pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama dengan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan bantahan secara tegas. Nama Muhamad Chatib Basri sendiri sudah sangat familiar dalam sejarah perekonomian Indonesia sebagai salah satu teknokrat dan ekonom terkemuka.

Chatib Basri tercatat pernah memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pria kelahiran 22 Agustus 1965 ini merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu II dan resmi dilantik pada 21 Mei 2013.

Kala itu, ia masuk ke jajaran kabinet untuk menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sebelum mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan, tokoh berdarah Minang ini memegang posisi krusial sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tantangan Ekonomi dan Latar Belakang Pendidikan

Masa jabatan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan terhitung sekitar 1,5 tahun hingga berakhirnya masa bakti Presiden SBY pada 20 Oktober 2014. Walau tergolong singkat, ia menghadapi situasi ekonomi global yang sangat menantang, termasuk kebijakan Taper Tantrum dari bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

Kebijakan tersebut sempat memicu guncangan hebat pada pasar keuangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Selama periode itu, ia dikenal menerapkan disiplin ketat untuk menjaga defisit anggaran serta mengelola kebijakan subsidi BBM demi stabilitas APBN.

Selain berkiprah di pemerintahan, ia merupakan akademisi kawakan yang menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1992. Chatib Basri kemudian meraih gelar Master of Economic Development (M.Ec.Dev.) pada 1996 dan gelar Ph.D di bidang Ekonomi pada 2001 dari Australia National University, serta aktif mengajar sebagai dosen di FEB UI.

Korps Lalu Lintas Polri menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai Senin, 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026 demi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dilansir dari Medcom, agenda yang berjalan selama 14 hari ini juga bertujuan memperketat kedisiplinan berkendara masyarakat menjelang Hari Bhayangkara 2026.

Kepolisian memprioritaskan penegakan hukum dalam operasi tahun ini dengan porsi mencapai 50 persen dari seluruh rangkaian kegiatan. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement menjadi instrumen utama dengan porsi penindakan sebesar 60 persen, disusul penegakan hukum non-ETLE sebesar 30 persen, dan teguran simpatik sebanyak 10 persen.

Sistem tilang elektronik sengaja dikedepankan karena selaras dengan tema operasi yang berfokus pada optimalisasi transformasi penegakan hukum digital. Kendati demikian, petugas di lapangan tetap menyasar pelanggaran manual seperti kendaraan tanpa pelat nomor, penggunaan pelat modifikasi, dan pengendara melawan arus.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, memaparkan bahwa jajarannya berupaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang aman melalui momentum ini.

“Operasi Patuh 2026 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas yang aman dan berkeselamatan menjelang Hari Bhayangkara Tahun 2026,” ujar Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Pihak kepolisian juga mengintensifkan sosialisasi serta edukasi lewat media massa dan media sosial agar operasi ini menyentuh kesadaran publik secara langsung. Langkah penindakan non-ETLE tetap dipertahankan guna menjangkau beberapa area yang belum terfasilitasi oleh kamera pengawas elektronik.

“Penegakan hukum Non-ETLE juga bertujuan mengakomodasi wilayah yang belum memiliki perangkat ETLE atau daerah yang masih terbatas cakupan pengawasannya, sehingga pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tetap dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia,” jelas Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Korlantas Polri memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk memetakan jenis pelanggaran prioritas sesuai hasil evaluasi angka kecelakaan di wilayah masing-masing. Polisi di lapangan diperbolehkan melakukan pemeriksaan stasioner asalkan memenuhi seluruh regulasi prosedur administrasi yang sah.

“Yang paling utama, pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta tidak boleh ada praktik transaksional dalam bentuk apa pun,” tegas Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Kementerian Haji dan Umrah berencana menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan perombakan tata kelola keuangan haji pascapenyelenggaraan ibadah haji 2026. Langkah ini diambil pemerintah untuk menyiapkan perbaikan sistem agar pengelolaan dana semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan masa depan, dilansir dari Detikcom.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana tersebut saat berada di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Kamis, 4 Juni 2026. Pemerintah menilai pembenahan regulasi sangat strategis untuk memperkuat sistem haji nasional sekaligus memastikan pengelolaan yang modern dan berkelanjutan.

"Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka dan transparan. Sepulang dari sini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden Prabowo dan berkomunikasi dengan DPR," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelamatkan sistem perhajian nasional melalui penyesuaian aturan. Langkah koordinasi dengan kepala negara dan legislatif segera dilakukan demi menyamakan visi tersebut.

"Kita harus ambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tata kelola perhajian kita," tegas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sebelumnya, penyesuaian regulasi ini juga telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Badan Legislasi DPR RI. Langkah ini diperlukan untuk menyelaraskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

"Keuangan haji adalah bagian dari keuangan negara. Karena itu, tanggung jawabnya berada pada Pemerintah. Kita ingin memastikan tata kelola yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama berdasarkan regulasi lama. Namun, tata kelola kini mengalami masa transisi karena penyelenggaraan haji dan umrah secara kelembagaan telah beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.

Perubahan struktur ini memosisikan Menteri Haji dan Umrah sebagai pemberi mandat dan pemegang tanggung jawab tertinggi. Di sisi lain, lembaga pengelola keuangan haji bertindak sebagai manajer investasi pemerintah yang fokus pada manajemen portofolio serta optimalisasi nilai manfaat secara berkelanjutan.

"Lembaga pengelola keuangan haji tidak berada dalam domain penyelenggaraan haji. Tugasnya adalah mengelola dana secara profesional dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah," tegas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Detasemen Jalamangkara dari Kolonel Marinir Rino Rianto di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 Juni 2026.

Melalui Keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Nomor Kep/486/II/2026 atau Kep/486/III/2026, Kolonel Marinir Rino Rianto dimutasi menjadi Wakil Komandan Pasukan Marinir 1. Promosi jabatan ini juga membawa kenaikan pangkat baginya menjadi Brigadir Jenderal TNI Marinir.

Prosesi pergantian pucuk pimpinan pasukan elite antiteror aspek laut tersebut meliputi pembacaan surat keputusan, penyerahan tongkat komando, penyerahan tanda jabatan, serta penandatanganan berita acara. Mengenai kebijakan rotasi struktural ini, akun Instagram resmi Marinir TNI AL memberikan penjelasan tertulis mengenai pembinaan di tubuh organisasi militer.

"Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas satuan," bunyi keterangan tertulis Instagram Marinir TNI AL.

Tuntutan terhadap peran strategis detasemen khusus ini dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan maritim nasional kemudian ditegaskan oleh Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.

"Denjaka dituntut selalu siap digerakkan dalam waktu singkat untuk melaksanakan operasi antiteror, antisabotase, operasi klandestin (rahasia), maupun tugas-tugas khusus lainnya," tegas Endi Supardi.

Jabatan komandan baru untuk menduduki posisi pimpinan Denjaka yang ditinggalkan saat ini masih dalam tahap penggodokan oleh internal TNI AL. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel Marinir Rana Karyana.

"Sementara memang belum ada, masih proses," kata Rana Karyana.

Selama masa transisi kepemimpinan ini berlangsung, kendali operasional komando pasukan khusus lini terdepan berada di bawah pengawasan langsung Markas Komando Korps Marinir.

Pemerintah Indonesia memperketat penerapan istitha'ah kesehatan bagi jemaah haji guna menekan risiko mortalitas dan gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Fatah Al-Mashat di Kantor Daerah Kerja Makkah pada Kamis (4/6/2026).

"Kasus-kasus seperti demensia dan komorbid yang berpotensi meningkatkan mortalitas akan kita kurangi. Skrining di dalam negeri akan jauh lebih ketat," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia.

Dilansir dari Detikcom, pengetatan syarat kesehatan ini berdampak positif pada penurunan jumlah jemaah haji Indonesia yang sakit dan dirawat pasca-fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dibandingkan musim lalu. Berdasarkan data medis, terdapat sekitar 210 jemaah yang dirawat pasca-Armuzna pada musim haji 2026, menurun dari periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 300 jemaah.

Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj RI dr Dani Pramudya menjelaskan bahwa penurunan angka kesakitan ini tidak terlepas dari proses seleksi ketat sejak tahap persiapan keberangkatan di tanah air.

"Alhamdulillah, kita kan dengan peraturan istitha'ah ini, kita kan banyak juga seleksi di embarkasi," kata Dani Pramudya, Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj RI.

Tercatat sekitar 300 calon jemaah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat terbang ke Arab Saudi karena tidak lolos penilaian istitha'ah kesehatan saat pemeriksaan di embarkasi.

"Alhamdulillah dengan pengetatan istita'ah ini, membuat angka kesakitan juga berkurang," kata Dani Pramudya, Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj RI.

Dani menuturkan bahwa masalah pernapasan menjadi gangguan kesehatan yang paling banyak ditemukan pada jemaah tahun ini, terutama akibat kelelahan pada lansia setelah menjalani aktivitas ibadah dengan mobilitas tinggi.

"Jadi banyak mereka yang kecapekan, jadi akhirnya sesak," kata Dani Pramudya, Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj RI.

Sebagian jemaah yang mengalami sesak napas diketahui memiliki riwayat penyakit paru-paru seperti batuk kronis atau tuberkulosis yang kambuh saat kondisi fisik menurun. Selain saluran pernapasan, penyakit lain yang banyak membutuhkan penanganan medis adalah serangan jantung akibat penyakit penyerta.

"Jantung karena mungkin ada riwayat darah tinggi, terus kemudian sakit gula," kata Dani Pramudya, Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj RI.

Kementerian Haji dan Umrah berharap kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini dapat terus berjalan secara konsisten untuk memastikan seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci memiliki kondisi fisik yang memadai.

Kejaksaan Agung mengusut dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melalui penunjukan yayasan mitra resmi sebagai pengelola dapur. Penyelidikan ini berjalan setelah negara resmi mencabut seluruh fasilitas mewah setingkat menteri miliknya usai ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua tersangka lain, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, diduga menunjuk yayasan milik mereka sendiri secara sepihak. Yayasan yang terafiliasi dengan para pejabat tersebut bertindak sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau pengelola dapur makan gratis, seperti dilansir dari Suara.

Pihak kejaksaan menemukan bahwa yayasan-yayasan terafiliasi ini meraup insentif bernilai miliaran rupiah setiap harinya dari anggaran negara.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," tegas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dugaan penyelewengan dana ini memicu ironi lantaran Dadan Hindayana sebenarnya telah menerima penghasilan serta fasilitas yang sangat layak dari negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, jabatan Kepala Badan Gizi Nasional berstatus setingkat menteri.

Rincian hak keuangan operasional tetap Dadan Hindayana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dengan rincian sebagai berikut:

Dadan Hindayana beserta tersangka lainnya juga berhak mengantongi Tunjangan Kinerja yang nilainya jauh lebih besar disesuaikan dengan capaian target program. Negara memfasilitasi posisi ini dengan rumah jabatan resmi mewah, kendaraan dinas beserta sopir, jaminan kesehatan kelas tinggi, tunjangan operasional, hingga protokol pengamanan.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya pada 2 Juni 2026. Saat ini, posisi Kepala Badan Gizi Nasional telah resmi diisi oleh Nanik S. Deyang sementara Dadan Hindayana ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung.

Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi perubahan signifikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengelola 210 ribu jemaah haji 2026 di Makkah pada Kamis, 4 Juni 2026 kemarin, meskipun Indonesia tidak masuk dalam jajaran negara penerima penghargaan penyelenggara haji terbaik Labbaytum Award 2026.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan penghargaan tahunan tersebut pada Jumat, 29 Mei 2026 pekan lalu, seperti dilansir dari Detikcom. Evaluasi internasional ini diberikan kepada negara dengan kinerja pelayanan terbaik dunia, seperti Irak, Malaysia, dan Ethiopia yang meraih Diamond Award, sedangkan Indonesia, India, dan Pakistan absen dari daftar pemenang.

Apresiasi terhadap pengelolaan haji tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Saudi dalam pertemuan resmi dengan pihak Indonesia. Sistem penilaian saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh negara dengan jumlah kuota jemaah yang sangat besar.

"Negara-negara dengan basis jemaah terbesar seperti Indonesia, India, dan Pakistan justru tidak masuk dalam award itu. Namun, yang jelas Pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia usai menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Fatah Al-Mashat, di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah.

Kriteria penilaian penghargaan dari otoritas Saudi mengalami pergeseran dibandingkan dengan metode pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan berkala, Indonesia juga tidak memperoleh penghargaan serupa pada musim haji yang lalu.

"Pada 2025, Indonesia juga tidak mendapatkan penghargaan 'labbaytum'. Namun, survei Badan Pusat Statistik menunjukkan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2025 mencapai 88,46 atau masuk kategori sangat memuaskan," kata Muchlis M Hanafi, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI Tahun 2025.

Faktor kuota besar dan kondisi demografis jemaah menjadi indikator krusial dalam kompleksitas pengawasan di lapangan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary menilai tingginya jumlah jemaah lansia, angka perawatan kesehatan, serta angka kematian yang relatif tinggi menjadi tantangan berat dalam mengelola lebih dari 220 ribu jemaah haji Indonesia setiap tahun.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan aktivitas seismik berupa rentetan gempa bumi beruntun mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia pada Jumat, 5 Juni 2026 dini hari hingga pagi hari. Guncangan tektonik dengan skala magnitudo bervariasi tersebut terdeteksi melanda wilayah Jawa, Sumbawa, hingga Laut Maluku Utara.

Sistem monitoring realtime BMKG mencatat kronologi kejadian sejak pukul 02.00 WIB. Frekuensi getaran gempa bumi tersebut didominasi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Sebelum rangkaian kejadian ini, fluktuasi aktivitas tektonik juga dilaporkan melanda beberapa wilayah lain. Daerah tersebut meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Sumatra pada hari-hari sebelumnya.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta menyaring informasi resmi agar tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. BMKG menegaskan bahwa karakteristik data pada menit-menit awal setelah peristiwa tektonik memiliki sifat yang dinamis.

"Informasi gempa bumi dapat berubah dan belum akurat dalam beberapa menit pertama setelah gempa, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi." ujar pihak BMKG.

Langkah analisis ulang terus dilakukan oleh para ahli seismologi guna memastikan status bahaya maupun dampak struktural yang mungkin ditimbulkan. Saat ini, stasiun-stasiun geofisika di daerah masih terus mengumpulkan data makroseismik untuk mengukur intensitas guncangan yang dirasakan oleh warga di sekitar episenter.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi memutasi Komandan Detasemen Jalamangkara atau Denjaka Kolonel Marinir Rino Rianto menjadi Wakil Komandan Pasukan Marinir 1 dalam upacara serah terima jabatan di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis, 4 Juni 2026.

Keputusan rotasi jabatan perwira di lingkungan Korps Marinir TNI Angkatan Laut ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/486/II/2026 atau Kep/486/III/2026. Melalui penugasan baru tersebut, Kolonel Marinir Rino Rianto juga mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI Marinir.

Prosesi pergantian pucuk pimpinan pasukan elite antiteror aspek laut tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi. Rangkaian upacara serah terima jabatan meliputi pembacaan surat keputusan Panglima TNI, penyerahan tongkat komando beserta tanda jabatan, dan penandatanganan berita acara.

Akun Instagram resmi Marinir TNI AL memberikan penjelasan tertulis mengenai latar belakang pelaksanaan rotasi struktural di tubuh organisasi militer tersebut.

"Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas satuan," bunyi keterangan tertulis Instagram Marinir TNI AL.

Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menegaskan peran krusial detasemen khusus ini dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan maritim nasional.

"Denjaka dituntut selalu siap digerakkan dalam waktu singkat untuk melaksanakan operasi antiteror, antisabotase, operasi klandestin (rahasia), maupun tugas-tugas khusus lainnya," tegas Endi Supardi.

Hingga saat ini, pihak TNI AL masih melakukan proses penggodokan internal untuk menentukan sosok perwira komando baru yang akan mengisi posisi pimpinan Denjaka yang ditinggalkan.

"Sementara memang belum ada, masih proses," kata Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel Marinir Rana Karyana saat dikonfirmasi mengenai suksesor pimpinan pasukan elite tersebut.

Selama masa transisi kepemimpinan ini berjalan, kendali operasional komando pasukan khusus lini terdepan berada di bawah pengawasan langsung Markas Komando Korps Marinir.

Tanggal 6 Juni diperingati sebagai sejumlah hari penting yang penuh makna, baik di lingkup nasional maupun internasional. Dikutip dari Caritahu, momen-momen ini mencakup penghormatan sejarah hingga gerakan kepedulian lingkungan global.

Masyarakat Indonesia mengenang kelahiran Soekarno setiap tanggal 6 Juni. Berdasarkan catatan sejarah, Proklamator Kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia ini lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901.

Tokoh sentral perjuangan kemerdekaan tersebut memimpin bangsa setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Peringatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno sepanjang Juni, yang juga memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni dan wafatnya beliau pada 21 Juni.

Hari Hama Sedunia (World Pest Day)

Di tingkat internasional, tanggal 6 Juni dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengendalian hama. Gerakan ini bertujuan melindungi kesehatan manusia, menjaga ketahanan pangan, serta merawat properti dan lingkungan.

Hari Hama Sedunia pertama kali diinisiasi pada 6 Juni 2017. Aksi tersebut dipelopori oleh berbagai organisasi pengendalian hama internasional dari Tiongkok, Asia-Oseania, Amerika Utara, hingga Eropa.

Hari Atap Hijau Sedunia (World Green Roof Day)

Peringatan global lainnya pada tanggal ini adalah Hari Atap Hijau Sedunia. Fokus utamanya adalah mengampanyekan manfaat sistem vegetasi pada permukaan atap bangunan.

Penerapan atap hijau ini berfungsi nyata dalam mereduksi dampak perubahan iklim. Selain itu, sistem ini dapat memperbaiki kualitas udara, menurunkan suhu perkotaan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Hari Bahasa Rusia PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 6 Juni sebagai Hari Bahasa Rusia. Pemilihan tanggal tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Alexander Pushkin, penyair besar yang melopori sastra Rusia modern.

Agenda tahunan ini merupakan bagian dari program PBB dalam mempromosikan keberagaman budaya. Langkah ini sekaligus mendukung penggunaan setara enam bahasa resmi di dalam organisasi internasional tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya peluang Presiden Partai Buruh Said Iqbal untuk bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).

Rencana keterlibatan pimpinan organisasi buruh tersebut saat ini sedang masuk dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Prasetyo Hadi mengindikasikan bahwa posisi yang akan ditempati bakal disesuaikan dengan rekam jejak karier Said Iqbal.

"Ya, kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Berhubungan dengan kiprah beliau," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pihak Istana belum bersedia memaparkan secara mendetail mengenai posisi spesifik maupun jadwal pasti pelantikan kabinet yang baru tersebut. Prasetyo Hadi meminta semua pihak menunggu perkembangan informasi lebih lanjut mengenai keputusan final dari Presiden.

"Tunggu informasi," kata Prasetyo Hadi.

Pemerintah juga merencanakan penyatuan agenda pelantikan pejabat negara dengan agenda diplomatik lain pada pekan depan demi efisiensi kerja. Beberapa agenda yang disiapkan meliputi pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional serta penyerahan surat kredensial dari duta besar negara sahabat.

"Untuk efektivitas, kita rencanakan di hari yang sama. Untuk forum pelantikannya tentu berbeda antara pelantikan pejabat negara dengan penyerahan kredensial dari para duta besar negara sahabat," ucap Prasetyo Hadi.

Merespons kabar tersebut, pihak Said Iqbal memilih untuk bersikap pasrah terhadap keputusan prerogatif dari kepala negara. Dirinya tidak memberikan kepastian dan menyerahkan sepenuhnya pengumuman resmi kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," kata Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.

Selain membahas isu reshuffle kabinet, Mensesneg menjelaskan situasi terkini di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah Wakil Menteri Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tugas operasional kementerian dipastikan tetap berjalan normal di bawah kendali menteri terkait.

"Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya," kata Prasetyo Hadi.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan publik di Kementerian Imipas tidak boleh mengalami disrupsi akibat proses hukum yang berjalan. Berdasarkan laporan cnnindonesia.com, Silmy Karim terjerat kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing.

"Sedang kita diskusikan," kata Prasetyo Hadi menyangkut pembahasan internal mengenai pengisian jabatan kabinet.

Badan Kepegawaian Negara memperkuat fondasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara nasional melalui standardisasi instrumen asesmen yang objektif serta evaluasi kesiapan implementasi sistem karier berbasis talenta di tingkat pemerintah daerah pada Juni 2026.

Langkah penataan ini melibatkan penyelarasan standar penilai dalam sidang akreditasi lembaga assessment center sekaligus penilaian terhadap kesiapan Pemerintah Provinsi Riau yang mencatatkan kelengkapan indikator tiga pilar utama hingga 100 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan, menegaskan bahwa sistem akreditasi yang ideal wajib menghasilkan penilaian konsisten demi membangun basis data pengelolaan aparatur secara terstruktur.

"Akreditasi harus menghasilkan nilai yang konsisten meskipun dilakukan oleh tim yang berbeda. Karena itu, standar dan persepsi penilai agar terus diselaraskan untuk dapat memperoleh kualitas penilaian yang semakin objektif," kata Zudan.

Pihaknya menerangkan keharusan lembaga assessment center menjaga kualitas pelayanan melalui penyeragaman metode pengukuran kompetensi serta pengawasan yang berkelanjutan.

"Data talenta ASN harus dibangun dari hasil asesmen yang memiliki standar kualitas yang sama sehingga dapat dimanfaatkan secara nasional untuk mendukung sistem manajemen talenta," kata Zudan.

Sementara itu, pelaksanaan Ekspose Manajemen Talenta ASN Provinsi Riau menunjukkan kesiapan daerah dalam mengadopsi pola karier transparan berbasis kompetensi.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengutarakan bahwa penerapan sistem ini menjadi instrumen taktis untuk menjamin keadilan dalam promosi dan mutasi pegawai.

"Melalui Manajemen Talenta, kami ingin memastikan bahwa pengembangan karier ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja sehingga mampu menghadirkan birokrasi yang semakin profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Hariyanto.

Guna mendukung kebijakan tersebut, Pemprov Riau mengoptimalkan pemetaan kompetensi melalui metode 9-Box Matrix dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN yang sudah berjalan.

Wakil Kepala BKN, Suharmen, menyampaikan penegasan mengenai status kesiapan wilayah tersebut setelah meninjau data pemenuhan indikator pilar percepatan.

"Secara umum Provinsi Riau sudah siap untuk menerapkan Manajemen Talenta ASN. Kelengkapan indikator pada Pilar I, II, dan III percepatan pembangunan Manajemen Talenta telah mencapai 100 persen," kata Suharmen.

Kendati demikian, BKN memberikan catatan terkait perlunya pembaruan berkala pada data kinerja aparatur dan penguatan Document Management System.

"Kami mendorong agar pembaruan data dilakukan secara berkala dan sosialisasi terus dimaksimalkan sehingga seluruh pegawai dapat melengkapi data yang dibutuhkan dalam sistem. Pembaharuan data kinerja dan Document Management System menjadi faktor penting karena turut memengaruhi penilaian dalam Manajemen Talenta ASN," kata Suharmen.

Penyempurnaan sistem pengelolaan kearsipan digital tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Semoga Manajemen Talenta dapat diterapkan dengan baik di Provinsi Riau untuk mewujudkan good governance dan world class government dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Suharmen.

Sistem teknologi dan kerja sama robotik menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Wisma Danantara pada Kamis (4/6/2026) siang. Peninjauan ini dilakukan guna mempercepat penguasaan teknologi nasional, seperti dilansir dari Detik Finance.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan konfirmasi bahwa kedatangan Kepala Negara tersebut ditujukan untuk menindaklanjuti laporan mengenai isu teknologi. Selain itu, kolaborasi di bidang edukasi turut menjadi agenda yang disasar oleh pemerintah.

"Hari ini tadi memang ada laporan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerja sama robotik, dan apa namanya, bagaimana kerja sama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita," terang Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kunjungan kerja ke berbagai kementerian serta lembaga pemerintah merupakan agenda berkala yang dijalankan oleh Presiden. Prasetyo Hadi menambahkan bahwa koordinasi intensif dilakukan bersama lembaga pengelola dana abadi tersebut karena perannya dalam mengawal proyek strategis nasional.

"Terutama dengan Danantara ya, dengan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund kita yang menjalankan program-program prioritas, termasuk hilirisasi dan industrialisasi, secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara gitu," terangnya.

Lembaga Sovereign Wealth Fund Indonesia tersebut saat ini tengah mengoordinasikan program-program prioritas yang mencakup hilirisasi dan industrialisasi. Berdasarkan informasi yang beredar, kedatangan Presiden ke kantor tersebut berkaitan erat dengan pembahasan kecerdasan buatan (AI) serta teknologi robotik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan pertimbangan utama pemerintah mengangkat Nanik S. Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6/2026).

Penunjukan tersebut didasari oleh rekam jejak Nanik yang sebelumnya mengemban posisi sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga ia dinilai telah memahami regulasi internal organisasi secara menyeluruh, seperti dilansir dari Detik Finance.

"Beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional," ungkap Pras kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Faktor kedua yang memperkuat pemilihan ini adalah ketegasan serta kedisiplinan Nanik yang dinilai tinggi dalam mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai standardisasi tata kelola lembaga.

"Kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat," terangnya.

Pemerintah mengonfirmasi bahwa kepemimpinan tiga pejabat baru BGN sudah sah secara hukum administrasi sejak keputusan Presiden ditetapkan, namun agenda pelantikan resmi dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

"Kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita. Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan gitu," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar perombakan kabinet menyusul isu mundurnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).

Penegasan mengenai stabilitas jajaran pembantu presiden tersebut disampaikan pemerintah guna meredam spekulasi yang beredar, seperti dilansir dari Detik Finance.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat sinergi antarlembaga demi menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling, apa namanya, koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi," terang Mensesneg Prasetyo Hadi.

Pihak istana memastikan posisi menteri keuangan tetap aman dan tidak ada perubahan struktur dalam waktu dekat.

"Jadi enggak ada, enggak ada rencana itu," pungkas Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, kabar burung mengenai pengunduran diri dari bendahara negara tersebut juga telah dibantah secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan.

"Ha ha ha enggak bener lah," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan melalui pesan singkat bahwa informasi terkait rencana pengunduran dirinya dari kabinet adalah murni hoaks.

Narasi mengenai adanya pengungsian besar-besaran masyarakat akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Wanam, Papua Selatan, mendapatkan bantahan langsung dari warga setempat. Masyarakat menegaskan bahwa perpindahan massal yang ditudingkan oleh sejumlah pihak tidak pernah terjadi di lapangan.

Sebaliknya, warga justru mengharapkan proyek tersebut tetap berjalan demi memacu roda perekonomian di daerah mereka. Seperti dikutip dari Suara, klaim yang menyebutkan pembangunan PSN Wanam memicu eksodus hingga 170 ribu warga dinilai tidak sesuai dengan fakta aktual.

Data terbaru menunjukkan bahwa pembukaan lahan yang tengah berjalan baru mencakup area sekitar 15 ribu hektare. Kegiatan di area tersebut kini sedang difokuskan pada pembangunan berbagai infrastruktur penunjang.

Infrastruktur yang dimaksud meliputi jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, instalasi panel surya, kilang minyak, hingga fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, luas kawasan PSN Wanam yang direncanakan sebenarnya berkisar 1 juta hektare, jauh lebih kecil dari isu yang beredar yang menyebut angka 2,5 juta hektare.

Di tengah perdebatan yang muncul, kehadiran proyek nasional ini justru dinilai menjadi angin segar bagi warga lokal. Pembangunan infrastruktur tersebut dipandang dapat membuka keterisolasian akses ekonomi yang selama ini menjadi hambatan utama masyarakat setempat.

Inosensio Sigipse, seorang petani yang akrab dipasapa Papa Ino dan telah menetap selama sepuluh tahun di Wanam, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur ini akan sangat membantu para petani dalam mendistribusikan hasil bumi.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Inosensio, kondisi finansial masyarakat saat ini masih terbatas karena akses pasar yang belum optimal untuk menyerap hasil pertanian. Oleh karena itu, keberadaan PSN diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru serta memberdayakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

"Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," katanya.

Aspirasi senada juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Wanam, Kleopas Mause. Dirinya melihat aktivitas pembangunan ini sudah mulai membawa dampak positif bagi warga lokal, walaupun realisasinya belum sepenuhnya merata.

"Sekranag masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100 persen, tapi sudah ada perubahan," ujarnya.

Kleopas menekankan bahwa prioritas kebutuhan masyarakat saat ini berpusat pada infrastruktur dasar yang mumpuni agar distribusi hasil ekonomi dari kampung berjalan lancar.

"Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik," tuturnya.

Sementara itu, Laurentius Gali Blagaise selaku tokoh masyarakat setempat menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek ini memberikan harapan baru, khususnya bagi generasi muda di daerah tersebut.

"Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja," katanya.

Menurut Laurentius, ketersediaan lapangan kerja dari proyek ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan yang selama ini masih tertinggal.

Keterangan dari para tokoh dan warga ini sekaligus menepis berbagai tuduhan negatif eksternal terkait PSN Wanam. Berdasarkan situasi di area kerja, penggunaan alat berat ekskavator yang sempat diisukan mencapai 2.000 unit belum terbukti, karena jumlah yang beroperasi saat ini masih berada di angka ratusan unit.

Kejaksaan Agung mengungkap dugaan pembengkakan anggaran oleh mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama pihak lain dalam pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk SPPG pada Rabu (3/6/2026).

Pengadaan kendaraan ramah lingkungan tersebut dimasukkan oleh pihak Badan Gizi Nasional padahal dinilai tidak dibutuhkan untuk mendukung operasional pelaksanaan program makan bergizi gratis, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Pihak kejaksaan mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian pada proses penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa yang tidak berpijak pada kebutuhan riil di lapangan.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp 1 triliun. Pengadaan 32 ribu pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Syarief juga menambahkan informasi mengenai dampak dari ketidaksesuaian penyusunan rencana kerja pengadaan barang di tubuh lembaga penanggung jawab program pangan tersebut.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka acuan kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG," ucap Syarief.

Di sisi lain, publik sempat menyoroti bentuk fisik dari kendaraan roda dua bertenaga listrik tersebut karena dinilai sangat menyerupai produk otomotif reguler asal negara China.

"Motor ini di Eropa ada merek lain, sejenis tapi dengan merek yang berbeda. Kalau di Eropa namanya Tinbot. Di Eropa dan Kanada, karena itu satu jenis," kata Dadan ketika masih menjabat sebagai Kepala BGN, April lalu.

Fenomena penamaan ulang produk tanpa merek dari luar negeri ini ditanggapi oleh perwakilan komunitas pengguna kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.

"Praktik umum," kata Hendro kepada detikOto beberapa waktu lalu saat ditanya apakah beli kendaraan "white label" dari China dan rebadge sudah biasa di industri kendaraan listrik.

Hendro menilai skema rebranding tersebut sangat lumrah dalam peta industri global, meskipun ada beberapa pabrikan yang sudah merintis basis produksi mandiri di Indonesia.

"Justru lebih mudah menyebutkan yang murni rancang bangun dari lokal Indonesia, seperti GESITS, MAKA dan QUEST," sambung Hendro.

Badan Gizi Nasional mengalihkan fokus program Makan Bergizi Gratis dari mengejar kuantitas target penerima menjadi peningkatan kualitas pelayanan gizi. Langkah penataan ulang sasaran ini dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menjelaskan bahwa pembenahan akan dititikberatkan pada peningkatan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi kelayakan penerima juga menyasar sekolah kategori mampu untuk dialihkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Jadi bisa saja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita)," terang Nanik.

Intervensi gizi dinilai paling krusial bagi kelompok ibu hamil hingga anak sekolah dasar berdasarkan masukan para pakar. Pengetatan ini dibarengi dengan ancaman pembekuan operasional bagi satuan pelayanan yang tidak memprioritaskan kelompok rentan tersebut.

Kebijakan penghentian sementara pembangunan dapur baru turut diberlakukan demi efisiensi anggaran negara. Saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi, namun distribusinya masih menumpuk di kawasan aglomerasi.

"Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup menus enam saja, ya sudah enam saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," tutur Nanik.

Badan Gizi Nasional kini sedang melakukan pemetaan kebutuhan riil anak-anak di setiap daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Langkah moratorium sewa dapur baru ini diambil untuk mengoptimalkan kapasitas yang ada.

"Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa. Ini gampang banget," tambah Nanik.

Optimalisasi sarana di wilayah terpencil dilakukan dengan memanfaatkan kantin sekolah yang sudah tersedia, mengingat jumlah siswa di daerah tersebut relatif sedikit. Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur dapur baru di lokasi berpopulasi rendah tidak efisien.

"Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah.b Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik.

Skema pendanaan non-APBN kini mulai dibuka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan sektor BUMN dan swasta serta dana hibah internasional. Langkah ini diambil guna menekan beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan program jangka panjang.

"Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," terang Nanik.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memperkenalkan jajaran pimpinan tinggi baru di lembaganya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026). Langkah ini dilakukan pascaperombakan besar-besaran oleh pemerintah pada instansi pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Struktur pimpinan baru lembaga ini sekarang melibatkan unsur militer, salah satunya melalui penunjukkan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pelibatan ini ditujukan demi menyukseskan pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kebutuhan akan keahlian teritorial menjadi alasan utama penempatan unsur TNI dalam jajaran struktur pimpinan BGN saat ini.

"Kenapa ada (unsur militer)? Nanti ada kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Sebelum menduduki jabatan barunya ini, Trenggono tercatat aktif sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Pengunduran diri dari kedinasan militer dipastikan sudah diajukan oleh yang bersangkutan sejak hari sebelumnya.

"Saya tanyakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu ketat beliau sudah pensiun," tambah Nanik.

Selain unsur militer, posisi pimpinan lain diisi oleh Agustina Arumsari yang juga ditunjuk menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina memiliki rekam jejak selama 34 tahun di bidang pengawasan serta audit, dan sebelumnya merupakan Wakil Kepala BPKP yang ditugaskan langsung oleh Presiden.

"Sebelumnya beliau merupakan Wakil Kepala BPKP dengan tugas dari Pak Presiden sesuai keahlian beliau. Beliau akan mengawasi super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN," tutur Nanik.

Dalam kesempatan tersebut, Nanik turut mengklarifikasi latar belakang pendidikannya sebagai Sarjana Biologi dan bukan Sarjana Kehutanan. Jabatan Kepala BGN kini diembannya menggantikan Dadan Hindayana yang sedang tersangkut kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung.

"Saya kenalkan diri saya, teman-teman sudah kenal. Saya Nanik S Deyang, Sarjana Biologi ya. Saya ulang, bukan Sarjana Kehutanan, (tapi) Sarjana Biologi," terang Nanik.

Lahan bekas tambang dapat memicu kerusakan lingkungan yang fatal jika tidak ditangani secara tepat. Pemulihan kawasan tersebut memerlukan penanaman jenis pohon tertentu agar ekosistem kembali stabil.

Dikutip dari Suara, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Health, Safety, and Environment (HSE) mengadakan seminar nasional untuk mengulas penanggulangan bencana dan pemulihan lingkungan. Agenda ini berlangsung selama dua hari pada 4 hingga 5 Juni 2026 di Auditorium Lantai 5, Sekolah Pascasarjana UGM.

Seminar tersebut mengangkat tema "Bridging Science, Policy, and Industry: Integrated Disaster Preparedness and Climate Resilience for Industrial Sectors". Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

Diskusi ketahanan iklim serta mitigasi bencana tersebut menghadirkan tiga perwakilan dari akademisi, pemerintah, dan praktisi industri. Salah satu pembicara yang hadir yaitu Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For. Sc.

Irdika Mansur merupakan dosen senior Departemen Silvikultur-Fakultas Kehutanan dan Lingkungan & Pusat Studi Reklamasi Tambang LRI LPI, Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memaparkan adanya regulasi pemerintah yang mengikat mengenai pemulihan area bekas tambang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60 Tahun 2009, pelaku industri tambang wajib menanam minimal 40 persen jenis pohon lokal atau tanaman serbaguna (MPTS) berdaur panjang. Kebijakan ini krusial agar lahan terbuka hijau kembali berfungsi secara ekologis.

Sejumlah pohon lokal berumur panjang terbukti sukses tumbuh di wilayah reklamasi, seperti Meranti, Merbau, Kapur, Ulin, dan Eboni. Pohon-pohon tersebut memiliki nilai konservasi tinggi meski masa tumbuhnya sangat lama.

Pohon Ulin diperkirakan baru bisa dipanen setelah 100 tahun, sedangkan Eboni memerlukan waktu sekitar 50 tahun. Penanaman vegetasi ini menjadi bukti komitmen jangka panjang dalam menjaga flora asli Indonesia.

Selain itu, terdapat tanaman penghasil hutan bukan kayu yang dapat dibudidayakan seperti Kenanga, Kayu Putih, Damar, dan Gaharu. Kehadiran pohon-pohon ini turut merangsang kembalinya fauna liar.

"Kemudian satwa liar akan kembali rata-rata setelah umur tanaman reklamasi 10 tahun ke atas karena nanti semak belukarnya itu akan kembali. Kalau di sekitarnya itu memang hutannya masih baik maka satwa tadi akan kembali. Nah ini contohnya bapak-ibu sekalian jadi awalnya memang kalau baru reklamasi ya tidak menarik begini ya hanya sengon gitu. Tapi nanti setelah itu akan ditanami dengan jenis-jenis lokalnya ada Kapur, ada Ulin, dan sebagainya," kata Irdika Mansur pada Seminar Nasional Kagama HSE 2026, Kamis (4/6/2026).

Pemulihan lingkungan secara utuh memerlukan waktu berkisar antara 10 hingga puluhan tahun. Kamera tersembunyi di area yang pulih menunjukkan kawanan hewan paruh waktu mulai mendatangi lokasi.

Proses reklamasi kini juga berkembang melalui berbagai model inovatif. Lahan bekas tambang dapat dialihfungsikan menjadi sektor pariwisata, kawasan perumahan, hingga pemanfaatan kolam bekas tambang (void) untuk energi terbarukan dan perikanan.

Sistem silvopastura serta agroforestry kakao yang mengintegrasikan pertanian dan peternakan juga menjadi opsi produktif. Langkah tersebut mengubah wilayah bekas tambang menjadi investasi berkelanjutan.

Langkah hukum tegas diambil Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Penahanan mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk ini dilakukan pada Rabu (3/6/2026) malam di Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Seperti diberitakan oleh Suara, penetapan tersangka ini langsung menggeser perhatian publik pada aspek lain, termasuk laporan harta kekayaannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mencatat total kekayaan mantan pejabat BUMN tersebut mencapai Rp234,5 miliar. Dari jumlah jumbo tersebut, dana sebesar Rp8,47 miliar secara khusus dialokasikan untuk kepemilikan aset transportasi roda dua dan roda empat.

Daftar kendaraan yang dimiliki menunjukkan kecenderungan pada unit-unit hobi konvensional yang memiliki nilai tinggi di kalangan kolektor. Aset roda empat yang dilaporkan meliputi Toyota Land Cruiser tahun 1981 senilai Rp350 juta serta Mercedes-Benz 280E produksi 1979 berharga taksiran Rp500 juta.

Kendaraan lawas tersebut dikenal memiliki nilai ekonomi yang tidak menyusut, melainkan cenderung meningkat di pasar mobil hobi tergantung pada kondisi restorasi. Pemeliharaan unit semacam ini memerlukan jaringan khusus dan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, garasi tersebut juga menampung jajaran sport utility vehicle Amerika dan Inggris. Di antaranya terdapat Jeep CJ7 rakitan 1988 senilai Rp275 juta, Jeep Wrangler tahun 1996 seharga Rp450 juta, serta Land Rover Range Rover tahun 1996 senilai Rp500 juta.

Minat pada kendaraan lawas ini juga merambah ke segmen roda dua. Tercatat ada dua unit sepeda motor besar merek Harley-Davidson keluaran tahun 1998 dan 2003 yang masing-masing memiliki nilai taksiran Rp450 juta.

Kontras SUV Ultra Mewah Modern

Pemandangan kontras terlihat dengan keberadaan satu unit kendaraan modern berukuran besar di antara deretan mobil retro. Satu unit Mercedes-Benz G63 rakitan tahun 2022 terparkir dengan nilai yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp6 miliar.

Aset tunggal asal pabrikan Jerman ini mendominasi nilai total garasi karena menyumbang hampir 70 persen dari seluruh nilai kendaraan. Model G-Class AMG ini dikenal sebagai salah satu simbol status sosial tinggi di segmen kendaraan premium tanah air.

Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik

Seluruh aset kendaraan mewah yang dilaporkan sebagai hasil sendiri kini berada di bawah bayang-bayang proses hukum perkara dugaan pemerasan dokumen imigrasi periode 2023-2024. KPK juga telah melakukan langkah taktis di lapangan untuk mengamankan perkara.

Melalui Operasi Tangkap Tangan yang digelar di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, tim penyidik mengamankan sebanyak 17 orang. Dalam operasi tersebut, penegak hukum menyita 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda sebagai barang bukti awal untuk dibawa ke Gedung Merah Putih.

Indonesia hingga kini belum berhasil meraih Labbaytum Award, penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada negara-negara dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary, menilai masih ada sejumlah faktor yang membuat Indonesia belum mampu masuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut.

Menurut Zaky, jika mengacu pada parameter yang selama ini dipublikasikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, aspek kesehatan jamaah menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia.

"Indonesia masih belum berhasil mendapatkan award sebagai penyelenggara haji terbaik versi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Mudah-mudahan ke depan Kementerian Haji Indonesia bisa mendapatkan salah satu kategori Award Labbaytum, sehingga Indonesia bisa menyelenggarakan haji lebih baik lagi," kata Zaky kepada detikcom, Kamis (4/6/2026).

Mengapa Indonesia Tak Dapat Labbaytum Award?

Zaky menjelaskan, tingginya jumlah jamaah lanjut usia (lansia) serta risiko kesehatan yang menyertainya menjadi salah satu faktor yang kemungkinan memengaruhi penilaian.

Selain itu, angka perawatan dan kematian jamaah yang relatif masih tinggi dibandingkan beberapa negara lain juga dinilai menjadi perhatian.

Tak hanya itu, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola kuota haji yang mencapai lebih dari 220 ribu jamaah setiap tahun. Kompleksitas tersebut dinilai berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki jumlah jamaah lebih sedikit.

Selain itu, Zaky mengungkapkan, Indonesia selama ini belum pernah memperoleh penghargaan dalam seluruh kategori Labbaytum Award.

Meski para Menteri Agama Indonesia pada periode sebelumnya, termasuk Yaqut Cholil Qoumas dan Nasaruddin Umar, kerap menghadiri acara Labbaytum Award, Indonesia disebut belum pernah mengikuti proses nominasi secara resmi.

Menurut informasi yang diterimanya, baru pada tahun ini Indonesia ikut masuk dalam proses nominasi di bawah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang dipimpin Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf.

"Info yang saya dapat, untuk mendapatkan award Indonesia belum pernah daftar ikut nominasi award sebelumnya. Baru tahun ini di masa Kementerian Haji dan Umrah RI yang dipimpin Gus Irfan Yusuf Indonesia ikut nominasi Labbaytum Award dan skor Indonesia sebenarnya sudah mendekati untuk mendapatkan award," katanya.

Namun demikian, ia menyebut aspek kesehatan dan istita'ah jamaah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

"Cuma infonya kategori kesehatan dan istita'ah masih ada yang perlu dibenahi, saya optimis tahun depan dengan keseriusan Kemenhaj RI Indonesia bisa dapat Award Internasional yang prestisius ini bagi negara-negara penyelenggara Haji," tukasnya.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta rekan-rekannya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya sempat menuai gelombang kritik dari publik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan adanya tindakan penggelembungan anggaran atau markup yang dilakukan oleh Dadan Hindayana cs dalam program tersebut. Dilansir dari Detik Oto, salah satu aspek penyelewengan yang ditemukan ialah pengadaan sepeda motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pihak Kejagung mengidentifikasi adanya sejumlah pengadaan barang yang dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu temuan utamanya adalah pembelian 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai proyek fantastis mencapai sekitar Rp 1 triliun. Tim penyidik menyatakan bahwa pengadaan massal tersebut sebenarnya sama sekali tidak diperlukan.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp 1 triliun. Pengadaan 32 ribu pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Menurut penjelasan dari pihak kejaksaan, penyusunan rencana kerja operasional lembaga tersebut sejak awal sudah bermasalah dan tidak mencerminkan realitas kebutuhan di sektor riil.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka acuan kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG," ucap Syarief.

Sebelum terseret dalam kasus hukum ini, Dadan Hindayana sempat memberikan pembelaan terkait gelombang kritik masyarakat yang memandang proyek pengadaan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

"Kadang kita harus melihat berbasis kebutuhan yang ada. Ketika Badan Gizi dibentuk kemudian dididik SDM untuk mengoperasikan, di situlah timbul kebutuhan untuk mobilisasi, seluruh yang ditugaskan di lapangan. Kaitannya seperti itu. Saya kira nanti ketika motor ini nanti dibagikan ke seluruh petugas kita yang ada di daerah-daerah, nanti akan terlihat lah gunanya," kata Dadan saat wawancara dengan detikcom April 2026 lalu.

Dadan mengklaim bahwa puluhan ribu unit kendaraan ramah lingkungan tersebut disiapkan untuk menunjang aktivitas SPPG yang tersebar hingga ke wilayah pelosok.

"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor. Saya kira itu untuk menunjang operasional," ungkapnya.

Kendati demikian, pemilihan merek kendaraan dalam proyek ini juga mendapatkan sorotan tajam dari pengamat industri. Yannes Pasaribu selaku pengamat otomotif menilai bahwa sepeda motor listrik buatan EMMO kurang ideal untuk dijadikan armada operasional program berskala masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Faktor status produsen yang tergolong baru dan ketiadaan jaringan layanan purnajual yang kuat di Indonesia menjadi alasan utama ketidaklayakan tersebut. Untuk proyek bernilai triliunan rupiah, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya memprioritaskan produsen yang memiliki jaringan distribusi dan bengkel resmi yang luas guna mengantisipasi kendala kerusakan di daerah.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyerahkan dokumen persiapan haji tahun 1448 Hijriah / 2027 Masehi kepada seluruh kantor penyelenggara haji luar negeri pada 1 Juni 2026.

Dilansir dari Detikcom, penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan Malam Penghargaan Labbaytum di Arab Saudi ketika Indonesia baru mulai memulangkan jemaah kloter pertama ke Tanah Air.

Ajang tahunan ini memberikan apresiasi kepada negara yang unggul dalam pelayanan, seperti Irak, Malaysia, Turki, Aljazair, Yordania, dan Tiongkok.

Indonesia tidak masuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut, meskipun Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2025 mencapai angka 88,46 dengan kategori sangat memuaskan.

Arab Saudi kini mengubah ukuran keberhasilan dengan menilai keseluruhan ekosistem tata kelola dari hulu ke hilir, bukan hanya kepuasan jemaah.

Penilaian tersebut menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan penyelesaian visa, integrasi layanan, serta lini waktu yang diterapkan oleh otoritas setempat.

Siklus persiapan haji di Indonesia dinilai belum sepenuhnya seirama dengan ritme Arab Saudi karena masih dipengaruhi oleh siklus politik serta penganggaran nasional.

Selain itu, model multi-vendor yang digunakan Indonesia dalam mengurus akomodasi, konsumsi, dan transportasi secara terpisah membuat rantai tanggung jawab menjadi lebih panjang.

Fase Armuzna juga menjadi titik paling rentan karena Indonesia memilih paket layanan Masya'ir ekonomi paket D seharga 2.100 riyal Saudi per jemaah.

Inovasi operasional Indonesia seperti mitigasi murur dan safari wukuf juga belum sepenuhnya dikemas sebagai manajemen mutu berbasis bukti yang sesuai dengan indikator Arab Saudi.

Saat ini, tata kelola haji Indonesia sedang berada dalam fase transisi kelembagaan dari Kementerian Agama menuju Kementerian Haji dan Umrah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ahmad Zayadi selaku Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI saat ini menilai absennya Indonesia dari Penghargaan Labbaytum harus dijadikan cermin standar global.

"Ada barang, ada harga" kata Ahmad Zayadi, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI terkait hukum pasar yang berlaku dalam menentukan titik keseimbangan antara biaya dan kualitas layanan Armuzna.

Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya resmi menyelesaikan Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun 2026 di Bandung pada Rabu, 3 Juni 2026. Dilansir dari Medcom, ia berhasil meraih penghargaan sebagai penulis Naskah Strategis (Taskap) terbaik.

Upacara penutupan kedinasan militer tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Gedung Prof. Dr. Satrio, Seskoad. Taskap yang disusun oleh Teddy merupakan karya tulis ilmiah akhir berupa kajian strategis perorangan yang menjadi salah satu komponen penilaian utama.

Pendidikan Dikreg LXVII ini diikuti oleh 279 perwira siswa yang terdiri atas 255 pasis TNI AD, 4 pasis TNI AL, 2 pasis TNI AU, dan 7 pasis Polri. Selain dari institusi nasional, terdapat pula 11 perwira siswa yang berasal dari negara sahabat.

Sebelum menyelesaikan pendidikan militer ini, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya telah menempuh pendidikan akademik formal. Ia meraih gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Jenderal Achmad Yani pada 2012 dan lulus magister kajian terorisme di Universitas Indonesia pada 2021.

"Peran strategis lembaga pendidikan Seskoad tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan taktis militer semata, melainkan juga pengembangan wawasan strategis yang berlandaskan keilmuan dan kepemimpinan visioner, serta integritas moral dan karakter yang unggul sebagai generasi penerus perjuangan TNI Angkatan Darat," kata Maruli.

Dalam kesempatan tersebut, KSAD memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perwira siswa yang telah menyelesaikan masa pendidikan dengan baik. Tantangan tugas di masa depan dinilai menuntut kehadiran pemimpin militer yang cakap.

"Tetapi juga mampu berpikir strategis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki visi jauh ke depan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara," sebut Maruli.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengingatkan para lulusan untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas, dan menerapkan budaya belajar sepanjang hayat. Ilmu yang didapat selama pendidikan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi institusi.

"Menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi," pungkas Maruli.

Selama menjalani pendidikan di Seskoad, para perwira siswa mendapatkan materi pembekalan yang berorientasi pada pengembangan kepemimpinan, manajemen strategis, dan perencanaan operasi. Kurikulum juga mencakup analisis lingkungan strategis guna mencetak pemimpin yang profesional serta berkarakter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diisukan dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo pada Kamis (4/6/2026) siang di Jakarta, bersamaan dengan tekanan hebat yang dialami mata uang Rupiah di pasar spot.

Kabar mengenai pemberhentian tersebut beredar seiring dengan pelaksanaan rapat tertutup yang dipimpin oleh Kepala Negara. Informasi mengenai agenda internal tersebut dikonfirmasi oleh seorang informan yang mengetahui jalannya pertemuan.

"Pukul 12 tadi siang, Presiden Prabowo menggelar rapat tertutup. Pertemuannya satu jam," kata Sumber itu seperti dilansir dari Suara.

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa tetap melaksanakan agenda kedinasan di kompleks DPR RI di tengah berhembusnya isu miring tersebut. Purbaya memberikan tanggapan mengenai depresiasi mata uang lokal yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Penetapan stabilitas nilai tukar ditegaskan Purbaya merupakan kewenangan penuh Bank Indonesia, bukan domain lembaganya. Dirinya juga memandang belum ada urgensi mendesak untuk melaksanakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam merespons situasi pasar saat ini.

"Kan nanti Anda lihat saya panik. Ya dasarnya BI masih berkegiatan secara baik. Semua masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan ke mereka," ujar Purbaya.

Sikap yang ditunjukkan oleh Bendahara Negara tersebut memicu penilaian publik yang beragam dari para pengamat politik dan ekonomi. Langkah tenang itu dipandang sebagai bentuk rasa percaya diri, sekaligus diartikan sebagai indikasi kurangnya koordinasi antara pihak fiskal dan moneter.

Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi guna mengonfirmasi kebenaran kabar perombakan kabinet tersebut.

Ribuan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan tiba kembali di Tanah Air melalui Bandara Internasional Juanda pada Rabu (3/6/2026) pagi di tengah kebijakan baru Kementerian Haji dan Umrah yang mewajibkan pengisian formulir kedatangan sebelum mendarat.

Pemulangan para jemaah tersebut berlangsung lebih cepat dari jadwal semula pukul 03.15 WIB menjadi mendarat pukul 02.10 WIB. Kedatangan mereka disambut oleh keluarga dan Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih Asrori, di Komplek Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan.

Salah satu keluarga jemaah dari Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Abdul Manan, sengaja datang sejak setelah subuh demi menyambut saudaranya, H. Abdul Qodir dan Hj. Romlah.

"Keluarga sudah rindu ingin bertemu. Namanya juga saudara yang ditakdirkan duluan ke Makkah, semoga saya cepat menyusul," ungkap Abdul Manan.

Mengenai kelancaran kepulangan ini, Wakil Bupati Pasuruan memberikan apresiasi terhadap pengaturan jadwal di bandara penjemputan.

"Alhamdulillah semuanya lancar dan tertata dengan baik. Ini dibuktikan dengan kedatangan para jamaah saat mendarat di Juanda lebih awal dari rencana pukul 03.15 ternyata maju jam 02.10 sudah mendarat," terang Gus Shobih Asrori.

Meski demikian, Gus Shobih menyampaikan duka mendalam atas wafatnya empat jemaah asal Kabupaten Pasuruan di Tanah Suci. Beliau juga mengabarkan adanya satu jemaah bernama H. Mukhtar dari Desa Grogol, Kecamatan Gondangwetan, yang langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Ada satu jamaah atas nama H. Mukhtar dari Desa Grogol, Kecamatan Gondangwetan yang mendapatkan perawatan intensif di RSUD Bangil. Saya doakan semoga lekas sembuh, dan untuk keluarga dari jamaah haji yang meninggal dunia, mewakili Bapak Bupati Pasuruan, semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan," harap Gus Shobih Asrori.

Ia juga meminta agar para jemaah yang sudah sampai di rumah tetap memprioritaskan waktu istirahat dan menjaga kondisi fisik karena banyaknya kerabat yang akan berkunjung.

"Kami berpesan dijaga kesehatannya. Istirahat harus diperhatikan. Karena kalau sudah menerima tamu, terkadang sampai lupa makan," imbuh Gus Shobih Asrori.

Secara nasional, proses kepulangan jemaah haji Indonesia tahun ini diperketat dengan aturan pengisian dokumen keimigrasian secara digital. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, mengumumkan regulasi tersebut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemenhaj pada Selasa (2/6/2026).

"Kami mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang akan kembali ke tanah air untuk mengisi form kedatangan Indonesia melalui aplikasi All Indonesia atau melalui laman allindonesia.imigrasi.go.id," ujar Maria Assegaff.

Menurut Maria, pengisian wajib diselesaikan paling lambat tiga hari sebelum mendarat untuk mempermudah pemeriksaan dokumen oleh petugas imigrasi bandara.

"Ini penting untuk kemudian dilakukan dan juga sebuah kewajiban agar kemudian setiap jemaah paling cepat melakukan pendataan maupun pengisian form kedatangan tiga hari sebelum tiba di Indonesia untuk kemudian mendukung kelancaran proses kedatangan, pemeriksaan, dan layanan keimigrasian saat tiba di tanah air," jelas Maria Assegaff.

Pihak Kemenhaj juga memerintahkan petugas kloter di Arab Saudi untuk memberikan bantuan pengisian data, khususnya bagi kelompok rentan.

"Kami juga ingin meminta kepada seluruh petugas untuk kemudian membantu memastikan seluruh jemaah telah mengisi form kedatangan tersebut sesuai dengan ketentuan, terutama bagi jemaah lanjut usia (lansia), disabilitas, dan jemaah yang membutuhkan pendampingan," harap Maria Assegaff.

Di samping memaparkan aturan baru, pihak kementerian turut menyampaikan pujian atas ketertiban yang ditunjukkan oleh seluruh rombongan jemaah asal Indonesia selama berada di Arab Saudi.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang sudah menunjukkan kedisiplinannya, ketaatannya, kesabaran, dan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci," tutur Maria Assegaff.

Pemerintah juga membuka diri terhadap evaluasi demi meningkatkan mutu pelayanan pada masa operasional haji mendatang.

"Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Tentu, segala saran dan masukan dari Bapak/Ibu menjadi bekal penting bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan," ucap Maria Assegaff.

Sebagai penutup, Maria memberikan penghormatan bagi dedikasi para petugas lapangan yang mendampingi jemaah sepanjang musim haji.

"Tak lupa tentunya kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang selalu merespons cepat dalam memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, bahkan pengawasan kepada jemaah," pungkas Maria Assegaff.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiagakan 2.798 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 di wilayah Jakarta pada 8 hingga 21 Juni 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di ibu kota yang menyentuh angka 3 persen, dilansir dari Medcom.

Pihak kepolisian menitikberatkan penegakan hukum dalam operasi kali ini dengan porsi sebesar 50 persen. Sementara itu, sisa porsi pelaksanaan dibagi untuk kegiatan preventif berupa penggelaran kekuatan sebesar 30 persen dan sosialisasi preemtif sebesar 20 persen.

Peningkatan kuantitas kendaraan di jalan raya dinilai memicu perlunya penguatan aspek kepatuhan dari para pengguna jalan. Demi kelancaran operasi, kepolisian juga berkolaborasi dengan unsur instansi samping seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

"Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Kami juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ucap Kombes Pol Komarudin, Dirlantas Polda Metro Jaya.

Penetapan porsi penegakan hukum yang besar didasari oleh situasi arus lalu lintas Jakarta yang memerlukan penanganan secara lebih serius. Terdapat sejumlah pelanggaran utama yang diincar, di antaranya pengendara di bawah umur, melawan arus, menggunakan ponsel, tidak memakai sabuk keselamatan, di bawah pengaruh alkohol, hingga kendaraan tanpa pelat nomor.

"Mengingat situasi arus lalu lintas membutuhkan penanganan lebih serius, maka bobot penegakan hukum sebanyak 50 persen. Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi lalu lintas Jakarta yang lebih tertib dan berbudaya," kata Kombes Pol Komarudin.

Sistem tilang manual atau konvensional kembali diberlakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya guna menjangkau pelanggaran kasat mata. Metode ini menyasar pengendara yang sengaja melepas pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk menghindari tangkapan kamera Electronic Traffic Law Enforcement.

"Petugas akan kembali dibekali dengan tilang manual untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kasat mata, seperti TNKB yang dicopot," tegas Kombes Pol Komarudin.

Skema pengawasan aktif di lapangan diterapkan melalui hunting system atau patroli bergerak, bukan melalui razia stasioner menetap yang berisiko memicu kemacetan baru. Terkait potensi terjadinya pungutan liar oleh petugas saat tilang manual, kepolisian membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, eranya era digitalisasi. Boleh merekam, boleh memvideokan kalau ada perilaku petugas yang menyimpang. Catat namanya, kirimkan kepada kami, langsung saat itu juga kita tindak tegas. Tidak ada toleransi," tutur Kombes Pol Komarudin.

Azan menjadi lantunan suara muazin sekaligus salah satu syiar Islam yang paling dikenal di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan muslim mendengar lantunan kalimat tauhid yang mengajak menunaikan salat lima waktu.

Dikutip dari Detikcom, sejarah mencatat bahwa azan mulai disyariatkan pada masa Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Penetapannya melalui proses musyawarah para sahabat dan petunjuk Allah SWT yang datang lewat mimpi seorang sahabat Nabi.

Secara definisi, azan merupakan kalimat tertentu untuk seruan waktu salat sudah tiba. Sementara itu, ikamah adalah kalimat tertentu untuk seruan sebagai tanda bahwa salat akan dimulai.

Hal ini selaras dengan hadits dari Malik bin al-Huwairits, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

"Jika telah tiba (waktu) salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian." (HR Bukhari, Muslim)

Secara bahasa, azan berasal dari kata i'lam yang memiliki arti pemberitahuan atau pengumuman. Secara istilah syariat, azan adalah seruan berisi kalimat tertentu untuk memberitahukan masuknya waktu salat dan mengajak kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah.

Panggilan resmi ini berfungsi mengumpulkan umat Islam untuk menunaikan ibadah salat ketika waktunya telah tiba. Selain untuk salat fardu, azan sering dibacakan di telinga bayi yang baru lahir serta dalam beberapa tradisi keagamaan lain.

Pada awal masa Islam, kaum muslim belum memiliki cara khusus untuk mengumumkan waktu salat. Ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak di Madinah, muncul kebutuhan untuk mengumpulkan mereka pada waktu salat berjamaah.

Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah mencari metode terbaik sebagai penanda masuknya waktu salat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat dalam musyawarah tersebut.

Sebagian sahabat mengusulkan penggunaan bendera sebagai tanda masuknya waktu salat. Ketika bendera dikibarkan, orang yang melihatnya diharapkan memberitahukan kepada yang lain bahwa waktu salat telah tiba.

Namun, cara tersebut dinilai kurang efektif karena hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang melihatnya secara langsung. Ada pula usulan untuk memakai lonceng sebagaimana tradisi umat Nasrani pada masa itu.

Dengan membunyikan lonceng, masyarakat dapat mengetahui waktu berkumpul untuk beribadah. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak memilih cara tersebut karena menyerupai praktik ibadah agama lain.

Usulan lainnya adalah menyalakan api di atas bukit atau tempat yang tinggi agar cahayanya menjadi tanda waktu salat. Metode ini juga dianggap kurang praktis karena hanya efektif bagi orang yang melihat nyala api.

Karena berbagai usulan belum memenuhi kebutuhan umat Islam secara menyeluruh, Rasulullah SAW tidak menetapkannya sebagai syiar resmi.

Awal Mula Lafaz Azan dari Mimpi Sahabat

Sejarah penetapan azan berawal dari mimpi seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Zaid. Ketika Rasulullah SAW sedang mempertimbangkan penggunaan lonceng, Abdullah bin Zaid mengalami mimpi yang istimewa.

Abdullah bin Zaid berkata:

"Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh memukul lonceng agar orang-orang berkumpul untuk salat. Ketika tertidur, aku bermimpi seorang laki-laki datang membawa lonceng dengan tangannya dan mengelilingiku. Aku pun berkata padanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?' Dia berkata, 'Apa yang akan engkau lakukan dengannya (lonceng tersebut)? Maka kujawab: 'Kami akan gunakan (lonceng itu) sebagai panggilan salat. Dia pun berkata, 'Mau engkau kuberi tahu (panggilan) yang lebih baik dari (bunyi lonceng) itu?' Maka, aku pun berkata, 'Tentu saja mau.'

Kemudian, laki-laki dalam mimpi tersebut mengucapkan kalimat azan dan mengajarkan lafaz ikamah yang dibaca ketika salat akan didirikan. Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah SAW untuk menceritakan mimpinya.

Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah."

Hadits mengenai peristiwa sejarah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Bukhari, Ad-Darimi, dan Ibnu Majah.

Penguatan Mimpi oleh Umar bin Khattab

Keistimewaan peristiwa ini diperkuat oleh Umar bin Khattab. Ketika lafaz azan mulai diajarkan, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dan menyampaikan bahwa ia juga mengalami mimpi yang sama.

Umar berkata bahwa ia telah melihat apa yang dilihat Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Kesamaan mimpi dua sahabat ini semakin menguatkan keyakinan bahwa lafaz azan merupakan petunjuk dari Allah SWT.

Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW memuji Allah dan menerima lafaz tersebut sebagai syiar resmi umat Islam.

Bilal bin Rabah Menjadi Muazin Pertama

Setelah memastikan kebenaran mimpi tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan agar lafaz azan diajarkan kepada Bilal bin Rabah. Rasulullah memilih Bilal karena suaranya lebih lantang dan merdu sehingga dapat terdengar oleh banyak orang.

Sejak saat itu, Bilal menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setiap kali waktu salat tiba, dialah yang mengumandangkan azan atas perintah Rasulullah SAW.

Selama Rasulullah SAW masih hidup, Bilal senantiasa menjadi muadzin yang mengumandangkan seruan salat bagi umat Islam.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) sebesar 60 persen untuk menindak pelanggar lalu lintas dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar di seluruh Indonesia pada 8-21 Juni 2026.

Penegakan hukum berbasis digital ini menjadi porsi terbesar dalam operasi tersebut, seperti dilansir dari Medcom. Polisi membidik kendaraan dengan pelat nomor yang dicopot, dimodifikasi, ditutup sebagian, atau disamarkan menggunakan stiker agar tidak terbaca kamera pengawas.

Penerapan porsi penindakan digital ini dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian selaku otoritas lalu lintas nasional. Selain sistem elektronik, Korlantas tetap menyisakan porsi untuk metode penindakan konvensional di lapangan.

"Sementara itu, 30 persen penindakan melalui tilang manual dan 10 persen teguran atau pendekatan humanis," kata Agus Suryonugroho, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Penggunaan teknologi dalam operasi tahun ini bertujuan untuk mendorong kedisiplinan para pengendara di jalan raya. Otoritas menyatakan bahwa fokus utama kegiatan bergeser pada digitalisasi sistem pengawasan.

"Dengan kata lain, Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE," kata Agus Suryonugroho, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Petugas di lapangan juga tetap disiagakan untuk mengincar pelanggaran kasat mata yang membahayakan keselamatan, seperti berkendara melawan arus. Polisi menegaskan bahwa pendekatan edukatif tetap berjalan beriringan dengan sanksi hukum.

"Pelanggaran yang menjadi fokus penindakan antara lain melawan arus, pelanggaran kasat mata di jalan, serta berbagai perilaku berkendara yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya,” ucap Agus Suryonugroho, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Pihak kepolisian mengharapkan adanya perubahan paradigma dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Kesadaran mandiri menjadi target utama yang ingin dicapai melalui operasi berdurasi dua pekan ini.

"Operasi Patuh tahun ini harus berbeda. Masyarakat patuh bukan karena takut kepada petugas, tetapi karena kesadaran untuk tertib dan selamat di jalan," ujar Agus Suryonugroho, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Melalui pelaksanaan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri memproyeksikan peningkatan standarisasi keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas secara nasional.

Kejaksaan Agung menangkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dugaan kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Penangkapan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatannya pada 3 Juni 2026.

Seperti diberitakan oleh Suara, rekam jejak Dadan Hindayana sebelum memimpin BGN kini menjadi perhatian publik. Ia dikenal sebagai seorang pakar entomologi, sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang serangga.

Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala BGN pertama pada 19 Agustus 2024. Penunjukan akademisi ini sempat memicu pertanyaan dari masyarakat karena keahliannya dinilai berseberangan dengan bidang gizi.

Entomologi merupakan cabang ilmu biologi yang memfokuskan kajian pada serangga (insecta). Istilah ini berakar dari bahasa Yunani, yakni entomon yang berarti serangga dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan.

Struktur tubuh, fisiologi, perilaku, ekologi, hingga hubungan serangga dengan lingkungan menjadi cakupan utama ilmu ini. Serangga memiliki peran krusial dalam ekosistem pertanian, baik sebagai hama maupun predator alami.

Di Indonesia, riset entomologi sangat memengaruhi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Penerapan ilmu ini membantu sektor pertanian menekan penggunaan pestisida kimia melalui metode pengendalian hayati.

Keahlian Dadan Hindayana di bidang ini sebenarnya berkaitan dengan sistem pangan global. Serangga memiliki fungsi vital dalam rantai produksi, mulai dari bertindak sebagai penyerbuk tanaman hingga menjadi opsi sumber protein masa depan.

Rekam Jejak Akademik Dadan Hindayana

Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1967 ini memiliki riwayat akademis yang kuat di bidang proteksi tanaman. Dadan Hindayana meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990.

Ia kemudian menyelesaikan studi master dalam bidang Entomologi Terapan di University of Bonn, Jerman, pada 1997. Gelar Doktor (S3) didapatkannya dari Leibniz Universitat Hannover, Jerman, pada tahun 2000 dengan fokus interaksi predator serangga.

Sebelum masuk ke jajaran birokrasi, Dadan Hindayana aktif mengajar di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Risetnya banyak mengulas tentang keanekaragaman serangga di lahan pascatambang hingga penanganan hama tanaman.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, kini tengah menjadi pusat perhatian publik setelah diduga terseret dalam kasus korupsi. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

Seperti diberitakan oleh Suara, Sony Sonjaya terseret dalam pusaran kasus program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bersama Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung. Di tengah bergulirnya kasus tersebut, lonjakan drastis pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya memicu kecurigaan besar.

Berdasarkan penelusuran dari data KPK, total kekayaan Sony Sonjaya pada laporan 27 Maret 2025 tercatat hanya sebesar Rp906 juta. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN dengan kepemilikan empat bidang tanah di Sumedang senilai Rp76 juta.

Namun, dalam kurun waktu 12 bulan, kekayaan tersebut melesat hingga lebih dari 1.300 persen. Berdasarkan laporan LHKPN terbaru tertanggal 30 Maret 2026, total harta kekayaannya melonjak drastis menjadi Rp12,98 milar, atau bertambah sekitar Rp12 miliar.

Peningkatan harta paling signifikan terlihat pada sektor properti, di mana nilai tanah dan bangunan milik Sony Sonjaya meroket hingga 132 kali lipat dari nilai awal. Nilai aset propertinya berubah dari Rp76 juta menjadi Rp10,07 miliar.

Sony Sonjaya kini tercatat memiliki 11 aset properti yang tersebar di wilayah Bandung, Purwakarta, dan Sumedang. Dalam laporan resmi ke KPK, ia mengeklaim bahwa seluruh kepemilikan aset baru tersebut merupakan hasil sendiri, bukan berasal dari warisan atau hibah.

Beberapa properti mentereng yang tercantum dalam laporan tersebut meliputi tanah dan bangunan seluas 378 m²/300 m² di Bandung senilai Rp4,5 milar. Selain itu, terdapat tanah dan bangunan lain di Bandung senilai Rp1,5 miliar, serta lahan seluas 5.733 m² di Purwakarta dengan nilai Rp1,7 miliar.

Peningkatan Isi Garasi dan Kas Miliaran Rupiah

Selain aset properti, isi garasi milik mantan pejabat BGN ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Total nilai kendaraan yang dilaporkan mencapai Rp823 juta, yang didominasi oleh deretan unit keluaran terbaru.

Daftar kendaraan miliknya terdiri dari Toyota Innova Zenix tahun 2025 senilai Rp520.000.000, Honda BR-V tahun 2023 senilai Rp250.000.000, Yamaha NMAX tahun 2025 senilai Rp30.000.000, serta Yamaha Aerox tahun 2021 senilai Rp23.000.000.

Di samping kepemilikan properti dan kendaraan mewah, Sony Sonjaya juga menyimpan dana berbentuk kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp1,84 miliar. Dalam laporan kekayaan tersebut, ia tercatat bersih dari kewajiban utang sepeser pun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.

Penetapan status hukum tersebut, dilansir dari Suara, dilakukan setelah Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 3 Juni 2026 pukul 22.35 WIB pascaoperasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Lembaga antirasuah total menjerat delapan orang tersangka dari 18 orang yang sempat diamankan, termasuk sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dugaan aliran dana ilegal dalam perkara ini disinyalir mengalir saat Silmy Karim mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada rentang waktu tahun 2023 hingga 2024.

"Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juni 2026.

Selain Silmy Karim, deretan tersangka lain meliputi Saffar Muhammad Godam (Plt Dirjen Imigrasi), Jaya Saputra (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat), Ronald Arman Abdullah (Kakanim Jakarta Barat), Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

Pihak berwenang memastikan bahwa proses penegakan hukum ini telah memenuhi standardisasi pembuktian yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," kata Budi.

Sektor keuangan yang menjadi objek penyidikan mengindikasikan adanya nilai praktik lancung berupa pemerasan dengan akumulasi nominal yang sangat besar.

"Mencapai ratusan miliaran," tutur Budi.

Penyidik bergerak cepat memblokir dan mengamankan berbagai bentuk aset yang diduga kuat bersumber dari tindak pidana tersebut, mulai dari simpanan dana asing hingga kendaraan bermotor mewah.

"Memang beberapa dalam bentuk valas dan juga ada yang di rekening. Ada US dollar, ada Singapore dollar. Ada tujuh mobil, kemudian ada 15 motor, dan juga 11 sepeda ya, 6 MTB dan juga 4 Brompton," tutur Budi.

Langkah penyitaan tim penyidik di lapangan juga menyasar pada komoditas berharga bernilai tinggi guna mengamankan aset negara.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," tambah Budi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim pada Kamis (4/6/2026) pagi di Jakarta. Penahanan dilakukan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen Imigrasi.

Langkah hukum ini diambil penyidik setelah Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam sekitar pukul 22.38 WIB. Berdasarkan laporan dari Suara, mantan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan terborgol.

Kasus dugaan korupsi ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim penindak KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 17 orang yang terdiri dari pejabat struktural Kantor Imigrasi Jakarta Barat hingga pihak swasta.

Lembaga antirasuah juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi operasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, Silmy Karim diduga melakukan praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) saat ia menjabat sebagai Dirjen Imipas pada periode 2023-2024.

KPK kemudian menetapkan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Sebelum terjerat kasus hukum di KPK, Silmy Karim dikenal publik sebagai seorang profesional serta birokrat yang memiliki rekam jejak panjang di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan motivator internasional Tony Robbins di hadapan pengelola dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Momen tersebut berlangsung dalam acara bertajuk Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (3/06/2026).

Seperti diberitakan oleh Suara, Kepala Negara mengajak motivator asal Amerika Serikat tersebut untuk melihat langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah. Prabowo menyatakan bahwa Tony Robbins merupakan sahabat yang mempunyai kesamaan pandangan mengenai kepemimpinan serta kepedulian sosial.

"Terima kasih. Hari ini saya memang mengundang seorang motivator, seorang tokoh, tokoh pengusaha yang sukses dari Amerika Serikat, yang sudah menjadi sahabat saya," kata Prabowo.

Tony Robbins memiliki nama lengkap Anthony J. Mahavoric yang lahir pada 29 Februari 1960 di California, Amerika Serikat. Saat ini ia dikenal sebagai pembicara motivasi, penulis buku pengembangan diri, pelatih kepemimpinan, dan pengusaha yang memiliki banyak peserta seminar dari berbagai negara.

Prabowo mengungkapkan bahwa kesuksesan tersebut dilewati melalui fase kehidupan yang sulit, di mana Robbins tumbuh dari keluarga miskin. Masa kecil Robbins yang kekurangan makanan saat perayaan Thanksgiving menjadi titik balik yang membentuk kepeduliannya terhadap isu kelaparan.

"Banyak pandangan-pandangan beliau sama dengan pandangan saya. Beliau berasal dari keluarga yang sangat miskin, dari kecil beliau menghadapi tantangan, berasal dari keluarga yang sangat miskin," ujar Prabowo.

"Tiba-tiba ada orang yang datang, mungkin mendengar dari tetangga-tetangga bahwa keluarga ini tidak punya makan," kata Prabowo.

"Dari situlah beliau berkembang sampai pada saat beliau jadi orang, beliau selalu mikir orang-orang yang tidak makan," lanjutnya.

Nama Tony Robbins mulai dikenal secara global setelah meluncurkan buku Unlimited Power pada 1986 dan Awaken the Giant Within pada 1991. Selain aktif menulis buku pengembangan diri, ia juga rutin menyelenggarakan seminar motivasi skala besar seperti Unleash the Power Within dan Business Mastery.

Pertemuan antara kedua tokoh ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan Tony Robbins terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Prabowo menyebut terdapat keselarasan filosofi dan nilai di antara mereka terkait pemenuhan akses pangan masyarakat.

"Saya jumpa beliau karena beliau dengar tentang program kita," ujar Prabowo.

"Jadi, di situ mungkin ada berjumpanya nilai, berjumpanya pandangan, dan berjumpanya filosofi," katanya.

Saat meninjau pelaksanaan program, Prabowo dan Tony Robbins mencicipi langsung hidangan yang disiapkan di dapur MBG milik Polri. Prabowo mengapresiasi kualitas menu makanan yang disajikan, termasuk nasi pulen dan lauk orek tempe.

"Saya akui karena ini, apa itu, dapurnya Polri yang agak baik, lah, saya, saya, saya… Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Kenapa? Ya bagus, dong, agak baik itu bagus. Daripada agak jelek," katanya.

"Ini nasinya enak. Saya akui, pulen. Enggak kalah sama restoran Jepang," ujar Prabowo yang disambut tawa peserta.

"Orek tempe, enak sekali. Hanya kurang banyak," selorohnya.

Prabowo kemudian berseloroh mengenai porsi makan dirinya dan Tony Robbins yang lebih besar dibandingkan dengan porsi siswa penerima manfaat.

"Pak Tony sama saya makan. Dia gede orangnya, kan, dia dalam hati, aduh kasihan anak Indonesia, ya," kata Prabowo yang kembali memancing tawa hadirin.

Di samping suasana santai tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan program makan bergizi ini harus diawasi secara ketat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak menjaga integritas karena sektor pengadaan makanan sangat rawan terhadap tindakan korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum."

"Makan paling gampang dikorupsi," tegasnya.

Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, atas dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

Penahanan dilakukan setelah penyidik menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat dan memeriksa ketiganya sebagai saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengelolaan program strategis nasional tersebut.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Syarief.

Penyidikan perkara ini resmi berjalan lewat surat perintah yang terbit pada tanggal 29 Mei 2026.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilansir dari Detik Oto, para tersangka tercatat memiliki sejumlah aset kendaraan di dalam garasi mereka.

Dadan Hindayana dilaporkan mempunyai mobil Mazda CX-5, Honda HR-V, dan Mazda CX-3.

Sementara itu, Sony Sonjaya mempunyai total kekayaan Rp 12,9 miliar per 30 Maret 2026, yang meliputi aset properti senilai Rp 10 miliaran, kas Rp 1,84 milar, serta empat kendaraan bernilai ratusan juta rupiah.

Kendaraan Sony terdiri dari sepeda motor Yamaha Nmax 2025 senilai Rp 30 juta, Yamaha Aerox 2021 senilai Rp 23 juta, mobil Honda BR-V 2023 senilai Rp 250 juta, dan Toyota Innova Zenix 2025 senilai Rp 520 juta.

Adapun Lodewyk Pusung mencatatkan total harta Rp 60,5 miliar pada 11 Februari 2025, dengan kepemilikan tanah dan bangunan sebesar Rp 58,7 miliar serta kas sebesar Rp 719,7 juta.

Aset transportasi milik Lodewyk meliputi mobil Toyota Kijang Innova 2016 senilai Rp 250 juta, motor Kawasaki LX150F 2016 senilai Rp 16 juta, Honda HR-V 2018 senilai Rp 180 juta, dan Toyota Fortuner 2017 senilai Rp 350 juta.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).

Seperti diberitakan oleh Suara, KPK tidak hanya menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka, melainkan terdapat delapan orang secara keseluruhan dalam perkara ini. Tujuh tersangka lainnya merupakan jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dugaan aliran dana korupsi ini mengalir saat Silmy Karim mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024. Penetapan status hukum ini seketika membuat profil dan rekam jejaknya menuai sorotan dari masyarakat luas.

Sebelum tersandung kasus hukum di KPK, Silmy Karim memiliki riwayat pendidikan tinggi yang mumpuni di bidang ekonomi. Ia tercatat sebagai lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti.

Setelah menyelesaikan studi strata satu, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Universitas Indonesia (UI). Di kampus tersebut, ia berhasil meraih gelar Magister Ekonomi.

Selain pendidikan formal di dalam negeri, ia juga aktif mengikuti berbagai program pelatihan internasional. Beberapa lembaga dunia yang pernah diikutinya meliputi Georgetown University, Harvard University, NATO School, George C. Marshall European Center for Security Studies, serta Naval Postgraduate School (NPS).

Konstruksi Perkara dan Aliran Dana Suap

Pihak lembaga antirasuah mendeteksi adanya perintah dan penerimaan sejumlah uang yang terjadi selama masa jabatan Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi.

"Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juni 2026.

KPK berencana memaparkan rincian peran para tersangka serta konstruksi perkara ini secara lebih mendalam melalui forum konferensi pers resmi.

Selain Silmy Karim, daftar tersangka lain yang ikut dijerat KPK adalah Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pada jabatan tertinggi Badan Gizi Nasional (BGN) setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, seperti dilansir dari Detik Finance pada Kamis (4/6/2026).

Langkah tegas ini diambil pemerintah dengan menetapkan beberapa pejabat baru, termasuk Nanik S. Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN yang baru untuk mengelola program utama tersebut.

Kejaksaan Agung menangkap Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung tersebut dilakukan tepat sehari setelah ketiganya dicopot dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala BGN.

Meski program prioritas ini tersandung kasus hukum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa program makan siang gratis tersebut akan tetap berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

"Jadi saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil," ujar Prabowo dalam acara 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat.

Menurut penjelasan Kepala Negara, keberlanjutan program MBG sangat penting karena dinilai efektif dalam menekan angka kemiskinan, mendongkrak kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan roda ekonomi di wilayah pedesaan.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, program MBG berpotensi membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru saat sudah beroperasi penuh melayani 85 juta penerima manfaat melalui pengelolaan sekitar 30 ribu dapur.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan bener dan baik," jelas Prabowo.

Perputaran uang di wilayah pedesaan juga diproyeksikan akan tumbuh sangat besar melalui penyerapan tenaga kerja formal maupun sektor riil pendukung program tersebut.

"Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja. Uang yang beredar di desa akan sangat besar," paparnya melanjutkan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyoroti harta kekayaan milik Lodewyk Pusung. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut terseret dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

Penetapan status tersangka oleh Kejagung membuat rincian kepemilikan asetnya menjadi perhatian masyarakat, seperti yang dikutip dari Suara. Jumlah total harta yang dimiliki Lodewyk Pusung tercatat menjadi yang paling besar apabila dibandingkan dengan dua mantan petinggi BGN lainnya yang juga berstatus tersangka, yaitu Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 11 Februari 2025, total harta kekayaan Lodewyk Pusung menembus angka Rp60,54 miliar tanpa catatan utang. Aset dalam bentuk properti dan tanah mendominasi kepemilikan tersebut dengan persentase mencapai hampir 97 persen, atau setara dengan Rp58,725 miliar.

Salah satu properti yang paling mencolok dari laporan kekayaan tersebut adalah kepemilikan tanah dan bangunan seluas 2.500 meter persegi di Kota Depok. Nilai aset di kawasan ini diperkirakan mencapai Rp25 miliar.

Selain itu, terdapat juga bangunan mewah di Jakarta Timur seluas 351 meter persegi dengan taksiran nilai sebesar Rp10 miliar. Kepemilikan properti milik tersangka tersebar di beberapa daerah, termasuk bangunan di Tangerang senilai Rp2,8 miliar serta rumah di Kota Manado yang mempunyai nilai Rp4 miliar.

Kepemilikan Puluhan Lahan di Sulawesi Utara

Lodewyk Pusung juga tercatat memiliki puluhan bidang tanah di tanah kelahirannya, Sulawesi Utara. Salah satu aset tanah terluas yang dimiliki berada di Minahasa Utara dengan luas mencapai 346.700 meter persegi atau sekitar 34,67 hektar yang bernilai Rp3,5 miliar.

Aset tanah lain yang terdaftar meliputi lahan seluas 15 hektar di wilayah yang sama dengan taksiran nilai Rp1,5 miliar. Sisa kepemilikan tanah lainnya tersebar di beberapa lokasi mulai dari wilayah Minahasa Selatan hingga Kabupaten Minahasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing. Dilansir dari Suara, penyidikan perkara ini diiringi langkah penyegelan rumah milik Silmy Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Langkah hukum terhadap Silmy Karim tersebut merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah di Jakarta, Bandung, dan Bali. Penetapan status hukum ini memicu perhatian publik terkait rincian hak keuangan serta fasilitas negara yang melekat pada jabatan wakil menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, seorang wakil menteri berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800 setiap bulan. Nilai ini dihitung dari 85 persen tunjangan jabatan menteri negara yang ditetapkan sebesar Rp13.608.000 melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

Selain tunjangan jabatan, komponen hak keuangan wakil menteri juga mencakup tunjangan kinerja sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi di kementerian terkait. Negara juga memfasilitasi posisi ini dengan kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, serta gaji ke-13. Jika kementerian belum menyediakan rumah dinas, tersedia tunjangan perumahan senilai Rp35 juta per bulan.

Penyidik KPK kini tengah mengamankan sejumlah lokasi terkait perkara tersebut untuk kebutuhan pembuktian. Penegakan hukum ini melibatkan tindakan penyegelan aset milik tersangka utama demi kelancaran proses pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan penanganan perkara apabila nantinya dibutuhkan proses penggeledahan lebih lanjut.

Tindakan penindakan dari lembaga penegak hukum tersebut menyasar total delapan orang yang kini resmi menyandang status tersangka. Selain Silmy Karim, KPK turut menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra sebagai tersangka.

Daftar tersangka dari lingkungan keimigrasian ini bertambah dengan masuknya nama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. KPK juga menetapkan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penetapan status hukum tersebut dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juni 2026, seperti dikutip dari Suara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, pada Selasa malam, 2 Juni 2026.

Langkah hukum ini segera ditindaklanjuti dengan penahanan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa modus utama yang dijalankan adalah penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat.

Lembaga-lembaga tersebut diduga memiliki afiliasi langsung dengan para tersangka dan menerima kucuran insentif miliaran rupiah setiap hari dari pengelolaan dapur MBG.

Selain penunjukan yayasan, terdapat juga modus penggelembangan harga atau markup pada pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu poin pengadaan yang mencolok adalah pembelian 21.801 unit motor listrik yang menelan nilai total anggaran sekitar Rp1 triliun.

Intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tidak tepat juga diduga menjadi sarana untuk menggelembungkan harga sepatu, televisi, dan logistik lainnya.

Kejaksaan Agung saat ini masih melakukan proses perhitungan final terhadap total kerugian negara yang berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliun rupiah.

Profil Singkat dan Harta Kekayaan

Dadan Hindayana menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Badan Gizi Nasional sejak tahun 2024 sebelum akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 14 Maret 2025, total kekayaan Dadan tercatat sebesar Rp9.022.400.000.

Aset tersebut meliputi kepemilikan tanah, bangunan, alat transportasi, serta kas dan setara kas senilai Rp1,4 miliar tanpa adanya catatan utang.

Jumlah harta tersebut kini mendapatkan sorotan tajam karena dinilai tidak sebanding dengan skala program jumbo yang dikelolanya serta munculnya dugaan aliran dana dari yayasan mitra.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengonfirmasi bahwa informasi dalam poster mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang beredar luas di media sosial merupakan berita bohong atau hoaks pada Kamis (4/6/2026).

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, memberikan klarifikasi resmi guna meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi palsu tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pengumuman resmi mengenai seleksi CASN dan CPNS dipastikan hanya akan dipublikasikan melalui kanal resmi milik pemerintah serta portal resmi SSCASN. Pihak otoritas meminta publik agar tidak mempercayai poster, siaran pesan, maupun tautan dari sumber yang dinilai mencurigakan.

"Poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," terangnya dikutip dari laman resmi BKN, Kamis (4/6/2026).

Masyarakat diimbau untuk memastikan validitas informasi dari kanal resmi pemerintah dan menghindari tindakan mengklik tautan mencurigakan, membagikan data pribadi, serta diharapkan melakukan verifikasi langsung melalui situs resmi BKN.

"BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melakukan kecurangan untuk segera melapor dan mengakui perbuatannya di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Langkah tegas ini diambil guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan tanpa adanya tindak pidana korupsi. Dilansir dari Detik Finance, Presiden bahkan menggunakan istilah kasar untuk meluapkan kekesalannya terhadap mitra satuan pelayanan pencerah gizi (SPPG) yang tidak amanah.

Kepala Negara mengimbau para pelaku kecurangan agar segera memperbaiki diri sebelum berhadapan dengan aparat penegak hukum. Prabowo menjamin keselamatan bagi pihak yang bersedia jujur dan bertobat atas tindakan mereka.

"Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau saudara yang cepat-cepat lapor, ngaku, insyaallah selamat," tegas Prabowo.

Keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada integritas para pengelola dapur serta mitra program yang terlibat. Pemerintah menegaskan telah membekali seluruh pihak dengan nilai pengabdian agar tidak ada penyelewengan demi keuntungan pribadi.

Guna mengawal ketat pelaksanaan program, pengawasan akan diperketat secara menyeluruh. Presiden berjanji memfasilitasi semua kebutuhan tambahan personel maupun anggaran bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung.

"Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi! Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor, saya penuhi. Jaksa Agung! Berapa saja yang kau perlu, saya penuhi! Kalau perlu yang sekian triliun kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung ya. BPKP, KPK semua penegak hukum harus kita perkuat," tutur Prabowo.

Penguatan institusi penegak hukum tersebut dipandang krusial untuk menjaga wibawa pemerintahan di mata dunia. Langkah ini juga menjadi komitmen penuh dalam melindungi aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," pungkasnya.

Pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru memicu perhatian publik. Pengangkatan resmi yang berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 ini ramai disorot akibat latar belakangnya.

Masyarakat mempertanyakan rekam jejak Nanik yang dinilai tidak bersinggungan langsung dengan bidang gizi maupun kesehatan. Dilansir dari Suara, posisi barunya tersebut menggantikan pejabat sebelumnya, Dadan Hindayana.

Selain masalah kompetensi bidang, keterlibatan Nanik dalam lingkaran kasus berita bohong yang menjerat aktivis Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 kembali menjadi perbincangan hangat netizen.

Kasus hukum yang melibatkan Ratna Sarumpaet sempat menjadi salah satu drama hukum paling menyita perhatian publik di Indonesia. Kejadian ini bermula pada September 2018 saat foto wajah lebam Ratna beredar luas.

Narasi yang tersebar di media sosial kala itu mengklaim bahwa lebam tersebut terjadi akibat penganiayaan oleh sekelompok orang di Bandung. Konten tersebut menjadi viral dan sempat dibenarkan sejumlah tokoh politik.

Namun, penyelidikan kepolisian mengungkap bahwa cerita penganiayaan itu merupakan hoaks belaka. Dalam proses hukum tersebut, Nanik S Deyang turut diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi.

Peran Informasi dalam Badan Pemenangan Nasional

Pada masa itu, Nanik menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sementara itu, Ratna merupakan salah satu anggota di dalam tim kampanye tersebut.

Kedudukan strategis ini membuat Nanik menjadi salah satu figur awal di lingkaran politik yang berinteraksi langsung dengan isu penganiayaan. Ia berperan meneruskan cerita fiktif tersebut langsung kepada Prabowo.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Nanik mengaku mendengar pengakuan sepihak dari Ratna mengenai pemukulan di Bandung. Pihak BPN yang menerima laporan kemudian menggelar konferensi pers untuk mendesak pengusutan kasus.

Penyelidikan Polda Metro Jaya dan Fakta Medis

Setelah kebohongan terungkap, Nanik dipanggil oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami asal-usul foto lebam dan penyebaran narasi yang memicu keonaran.

Polisi menemukan fakta bahwa Ratna tidak pernah dirawat di 23 rumah sakit ataupun melapor ke 28 polsek di Bandung sejak 28 September hingga 2 Oktober 2018. Ratna bahkan tidak berada di Bandung saat tanggal kejadian.

Hasil pelacakan menunjukkan Ratna justru mendatangi Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 untuk operasi plastik. Bukti transaksi rekening dari Ratna ke pihak rumah sakit juga ditemukan polisi.

Ratna akhirnya mengakui kebohongannya pada 3 Oktober 2018 demi menyembunyikan prosedur operasi plastik dari keluarganya. Dampak dari skandal tersebut, Ratna dipecat dari tim kampanye dan ditahan di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Chile.

Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025-2026 di DKI Jakarta.

Kasus hukum ini menjerat Dadan Hindayana yang tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp9.022.400.000, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 14 Maret 2025. Jumlah aset tersebut dilansir dari Medcom.

Rincian properti bergerak milik tersangka mencakup tiga unit mobil dengan nilai keseluruhan Rp1.400.000.000. Koleksi kendaraan tersebut terdiri dari Mazda CX-5 seharga Rp675.000.000, Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2024 senilai Rp330.000.000, serta Mazda CX-3 1.5 A/T tahun 2023 seharga Rp395.000.000.

Sebelum status hukumnya diumumkan oleh pihak kejaksaan, Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya. Kepala Negara kemudian menunjuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk memimpin lembaga tersebut.

Perombakan struktural di internal lembaga penanggung jawab program prioritas ini dilakukan setelah pemerintah melakukan serangkaian evaluasi berkala dalam 1,5 tahun terakhir. Langkah pencopotan tersebut juga melibatkan pemberhentian Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan resmi mengenai latar belakang pengambilan keputusan strategis oleh presiden tersebut dalam sebuah konferensi pers pada Selasa, 2 Juni 2026.

"keputusan perombakan ini diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik kementerian terkait maupun masyarakat dan penerima manfaat." kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Melalui momentum pergantian jajaran pimpinan tersebut, pemerintah turut menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Ketiganya dinilai berjasa dalam meletakkan fondasi awal serta mengembangkan organisasi Badan Gizi Nasional.

Asosiasi ojek online Garda Indonesia mendesak agar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang komisi mitra driver segera diterapkan pada Juni 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi, seperti dilansir dari Detik Oto pada Rabu (3/6).

Langkah ini diambil guna memastikan regulasi yang mengatur penurunan potongan biaya aplikasi dari yang semula sebesar 20 persen menjadi hanya 8 persen dapat langsung diimplementasikan.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan bahwa para pengemudi di lapangan sudah sangat menantikan payung hukum tersebut berjalan sejak diterbitkan oleh pemerintah.

"Asosiasi berharap jangan sampai melebihi bulan Juni 2026 Perpres No.27 tahun 2026 ini sudah berlaku regulasinya sehingga penerapan potongan biaya aplikasi 8% dapat segera diimplementasikan di lapangan," ujar Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia.

Pihak asosiasi menegaskan saat ini seluruh pengemudi di berbagai wilayah masih dalam posisi menunggu ketetapan resmi mengenai tanggal pemberlakuan aturan potongan baru tersebut.

"Saat ini belum aktif karena kami dari Garda Indonesia juga masih menunggu tanggal aktifnya, rekan-rekan pengemudi ojol seluruh Indonesia juga menantikan implementasi penerapan potongan biaya aplikasi 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo," ungkap Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia.

Sementara itu, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan proses komunikasi terus berjalan dengan para perusahaan aplikator besar yang diklaim tidak menunjukkan penolakan secara terbuka.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga berencana melakukan pemanggilan resmi terhadap para aplikator untuk menyamakan pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan ini.

"Ini dalam proses, kami sedang melakukan komunikasi dengan pihak aplikator besar, ya. Tapi mereka sudah tahu. Ini akan segera kita panggil," ungkap Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kebijakan pemotongan pendapatan komisi ini didasarkan pada poin pidato Hari Buruh nasional yang dilangsungkan di Monas pada awal Mei lalu.

"Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Dugaan aliran insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tengah memicu gelombang kecaman dari masyarakat. Isu yang beredar menyebutkan dana fantastis tersebut bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terafiliasi.

Kabar mengenai dugaan penangkapan Dadan Hindayana bersama beberapa pihak lainnya kini menjadi pusat perhatian dan ramai diperbincangkan di jejaring media sosial, seperti dikutip dari Suara. Banyak pengguna internet terkejut karena nominal yang beredar dinilai sangat luar biasa.

Merespons kegaduhan tersebut, pembuat konten Jerome Polin memberikan tanggapan melalui platform Threads pada Kamis, 4 Juni 2026. Influencer yang dikenal dengan keahlian matematikanya ini menguraikan rincian nominal tersebut melalui sebuah kalkulasi sederhana.

"1 miliyar per hari. 41,67 juta per jam. 694 ribu per menit. 11 ribu per detik," tulis Jerome dalam unggahannya.

Penjelasan matematis itu langsung memantik reaksi luas dari warganet yang mengaku semakin terperangah setelah melihat pembagian angka per detik. Sebagian masyarakat menilai indikasi penyelewengan pada program ini sebenarnya sudah tercium sejak awal.

"Gak dihitung sedetail itu kita-kita juga tau ini korupsinya sudah terlihat dari awal. Pertanyaannya: why now?" tulis seorang netizen.

Warganet lain mengaitkan angka tersebut dengan himpitan ekonomi yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok harian mereka.

"Beras 5 kilo yang ku beli sebulan sekali menangis melihat ini," tutur seorang pengguna media sosial.

Komentar bernada sindiran juga muncul dengan membandingkan pendapatan fantastis tersebut dengan penghasilan bintang sepak bola global.

"CR7 ada saingannya nih," tulis netizen lain yang merujuk pada Cristiano Ronaldo.

Masyarakat sangat menyayangkan munculnya kasus ini jika dugaan tersebut terbukti benar. Sebab, anggaran yang diduga disalahgunakan itu berkaitan erat dengan program nasional untuk membenahi kualitas nutrisi masyarakat.

"Bener-bener rakus, cara korupsi paling halus, untuk perbaikan gizi," kata seorang netizen lainnya.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (3/6/2026) malam terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Langkah ini diambil setelah lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Kasus yang menyeret Silmy Karim diduga terjadi sewaktu dirinya mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024, seperti dilansir dari Suara. Penyerahan diri sang wakil menteri dilakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih sekitar pukul 22.35 WIB beserta kawalan empat orang ajudannya.

Sebelum kedatangan Silmy Karim, operasi senyap yang digelar oleh tim penindak KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat telah menjaring 17 orang. Aparat mengamankan delapan orang dari unsur penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, sedangkan sembilan orang lainnya merupakan pelaku swasta.

Pihak berwenang turut menyita berbagai aset dalam penindakan tersebut, termasuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Selain kendaraan, petugas menemukan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang asing serta komoditas logam mulia.

“Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu (3/6/2026).

Proses masuknya Silmy Karim ke dalam area steril sempat diwarnai ketegangan karena para ajudan menghalangi serta mendorong awak media yang sedang meliput. Saat ini, penanganan perkara dan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih terus berjalan di Gedung KPK.

Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas dugaan penggelembungan harga atau markup pada pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan penyelewengan anggaran ini mencuat setelah pihak kejaksaan menemukan ketidaksesuaian nilai pengadaan yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun, seperti dilansir dari Detik Oto.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa Dadan melakukan penyusunan pengadaan barang dan jasa bersama dua wakil BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga menaikkan harga anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp 1 triliun," terang Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dikutip detikNews.

Akibat perbuatan tersebut, Kejagung kini resmi menahan Dadan, Sony, dan Lodewyk untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelum penangkapan ini dilakukan, pihak internal lembaga sempat memberikan pernyataan resmi mengenai fungsi dari pengadaan puluhan ribu unit kendaraan roda dua tersebut.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan pada April lalu.

Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran kendaraan operasional ini terbagi dalam dua paket besar yang bersumber dari dana APBN dengan metode e-purchasing.

Masing-masing paket memiliki volume sebanyak 24.400 unit dengan nilai Rp 1,22 triliun, sehingga total keseluruhan anggaran untuk dua paket tersebut mencapai Rp 2.437.560.000.000. Kendaraan yang diadakan tertera di katalog Inaproc sebagai Emmo JVX GT dari PT Yasa Artha Trimanunggal dengan harga satuan Rp 49,95 juta termasuk PPN 12 persen.

Kementerian Keuangan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkontribusi membongkar dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Jakarta. Pengungkapan perkara ini menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Dikutip dari Suara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya ikut andil dalam menyajikan data pengawasan anggaran lembaga tersebut. Langkah investigasi ini dijalankan secara kolaboratif bersama instansi pengawas lainnya.

"Mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan. Bukan dari kita saja ya, BPKP memeriksa. Semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira," kata Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (4/6/2026).

Dampak dari evaluasi efisiensi ini membuat pemerintah memangkas pagu anggaran Badan Gizi Nasional menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun. Angka ini bahkan berpeluang kembali menyusut sesuai kebutuhan operasional.

"Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? Rp 260 (triliun)? Akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit," ujar Purbaya.

Daftar Tersangka dan Modus Operandi Korupsi

Kejaksaan Agung secara resmi menaikkan status hukum mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana (DH), serta dua mantan Wakil Kepala, Lodewyk Pusung (LP) dan Sony Sonjaya (SS), menjadi tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi program strategis nasional tahun anggaran 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa para tersangka melakukan penggelembungan harga secara masif pada beberapa proyek pengadaan barang dan jasa. Fasilitas kedinasan hingga atribut pegawai menjadi objek manipulasi tersebut.

"Mark up harga pengadaan itu menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara yang sama sekali tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG di lapangan," kata Syarief di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Rincian Pengadaan yang Diduga Di-mark up

Penyidik Jampidsus menemukan indikasi penggelembungan dana pada empat sektor pengadaan berskala besar. Pertama, proyek sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan anggaran Rp1,035 triliun yang dialirkan kepada PT YAT, perusahaan yang tidak memiliki jaringan diler resmi.

Kedua, pengadaan 32.000 pasang sepatu lapangan yang spesifikasinya menyalahi ketentuan teknis. Ketiga, pembelian draf unit gawai komputer tablet sebanyak 31.994 unit, dan keempat, belanja media informasi berupa 5.400 unit televisi yang menyimpang dari standardisasi baku.

Mantan pimpinan tersebut diduga mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen agar menyusun Kerangka Acuan Kerja yang manipulatif. Langkah ini menjauhkan pengadaan dari kebutuhan riil di tingkat akar rumput.

Modus lain yang ditemukan adalah penunjukan sepihak terhadap yayasan swasta terafiliasi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Lembaga non-pemerintah ini mendapatkan kucuran insentif bernilai fantastis dari anggaran negara.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Yayasan yang terafiliasi di antaranya dimiliki secara langsung oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP," ujar Syarief dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026). Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional, seperti dilansir dari Suara.

Pemerintah menargetkan operasional puluhan ribu dapur untuk menyerap produk lokal sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini sekaligus bertujuan mengatasi masalah stunting dan hambatan pendidikan akibat kurangnya asupan nutrisi yang layak bagi anak-anak Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan konsep dari program MBG sangat sederhana karena didasari kenyataan bahwa sebagian anak Indonesia berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kekurangan gizi pada anak dipandang Kepala Negara dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang serta kemampuan mereka dalam mencapai potensi secara optimal. Kondisi tersebut dilaporkan masih ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi.

“Ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20 persen, mendekati 30 persen, anak-anak kita kurang gizi. Yang terjadi adalah apa yang disebut stunting, sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot dan tulang kurang berkembang,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dampak buruk ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga membatasi kesempatan anak-anak untuk berkembang di bidang pendidikan maupun pekerjaan pada masa mendatang. Pengalaman tersebut diakui Kepala Negara ditemukan secara langsung saat berinteraksi dengan masyarakat di berbagai daerah.

“Artinya, satu, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal, berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah," jelas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Masalah kekurangan gizi ini dinilai dapat memutus rantai kesejahteraan keluarga di masa depan.

"Bahkan, mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian atau sebagai nelayan," tambah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) dan Program MBG diposisikan memiliki peran strategis dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa. Sejumlah negara maju tercatat telah menerapkan program serupa untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas sumber daya manusianya.

“Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini, kalau berhasil, akan menimbulkan suatu kemanjuan yang sangat besar untuk ekonomi kita,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Selain manfaat kesehatan dan pendidikan, program MBG dinilai akan memberikan dampak ekonomi yang luas hingga ke tingkat desa. Hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap melalui operasional dapur-dapur MBG sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya, dia tidak akan diganggu oleh tengkulak, dia bisa mendapat suatu jaminan, produknya, hasil keringetnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik,” tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pelaksanaan program MBG secara optimal diyakini akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta membuka jutaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

"Prabowo menerangkan, kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta, 30 ribu dapur berjalan dengan benar dan baik, kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan, 3 juta lapangan kerjaan."

Perputaran uang di wilayah pedesaan diproyeksikan akan menjadi sangat besar melalui kehadiran program ini.

"Uang yang beredar di desa akan sangat besar. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil,” pungkas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal Juni 2026.

Penetapan status hukum tersebut kemudian memicu perhatian publik terhadap total harta kekayaan serta aset alat transportasi milik Dadan Hindayana yang mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan laporan LHKPN KPK yang dilansir dari Suara, mantan Kepala BGN tersebut tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp9 miliar dengan kontribusi signifikan dari sektor alat transportasi.

Dadan Hindayana memiliki tiga unit mobil sport utility vehicle (SUV) dan crossover keluaran terbaru di dalam garasinya dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp1,4 miliar.

Aset kendaraan tersebut meliputi satu unit Mazda CX-5 tahun 2023 seharga Rp675.000.000, satu unit Mazda CX-3 tahun 2023 senilai Rp395.000.000, serta satu unit Honda HR-V tahun 2024 berbiaya Rp330.000.000.

Selain kendaraan roda empat, dokumen LHKPN juga menunjukkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp322,4 juta ditambah aset berupa kas dan setara kas yang menyentuh angka Rp1,4 miliar.

Sebelum terjerat kasus hukum, Dadan Hindayana dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 untuk memimpin lembaga baru dalam mengawal program prioritas masa transisi pemerintahan.

Memasuki era Presiden Prabowo Subianto, posisi Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN digantikan oleh Nanik S. Deyang setelah resmi dicopot dari jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan bahwa pencopotan dilakukan karena banyak catatan merah terkait kedisiplinan SOP, tata kelola, hingga rendahnya kualitas makanan yang disediakan.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan diri pada Rabu, 3 Juni 2026. Langkah tersebut diambil menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing (WNA).

Tindakan kooperatif mantan Direktur Utama Krakatau Steel ini dipicu oleh penangkapan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, oleh penyidik KPK pada Selasa (2/6/2026) malam. Kasus dugaan suap yang menyeret nama Silmy Karim kemudian membuat masyarakat menyoroti profil serta total kekayaan pejabat tersebut.

Berdasarkan laporan harta kekayaan terbaru yang dilansir dari Suara, Silmy Karim tercatat memiliki total kekayaan fantastis yang menembus angka Rp234,5 miliar. Jumlah bersih tersebut diperoleh setelah dikurangi komponen utang sebesar Rp8,9 miliar.

Aset properti mendominasi sebagian besar total kekayaan Silmy Karim dengan nilai keseluruhan mencapai Rp184.024.640.000. Ia dilaporkan mempunyai 11 aset tanah dan bangunan yang sebagian besar berlokasi di area elite Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, termasuk lahan seluas 743 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp43,5 miliar.

Selain properti, garasi pejabat imigrasi ini diisi oleh berbagai kendaraan mewah dan klasiknya yang bernilai total Rp8,47 miliar. Koleksi tersebut meliputi satu unit Mercedes G63 tahun 2022 seharga Rp6 miliar, dua unit motor Harley Davidson keluaran 1998 dan 2003 senilai total Rp900 juta, Jeep Wrangler tahun 1996, Mercedes Benz 280E tahun 1979, Toyota Land Cruiser tahun 1981, serta Jeep CJ7 tahun 1988.

Silmy Karim juga memiliki likuiditas keuangan yang kuat dalam bentuk kepemilikan kas dan setara kas yang mencapai Rp31 miliar. Di samping itu, dokumen LHKPN miliknya mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp11,3 miliar beserta investasi dalam bentuk surat berharga dengan nilai total Rp8,6 miliar.

Tahun Baru Islam ditandai dengan datangnya bulan Muharram. Waktu ini menjadi momentum yang sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah, salah satunya melalui puasa sunnah.

Ibadah ini memiliki kedudukan istimewa karena dikerjakan pada bulan Muharram, yang merupakan bagian dari empat bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Dilansir dari Detikcom, landasan pelaksanaan puasa sunnah tersebut bersumber dari hadits Rasulullah SAW.

"Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardhu adalah salat malam."

Hadits riwayat Muslim di atas menegaskan bahwa Muharram merupakan bulan yang paling utama untuk mengerjakan puasa sunnah.

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, tanggal 1 Muharram 1448 H bertepatan dengan Selasa, 16 Juni 2026.

Ketetapan ini selaras dengan perhitungan Muhammadiyah yang menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), bahwa awal Muharram 1448 H jatuh pada tanggal yang sama. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang berniat menjalankan puasa 1 Muharram dapat melaksanakannya pada Selasa, 16 Juni 2026.

Keutamaan Menjalankan Puasa Muharram

Keutamaan puasa di bulan ini tertuang dalam sejumlah hadits shahih. Rasulullah SAW menyebut Muharram sebagai "bulan Allah", sebuah penamaan yang mengisyaratkan keagungan bulan tersebut.

"Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram."

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga pernah ditanya mengenai ibadah paling utama setelah amalan wajib.

"Salat yang paling utama setelah salat fardhu adalah salat malam. Dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram."

Bacaan Niat Puasa 1 Muharram

Masyarakat yang ingin menunaikan puasa 1 Muharram dapat melafalkan bacaan niat pada malam hari atau sebelum matahari tergelincir, sepanjang belum melakukan hal-hal yang membatalkan.

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ مُحَرَّمَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma syahri Muharram sunnatal lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku berniat puasa sunnah bulan Muharram karena Allah Ta'ala."

Hukum Pelaksanaan Puasa

Secara khusus, tidak terdapat dalil spesifik yang menganjurkan puasa hanya pada tanggal 1 Muharram karena hadits tentang keutamaan puasa berlaku umum sepanjang bulan.

Bila merujuk pada dalil yang shahih, puasa yang sangat dianjurkan di bulan Muharram adalah puasa Tasua pada 9 Muharram dan puasa Asyura pada 10 Muharram.

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh untuk berpuasa pada hari itu.

Adapun mengenai puasa pada tanggal 9 Muharram didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

"Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal sembilan Muharram."

Berdasarkan kalender Hijriah, ibadah puasa Tasua dan Asyura tahun ini bertepatan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 24 dan 25 Juni 2026.

Selain kedua puasa tersebut, umat Islam juga diperbolehkan memperbanyak puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin-Kamis, puasa Ayyamul Bidh, atau puasa Daud.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjemput mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor BGN pada Rabu (3/6/2026). Langkah hukum ini dilakukan setelah penetapan dirinya beserta dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dilansir dari Suara, tindakan penjemputan tersebut berkaitan erat dengan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kejagung di kantor BGN pada Rabu pagi. Dadan diduga terlibat dalam kasus mark up proyek pengadaan sejumlah barang berupa sepatu, tablet, hingga sepeda motor listrik.

Selain pengadaan barang, penyidik juga menemukan indikasi korupsi lain yang dilakukan oleh Dadan. Mantan Kepala BGN tersebut diduga kuat meloloskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang statusnya tidak layak.

Sebelum status hukumnya dinaikkan menjadi tersangka, Dadan Hindayana telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN pada malam sebelumnya. Pencopotan ini juga menyasar dua wakilnya, yaitu Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Lodewyk Pusung.

Dadan Hindayana sendiri mengawali karier profesionalnya sebagai dosen tetap di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB sejak 1992 setelah lulus S1 sebagai lulusan terbaik pada 1990. Ia kemudian menyelesaikan studi S2 Entomologi Terapan di Universitas Bonn, Jerman pada 1997 dan meraih gelar S3 dari Leibniz Universität Hannover pada 2000 dengan fokus penelitian ekologi serangga serta pengendalian hama.

Selama di IPB, Dadan sempat mengisi beberapa posisi penting seperti Sekretaris Kantor Persiapan Implementasi Otonomi hingga Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang. Ia juga tercatat pernah memimpin Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau di Halmahera Barat, Maluku Utara pada periode 2014 hingga 2022.

Pada Agustus 2024, Dadan resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BGN pertama untuk menangani masalah stunting dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tugas yang kemudian berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus korupsi ini mencuat dan menghentikan masa kepemimpinannya setelah berjalan selama 1,5 tahun akibat rentetan kontroversi dalam pelaksanaan program tersebut.

Masyarakat kini mulai mencari informasi mengenai kalender Juni 2026 untuk menyusun berbagai agenda pribadi, liburan, hingga jadwal pekerjaan. Pengaturan waktu yang efektif sepanjang bulan dapat dibantu dengan mengetahui tanggal merah serta hari penting sejak dini.

Dikutip dari Info, terdapat beberapa momen penting yang masuk dalam kalender nasional maupun internasional pada bulan ini. Pemerintah juga telah menetapkan dua hari libur nasional resmi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 menetapkan dua momen libur resmi yang jatuh pada Juni 2026. Kedua hari besar yang diperingati secara nasional di seluruh Indonesia tersebut adalah Hari Lahir Pancasila serta Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Pemerintah menetapkan Hari Lahir Pancasila jatuh pada 1 Juni 2026, sedangkan Tahun Baru Islam 1448 H jatuh pada 16 Juni 2026. Kedua hari libur nasional ini tidak berada dekat dengan akhir pekan dan tidak disertai dengan jadwal cuti bersama dari pemerintah, sehingga tidak ada momen libur panjang otomatis.

Pekerja yang ingin merasakan waktu libur lebih lama dapat memanfaatkan strategi penggunaan jatah cuti tahunan. Momen Tahun Baru Islam 1448 H yang jatuh pada hari Selasa dapat disiasati dengan mengambil cuti pada hari Senin untuk mendapatkan libur empat hari beruntun.

Simulasi penciptaan libur panjang mandiri ini dimulai dari libur akhir pekan pada Sabtu, 13 Juni 2026 dan Minggu, 14 Juni 2026. Siasat kemudian dilanjutkan dengan mengajukan cuti tahunan pada Senin, 15 Juni 2026 sebelum masuk hari libur nasional pada Selasa, 16 Juni 2026.

Bulan Juni juga diramaikan oleh berbagai peringatan berskala nasional di Indonesia di luar tanggal merah yang ada. Daftar hari besar nasional ini meliputi Hari Lahir Pancasila serta Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia pada 1 Juni 2026.

Peringatan nasional berlanjut dengan Hari Pasar Modal Indonesia pada 3 Juni 2026 dan Hari Krida Pertanian pada 21 Juni 2026. Selanjutnya, terdapat peringatan Hari Bidan Nasional pada 24 Juni 2026 serta Hari Keluarga Berencana (KB) pada 29 Juni 2026.

Sejumlah peringatan berskala internasional juga berlangsung sepanjang bulan ini untuk membangun kesadaran global terhadap isu sosial, lingkungan, kesehatan, hingga kemanusiaan. Agenda internasional ini dibuka oleh Hari Anak-anak Internasional pada 1 Juni 2026.

Peringatan internasional global lainnya meliputi Hari Sepeda Sedunia pada 3 Juni 2026 serta Hari Internasional Anak-anak Korban Agresi yang Tak Berdosa pada 4 Juni 2026. Sektor lingkungan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia serta Hari Internasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur pada 5 Juni 2026.

Kalender internasional juga mencatat Hari Keamanan Pangan Dunia pada 7 Juni 2026, Hari Laut Sedunia pada 8 Juni 2026, serta Hari Bermain Internasional pada 11 Juni 2026. Isu sosial dan kesehatan diperingati melalui Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni 2026, Hari Kesadaran Albinisme Internasional pada 13 Juni 2026, serta Hari Donor Darah Sedunia pada 14 Juni 2026.

Masyarakat dunia juga memperingati Hari Kesadaran Kekerasan terhadap Lansia Sedunia pada 15 Juni 2026, Hari Dunia untuk Memerangi Desertifikasi dan Kekeringan pada 17 Juni 2026, serta Hari Gastronomi Berkelanjutan sekaligus Hari Melawan Ujaran Kebencian Sedunia pada 18 Juni 2026. Agenda kemanusiaan diperingati lewat Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada 19 Juni 2026 dan Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni 2026.

Penanggalan global kemudian mencatat Hari Internasional Perayaan Titik Balik Matahari pada 21 Juni 2026, Hari Pelayanan Publik PBB pada 23 Juni 2026, serta Hari Internasional Perempuan dalam Diplomasi pada 24 Juni 2026. Penutupan bulan diisi oleh Hari Anti Narkoba Sedunia serta Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan pada 26 Juni 2026, Hari UMKM Internasional dan Hari Tunanetra-Tunarungu Internasional pada 27 Juni 2026, Hari Tropis Internasional pada 29 Juni 2026, serta Hari Asteroid Internasional dan Hari Parlementarisme Internasional pada 30 Juni 2026.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (3/6/2026). Tindakan hukum ini berlangsung tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total pada struktur kepemimpinan lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Aktivitas penegakan hukum di lingkungan BGN tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak kejaksaan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Respons terhadap langkah hukum ini juga langsung disampaikan oleh pihak istana melalui menteri terkait.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta publik memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan tugas mereka. Evaluasi tata kelola menjadi fokus utama pemerintah dalam menyikapi situasi di lembaga pengelola program strategis nasional ini.

"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Kepastian mengenai penggeledahan ini dipastikan oleh internal Kejaksaan Agung. Hingga saat ini, pihak kejaksaan belum memberikan rincian mendalam mengenai kasus korupsi atau tindak pidana spesifik yang memicu penggeledahan di kantor lembaga baru tersebut.

"Penyidik pidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Mochammad Jeffry, Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.

Perombakan kepemimpinan BGN sendiri ditandai dengan pergantian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang. Posisi Wakil Kepala BGN yang sebelumnya diisi Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung kini digantikan oleh Agustina Arumsari serta Trenggono.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pergantian pengurus struktural ini sebagai langkah evaluasi positif dari presiden. Momentum ini dipandang perlu untuk mengoptimalkan penyerapan serta penyaluran program pangan nasional agar lebih profesional.

"Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini berada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Pergantian pimpinan ini disebut sebagai langkah responsif pemerintah terhadap dinamika serta evaluasi dari masyarakat luas.

"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Berdasarkan data operasional hingga 2 Juni 2026, program Makan Bergizi Gratis tercatat telah berjalan pada 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Program berskala nasional tersebut mengklaim telah menjangkau sebanyak 63.133.649 warga penerima manfaat di berbagai wilayah.

Kementerian Haji dan Umrah RI meluncurkan program pembinaan berkelanjutan bagi jemaah setelah kembali ke Indonesia guna menjaga kemabruran haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepastian program pembinaan berkala bagi para jemaah tersebut disampaikan di Kantor Urusan Haji di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (3/6/2026), dilansir dari Detikcom.

Wakil Menterii Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, memaparkan bahwa indikator keberhasilan ibadah haji tidak melulu diukur ketika berada di Tanah Suci. Perubahan perilaku serta kontribusi sosial yang nyata di tengah masyarakat sekembalinya ke Tanah Air menjadi tolok ukur penting.

"Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jemaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menterii Haji dan Umrah RI.

Struktur di bawah Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah, yakni Direktorat Bina Jemaah Haji, memegang tanggung jawab khusus untuk mengawal program ini. Divisi tersebut dirancang agar pembinaan kepada jemaah pasca-ibadah berjalan optimal.

"Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jemaah haji atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran," jelas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menterii Haji dan Umrah RI.

Dahnil menekankan bahwa esensi kemabruran haji semestinya terefleksi pada dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mantan jemaah diharapkan mampu menunjukkan transformasi kepribadian yang membawa manfaat sosial lebih masif.

"Jadi, kemabruran jemaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di Tanah Suci, kemudian di tengah masyarakat, ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya. Semakin bermanfaat atau tidak mereka terhadap masyarakat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai merawat kemabruran," tutur Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menterii Haji dan Umrah RI.

Guna merealisasikan agenda ini, Kementerian Haji dan Umrah bakal menggerakkan kantor wilayah beserta aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang bimbingan keagamaan. Langkah ini bertujuan mendampingi jemaah langsung di daerah asal mereka.

"Pembinaannya akan terus-menerus, kita sesuai dengan tiga sukses haji, yaitu sukses peradaban dan keadaban. Jadi, keadabannya semakin tinggi, akhlaknya semakin tinggi, peradabannya, artinya perannya di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat itu semakin kontribusi," urai Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menterii Haji dan Umrah RI.

Skema pembinaan jangka panjang ini diintegrasikan dengan konsep 'Tiga Sukses Haji'. Konsep tersebut mencakup aspek sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban.

Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Rabu, 3 Juni 2026. Penetapan ini dilakukan hanya berselang sehari setelah yang bersangkutan resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dilansir dari Suara, Dadan Hindayana diduga melakukan penyelewengan anggaran tahun 2025–2026 yang bernilai ratusan triliun rupiah demi mencari keuntungan pribadi. Modus operandi yang dijalankan oleh pimpinan pertama Badan Gizi Nasional ini mencakup pengadaan barang fiktif serta penggelembungan harga barang.

Sebelum status hukumnya ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa, 2 Juni 2026. Jabatan strategis yang bertugas mengawal program unggulan pemerintah tersebut kini dialihkan kepada Nanik S. Deyang.

Pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa pemberhentian tersebut didasarkan pada hasil pemantauan serta evaluasi mendalam atas kinerja lembaga selama 1,5 tahun terakhir. Langkah pembersihan internal ini juga menyasar dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, yang turut dinonaktifkan dari posisi mereka.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan alasan di balik keputusan tegas kepala negara yang memberikan rapor merah terhadap kepemimpinan Dadan Hindayana di lembaga tersebut.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, hingga kualitas makanan yang tidak sesuai standar," ungkap Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

Dadan Hindayana pertama kali mengambil alih kepemimpinan Badan Gizi Nasional setelah dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Lembaga baru tersebut awalnya dibentuk pada masa transisi pemerintahan guna menyiapkan fondasi pelaksanaan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i merumuskan rekomendasi kebijakan baru untuk memperketat proteksi fisik jemaah haji lansia pada musim mendatang di Bandara Jeddah, Selasa (2/6). Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi berbasis masa depan pasca-penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, seperti dilansir dari Detikcom.

Sektor transportasi di Mina menjadi salah satu fokus utama dalam rencana perbaikan tersebut. Kehadiran mobil buggy pada musim ini dinilai sukses memotong jalur jalan kaki jemaah, sehingga penambahan armada menjadi agenda wajib demi menekan tingkat kelelahan.

"Operasional mobil buggy di Mina kemarin itu sukses besar menekan angka kelelahan jemaah, khususnya lansia yang fisiknya sudah drop. Ini tidak boleh berhenti di sini. Untuk tahun depan, pengadaan mobil buggy akan kita tambah secara signifikan agar jangkauan penyelamatan jemaah bisa lebih masif," ungkap Romo Syafi'i.

Selain masalah mobilitas di Masyaair, perbaikan manajemen akomodasi di Makkah juga menjadi target prioritas selanjutnya. Wamenag mengapresiasi tinggi pelayanan Hotel Al Hidayah di Sektor 10 yang telah memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah Indonesia.

Tim penyedia perumahan kini diminta untuk mencari penginapan baru yang memiliki standar pelayanan serupa dengan Hotel Al Hidayah. Namun, hotel tersebut harus memiliki keunggulan dari segi jarak yang jauh lebih dekat ke Masjidil Haram.

"Kita sudah punya benchmark yang bagus sekali di Hotel Al Hidayah Sektor 10. Catatan saya untuk tim akomodasi tahun depan adalah cari hotel yang kualitasnya sebagus itu, tapi posisinya harus lebih dekat. Kita ingin memangkas jarak agar energi jemaah tidak habis di jalan dan mereka bisa beribadah dengan kondisi fisik yang selalu prima," jelas Romo Syafi'i.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada Senin (2/6/2026). Langkah ini diambil setelah kepala negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatan tersebut pada hari yang sama.

Dilansir dari Suara, pergantian pimpinan lembaga ini diumumkan bersamaan dengan prosesi pelantikan. Nanik Sudaryati Deyang yang kini memimpin program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelumnya mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BGN.

Keputusan pencopotan Dadan Hindayana dari pucuk pimpinan BGN memicu perhatian masyarakat terkait rekam jejak kepemimpinannya. Berbagai kebijakan kontroversial yang pernah diusulkan Dadan selama menjabat kini kembali menjadi pembahasan publik.

Beberapa usulan Dadan Hindayana yang menuai perdebatan di antaranya adalah rencana memasukkan menu ulat sagu dalam program gizi. Selain itu, pengadaan motor listrik dengan anggaran mencapai Rp1 triliun juga sempat memicu kontroversi luas.

Di sisi lain, pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang membuat aspek transparansi sang pejabat turut disorot. Masyarakat kini mulai memperhatikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Kepala BGN yang baru tersebut.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) siap menyelenggarakan Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai Senin, 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Langkah ini diambil guna menekan angka pelanggaran sekaligus meminimalisasi kecelakaan lalu lintas, seperti dilansir dari Detik Oto.

Porsi penegakan hukum menjadi prioritas utama dengan komposisi mencapai 50 persen dari keseluruhan kegiatan operasi. Skema penindakan difokuskan sebesar 60 persen melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 30 persen penegakan hukum Non-ETLE, dan 10 persen teguran simpatik.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini diawali dengan sosialisasi sebelum menyisir para pelanggar di jalan raya.

"Operasi Patuh 2026 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas yang aman dan berkeselamatan menjelang Hari Bhayangkara Tahun 2026," ujar Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

Petugas di lapangan akan mengincar sejumlah pelanggaran manual yang tidak terjangkau oleh kamera pengawas elektronik. Beberapa targetnya meliputi kendaraan tanpa pelat nomor, penggunaan pelat nomor modifikasi, hingga pengendara yang melawan arus lalu lintas.

"Penegakan hukum Non-ETLE juga bertujuan mengakomodasi wilayah yang belum memiliki perangkat ETLE atau daerah yang masih terbatas cakupan pengawasannya, sehingga pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tetap dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia," jelas Irjen Agus Suryonugroho.

Pihak kepolisian juga memberikan fleksibilitas bagi setiap jajaran daerah untuk menyesuaikan fokus penindakan. Hal ini didasarkan pada karakteristik dan hasil evaluasi kerawanan di masing-masing wilayah.

"Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa jenis pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap data pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut."

Melalui pelaksanaan Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri menargetkan terbangunnya budaya kepatuhan berkendara di masyarakat demi keselamatan bersama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).

Keberadaan mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 4 Januari 2023 hingga 31 Oktober 2024 tersebut hingga kini belum diketahui oleh pimpinan tertinggi Kementerian Imipas.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengaku tidak mengetahui posisi wakilnya saat dimintai keterangan mengenai situasi tersebut setelah pengumuman dari KPK resmi dikeluarkan.

"Saya juga tidak tahu di mana beliau," ujar Agus Andrianto, Rabu (3/6) dikutip dari Antara.

Agus Andrianto belum memberikan tanggapan lebih lanjut saat ditanya mengenai waktu dan lokasi pertemuan terakhir dirinya dengan Silmy Karim.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh jajaran pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengaku kehilangan kontak dengan yang bersangkutan.

"Saya juga tidak tahu," kata Hendarsam, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Operasi senyap yang dilakukan oleh tim penindak KPK tersebut berkaitan erat dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Lembaga antirasuah membidik dugaan rasuah pada pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) di wilayah hukum Jakarta Barat.

Dalam operasi penindakan tersebut, tim KPK mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, yang hingga kini belum memberikan komentar.

KPK langsung melakukan pengembangan operasi ke wilayah Bali dan Jawa Barat serta memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tengah menyiapkan kolaborasi strategis untuk memajukan ekosistem musik tradisional bersama Kerajaan Maroko. Langkah ini dilakukan melalui pertemuan antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Duta Besar Maroko yang baru, Redouane Houssaini, di Gedung Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Medcom.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Maroko dinilai memiliki fondasi yang kuat karena adanya kedekatan historis dan geografis. Kerja sama bilateral ini diperkokoh oleh payung hukum serta kemitraan strategis yang matang.

Sektor musik tradisional menjadi fokus utama dalam pembahasan potensi kolaborasi budaya tersebut. Fadli Zon melihat terdapat kemiripan yang signifikan antara musik Andalusi asal Maroko dengan musik gambus khas Indonesia.

"Ke depannya, Indonesia dan Maroko dapat menjalin kerja sama budaya melalui dua genre musik tersebut. Selain mengadakan pertunjukan musik, kita bisa juga mengundang pemain musik gambus dan musik Andalusi untuk berkolaborasi dalam panggung yang sama," kata Fadli Zon, di Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Upaya memperkuat diplomasi budaya ini akan didorong melalui percepatan pengesahan Nota Kesepahaman (MoU). Kesepakatan tersebut mencakup bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, hingga optimalisasi tradisi serta kearifan lokal.

Percepatan Pengesahan MoU Budaya

Implementasi nyata dari kerja sama ini dinilai lebih penting daripada sekadar dokumen formal. Melalui program konkret, ekosistem budaya kedua negara diharapkan mampu terangkat hingga ke tingkat global.

“Penandatanganan MoU dapat dipercepat agar menjadi tindak lanjut dari kooperasi antara Indonesia dengan Maroko," ujar Faldi Zon.

"Selain itu, kita juga dapat mencanangkan program-program yang dapat memajukan ekosistem budaya, seperti program residensi seniman, pertunjukan musik tradisional dan konferensi budaya,” lanjutnya.

Merespons rencana tersebut, Redouane Houssaini menyepakati peluang kolaborasi yang terbagi dalam tiga poin utama. Poin tersebut meliputi pengembangan ekonomi berbasis budaya, promosi kebudayaan, serta kemitraan antarlembaga seperti museum.

“Kita dapat terus berusaha untuk mempromosikan kebudayaan kita. Melalui persahabatan yang berlandaskan penghormatan, kita dapat melakukan yang terbaik untuk memajukan budaya negara masing-masing," jelas Redouane Houssaini.

Pemerintah berharap kedua negara terus aktif menggali potensi kerja sama kebudayaan secara berkelanjutan. Realisasi kesepakatan ini ditargetkan mampu memberi kontribusi positif bagi industri kreatif sekaligus menjaga kelestarian tradisi lokal.

Polda Metro Jaya menyelidiki laporan terhadap sutradara Dandhy Dwi Laksono atas dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Kasus ini mencuat setelah Yasinta Moiwend, yang akrab disapa Mama Sinta, melayangkan laporan resmi ke kepolisian, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Laporan polisi tersebut teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Mei 2026. Selain Dandhy Laksono, laporan tersebut juga menyeret nama Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum terkait penayangan film yang memuat identitas pelapor.

Melalui keterangan tertulis di akun Instagram pribadinya pada Selasa (2/6), Dandhy Laksono memberikan penjelasan mengenai tujuan awal pembuatan film tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tim produksi selalu datang dengan identitas yang jelas selama proses dokumentasi.

"Saat Mama Yasinta muncul ke publik membela tanah ulayatnya, kami yang ikut mendukungnya, menampakkan identitas jelas," tulis Dandhy Laksono, Sutradara Film Pesta Babi.

Sutradara sekaligus pemilik rumah produksi WatchDoc ini kemudian membandingkan transparansi timnya dengan pihak-pihak yang membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Punya nama, punya wajah, punya lembaga. Kini, Mama Yasinta dimunculkan ke publik oleh mereka yang malu-malu menunjukkan identitasnya. Tanpa nama, tanpa wajah," sambung Dandhy Laksono, Sutradara Film Pesta Babi.

Lebih lanjut, ia mencurigai adanya motif tertentu di balik pelaporan dirinya ke pihak berwajib. Dandhy menilai perkara ini sengaja digulirkan untuk mengalihkan perhatian publik dari pesan utama yang ada di dalam karya dokumenternya.

"Satu-satunya yang tampak jelas adalah siasat agar kita pelan-pelan kehilangan fokus pada persoalan kolonialisme di Papua," ucap Dandhy Laksono, Sutradara Film Pesta Babi.

Di sisi lain, pihak pelapor menyatakan alasan mendasar di balik keputusan menempuh jalur hukum. Mama Sinta menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin kepada pihak pembuat film untuk menayangkan wajahnya dalam dokumenter Pesta Babi.

"Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka," terang Mama Sinta, Pelapor.

Dirinya mengaku sangat kecewa karena rekaman visual yang menampilkan sosoknya telah disebarluaskan ke berbagai tempat tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu.

"Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta. Jadi, itu saja yang saya sampaikan," pungkas Mama Sinta, Pelapor.

- Lestari Moerdijat menilai banyak orang tua yang kelelahan tanpa sadar menyerahkan pembentukan karakter anak kepada algoritma media sosial

- Regulasi digital tidak akan efektif tanpa kehadiran orang tua

- Pendidikan karakter tidak bisa dibebankan kepada sekolah atau teknologi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi keluarga

Jakarta: Di tengah kuatnya arus informasi di internet, pembentukan karakter anak menjadi taruhan. Orang tua yang sudah lelah menjalani kerja cenderung menyerahkan anaknya ke ruang digital.

"Banyak orang tua menyerahkan pembentukan karakter anak kepada rekomendasi media sosial," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu 5 Juni 2026.

Menurut dia, hal ini bukan sekadar masalah teknologi. Tapi terdapat krisis pengashuan anak.

Dalam hal ini pertumbuhan generasi muda berada dalam pelukan algoritma internet. Bukan lagi pada orang tua.

"Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka," jelasnya.

Rerie pun menyebut, orang tua yang kewalahan, tanpa sadar, mendelegasikan peran edukasi karakter kepada platform digital. Akibatnya, nilai-nilai seperti gotong royong dan kesantunan yang seharusnya ditanamkan lewat teladan sehari-hari kini tergeser oleh konten rekomendasi.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 1.923 konten hoaks berhasil diidentifikasi di ruang digital Indonesia sepanjang tahun lalu. Angka itu hanyalah yang terdeteksi, dan yang tak terdeteksi kemungkinan lebih banyak dan lebih sulit diukur.

"Orang tua harus mampu menjadi mentor dan teladan bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia digital," Guru Besar Psikologi UI Rose Mini Agoes Salim.

Rose mengingatkan bahwa kehadiran regulasi seperti PP Tunas sejatinya dimaksudkan agar anak terlindung dari banjir informasi digital hingga usia 16 tahun. Namun regulasi saja tidak cukup jika orang tua sendiri absen sebagai pembimbing.

Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo menambahkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah fondasi yang tidak bisa ditanamkan oleh algoritma. "Kita harus bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar menilai situasi berdasarkan nilai-nilai yang dipahaminya," ujarnya.

Aktivis pendidikan Indra Charismiadji mengkritik sistem pendidikan nasional yang selama ini memaknai pendidikan sebatas sekolah. Padahal Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan berpusat pada tiga pilar, yaitu keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.

"Saat keluarga diabaikan, dua pilar lainnya pun goyah. Ancaman di ruang digital terhadap anak tidak bisa diatasi dengan gerakan individual harus dengan gerakan kultural," sebut Indra.

Sementara itu, Pakar pendidikan karakter Doni Koesoema menegaskan bahwa solusinya bukan kebijakan tunggal, melainkan pergeseran budaya dengan cara membangun ekosistem digital yang ramah anak secara bersama-sama. Wartawan senior Usman Kansong pun mengusulkan pembagian peran yang lebih tegas dari sekolah fokus pada akademis, sementara pendidikan karakter dikembalikan kepada komunitas dan keluarga.

"Benang merahnya satu, selama orang tua belum hadir sebagai teladan di ruang digital, tidak ada regulasi atau kurikulum yang akan cukup untuk menjaga anak dari arus informasi yang membentuk mereka diam-diam," pungkas Usman.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Rabu (3/6/2026) malam setelah sempat dicari dalam pengembangan operasi tangkap tangan pejabat imigrasi.

Langkah kooperatif Silmy tersebut berjalan beriringan dengan tibanya sejumlah aset sitaan di kantor lembaga antirasuah yang disita dari kasus dugaan suap pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu dan memberikan arahan langsung kepada bawahannya tersebut di kantor kementerian sebelum penyerahan diri terjadi.

"Tadi sempat komunikasi dan saran saya akomodatif," kata Agus.

Agus menambahkan bahwa pertemuan tatap muka tersebut berlangsung di wilayah ibu kota pada siang hari sebelum keberadaan sang wamen sempat tidak diketahui.

"Jakarta, karena siang tadi ketemu dengan saya di kantor," sambung Agus.

Sebelum kedatangan Silmy di markas KPK, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik mendeteksi keberadaan pejabat tersebut masih berada di sekitar lingkungan ibu kota.

"Informasi terakhir yang tim dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi.

Pihak kelembagaan saat itu menegaskan bahwa operasi pencarian di lapangan masih terus berlangsung demi mengumpulkan para pihak yang terlibat.

"Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya.

Pengejaran terhadap Silmy dipicu oleh pengembangan perkara operasi tangkap tangan yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah sejak Selasa (2/6/2026) malam.

"Tim masih terus melakukan pencarian," kata Budi.

Budi kembali mengingatkan seluruh pihak yang terseret dalam pusaran kasus ini untuk tidak mempersulit proses hukum yang berjalan.

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya.

Di sisi lain, aliran barang bukti hasil sitaan berupa puluhan kendaraan bermotor hingga logam mulia mulai ditampung di halaman Gedung Merah Putih KPK sejak Rabu petang.

"Tim telah mengamankan barang bukti di antaranya ada tujuh mobil, kemudian ada 15 motor, dan juga 11 sepeda—enam mountain bike (MTB) dan empat Brompton. Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram," kata Budi.

Penyidik kini tengah menghitung nominal uang tunai yang ikut disita, mengingat sebagian barang bukti disimpan dalam mata uang asing dan rekening bank.

"Untuk barang bukti uang nanti akan kami pastikan lagi karena memang beberapa dalam bentuk valas (valuta asing) dan juga ada yang di rekening," ujar Budi.

Berdasarkan laporan Tempo dan Kompas.com, total pihak yang ditangkap dalam operasi keimigrasian ini mencapai 17 orang yang terdiri atas delapan pegawai negeri sipil serta sembilan orang dari sektor swasta selaku perantara dokumen Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas area operasi tangkap tangan hingga ke wilayah Bali dan Jawa Barat dengan mengamankan seorang Kepala Kantor Wilayah Imigrasi serta belasan orang lainnya pada Rabu (3/6/2026) malam terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).

Penangkapan ini melibatkan delapan orang pegawai negeri sipil (PNS) termasuk Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat, serta sembilan orang dari pihak swasta yang berperan sebagai perantara dokumen keimigrasian di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan rincian mengenai latar belakang para pihak yang terjaring dalam operasi senyap keimigrasian tersebut.

"Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta," kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Penyidik lembaga antirasuah ini juga menyita ratusan gram logam mulia berupa emas serta sejumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, dan 11 unit sepeda dari para pihak yang diperiksa.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram," ucap Budi.

Pihak KPK meminta agar seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan.

Lembaga penegak hukum ini juga tengah merumuskan pasal pidana yang tepat melalui proses ekspos yang digelar hingga larut malam, guna menentukan apakah kasus ini masuk kategori pemerasan atau penyuapan.

"Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 33 unit kendaraan serta menggelar perkara untuk menetapkan status hukum bagi 17 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).

Operasi senyap yang dilakukan sejak Selasa (2/6/2026) malam tersebut menyasar dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA). Dokumen keimigrasian yang diurus meliputi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pihak lembaga antirasuah merinci aset yang disita terdiri atas 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, dan 7 unit mobil. Selain itu, tim penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk valuta asing, rekening bank, serta logam mulia berupa emas.

"Ada 7 mobil, kemudian ada 15 motor, dan juga 11 sepeda ya (terdiri dari) 6 sepeda MTB dan juga 4 Brompton," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pengusutan kasus ini masih terus berkembang ke wilayah lain seperti Jawa Barat dan Bali. Jumlah pihak yang diamankan saat ini mencapai 17 orang, dengan komposisi delapan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil serta sembilan orang dari pihak swasta yang diduga bertindak sebagai perantara.

"Untuk uang nanti kami akan pastikan lagi karena memang beberapa dalam bentuk valas dan juga ada yang di rekening," ujarnya.

Penyidik KPK juga menjaring beberapa pejabat penting keimigrasian dalam rangkaian penindakan tersebut. Di antaranya adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.

"Jadi kita sama-sama tunggu nanti pihak-pihak siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," ucap dia.

Tindakan penangkapan kali ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-11 yang diluncurkan oleh KPK sepanjang tahun 2026.

"Salah satunya itu (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat). Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Selain mengamankan para pejabat tersebut, tim penyidik juga melakukan pelacakan keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di wilayah ibu kota untuk mengembangkan penyidikan kasus ini.

"And juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya.

Penetapan status hukum para pihak yang ditangkap dilakukan melalui mekanisme ekspose di internal lembaga antirasuah.

"Saat ini tim beberapa masih bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," tuturnya.

Proses ekspose malam ini juga akan mengonfirmasi pasal-pasal pidana korupsi yang bakal disangkakan kepada para pelaku.

"Malam ini, KPK kemudian melakukan ekspose (gelar perkara, red.) untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di halaman depan Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu.

Seorang jemaah haji bernama Siti Hodijah (61) kehilangan paspor menjelang naik ke pesawat di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, pada Rabu (3/6/2026) sore. Penanganan dokumen darurat langsung diprioritaskan oleh petugas Daerah Kerja (Daker) Bandara demi kelancaran kepulangan jemaah kloter JKG 4 tersebut, dilansir dari Detikcom.

Siti Hodijah, yang bekerja sebagai pedagang kopi keling di Pelabuhan Tanjung Priok, sempat syok karena mengira tidak bisa kembali ke tanah air. Petugas daker bandara segera mengambil langkah taktis untuk menenangkan psikologis janda yang ditinggal wafat suaminya sejak 2016 itu.

"Tadinya nangis Emak. Katanya Emak enggak boleh pulang. Akhirnya Emak😭 menangis," kata Emak Ijah dengan mata berkaca-kaca saat ditemui di Bandara Jeddah.

Pihak Daker Bandara langsung mengurus administrasi darurat dengan melayangkan surat permohonan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Langkah ini diambil agar dokumen pengganti paspor bisa segera diproses sore itu juga.

"Nah, ini penanganannya adalah kami di Daerah Kerja Bandara ini membuat permohonan ke KJRI. KJRI untuk diterbitkan yang kita sebut atau kita kenal dengan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Nah, nanti SPLP telah terbit, kemudian akan diambil," jelas Aruji Maswatu, Sekretaris Daker Bandara.

Sembari menunggu dokumen selesai, petugas membawa Siti Hodijah ke fasilitas penginapan khusus milik petugas Daker Bandara di Hotel Ashil agar bisa beristirahat dengan layak. Petugas bernama Wahidin Hasan juga berinisiatif menghubungi pihak keluarga di Indonesia untuk mengabarkan situasi tersebut.

Aruji Maswatu menambahkan bahwa setelah SPLP terbit, otoritas haji akan menyisipkan nama Siti Hodijah ke jadwal penerbangan paling cepat. Jemaah dipastikan tidak harus menunggu kloter JKG berikutnya jika terdapat kursi kosong di penerbangan menuju Jakarta.

"Ya Allah, terima kasih para petugas haji yang di Madinah, maupun yang Hotel. Petugas-petugasnya istimewa semua, terima kasih. Emak cuman punya doa dan doa, mudah-mudahan mereka dipanjangkan sama Allah kesehatannya, umur yang panjang ya Allah. Diberikan ya Allah dia ketulusan hati yang tulus untuk menjalankan tugas-tugasnya," tutur Emak Ijah dengan penuh haru.

Bagi jemaah yang merayakan hari ulang tahun ke-61 saat berada di Tanah Suci ini, kesempatan beribadah haji merupakan kado terindah yang tidak pernah ia bayangkan. Pihak Daker Bandara mengimbau jemaah haji lain pada gelombang kepulangan agar lebih disiplin menjaga dokumen utama mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026, guna mengembangkan operasi tangkap tangan terkait pengurusan izin warga negara asing.

Lembaga antirasuah mendeteksi keberadaan petinggi imigrasi tersebut di wilayah ibu kota setelah menjaring belasan orang dalam operasi senyap sejak Selasa, 2 Juni 2026. Penangkapan total 17 orang itu melibatkan penyelenggara negara serta pihak swasta di beberapa daerah.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Silmy Karim di kantor kementerian pada siang hari sebelum koordinasi pencarian oleh tim penyidik meluas.

"Tadi sempat komunikasi dan saran saya akomodatif," kata Agus melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2026) malam.

Agus Andrianto mengonfirmasi posisi wakilnya yang berada di ibu kota saat pertemuan dinas berlangsung, namun dia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi keberadaan sang wamen saat ini.

"(Silmy ada di) Jakarta, karena siang tadi ketemu dengan saya di kantor," ujar Agus.

Di sisi lain, tim penindakan KPK terus bergerak di lapangan untuk melacak keberadaan target demi kelancaran proses hukum kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut.

"Informasi terakhir yang tim dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Budi Prasetyo selaku Juru Bicara KPK menegaskan, pengejaran terhadap pejabat berinisial SK itu dilakukan menyusul penangkapan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

"Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujar Budi.

Pihak KPK memaparkan dari total 17 orang yang ditangkap, delapan orang di antaranya berstatus sebagai penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, sedangkan sembilan orang lainnya berasal dari sektor swasta.

"Sembilan orang lainnya merupakan pihak swasta," katanya kepada awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Juni 2026.

Operasi penangkapan tersebut dilakukan secara tersebar di beberapa provinsi, di mana dua orang dari pihak swasta diringkus di Bali, sementara Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat ditangkap di daerahnya.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6) malam.

Selain mengamankan para terperiksa, KPK menyita aset berupa tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda termasuk merek Brompton dan tipe sepeda gunung, mata uang asing dolar AS dan SGD, serta ratusan gram logam mulia.

"Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN (penyelenggara negara) diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," ucap Budi.

KPK mengagendakan gelar perkara pada Rabu malam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring guna menetapkan tersangka resmi dalam kasus perizinan WNA ini.

"Malam ini, KPK akan melakukan ekspose untuk menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan," ujar Budi.

Pengembangan penyidikan masih terus bergulir ke wilayah Jawa Barat serta Bali, dan jumlah rincian barang bukti bernilai ekonomis akan diperbarui secara berkala oleh tim penyidik.

"Saat ini tim beberapa masih bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," tutur Budi.

Komisi antirasuah mengimbau publik untuk menunggu pengumuman resmi mengenai siapa saja nama pejabat maupun swasta yang resmi naik status menjadi tersangka.

"Siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi.

Saat dimintai konfirmasi terpisah oleh CNNIndonesia.com mengenai operasi tangkap tangan yang menyeret otoritas Imigrasi Jakarta Barat, Silmy Karim enggan berkomentar banyak dan melimpahkan hak bicara kepada atasannya.

"Sebaiknya ke menteri saja," kata Silmy.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan kini tengah memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Rabu (3/6/2026).

Rangkaian penindakan yang berlangsung sejak Selasa (2/6/2026) malam tersebut menjaring sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah dan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Godam. Tim penyidik juga menyita berbagai barang bukti di lapangan berupa mobil, sepeda motor, uang tunai dalam pecahan mata uang asing USD dan SGD, serta logam mulia berupa emas.

Operasi senyap ini meluas hingga ke beberapa wilayah di luar Jakarta demi mengamankan para pihak yang terlibat, termasuk seorang pegawai negeri di Jawa Barat dan pihak swasta di Bali.

"Tim masih terus melakukan pencarian," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Lembaga antirasuah meminta seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini untuk bersikap kooperatif demi kelancaran proses hukum.

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujar dia.

Pihak KPK membenarkan bahwa operasi tangkap tangan ini turut mengamankan belasan orang dari unsur birokrasi imigrasi dan sektor swasta secara bertahap.

"Salah satunya itu (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat). Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hingga saat ini, petugas di lapangan masih mengumpulkan rincian aset dan alat bukti lain yang didapatkan dari para terperiksa.

"Undang-undang memberikan waktu bagi kami untuk menghitung seluruh barang bukti, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," tutur Budi.

KPK juga menegaskan keterlibatan mantan pejabat struktural Direktorat Jenderal Imigrasi dalam daftar pihak-pihak yang terjaring operasi di Jakarta.

"Benar dari para pihak yang diamankan tersebut Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 juga turut diamankan dalam kegiatan ini. Inisialnya G (Saffar Godam)," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Penyidik membagi tim bergerak ke daerah lain berdasarkan pengembangan informasi penangkapan dari Jakarta.

"Di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN (pegawai negeri) diamankan di wilayah Jawa Barat, yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya," jelas dia.

KPK langsung menjadwalkan forum ekspos internal pada malam hari pascapenangkapan untuk menentukan kelanjutan status hukum bagi 17 orang yang diperiksa.

"Malam ini KPK kemudian akan melakukan ekspos untuk menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan. Jadi kita sama-sama tunggu nanti pihak-pihak siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini," ucapnya.

Budi menambahkan bahwa keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim saat ini terdeteksi masih berada di sekitar ibu kota.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi.

Keterangan dari Silmy Karim sangat dibutuhkan penyidik untuk mendalami sejauh mana peran dan keterkaitannya dalam kasus korupsi di lingkungan imigrasi tersebut.

"Kita masih akan menelusuri terkait dengan informasi itu, sehingga tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ungkap dia.

Merespons penindakan korupsi yang menyasar jajarannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan dukungannya terhadap langkah kepatuhan hukum.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya serta melantik pejabat baru pada Selasa, 2 Juni 2026. Langkah penyegaran organisasi di tingkat pusat ini memicu desakan dari kelompok masyarakat sipil agar aparat penegak hukum segera mengusut indikasi penyelewengan anggaran di lembaga tersebut.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan menyoroti adanya persoalan serius terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan selama ini. Organisasi tersebut mengendus adanya tindakan koruptif serta penyalahgunaan kewenangan sebelum terjadinya pergantian kepemimpinan.

Ketua Umum APKLI Perjuangan dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed menyampaikan apresiasi langsung kepada kepala negara atas keputusan perombakan struktur penting tersebut.

"Thank’s a lot kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan mengucapkan selamat dan sukses kepada Nanik S. Deyang yang telah teramanahi untuk menahkodai BGN RI," tegas dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Ketua APKLI-P di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pihaknya merasa bersyukur karena desakan publik untuk mengganti pejabat lama akhirnya diakomodasi oleh pemerintah demi keberlangsungan program nasional.

"kami sangat bersyukur kepada Allah SWT karena apa yang diharapkan bahkan yang menjadi tuntutan kepada Presiden Prabowo untuk segera mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya di dengar dan dikabulkan," tutur Ali Mahsun ATMO.

Kendati demikian, APKLI Perjuangan menegaskan bahwa pencopotan jabatan tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran hukum yang diduga telah terjadi pada periode sebelumnya.

"Namun, hal tersebut bukan serta merta dugaan korupsi yang dialect ke pejabat BGN hilang begitu saja. Oleh karena itu, kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya KPK RI segera lakukan penyelidikan dan segera ditingkatkan ke penyidikan, kenapa? Kata orang Jawa, wis ketok welo-welo, sudah jelas dan tegas adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat BGN selama ini," kata Ali Mahsun ATMO.

Menurut Ali Mahsun ATMO, sosok Nanik S. Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN mempunyai rekam jejak yang baik dalam menjaga keuangan negara saat menduduki posisi wakil kepala sebelumnya. Pemimpin baru diharapkan mampu mengembalikan marwah program MBG sebagai pendorong pemenuhan gizi sekaligus penggerak target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Guna mencapai target tersebut, terdapat lima rekomendasi strategis yang didorong oleh APKLI Perjuangan kepada Kepala BGN RI yang baru dilantik. Rekomendasi tersebut meliputi pengaturan ulang kontrak Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar melibatkan kantin sekolah dan kuliner rakyat kecil, penutupan SPPG yang tidak memenuhi syarat, serta kewajiban penyerapan bahan baku dari sektor UMKM.

Selain itu, program MBG disarankan agar lebih difokuskan bagi kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa dari keluarga tidak mampu.

"Dan, kelima, melakukan penertiban dan efisiensi pembelanjaan APBN, serta berangus mafia yang ada di BGN RI," pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005 tersebut.

Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan kasus korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Dikutip dari Suara, dugaan penyelewengan ini terjadi lewat penunjukan yayasan mitra yang diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah pejabat BGN. Proses tersebut berjalan melalui manipulasi verifikasi pada portal kemitraan.

"Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan penjelasan resmi dari BGN pada Februari 2026, setiap mitra SPPG menerima pembayaran sebesar Rp6 juta per hari. Dana tersebut dialokasikan sebagai biaya kesiapan fasilitas atau availability payment.

Pembayaran tersebut mencakup penyediaan bangunan dapur, alat memasak, upah tenaga kerja, utilitas, hingga pemenuhan standar kebersihan. Dalam waktu satu tahun atau 313 hari operasional, total pendapatan kotor mitra dapat menyentuh Rp1,8 miliar.

Namun, angka Rp1,8 miliar tersebut masih berstatus pendapatan kotor. Dana itu belum dipotong oleh pengeluaran modal investasi awal serta biaya operasional rutin bulanan.

Modal Awal Kemitraan dan Titik Impas

Nilai investasi awal untuk mendirikan jaringan dapur MBG ini tergolong besar. Pihak BGN menetapkan modal awal berkisar antara Rp2,5 miliar sampai Rp6 miliar, yang dipengaruhi oleh harga tanah, gedung, serta perangkat memasak.

Modal awal tersebut digunakan untuk mendirikan dapur standar BGN, membeli alat memasak dan distribusi, serta membangun ruang penyimpanan bahan baku. Biaya ini juga mencakup pemenuhan standar keamanan pangan.

BGN memproyeksikan titik impas atau break even point (BEP) baru bisa dicapai dalam rentang waktu 2 hingga 2,5 tahun. Oleh karena itu, pengelola dapur umumnya belum meraup laba bersih pada tahun pertama dan kedua.

Risiko Kontrak Jangka Pendek

Sistem kemitraan ini memiliki risiko tersendiri karena masa kontrak hanya berjalan selama satu tahun. Perpanjangan kontrak ditentukan oleh evaluasi BGN terhadap kualitas layanan, higienitas, dan performa dapur.

Jika standar yang ditetapkan gagal dipenuhi, pihak BGN berhak menghentikan kerja sama. Selain itu, segala pengeluaran untuk perawatan bangunan dan alat memasak mutlak menjadi tanggung jawab pihak mitra.

BGN juga menegaskan bahwa mitra tidak diizinkan mengambil keuntungan dari anggaran makanan. Anggaran bahan pangan ditempatkan di Virtual Account dan dikelola dengan prinsip kesesuaian biaya riil atau at cost.

Seluruh dana belanja makanan tidak dialirkan ke rekening pribadi pengelola dan wajib disertai bukti transaksi yang valid. Jika terdapat sisa anggaran belanja, uang tersebut akan dikembalikan ke dalam sistem negara.

Dugaan Mark Up Proyek BGN

Satu-satunya keuntungan legal yang diperoleh pengelola berasal dari dana insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari. Munculnya kasus hukum ini mengungkap sisi lain dari bisnis pengelolaan dapur penunjang gizi tersebut.

Pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ketiga tersangka diduga memanipulasi penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). Langkah ini membuat pengadaan di lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta memicu praktik penggelembungan harga atau mark up.

Beberapa proyek di bawah BGN yang kini tengah mendapatkan sorotan tajam meliputi pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik dengan estimasi nilai Rp1 triliun. Terdapat pula pengadaan 32.000 pasang sepatu, puluhan ribu unit komputer tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendeteksi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta mengimbau yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026).

Pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh tim penyidik terkait operasi tangkap tangan yang menyasar sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah telah memperoleh informasi mengenai lokasi terkini dari pihak yang dicari oleh tim penindakan.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Penyidik memerlukan kehadiran yang bersangkutan guna mengklarifikasi sejumlah hal, sehingga sikap kooperatif dinilai sangat penting untuk mempercepat proses hukum.

"Kita masih akan menelusuri terkait dengan informasi itu, sehingga tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ungkap Budi.

Upaya pelacakan ini merupakan bagian langsung dari rangkaian operasi senyap yang digelar oleh lembaga penegak hukum tersebut di wilayah Jakarta Barat pada hari yang sama.

"Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, pihak berwenang belum memberikan penjelasan mendalam mengenai keterkaitan maupun peran spesifik dari Wakil Menteri tersebut dalam kasus yang sedang diusut.

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan ini meluas hingga ke wilayah Jawa Barat dan Bali, dengan mengamankan belasan orang termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat atas dugaan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai mata uang asing, emas, serta kendaraan roda dua dan roda empat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memberikan respons terpisah mengenai operasi yang melibatkan jajarannya dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas," kata Agus.

Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, atas dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025-2026 pada Rabu, 3 Juni 2026, sehari setelah dicopot dari jabatannya.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi program tersebut. Seperti dilansir dari Suara, momentum penahanan ini menarik perhatian publik karena dilakukan tepat setelah Dadan tiba di Indonesia usai melaksanakan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi.

Langkah hukum Kejaksaan Agung tersebut memicu reaksi keras dan hujatan dari para pengguna media sosial yang menyoroti aspek moral serta penggunaan dana oleh mantan pejabat tersebut.

"Haji pake dana apa ya? Mabrur tuh," tulis salah satu netizen.

Komentar miring dari masyarakat terus mengalir di platform digital seiring meluasnya kabar penahanan ini. Warganet menyayangkan tindakan korupsi yang menyasar anggaran konsumsi untuk anak-anak.

"Dia berangkat haji pake duit haram. Terus reaksi para malaikat yang lihat dia di Tanah Suci gimana ya? Bahkan iblis aja bakal geleng-geleng kepala kayaknya," tulis pengguna media sosial lainnya.

Kegeraman publik juga terlihat dari komentar lain yang menilai tindakan memakan hak masyarakat sebagai perbuatan yang sangat rendah.

"Uang haram dipakai ibadah. Emang hina manusia begini. Semoga tiga sekawan trio motor trail listrik dan kaos kaki ini dihukum metong (mati)," ungkap seorang warganet.

Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua mantan wakil kepala lembaga tersebut sebagai tersangka, yaitu Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga bekerja sama dalam memanipulasi dana pengelolaan program nasional tersebut.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada Rabu (3/6/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan respons positif terhadap pergantian kepemimpinan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Pengangkatan ini dinilai menjadi momentum krusial bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak secara nasional.

Amanah jabatan di pemerintahan ini diberikan dengan landasan utama berupa kompetensi, integritas, dedikasi, serta kemampuan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan Program MBG juga sangat ditentukan oleh kemampuan memahami kebutuhan dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

"Penunjukan Ibu Nanik juga mencerminkan komitmen Presiden untuk memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan Indonesia dalam memimpin program strategis nasional," kata Meutya Hafid, Rabu (3/6/2026).

Penunjukan Nanik dipastikan telah melalui pertimbangan matang yang memperhatikan rekam jejak, pengalaman, serta keterlibatannya dalam koordinasi program sejak awal. Dalam menjalankan tugas baru ini, Nanik akan didampingi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono yang diangkat sebagai Wakil Kepala BGN.

"Karena itu, program MBG diharapkan terus mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," ucap Meutya Hafid.

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya tersebar merata dan lebih cepat. Faktor kepemimpinan yang memahami tantangan lapangan serta koordinasi lintas sektor yang kuat menjadi kunci utama memasuki fase percepatan berikutnya.

"Presiden menilai kepemimpinan yang memahami tantangan lapangan dan memiliki kemampuan koordinasi lintas sektor yang kuat sangat penting untuk memasuki fase percepatan berikutnya," imbuh Meutya Hafid.

Pemerintah berkomitmen memastikan Program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kesehatan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Program ini dirancang sebagai pilar utama dalam mempersiapkan generasi masa depan menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan semangat percepatan dan penguatan pelaksanaan, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," tutup Meutya Hafid.

Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen memfasilitasi penyelesaian persoalan administratif dan hambatan ibadah yang dihadapi Jemaat Gereja Mawar Sharon atau GMS Bantul. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan hak beribadah bagi setiap warga negara.

Upaya mediasi ini dilakukan setelah Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, menggelar pertemuan dengan pimpinan GMS di Surabaya pada Selasa (2/6/2026) malam. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, Kemenag memosisikan diri sebagai jembatan komunikasi antara pihak gereja dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pihak Kementerian Agama juga telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pejabat daerah. Koordinasi tersebut melibatkan Unit Kerja Presiden Gus Miftah, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bupati Bantul untuk mempercepat tercapainya solusi konkret.

"Saya tadi malam berkesempatan hadir di GMS Church Surabaya untuk berdiskusi terkait perkembangan penanganan persoalan GMS Bantul. Sekaligus saya sudah telepon UKP Gus Miftah, Kapolda DIY, dan Bupati Bantul guna mendorong percepatan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif," ujar Gugun Gumilar, Staf Khusus Menteri Agama RI.

Gugun menambahkan bahwa penanganan masalah ini mengedepankan asas musyawarah agar hak konstitusional warga tetap terpenuhi. Kemenag memandang kehadiran negara sangat krusial dalam mengawal kepastian hukum terkait kebebasan beragama.

"Negara wajib melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga untuk beribadah sesuai keyakinannya," tegas Gugun Gumilar, Staf Khusus Menteri Agama RI.

Saat ini, pihak kementerian bersama pengurus gereja tengah bersiap untuk mengikuti dialog lanjutan. Keduanya menunggu undangan resmi dari Pemkab Bantul untuk membahas rincian teknis penyelesaian.

"Jalur dialog dan musyawarah jadi pilihan utama, bukan konfrontasi," kata Gugun Gumilar, Staf Khusus Menteri Agama RI.

Manajemen GMS menyatakan dukungannya terhadap proses mediasi yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut. Mereka berharap langkah hukum dan administratif ini dapat membuahkan hasil yang adil bagi seluruh pihak terkait.

"Mohon doa dan dukungannya. Semoga proses mediasi berjalan lancar, menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, serta semakin memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia," tutup Gugun Gumilar, Staf Khusus Menteri Agama RI.

Kasus ini mencuat setelah video pembubaran aktivitas ibadah Jemaat GMS Bantul oleh sekelompok orang pada Minggu (24/5/2026) viral di media sosial. Tindakan penghentian paksa yang diduga melibatkan oknum organisasi kemasyarakatan tersebut memicu respons dari pengurus pusat.

Humas GMS Pusat, Josiah Michael, menyesalkan adanya intimidasi fisik maupun verbal yang menimpa jemaat di lokasi. Ia menegaskan bahwa kebebasan beribadah merupakan hak mutlak warga negara yang dilindungi oleh Pasal 29 UUD 1945.

Di sisi lain, Forum Jihad Islam atau FJI DIY selaku pihak yang terlibat pembubaran menyatakan aksi tersebut didasari oleh aspirasi warga setempat. Perwakilan FJI DIY mengklaim bahwa penolakan muncul karena ada prosedur perizinan rumah ibadah yang belum diselesaikan secara tuntas oleh pihak pengelola gereja.

Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Selasa (3/6/2026). Langkah hukum ini diambil pihak kejaksaan pascapencopotan jabatan Dadan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perkara hukum ini berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran negara pada lembaga baru tersebut. Penyidik kini tengah mendalami total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi dalam program prioritas pemerintah tersebut, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pihak kejaksaan mengonfirmasi bahwa proses hukum telah memasuki tahapan penyidikan intensif. Sejumlah barang bukti terkait pelaksanaan program tahun anggaran 2025-2026 juga telah disita oleh tim penyidik.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan pada 14 Maret 2025, Dadan memiliki total kekayaan senilai Rp 9.022.400.000. Pengadilan dan penyidik akan mencocokkan aset ini dengan dugaan aliran dana korupsi.

Aset tersebut meliputi dua bidang tanah di Kabupaten Bogor dengan nilai masing-masing Rp 2.000.000.000 dan Rp 3.900.000.000. Selain tanah, tersangka juga memiliki tiga unit mobil, yakni Mazda CX-5 tahun 2023 seharga Rp 675.000.000, Honda HR-V tahun 2024 seharga Rp 330.000.000, serta Mazda CX-3 tahun 2023 seharga Rp 395.000.000.

Sisa kekayaan mantan pejabat tersebut tersimpan dalam bentuk harta bergerak lainnya senilai Rp 322.400.000. Dokumen resmi juga mencatat kepemilikan kas dan setara kas yang mencapai Rp 1.400.000.000.

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Jabatan Kepala BGN kini resmi diamanahkan kepada Nanik Sudaryati Deyang, yang akrab disapa Nanik S Deyang.

Dilansir dari Suara, proses pelantikan ini berlangsung pada 2 Juni 2026. Nanik S Deyang hadir menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana.

Penunjukan ini memantik perhatian khalayak luas. Publik banyak menyoroti latar belakang Nanik S Deyang yang lebih dominan di dunia jurnalistik serta politik, bukan dari sektor kesehatan atau gizi murni.

Nanik S Deyang merupakan perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed Purwokerto angkatan 1983.

Pendidikan biologi memberikan dasar pemahaman ilmiah mengenai metabolisme, ekosistem pangan, dan kesehatan manusia. Ilmu hayati tersebut dinilai relevan dalam mendukung kebijakan berbasis data di BGN.

Setelah meraih gelar S1, Nanik S Deyang menempuh studi S2 di Magister Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Fokus studi ini berkaitan dengan isu lingkungan, keberlanjutan, dan manajemen sumber daya alam.

Pemahaman mengenai ekosistem dan konsep keberlanjutan ini menjadi modal penting dalam menyusun program gizi nasional. Kebijakan BGN ke depan diharapkan tidak sekadar fokus pada distribusi, tetapi juga mutu dan kontinuitas pangan lokal.

Rekam Jejak Karier dan Komunikasi Publik

Nanik S Deyang mengawali karier profesional sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit dari Kelompok Kompas Gramedia. Ia kemudian dipercaya mengisi posisi manajerial sebagai Pemimpin Umum Majalah Femme dan Direktur Utama Tabloid Info Kecantikan.

Pengalaman panjang di bidang komunikasi publik ini menjadi nilai krusial saat dirinya memasuki jajaran pemerintahan. Dalam dunia politik, ia tercatat aktif menyokong Prabowo Subianto sejak Pilpres 2019 sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik S Deyang sempat mengemban tugas sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ia juga pernah menduduki posisi Komisaris Independen PT Pertamina serta Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publikasi dan Investigasi.

Kehadiran Nanik S Deyang di pucuk pimpinan BGN diharapkan mampu membenahi citra lembaga yang sempat diterpa isu miring, termasuk kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Tugas utama yang kini diemban Nanik S Deyang meliputi perbaikan tata kelola program MBG, perluasan jangkauan layanan, penanggulangan stunting, serta peningkatan mutu gizi bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya di Jakarta akibat kontroversi pengadaan 25.000 unit motor listrik senilai Rp2,4 triliun yang dinilai bermasalah oleh Kementerian Keuangan.

Langkah perombakan besar-besaran pada pucuk pimpinan lembaga tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagaimana dilansir dari Suara. Selain Dadan, dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang turut diberhentikan adalah Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Pencopotan ini dipicu oleh proyek pengadaan kendaraan operasional roda dua jenis motor listrik Emmo JVX GT untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data Inaproc, terdapat dua paket pengadaan dengan nilai masing-masing Rp1,22 triliun dengan harga per unit mencapai Rp49,95 juta termasuk pajak.

Proyek tersebut memicu kekhawatiran karena kesiapan infrastruktur purnajual yang belum memadai, di mana diler dan bengkel resmi di kawasan Jakarta Barat dilaporkan belum selesai sepenuhnya hingga April lalu. Kebijakan ini tetap berjalan meskipun awalnya telah ditolak oleh Kementerian Keuangan karena dinilai mengalami kebocoran sistem.

"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola anggaran serta memastikan kelancaran program strategis pemerintah tanpa hambatan birokrasi maupun polemik pengadaan barang.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Sebagai gantinya, Nanik S Deyang ditunjuk untuk memimpin lembaga tersebut, seperti dikutip dari Suara.

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Kepala Negara ini tidak hanya menyasar posisi puncak. Dua Wakil Kepala BGN juga turut mengalami pergantian dalam perombakan manajemen instansi tersebut.

Pergantian kepemimpinan ini memicu perhatian publik terkait sisi lain kedua tokoh. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), baik Dadan Hindayana maupun Nanik S Deyang sama-sama memiliki kekayaan bernilai miliaran rupiah, termasuk koleksi kendaraan pribadi.

Dadan Hindayana melaporkan total harta kekayaan bersih senilai Rp9.022.400.000 pada 14 Maret 2025. Mantan Kepala BGN ini tercatat tidak memiliki utang sama sekali dalam laporan keuangan tersebut.

Dari total kekayaan yang dimiliki, aset transportasi dan kendaraan yang dilaporkan bernilai Rp1.400.000.000. Seluruh unit kendaraan ini tercatat didapatkan dari hasil sendiri.

Isi garasi Dadan terdiri dari tiga unit mobil. Kendaraan tersebut meliputi Mazda CX-5 tahun 2023 seharga Rp675.000.000, Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2014 senilai Rp330.000.000, serta Mazda CX-3 1.5 (4x2) A/T tahun 2023 dengan taksiran Rp395.000.000.

Koleksi Kendaraan Nanik S Deyang

Nanik S Deyang mempunyai total harta kekayaan bersih sejumlah Rp6.303.290.605 menurut data LHKPN per 17 Januari 2025. Sama seperti pendahulunya, Nanik juga melaporkan tidak memiliki beban utang.

Aset berupa alat transportasi milik Kepala BGN yang baru ini bernilai total Rp705.000.000. Seluruh akomodasi roda empat yang berada di dalam laporannya berstatus hasil sendiri.

Koleksi mobil Nanik meliputi tiga unit dengan variasi tipe berbeda. Kendaraan itu terdiri atas BMW 520i CKD A/T tahun 2014 senilai Rp460.000.000, Toyota Fortuner 2.7 Lux A/T tahun 2013 senilai Rp180.000.000, serta Toyota Avanza 1.3 G tahun 2007 seharga Rp65.000.000.

Jemaah haji Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Seruan tersebut disampaikan oleh pihak Kementerian Agama RI pascafase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, seperti dilansir dari Detikcom.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Akhmad Fauzin, menegaskan bahwa kemabruran ibadah harus tecermin secara nyata lewat kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Peningkatan kualitas diri serta konsistensi dalam menjaga nilai kebaikan menjadi indikator utama keberhasilan ibadah tersebut.

Dengan total kuota yang melebihi 220 ribu orang, posisi para pencari berkah ini dinilai sangat strategis dalam memberikan dampak sosial yang luas. Keteladanan tersebut dapat disalurkan melalui penguatan semangat gotong royong, keaktifan dalam kegiatan sosial, menjaga persatuan, dan peningkatan kedisiplinan.

"Kementerian Haji berharap jemaah haji ketika kembali ke tanah air dapat menjadi teladan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Akhmad Fauzin, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI dalam wawancara di Makkah, Arab Saudi, Selasa (2/6/2026).

Penerapan nilai keimanan juga wajib diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, interaksi antarbangsa selama di Arab Saudi diharapkan dapat memperluas cara pandang jemaah agar lebih toleran dan bijaksana.

"Jemaah haji diharapkan menjadi pionir dalam gerakan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dengan begitu, kemabruran haji tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar," kata Akhmad Fauzin, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI.

Sikap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama serta kepedulian sosial harus tetap dipertahankan pascapulang ke Tanah Air. Penilaian keberhasilan ibadah ini tidak lagi bertumpu pada selesainya ritual, melainkan pada dampak jangka panjang bagi bangsa.

"Ketika kembali ke Tanah Air, jemaah haji diharapkan tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan terus meningkatkan kualitas ibadah serta kepedulian sosial," ujar Akhmad Fauzin, Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI.

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dan menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak Rabu (3/6/2026) pagi. Tindakan hukum ini dilakukan pihak berwenang tepat setelah pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan di lembaga tersebut.

Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan evaluasi internal terhadap lembaga negara tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pemerintah mengimbau publik untuk memberikan ruang bagi aparat penegak hukum dalam menuntaskan penyelidikan. Saat ini, pihak Istana masih menunggu laporan resmi mengenai hasil penggeledahan di lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis itu.

"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Upaya perbaikan tata kelola ini menjadi fokus pemerintah bagi kementerian maupun lembaga tinggi negara. Di sisi lain, Kejaksaan Agung mengonfirmasi keberadaan tim penyidik tindak pidana khusus di lokasi sejak pagi hari.

Hingga saat ini, kejelasan mengenai kasus yang mendasari penggeledahan tersebut belum diungkapkan oleh pihak kejaksaan. Operasi lapangan di kantor pusat lembaga tersebut ditegaskan langsung oleh perwakilan humas Kejaksaan Agung.

"Penyidik pidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Mochammad Jeffry, Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Dino Patti Djalal dikenal luas sebagai salah satu diplomat Indonesia yang paling berpengaruh pada era modern. Rekam jejak kariernya mencakup posisi strategis seperti mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2010-2013, Wakil Menteri Luar Negeri, serta juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, ia juga merupakan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan kerap tampil sebagai pemikir kebijakan luar negeri yang artikulatif. Seperti dikutip dari Suara, sosok gemilang ini ternyata lahir dan dibesarkan dari silsilah keluarga yang mentereng dengan tradisi intelektual, perjuangan, dan pengabdian kuat kepada negara.

Dino Patti Djalal lahir pada 10 September 1965 di Belgrade, Yugoslavia, yang kini menjadi Serbia. Kelahiran di luar negeri tersebut terjadi karena sang ayah, Prof. Dr. Hasjim Djalal (1934-2025), tengah menjalankan tugas sebagai diplomat senior Indonesia.

Hasjim Djalal merupakan pakar hukum laut internasional yang sangat dihormati dan pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk PBB, Kanada, serta Jerman. Ia menjadi figur kunci dalam perjuangan konsep archipelagic state yang akhirnya diakui dunia melalui UNCLOS 1982.

Hasjim Djalal lahir pada 25 Februari 1934 di Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat, dari keluarga sederhana di ranah Minangkabau. Ayahnya atau kakek Dino, H. Djalaludin (Inyiak Djala), merupakan seorang ulama yang mendirikan sekolah agama Ma’hadul Islami di Ampang Gadang.

Keluarga ini berasal dari suku Simabur di pihak ayah dan suku Jambak di pihak ibu, Hj. Salamah. Tradisi Minangkabau dengan semangat merantau, adat matrilineal, dan penghargaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan membentuk fondasi utama karakter keluarga tersebut.

Hasjim Djalal berhasil menembus pendidikan tinggi hingga lulus dari Akademi Dinas Luar Negeri dan melanjutkan studi di University of Virginia, Amerika Serikat, sebagai mahasiswa Indonesia pertama di sana. Kariernya terus menanjak dari diplomat muda hingga memimpin berbagai perundingan internasional.

Kontribusinya terhadap hukum laut global dituangkan dalam buku-buku penting, salah satunya berjudul Indonesian Struggle for the Law of the Sea. Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2025 di Jakarta dan dimakamkan di TMP Kalibata melalui upacara militer.

Latar Belakang Ibu dan Perjalanan Karier Dino

Sementara itu, ibu Dino yang bernama Jurni (atau Zurni Kalim) berasal dari Solok, Sumatera Barat. Sebagai pendamping diplomat, ia selalu mendukung penugasan suaminya di berbagai negara, termasuk saat berada di Yugoslavia tempat Dino lahir.

Kehidupan masa kecil Dino dipenuhi dengan perpindahan antarnegara, mulai dari Jakarta, Yugoslavia, Guinea, Singapura, Washington DC, hingga Kanada. Pengalaman berpindah-pindah ini turut membentuk wawasan global Dino sejak usia dini.

Dino merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, di mana ia memiliki kakak bernama Budi Irawan dan adik bernama Dini Sari. Warisan kuat sang ayah di bidang diplomasi terlihat jelas pada perjalanan karier yang dipilih oleh Dino.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Carleton (BA) dan Simon Fraser University (MA) di Kanada, Dino meraih gelar PhD dari London School of Economics. Ia kemudian bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1987.

Selama berkarier, Dino pernah ditugaskan di London, Dili, serta Washington DC. Kemampuan intelektual dan komunikasinya membuat pangkat Dino naik dengan cepat di lingkungan kementerian.

Di luar karier diplomatik resminya, Dino juga aktif sebagai penulis buku laris, aktivis pemuda, dan pendiri FPCI untuk mendorong partisipasi publik dalam politik luar negeri. Garis keturunan keluarga ini membuktikan peran penting akar budaya dan pendidikan dalam melahirkan tokoh pengabdi bangsa.

Sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi spontan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Momen unik ini memicu beragam respons dari para pengguna internet setelah tersebar luas.

Peristiwa tersebut terjadi ketika Teddy Indra Wijaya sedang menjalankan tugasnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah kegiatan, seperti dikutip dari Suara. Pada saat yang sama, Presiden Prabowo tampak sedang terlibat dalam obrolan hangat bersama Luhut Binsar Panjaitan.

Di tengah suasana percakapan yang santai itu, Luhut tiba-tiba mengulurkan tangannya lalu mencubit pipi Teddy Indra Wijaya. Interaksi singkat yang berlangsung selama beberapa detik tersebut langsung mengundang perhatian publik setelah potongan videonya diunggah oleh akun @preman_kalem di media sosial X.

Unggahan video itu langsung diserbu oleh warganet hingga mendapatkan ribuan tayangan serta memicu berbagai komentar di kolom digital.

"Dicubit dong, hahaha," tulis salah satu netizen dalam kolom komentar.

"Ya ampun cubit-cubit manja ih opung," tulis seorang warganet.

Sejumlah pengguna internet lainnya menduga tindakan tersebut muncul karena Luhut merasa gemas kepada Teddy Indra Wijaya yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Gemes banget itu kayaknya," sahut netizen lainnya.

Interaksi antara Luhut Binsar Panjaitan dan Seskab Teddy Indra Wijaya ini dinilai sebagai momen yang tidak biasa oleh warganet dan terus menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut positif langkah perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) demi mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (3/6/2026).

Langkah penyegaran struktur pengelola utama MBG ini dipandang sebagai momentum penting untuk mendorong pembenahan serta mempercepat realisasi program agar lebih profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Zulkifli Hasan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG menganggap susunan manajemen baru BGN mempunyai kapasitas mumpuni, rekam jejak birokrasi yang kuat, serta kompetensi koordinasi antarlembaga.

"Saya kenal baik ketiganya, Ketua Badan dan Wakil Ketua Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat. Saya sering rapat dengan mereka. Mereka memiliki pengalaman mengelola program pemerintah, mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga, serta memahami tantangan implementasi di lapangan," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memegang peran sentral dalam memimpin penyelarasan, evaluasi, serta pengendalian lintas sektor program MBG yang melibatkan hingga 17 Kementerian/Lembaga berdasarkan ketetapan Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Data operasional hingga 2 Juni 2026 menunjukkan program MBG telah berjalan melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan jangkauan 63.133.649 penerima manfaat, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pergantian jajaran pimpinan ini juga dinilai sebagai wujud keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi dari luar, di mana kepala negara bersedia menampung masukan demi menyempurnakan kebijakan.

"Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritikan, protes, dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian," kata Zulhas.

Dalam susunan kepengurusan baru tersebut, Nanik S. Deyang dinilai membawa modal pemahaman mendalam karena telah mengawal program MBG sejak masa perencanaan awal.

Sementara itu, sosok Agustina Arumsari dihadirkan untuk memperkuat tata kelola risiko berbekal pengalaman pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun Mayjen TNI Trenggono melengkapi formasi dengan kapabilitas kepemimpinan dari TNI Angkatan Darat serta rekam jejak manajerial sektor pangan selaku Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, sebagai lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20-21 Juni 2026.

Keputusan mengenai tempat penyelenggaraan agenda besar ini tertuang dalam surat resmi nomor 353/PB.23/A.II.08.03/99/06/2026 yang dikeluarkan oleh Rais Aam PBNU, dilansir dari Detikcom.

Penetapan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari tim survei serta berbagai aspek spiritual untuk kelancaran acara.

"Bahwa setelah mempelajari dengan seksama laporan Tim Survei yang merekomendasikan tiga calon lokasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU dan setelah mendapatkan pertimbangan dari aspek ruhaniah, saya memilih dan memutuskan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagai lokasi penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada tanggal 20-21 Juni 2026," kata KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU.

Komunikasi mengenai keputusan ini sudah jalin oleh Rais Aam bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf via WhatsApp sejak awal bulan.

Langkah cepat kini diinstruksikan kepada panitia pengarah dan panitia pelaksana agar seluruh tahapan persiapan berjalan maksimal.

"Meningkatnya terbatasnya waktu yang tersedia, dengan ini saya instruksikan kepada Steering Committee dan Organizing Comitte untuk segera bekerja sekuat tenaga (all out) dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU dengan sebaik-baiknya," kata KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU.

Sebelum keputusan ini resmi diambil, terdapat tiga lokasi yang menjadi bahan pertimbangan bagi jajaran pengurus pusat.

Usulan untuk memilih wilayah Kediri tersebut awalnya diajukan oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dalam rapat pleno yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta.

"Kami bertemu dengan KH Huda (Nurul Huda Djazuli) dan Gus Kautsar. Beliau berpesan dan siap Ploso dijadikan lokasi Munas dan Konbes," kata Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU.

Selain penentuan lokasi utama, terdapat pula usulan untuk menggelar rangkaian seremoni pembukaan acara di sekitar area makam Syaikhona Muhammad Kholil di Bangkalan, Madura.

Penyidik Kejaksaan Agung RI menjemput mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu pagi, 3 Juni 2026. Tindakan hukum ini berlangsung bersamaan dengan penggeledahan kantor lembaga tersebut di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dilansir dari Suara.

Operasi penjemputan oleh korps adhyaksa ini tidak hanya menyasar Dadan Hindayana selaku mantan pimpinan tertinggi. Dua mantan pejabat teras lain di lingkungan Badan Gizi Nasional juga turut dibawa oleh pihak kejaksaan demi menjalani pemeriksaan intensif.

Langkah hukum dari kejaksaan bergulir tepat satu hari setelah adanya keputusan mendadak dari pihak Istana Kepresidenan. Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Dadan Hindayana bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Alasan mengenai keputusan pemberhentian jajaran pimpinan tersebut disampaikan secara resmi oleh perwakilan pemerintah. Pihak Istana kemudian menunjuk Nanik S. Deyang guna mengisi posisi pimpinan baru pada lembaga tersebut.

"Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Evaluasi berkala yang berjalan selama belasan bulan menjadi dasar utama bagi kepala negara dalam merombak struktur kepengurusan. Pemerintah langsung bergerak cepat menetapkan sosok pengganti demi menjaga keberlangsungan fungsi instansi.

"Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ungkap Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Di balik kasus hukum dan pencopotan jabatannya, Dadan Hindayana merupakan seorang akademisi serta dosen Departemen Proteksi Tanaman di IPB University. Ia dikenal publik sebagai pakar bidang Entomologi dan Ekologi Serangga lulusan Jerman.

Rekam jejak akademisnya mencatat predikat lulusan terbaik Sarjana Hama dan Penyakit Tumbuhan IPB tahun 1990 sebelum meraih gelar doktor di Universitas Hannover pada 2000. Dadan juga pernah dipercaya menjadi konsultan di Kementerian Pertanian serta Kementerian Pertahanan.

- Kepala BGN Dadan Hindayana resmi dicopot mendadak, posisinya kini digantikan oleh Naniek S. Deyang.

- Pencopotan terjadi 48 jam usai Dadan menggagas program Makan Bergizi Gratis di Arab Saudi.

- Ide ekspansi dinilai prematur dan berisiko saat persoalan distribusi logistik domestik belum tuntas.

Suara.com - Hanya butuh waktu kurang dari 48 jam bagi Dadan Hindayana untuk kehilangan kursi strategisnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Di saat publik masih menanti realisasi penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pelosok Tanah Air, Istana justru membuat kejutan dengan mencopot sang komandan secara mendadak.

Pertanyaan besar pun mencuat: Apakah pencopotan ini murni evaluasi kinerja, atau ada kaitannya dengan manuver Dadan yang ingin mengekspor program Makan Gratis hingga ke Arab Saudi?

Kejutan Selasa Petang di Istana

Pengumuman perombakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) petang.

Posisi Dadan resmi digantikan oleh Naniek S. Deyang. Istana tidak hanya mengganti kepala badan, tetapi juga melantik dua Wakil Kepala BGN baru untuk memperkuat struktur organisasi.

Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan di balik pemberhentian Dadan yang terbilang sangat kilat ini.

Lembaga ini memegang peranan sangat krusial dalam mengeksekusi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Mengganti "nakhoda" di tengah jalan tentu memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Jejak 48 Jam Sebelumnya: Blunder di Jeddah?

Jika ditarik mundur dua hari sebelum pencopotannya, tepatnya pada Minggu (31/5/2026), Dadan tengah berada di Arab Saudi. Ia menyambangi Sekolah Indonesia Jeddah untuk meninjau pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di sinilah wacana kontroversial itu lahir. Dadan mengaku mendapat aspirasi agar anak-anak PMI di Timur Tengah juga bisa merasakan fasilitas Makan Bergizi Gratis.

Merespons hal itu secara spontan, Dadan langsung menyusun draf rencana besar untuk mengekspansi layanan MBG ke luar negeri.

Bahkan, ia sesumbar sedang mengkaji regulasi untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah Indonesia di Jeddah dan berencana melaporkan draf usulan itu secara langsung kepada Presiden.

Mengapa Wacana Ini Menjadi Kontroversi?

Rencana Dadan di Jeddah memicu berbagai tanda tanya yang diyakini menjadi alasan kuat hilangnya kepercayaan Istana. Berikut adalah beberapa poin yang disorot publik:

- Fokus Domestik yang Belum Tuntas:

Publik menilai wacana ekspansi ke Timur Tengah terlalu prematur dan tidak sensitif. Di saat pemenuhan gizi dan distribusi logistik MBG di dalam negeri masih menghadapi tantangan geografis dan anggaran yang masif, memikirkan ekspansi ke luar negeri dianggap sebagai lompatan yang tidak realistis.

- Kebijakan "Spontan" Tanpa Kalkulasi Matang:

Program selevel MBG membutuhkan perhitungan APBN yang sangat ketat. Menjanjikan perluasan program hingga lintas negara secara spontan berpotensi membebani postur anggaran negara secara tak terduga.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dikabarkan diamankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026, setelah resmi diberhentikan dari jabatannya sehari sebelumnya.

Penjemputan purnawirawan Polri lulusan Akpol 1991 tersebut dilakukan bersamaan dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung, seperti dilansir dari Suara. Kabar penangkapan ini mencuat tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kepemimpinan di lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah mengumumkan pemberhentian para petinggi BGN tersebut dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 2 Juni 2026.

"Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional," kata Pras.

Jabatan Kepala BGN yang ditinggalkan oleh Dadan Hindayana kini resmi diisi oleh Nanik S. Deyang selaku pejabat baru.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi sejak September 2025, Sony Sonjaya memiliki rekam jejak panjang di kepolisian, termasuk menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum dan Khusus di Polda Aceh.

Pihak kejaksaan sendiri belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus yang mendasari pengamanan ketiga mantan pejabat BGN tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Jeffry, menyatakan bahwa institusinya segera memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan informasi penjemputan para mantan petinggi itu pada sore hari.

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) dengan mencopot Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dari jabatan Wakil Kepala BGN bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Dilansir dari Suara, keputusan pemberhentian sang veteran perang yang baru menjabat sejak Oktober 2024 ini dilakukan setelah adanya proses pemantauan mendalam terhadap kinerja lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa langkah penataan struktur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional ini telah direncanakan dengan matang oleh kepala negara.

"Keputusan ini diambil oleh Bapak Presiden setelah memonitor dan mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir," tegas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pencopotan Lodewyk Pusung mengakhiri kiprah singkatnya di birokrasi sipil, meskipun ia memiliki rekam jejak mumpuni selama 32 tahun di militer dengan berbagai bintang kehormatan operasi.

Selain mencopot Lodewyk, Presiden Prabowo juga memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, lalu menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 2 Juni 2026, setelah hasil evaluasi pemerintah menemukan masalah tata kelola dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti dilansir dari Suara, posisi yang ditinggalkan Dadan kini resmi diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan hasil evaluasi menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari kedisiplinan terhadap standar operasional prosedur (SOP), tata kelola, hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Selama memimpin BGN sejak lembaga tersebut dibentuk, Dadan kerap memicu polemik melalui sejumlah pernyataan dan kebijakan operasional program MBG.

Kontroversi pertama muncul pada Januari 2025 ketika Dadan mengusulkan pemanfaatan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein lokal untuk wilayah Indonesia Timur.

Selanjutnya, Dadan dikritik warganet karena dinilai kurang sensitif setelah menceritakan kebiasaan pribadinya mengonsumsi susu dalam jumlah besar saat menghadiri acara di Jawa Timur pada 25 Mei 2025.

Program MBG juga disorot pada Ramadan 2025 karena tetap berjalan saat siswa berpuasa, yang kemudian memicu keluhan terkait penurunan kualitas paket makanan yang dibawa pulang siswa.

Masalah terbesar yang membayangi kepemimpinan Dadan adalah rentetan kasus keracunan makanan yang melibatkan ribuan siswa penerima manfaat di beberapa daerah sejak Januari 2025.

Data BGN mencatat terdapat 11.640 penerima manfaat terdampak keracunan, dengan rincian 636 orang harus menjalani rawat inap dan 11.004 orang melakukan rawat jalan.

Selain itu, publik mengkritik prioritas belanja BGN setelah beredar informasi pengadaan 21.801 unit motor listrik operasional dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp1,08 triliun dari pagu anggaran tahun 2025.

BGN juga menganggarkan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan semir dan sikat sepatu yang ditujukan bagi peserta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Kontroversi terakhir Dadan terjadi pada akhir Mei 2026 saat mengusulkan perluasan program MBG ke Arab Saudi untuk Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dengan potensi kebutuhan anggaran sebesar Rp132 juta per hari.

Rencana ekspansi tersebut menuai kritik tajam dari parlemen karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama program untuk meningkatkan gizi anak-anak di dalam negeri, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Penunjukan tersebut diumumkan pada Selasa malam, 2 Juni 2026, seperti dikutip dari Medcom.

Langkah ini diambil di tengah perombakan pimpinan di tubuh BGN, setelah Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, resmi dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Posisi Kepala BGN kini diisi oleh Nanik S. Deyang, sedangkan Agustina menempati posisi wakil yang sebelumnya dipegang Nanik.

Dalam menjalankan tugasnya di BGN, Agustina bakal mendampingi Wakil Kepala BGN lainnya, Mayor Jenderal TNI Trenggono. Keduanya diproyeksikan untuk saling melengkapi, dengan fokus Agustina pada aspek pengawasan keuangan, sementara Trenggono menangani bidang operasional dan logistik.

Agustina merupakan birokrat karier kelahiran 9 Oktober 1970 yang menghabiskan sebagian besar perjalanan profesionalnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia merintis panggung kerjanya dari posisi paling bawah sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Kariernya terus menanjak hingga menempati sejumlah posisi strategis di BPKP. Jabatan penting yang pernah diembannya meliputi Direktur Investigasi BUMN dan BUMD pada 2017, Direktur Investigasi III, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, hingga menjadi Wakil Kepala BPKP pada 2025.

Selama berkarier di dunia investigasi, Agustina kerap terlibat langsung dalam menghitung kerugian negara pada berbagai kasus korupsi besar. Salah satu momen yang menonjol adalah ketika ia menyerahkan hasil audit kasus tata niaga timah kepada Kejaksaan Agung pada 2024.

Latar Belakang Pendidikan dan Nilai Kekayaan

Keahlian Agustina di bidang pengawasan ditopang oleh latar belakang pendidikannya. Ia merupakan lulusan D3 dan D4 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang masing-masing lulus pada 1992 dan 1998, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pengalaman panjang Agustina di bidang audit serta pengawasan keuangan negara menjadi alasan utama di balik pemilihannya. Pemerintah berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan laporan e-LHKPN KPK per 31 Desember 2023, total harta kekayaan Agustina tercatat mencapai Rp8,73 miliar. Sebagian besar aset tersebut berbentuk kas dan setara kas, serta laporan tersebut menunjukkan ia tidak memiliki utang sama sekali.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/6/2026). Dilansir dari Suara, mantan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 tersebut ditunjuk untuk menggantikan posisi Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya.

"Presiden memutuskan mengangkat sudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional baru," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan.

Langkah perombakan ini juga menyasar posisi wakil pimpinan lembaga tersebut. Selain melakukan pergantian pada posisi kepala, Presiden Prabowo Subianto turut mengganti dua wakil kepala BGN dengan mengangkat Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono untuk menduduki jabatan baru tersebut.

Jabatan Kepala BGN memiliki kedudukan strategis yang setingkat dengan menteri kabinet. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, hak keuangan atau gaji pokok yang diterima oleh Kepala BGN ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Pendapatan bulanan tersebut ditunjang oleh hak finansial kedinasan lain bagi pejabat negara. Kepala BGN juga berhak mendapatkan tunjangan jabatan serta tunjangan representasi sekitar Rp13.608.000 per bulan, sehingga total penghasilan bulanan diperkirakan mencapai Rp18.648.000.

Negara turut menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk operasional skala nasional. Fasilitas operasional yang diberikan meliputi kendaraan dinas, rumah jabatan resmi, jaminan kesehatan lewat skema asuransi khusus, serta dukungan operasional lainnya sesuai undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Kepala BGN memegang kewenangan penuh atas kebijakan tata kelola pemenuhan gizi nasional. Tugas tersebut mencakup koordinasi program strategis, pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga perluasan kerja sama lintas sektor.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kepemimpinan pada Badan Gizi Nasional (BGN). Jabatan Kepala BGN kini resmi diemban oleh Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menduduki posisi sebagai Wakil Kepala BGN.

Keputusan perombakan struktural ini diambil oleh Presiden setelah melewati proses pemantauan dan evaluasi secara berkala. Langkah ini juga dilakukan dengan mendengarkan masukan dari berbagai kementerian terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat.

Langkah strategis ini diambil di tengah bergulirnya berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah selama 1,5 tahun terakhir, seperti dikutip dari Medcom.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan keterangan resmi mengenai keputusan tersebut pada Selasa, 2 Juni 2026. Melalui perombakan ini, pemerintah memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Selain itu, pemerintah juga memberhentikan Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras ketiganya dalam membangun serta mengembangkan fondasi awal lembaga tersebut.

"Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian saudari Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," jelas Prasetyo dikutip dari Breaking News, Metro TV.

Sebelum dipercaya memimpin lembaga ini, Nanik S. Deyang mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Ia juga memegang posisi sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis.

Melalui pergantian kepemimpinan ini, jajaran pimpinan BGN yang baru diharapkan bisa segera melakukan konsolidasi internal. Penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menjadi prioritas utama demi memaksimalkan seluruh program kerja.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia," ucap Prasetyo.

Berdasarkan data resmi dari laman bgn.go.id, Nanik Sudaryati Deyang lahir pada 3 Januari 1968 di Madiun, Jawa Timur. Ia mengawali karier profesionalnya sebagai seorang jurnalis di Tabloid Bangkit.

Setelah menyudahi aktivitas di dunia jurnalistik, Nanik mulai aktif dalam ranah politik serta pemerintahan. Dirinya tercatat sebagai salah satu sosok yang berada di dalam lingkaran pendukung Prabowo saat gelaran Pilpres 2019.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden pada 2024, Nanik mendapatkan kepercayaan untuk menjabat posisi Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk periode 2024-2029.

Jabatan tersebut diembannya dalam waktu yang relatif singkat. Pada 17 September 2025, Nanik kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sebelum akhirnya resmi dilantik sebagai Kepala BGN.

Selain aktif di lingkungan BGN, Nanik juga dipercaya untuk menduduki posisi strategis di sektor korporasi negara. Sejak tanggal 12 Juni 2025, ia telah aktif menjabat sebagai Komisaris Independen di Pertamina.

Dari aspek riwayat pendidikan, Nanik merupakan lulusan sarjana rumpun ilmu Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman. Ia kemudian melanjutkan studi tingkat magister dan meraih gelar S2 Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan sebanyak 93 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dapat diselesaikan pada akhir bulan Juni 2026. Target tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 yang memperoleh alokasi anggaran terbesar mencapai Rp19,95 triliun.

Rencana penyelesaian infrastruktur pendidikan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (2/6/2026). Dilansir dari Detik Finance, proyek ini secara keseluruhan menyasar pembangunan 100 unit sekolah rakyat pada tahun anggaran berjalan.

Hingga saat ini, sebanyak 93 unit sekolah sedang dalam tahap pengerjaan fisik, sementara tujuh unit sisanya masih dalam proses tender. Capaian pembangunan fisik secara total telah menyentuh angka 67,50 persen, dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 44,33 persen.

"Untuk Sekolah Rakyat dengan pagu Rp 19,95 triliun dengan realisasi fisik 67,50% dan keuangan 44,33% dari total target 93 unit yang harus kami selesaikan di Juni 2026," jelas Dody.

Kementerian PU juga tengah melaksanakan beberapa program prioritas lain di luar pembangunan sekolah. Salah satunya adalah penanganan irigasi daerah dengan anggaran sekitar Rp350 miliar yang ditargetkan mencakup area seluas 19.760 hektare dengan progres fisik mencapai 82,73 persen dan keuangan 38,36 persen. Selain itu, terdapat program revitalisasi madrasah yang menyasar 856 unit dengan capaian fisik sebesar 41,88 persen.

"Untuk Penanganan Jalan Daerah, pagunya sebesar Rp 2,9 triliun dengan realisasi fisik 75,1% dan keuangan 5,9,49%. Untuk kawasan swasembada pangan, energi dan air di Wanam terdapat pagu sebesar Rp 3,23 triliun dengan progres fisik tercatat 12,67% dan keuangan 2,63%," papar Dody.

Guna menuntaskan seluruh program prioritas tersebut, Kementerian PU telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp34,33 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Permintaan ini telah dilayangkan secara resmi kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri PU Nomor PR0201/B/Mn/2026/90 tertanggal 22 Mei 2026.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjemput paksa mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN pada Rabu pagi, 3 Juni 2026. Penindakan hukum ini dilakukan di Jakarta untuk memeriksa para mantan pejabat tersebut terkait perkara hukum di lingkungan BGN.

Operasi penjemputan paksa oleh tim penyidik tersebut turut menyasar Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Dilansir dari Suara, ketiga mantan petinggi lembaga gizi tersebut digiring ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung sejak waktu subuh untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Otoritas penegak hukum sejauh ini belum memerinci konstruksi perkara yang menjerat para mantan pejabat tersebut. Bersamaan dengan penangkapan, tim penyidik Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah ruangan strategis di Gedung Badan Gizi Nasional guna mendalami perkara.

Langkah hukum ini berlangsung selang beberapa jam setelah keputusan tegas dari Kepala Negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Jabatan tersebut kini resmi diisi oleh Nanik S. Deyang.

Kasus ini memicu perhatian publik terhadap profil finansial Dadan Hindayana yang memiliki total kekayaan Rp9.022.400.000 berdasarkan LHKPN KPK per 14 Maret 2025. Aset terbesar milik Dadan berupa tanah dan bangunan senilai Rp5.900.000.000, serta simpanan kas sebesar Rp1.400.000.000.

Dadan juga melaporkan aset transportasi senilai Rp1.400.000.000 yang meliputi tiga unit mobil, yaitu Mazda CX-5 tahun 2023, Honda HR-V tahun 2024, dan Mazda CX-3 tahun 2023. Selain kekayaan pribadi, posisi Kepala BGN juga memberikan fasilitas kedinasan serta hak keuangan setingkat menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok posisi setingkat menteri ini adalah Rp5.040.000 per bulan beserta tunjangan jabatan. Sebagai gambaran, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2025 menetapkan tunjangan kinerja tertinggi pegawai di bawah kepala badan dapat mencapai Rp33.240.000 per bulan.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Seperti diberitakan oleh Suara, pengangkatan ini dilakukan untuk menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya pada 2 Juni 2026.

Pencopotan Dadan Hindayana terjadi setelah dirinya dikabarkan telah dijemput oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain melakukan penjemputan, pihak Kejagung juga dilaporkan melakukan penggeledahan di kantor BGN.

Sebagai pejabat baru yang memimpin program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi finansial Nanik Sudaryati Deyang menjadi sorotan. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 17 Januari 2025, total kekayaan Nanik tercatat mencapai Rp6.303.290.605.

Sebagian besar kekayaan Kepala BGN yang baru ini ditempatkan pada sektor properti. Aset berupa tanah dan bangunan mendominasi total kekayaannya dengan nilai komulatif mencapai lebih dari Rp5,4 miliar.

Beberapa properti milik Nanik tersebar di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Depok dan Bekasi. Aset properti terbesarnya berupa tanah seluas 237 m² dan bangunan 320 m² di Depok yang ditaksir bernilai Rp1,5 miliar.

Selain aset bernilai miliaran tersebut, Nanik memiliki kepemilikan properti lain di kawasan Depok. Nilai aset-aset penunjang ini bervariasi, mulai dari Rp163 juta hingga mencapai Rp1,2 miliar.

Di luar sektor properti, Nanik melaporkan kepemilikan aset transportasi dalam laporan kekayaannya. Total nilai kendaraan bermotor yang terdaftar di garasinya mencapai angka Rp705 juta.

Hal yang cukup menarik dari laporan finansial tersebut adalah catatan utang Nanik yang berada di angka nol. Kondisi keuangan yang bersih tanpa pinjaman ini dinilai menjadi nilai tambah bagi transparansi sang pejabat.

Rekam Jejak Karier di Sektor Publik

Nanik Sudaryati Deyang merupakan perempuan kelahiran Madiun pada 3 Januari 1968. Sebelum masuk ke dalam jajaran birokrasi pemerintahan, Nanik merintis karier sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit yang berada di bawah Kompas Gramedia Group.

Pengalaman panjang di industri media memberikan kontribusi besar pada kemampuan komunikasi publiknya. Keahlian ini yang membawanya dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Sebelum menduduki jabatan puncak di BGN, ia juga pernah memegang posisi sebagai Komisaris Independen PT Pertamina. Kombiansi pengalaman ini dinilai memberi bekal kuat dalam aspek manajemen dan pemahaman isu publik.

Kepemimpinan Nanik di BGN kini diuji di tengah berbagai tantangan program MBG, termasuk kasus keracunan makanan di daerah dan kritik tata kelola. Saat masih menjabat Wakil Kepala, Nanik kerap menjadi juru bicara dan sempat menangis menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan siswa.

Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), instrumen LHKPN ini akan terus diaudit untuk memastikan akuntabilitas. Kepemilikan modal kekayaan senilai Rp6,3 miliar ini diharapkan bisa menjadi modal awal dalam membangun kepercayaan publik untuk mengelola anggaran program yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada 2 Juni 2026. Mantan jurnalis dan politikus tersebut menggantikan posisi Dadan Hindayana yang diberhentikan dari jabatannya.

Seperti dikutip dari Suara, posisi baru yang diemban oleh Nanik S Deyang ini setingkat dengan menteri. Hal tersebut membuat dirinya berhak menerima besaran gaji beserta tunjangan jabatan yang setara dengan pimpinan kementerian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, remunerasi pimpinan lembaga ini mengacu pada hak keuangan menteri. Regulasi mengenai besaran upah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000.

Gaji pokok yang diterima oleh Kepala BGN ditetapkan sebesar Rp5.040.000 setiap bulan. Selain upah pokok, jabatan ini juga dilengkapi dengan tunjangan jabatan serta tunjangan representasi yang mencapai sekitar Rp13.608.000 per bulan.

Secara akumulatif, total pendapatan bulanan dari komponen gaji dan tunjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka Rp18.648.000 atau berkisar Rp18,6 juta. Jumlah ini di luar tunjangan kinerja yang nilainya fluktuatif sesuai pencapaian target lembaga.

Negara juga memfasilitasi posisi ini dengan rumah jabatan resmi, kendaraan dinas lengkap beserta pengemudi, serta jaminan kesehatan. Tunjangan operasional lain mencakup biaya komunikasi, listrik, air, keamanan, hingga anggaran perjalanan dinas.

Profil Singkat dan Rekam Jejak

Nanik Sudaryati Deyang dilahirkan di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman angkatan 1983 sebelum melanjutkan program magister Ilmu Kehutanan di Universitas Gadjah Mada.

Sebelum memasuki ranah politik, ia merintis karier sebagai wartawan senior di Tabloid Bangkit. Rekam jejaknya di pemerintahan mencakup posisi Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode 2024-2029 dan Komisaris Independen PT Pertamina pada 2025.

Sejak September 2025, Nanik juga telah mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Pengalaman di internal lembaga ini menjadi modal penting untuk mengelola institusi gizi tersebut.

Laporan Harta Kekayaan dan Tantangan Lembaga

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan tanggal 17 Januari 2025, total kekayaan bersih Nanik tercatat sebesar Rp6.303.290.605 tanpa kepemilikan utang sama sekali.

Aset terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp5.402.000.000 yang berlokasi di kawasan Depok dan Bekasi. Sektor alat transportasi senilai Rp705.000.000 meliputi unit BMW 520i rilisan 2014, Toyota Fortuner 2013, serta Toyota Avanza 2007, ditambah kas sebesar Rp196.290.605.

Sebagai pimpinan baru, Nanik memegang kendali atas anggaran BGN tahun 2026 yang menyentuh angka Rp268 triliun. Alokasi dana besar tersebut mayoritas diarahkan untuk menyokong program gizi serta perbaikan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Adu argumen mengenai efisiensi anggaran kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan diplomat senior Dino Patti Djalal memicu perhatian publik. Di samping perdebatan tersebut, laporan finansial resmi mengungkap perbedaan mencolok terkait jumlah aset yang dimiliki oleh kedua tokoh ini.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dikutip dari Suara, nominal aset yang dimiliki Teddy Indra Wijaya pada usia muda memperlihatkan selisih besar dibandingkan dengan kantong finansial Dino Patti Djalal sewaktu berada di masa keemasan karir diplomasinya.

Teddy Indra Wijaya mengantongi total kekayaan senilai Rp 20.116.632.669 pada usia 37 tahun. Berdasarkan LHKPN periodik 2025 yang diserahkan pada Maret 2026, jumlah harta tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 4,7 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Pejabat kabinet kelahiran 1989 ini tercatat menguasai aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di 5 bidang dengan taksiran nilai total Rp 9,04 miliar. Pada sektor alat transportasi, ia memiliki tiga unit kendaraan roda empat yang meliputi Toyota Jeep LC HDTP, Toyota Fortuner, dan Honda CRV dengan akumulasi nilai Rp 1,21 billion.

Aspek finansial paling menonjol dari Teddy Indra Wijaya terletak pada kondisi keuangannya yang bersih dari liabilitas. Ia menguasai harta bergerak lainnya senilai Rp 7,7 miliar serta simpanan kas sebesar Rp 2,1 miliar tanpa kepemilikan utang sama sekali.

Kondisi Keuangan Dino Patti Djalal pada Usia 45 Tahun

Kondisi yang bertolak belakang terlihat dari arsip keuangan Dino Patti Djalal yang lahir pada tahun 1965. Ketika mengemban tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2010 saat berusia 45 tahun, jumlah kekayaan totalnya berada di angka Rp 10.650.000.000.

Jumlah kepemilikan milik Dino tersebut berkisar separuh dari nilai kekayaan yang dikantongi Teddy sekarang, kendati saat pelaporan dilakukan Dino memiliki usia 8 tahun lebih tua serta menempati posisi diplomasi internasional yang strategis.

Dino mencatatkan kepemilikan aset tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan dengan nilai Rp 6,08 miliar saat itu. Terkait kepemilikan kendaraan pribadi, Dino melaporkan dua unit mobil dengan nilai Rp 800 juta, berada di bawah nilai koleksi yang ada di dalam garasi Teddy.

Kesenjangan arus likuiditas dan beban keuangan dari kedua tokoh ini juga terlihat cukup lebar. Di saat Teddy memegang dana kas miliaran rupiah tanpa tanggungan keuangan, Dino pada usia 45 tahun mencatatkan dana kas senilai Rp 286 juta dengan beban utang mencapai Rp 1,15 miliar.

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu (3/6/2026) setelah muncul dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur program Makan Bergizi Gratis. Langkah hukum ini dilakukan di tengah proses evaluasi besar-besaran dan audit internal oleh pemerintah terhadap lembaga tersebut, sebagaimana dilansir dari Suara.

Penyidikan oleh aparat penegak hukum bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa audit internal dilakukan menyusul isu transaksi titik dapur tersebut, sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman juga membenarkan adanya laporan serupa.

Di sisi lain, polemik tata kelola anggaran ini membuat peringatan dini dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai celah dalam program berbiaya Rp335 triliun tersebut kembali menjadi sorotan. Kementerian Keuangan kini memperketat pengawasan agar anggaran negara tidak mengalir ke program yang tidak tepat sasaran.

"Kita mendukung MBG. Cuma kita minta supaya lebih efisien," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Pemerintah sendiri telah memotong pelaksanaan program menjadi lima hari dari sebelumnya tujuh hari sebagai langkah penghematan. Purbaya sebelumnya mengakui adanya kelemahan dalam pelaksanaan proyek sosial besar bentukan pemerintah baru ini.

"Kita lihat memang ada kelemahan sana sini, tapi untuk program baru normal lah, bisa diperbaiki ke depan," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Melalui evaluasi total dan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, pemerintah berupaya menekan potensi inefisiensi yang dapat membebani ruang fiskal APBN. Kementerian Keuangan memastikan sistem penyaringan pembiayaan akan dirombak total demi mencegah penyimpangan anggaran negara.

"Yang untuk jadi kami juga akan perbaiki proses screening pembiayaannya sehingga enggak ada lagi program-program yang aneh yang dibiayain," papar Purbaya, Menteri Keuangan.

Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Dilansir dari Suara, kepala negara kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai pimpinan baru lembaga tersebut.

Langkah perombakan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain posisi kepala, restrukturisasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo juga menyasar pada dua jabatan Wakil Kepala BGN yang sebelumnya diemban oleh Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

"Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pihak Istana memastikan bahwa estafet kepemimpinan institusi tersebut langsung diserahkan kepada pejabat baru. Pengumuman pengganti posisi puncak lembaga tersebut disampaikan secara resmi bersamaan dengan pembacaan keputusan evaluasi.

"Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ungkap Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK, Dadan Hindayana tercatat mempunyai total harta kekayaan bersih mencapai Rp9.022.400.000. Komponen aset mantan Kepala BGN tersebut didominasi oleh kepemilikan dua aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Bogor dengan nilai total Rp5.900.000.000.

Dalam laporan ekuitasnya, Dadan juga mencantumkan kepemilikan tiga unit kendaraan roda empat di dalam garasinya. Koleksi tersebut meliputi satu unit Mazda CX-5 tahun 2023 senilai Rp675.000.000, satu unit Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2024 seharga Rp330.000.000, serta satu unit Mazda CX-3 1.5 A/T tahun 2023 dengan taksiran nilai Rp395.000.000.

Aset lain milik Dadan terbagi dalam bentuk harta bergerak lainnya yang bernilai sebesar Rp322.400.000, ditambah dengan kepemilikan kas dan setara kas yang mencapai Rp1.400.000.000. Mantan Kepala BGN ini tercatat bersih dari kewajiban utang.

Presiden Republik Indonesia resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah melalui proses evaluasi kinerja selama satu setengah tahun pada Selasa (2/6/2026) malam.

Keputusan pencopotan jabatan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dilansir dari Suara. Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S. Deyang, yang sebelumnya mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, untuk mengisi posisi baru tersebut.

Langkah perombakan birokrasi ini memicu gelombang reaksi publik di media sosial, termasuk dari kalangan figur publik. Musisi Kunto Aji mengunggah sebuah pernyataan singkat melalui akun platform Threads miliknya yang langsung mengundang spekulasi netizen karena dinilai berkaitan dengan dinamika politik tersebut.

“Jangan seneng dulu ya, takutnya malah jadi mentri,” tulis Kunto Aji, Musisi.

Respons dari para pengguna platform Threads segera membanjiri kolom komentar unggahan pelantun lagu Rehat itu dengan beragam reaksi jenaka serta spekulasi politik.

“Jadi kepala KDMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih),” tulis salah satu netizen, Pengguna Threads.

Masyarakat digital terus mengaitkan pernyataan tersebut dengan momen pencopotan pimpinan lembaga negara yang diumumkan secara mendadak pada hari yang sama.

“Pada tahu semua siapa yang dibahas, tanpa nyebut nama,” tulis netizen lainnya, Pengguna Threads.

Beberapa netizen memprediksi adanya kemungkinan pergeseran posisi jabatan lain bagi pejabat yang baru saja diberhentikan oleh pemerintah.

“Bener, enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba dilengserin. Jangan-jangan mau dikasih kolam yang lebih gede,” tulis pengguna media sosial lainnya, Pengguna Threads.

Polda Metro Jaya menahan pemilik Hanania Group Ahmad Syah Farhan atas dugaan penipuan serta penggelapan dana umrah milik ratusan jemaah pada Selasa (2/6/2026).

Penahanan ini dilakukan setelah kepolisian mendeteksi adanya penyalahgunaan dana milik ratusan calon jemaah yang gagal berangkat ke tanah suci.

Aparat kepolisian mencatat jumlah korban yang telah diperiksa mencapai 38 jemaah, dengan total kerugian yang ditafsir menyentuh angka Rp4,2 miliar, dilansir dari Suara.

Pihak berwajib memaparkan bahwa uang yang disetorkan oleh para jemaah dialihkan oleh tersangka untuk keperluan pemasaran, termasuk membiayai jasa promosi para pembuat konten media sosial.

"Hasil dari pengambilan keterangan terhadap terduga tersangka, saat ini uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan perjalanan umrah para jemaah," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada Selasa (2/6/2026).

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa dana tersebut mengalir ke sejumlah pembuat konten demi mendongkrak pemasaran biro perjalanan tersebut.

"Kemudian sebagian juga digunakan untuk membayar influencer sebagaimana tadi dipertanyakan ini untuk kepentingan marketing," lanjut Imanuddin.

Guna mendalami perkara ini, penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap beberapa selebgram yang pernah terlibat dalam promosi paket umrah Hanania Group sebagai saksi.

"Tentunya kami juga akan mengambil keterangan terhadap para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Khazanah Tamma Internasional tersebut atau Hanania Group," kata Iman.

Langkah pemeriksaan para pembuat konten ini akan berjalan beriringan dengan proses pelacakan aset demi mengembalikan kerugian finansial yang dialami para jemaah.

"Kami semaksimal mungkin akan berupaya untuk tracing aset atau aliran dana dari tersangka ke pihak-pihak lain atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain sehingga itu bisa digunakan untuk melakukan pemulihan kerugian bagi para korban," ujar Iman.

Atas perbuatannya dalam perkara tersebut, Farhan dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Langkah penyegaran organisasi ini diputuskan menyusul adanya kontroversi terkait proyek pengadaan puluhan ribu unit motor listrik operasional senilai triliunan rupiah di lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan langsung kebijakan perombakan pimpinan ini dalam sebuah konferensi pers resmi. Selain mencopot kepala lembaga, Presiden Prabowo juga memberhentikan dua Wakil Kepala BGN yang menjabat, yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana langsung memberikan respons mengenai keputusan pencopotan dirinya dari struktur kepemimpinan lembaga. Dadan menyatakan bahwa perombakan struktur ini sepenuhnya merupakan wewenang mutlak dari kepala negara selaku pimpinan tertinggi eksekutif.

"Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," ujar Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Pemberhentian ini terjadi setelah tata kelola anggaran BGN mendapat sorotan tajam akibat proyek pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dilansir dari Detik Oto, penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik LKPP menunjukkan adanya dua paket pengadaan kendaraan roda dua dengan nilai fantastis mencapai Rp2,43 triliun dari APBN.

Proyek kendaraan operasional untuk Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPI) di seluruh wilayah Indonesia tersebut menggunakan unit Emmo JVX GT seharga Rp49,95 juta per unit melalui metode e-purchasing. Pengadaan berskala besar ini memicu pertanyaan publik lantaran merek motor listrik yang dipesan hanya memiliki satu diler dan fasilitas bengkel yang belum selesai sepenuhnya di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya celah sistem pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang meloloskan dana belanja tersebut. Purbaya menyatakan pihak kementerian sebenarnya telah membatalkan pengajuan anggaran kendaraan operasional untuk lembaga gizi tersebut pada tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa perombakan struktur kepemimpinan di lembaganya sepenuhnya merupakan wewenang prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Dadan pada Rabu (3/6/2026) menyusul keputusan pemberhentian dirinya bersama jajaran pimpinan lain dari Kabinet Merah Putih.

"Pergantian anggota kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," ujar Dadan.

Pemberhentian ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Dadan setelah dievaluasi bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Posisi Kepala Badan Gizi Nasional kini dialihkan kepada Nanik S Deyang, didampingi Mayjen Trenggono serta Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Insyaallah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," ucap Dadan.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan turut menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan selama ia mengabdi di pemerintahan. Dirinya menganggap pengalaman menjadi bagian dari kabinet merupakan hal luar biasa.

"Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insyaallah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat," imbuh Dadan.

Di sisi lain, jaminan keberlangsungan program prioritas pemerintah dipastikan tidak mengalami kendala. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa perombakan kepengurusan tidak akan mengubah komitmen pemerintah terhadap program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN," ujar Prasetyo.

Pemerintah pusat juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di instansi tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan hak masyarakat terkait pelayanan gizi tetap terpenuhi dengan baik.

"Dan setiap unit kerja di lingkungan BGN diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing," ucap Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Seperti diberitakan oleh Suara, posisi pimpinan lembaga strategis tersebut kini dipercayakan kepada Nanik Sudaryati Deyang.

Pergantian kepemimpinan di tubuh BGN ini langsung memicu perhatian publik. Masyarakat kini banyak mencari tahu latar belakang pendidikan serta rekam jejak karier dari Nanik Sudaryati Deyang yang akrab disapa Nanik S Deyang.

Penunjukan Nanik S Deyang menjadi sorotan lantaran ia menggantikan Dadan Hindayana yang memiliki latar belakang akademisi bergelar S3 Entomologi dari Leibniz University Hannover, Jerman. Nanik S Deyang sendiri menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.

Riwayat keilmuan di bidang biologi ini dinilai memberikan kedekatan emosional dengan sektor sains dan kesehatan. Aspek tersebut sejalan dengan tanggung jawab besar BGN dalam mendongkrak kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Perjalanan Karier dan Rekam Jejak Politik

Perempuan yang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968 ini mengawali kiprah profesionalnya di industri jurnalistik. Nanik S Deyang tercatat pernah bekerja sebagai jurnalis di tabloid Bangkit sebelum melebarkan kariernya ke berbagai media nasional.

Karier manajemen medianya melesat hingga menjabat sebagai Pemimpin Utama majalah Femme dan Direktur Utama tabloid Info Kecantikan. Selain itu, ia sempat menduduki posisi komisaris di beberapa media seperti The Politic, Info Kuliner, serta Peluang Usaha.

Di panggung politik, Nanik S Deyang aktif terlibat dalam lingkaran strategis pemerintahan. Pada kontestasi Pilpres 2019, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, Nanik S Deyang dipercaya menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Selanjutnya pada tahun 2025, ia dilantik menjadi Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Pengalaman panjang di dunia media, politik, dan pemerintahan ini diharapkan mampu memperkuat pengawalan program Makan Bergizi Gratis.

Perombakan Total di Jajaran Pimpinan BGN

Dadan Hindayana bukan satu-satunya pejabat setingkat pimpinan yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa tersebut. Kepala Negara juga mencopot dua Wakil Kepala BGN lainnya.

Pejabat yang turut dicopot adalah Irjen Pol Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Struktur kepemimpinan baru BGN kini diisi oleh Nanik S Deyang yang didampingi oleh dua wakil kepala baru, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan mencuatnya kasus dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kursi Kepala BGN kini dijabat oleh Nanik S Deyang, sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono setelah pencopotan Dadan Hidayana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan di Jakarta pada Selasa (2/6/2026) bahwa pergantian ini didasarkan atas catatan monitoring selama satu setengah tahun terakhir.

"Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan bapak presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Prasetyo, temuan evaluasi mencakup masalah kedisiplinan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga kualitas makanan yang ditetapkan BGN.

Pemerintah saat ini tengah menggelar audit internal untuk memastikan penegakan akuntabilitas di dalam lembaga strategis tersebut berjalan optimal.

"Semua sedang dalam proses audit internal itu adalah bagian dari monitoring terus menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menambahkan bahwa BGN memegang peran krusial dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat.

"Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas," tutur Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Sementara itu, aparat kepolisian telah menerima sedikitnya 20 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan modus jual beli titik SPPG ini.

Praktik terorganisir tersebut terdeteksi di Batam dengan kerugian Rp 400 juta serta di Jawa Barat yang mencatatkan 21 korban dengan total kerugian mencapai Rp 1,9 miliar.

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya pada Selasa (26/5/2026) menyatakan bahwa indikasi keterlibatan sindikat internal maupun eksternal sedang didalami bersama Polri.

"Saya pegang bukti-bukti. Bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang satu organisasi. Ini sedang saya perdalam. Satu organisasi keterlibatannya apa," ujar Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN.

Pihak BGN mengklaim telah mengamankan seluruh dokumen transaksi keuangan ilegal yang digunakan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya.

"Sampai ada bukti transfernya kepada si A judulnya untuk SPPG di sini ada ID-nya," kata Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN.

Para pelaku penipuan diketahui mencari keuntungan dengan cara mengaku sebagai pejabat atau orang dekat di lingkaran pimpinan BGN.

"Koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga tadi berkomunikasi dengan Bareskrim, ngobrol-ngobrol dengan Pak Direktur Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan pada beberapa daerah yang para pelapor tersebut merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau bahkan mungkin mengaku sebagai pejabat BGN," kata Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN.

Saat ini, seluruh laporan penipuan tersebut sedang diproses oleh penegak hukum, dan Polda Jawa Barat telah menangkap salah satu pelaku.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru pada Selasa (2/6/2026) malam untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Dadan Hindayana, dalam rangka penyegaran program kerja strategis pemerintah.

Pengumuman perombakan struktural di lembaga pengawal program Makan Bergizi Gratis tersebut disampaikan langsung oleh pihak Istana melalui menteri terkait. Pengangkatan mantan jurnalis senior ini sekaligus menandai pergantian kepemimpinan demi mengoptimalkan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di masa mendatang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan konfirmasi resmi mengenai kebijakan estafet kepemimpinan institusi tersebut dalam sebuah konferensi pers di hadapan awak media.

"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Nanik S Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Penunjukan figur pimpinan baru ini memicu gelombang respons di lingkungan pemerintahan, termasuk dari pejabat lama yang posisinya digantikan dalam perombakan tersebut.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan sikap legawa dan menghormati penuh keputusan prerogatif yang telah diambil oleh kepala negara.

"Pergantian Anggota Kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan.

Dadan Hindayana mengekspresikan rasa hormat serta apresiasi tinggi atas kepercayaan yang pernah diberikan oleh Presiden selama dirinya mengabdi di jajaran kabinet pemerintahan.

"Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi Anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya," ujarnya.

Dirinya juga memberikan dukungan moral agar pemerintahan saat ini mampu mencapai kesuksesan besar dalam mewujudkan target-target pembangunan nasional demi kemaslahatan publik luas.

"Insyaaallah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," lanjut Dadan.

Selain memberikan catatan evaluasi dan harapan pribadi, mantan pimpinan lembaga gizi tersebut juga menitipkan pesan optimistis kepada jajaran pejabat baru yang akan meneruskan tongkat estafet program hilirisasi gizi.

"Selamat bekerja kepada Pimpinan BGN yang baru. Insyaallah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermafaat untuk seluruh Penerima Manfaat," ujarnya.

Berdasarkan laporan cnnindonesia.com dan suara.com, penataan organisasi ini tidak hanya menyasar posisi kepala, melainkan turut merombak jabatan Wakil Kepala BGN yang kini diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Sejumlah elite partai politik memberikan respons positif dan pujian terhadap momen keakraban Presiden Prabowo Subianto yang bergandengan tangan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri usai upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).

Momen kebersamaan tersebut terjadi ketika Megawati mengajak Prabowo untuk berjalan bersama setelah sang presiden mempersilakan Megawati, Jusuf Kalla, dan Ma'ruf Amin berjalan lebih dulu. Hubungan harmonis antartokoh bangsa ini dinilai memberikan keteduhan di tengah dinamika politik nasional.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay menilai momentum kebersamaan tersebut menjadi potret hubungan yang sangat baik bagi elite politik tanah air di tengah situasi yang dinamis.

"Momentum itu adalah potret yang sangat baik. Ada keakraban antarelite politik. Di tengah dinamika politik global dan lokal yang dinamis, semua pihak diharapkan menjaga keteduhan," kata Saleh Daulay, Waketum PAN.

Menurut Saleh, Prabowo dan Megawati memiliki hubungan yang dekat serta selalu menjalin komunikasi politik secara bijaksana meskipun kerap menghadapi perbedaan pandangan.

"Prabowo dan Megawati itu kan dekat. Setahu saya, mereka banyak mengambil jalan yang sama. Kalaupun ada perbedaan, komunikasi politik selalu terjalin. Karenanya, persoalan yang ada bisa dicarikan penyelesaiannya secara bijaksana," ujarnya.

Saleh menambahkan bahwa PAN menyambut baik kebersamaan para tokoh karena tantangan besar bangsa Indonesia tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja melainkan membutuhkan kontribusi semua pihak.

"PAN tentu ikut senang jika semua tokoh politik bergandeng tangan. Persoalan bangsa Indonesia masih banyak. Tidak bisa dikerjakan secara sektoral. Semua diharapkan ambil bagian. Karena masing-masing memiliki keahlian dan kontribusi yang dibutuhkan," ujarnya.

Hubungan lintas partai yang berjalan baik ini diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai kekuatan utama bangsa ke depan.

"Politik nasional kita kan sekarang sangat baik. Itu harus dipertahankan dalam bentuk kerja sama lintas partai. Ini kekuatan yang harus dipertahankan ke depan," sambungnya.

Dirinya juga berharap persatuan elite politik ini dapat memperlihatkan posisi Indonesia yang kuat di mata internasional dalam ikatan NKRI.

"Malah sebaliknya, Indonesia dipandang sebagai negara kuat karena semua kekuatan politik yang ada bersatu padu dalam ikatan NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan kegembiraannya atas kebersamaan para negarawan tersebut dan menilai hal itu patut dicontoh oleh tokoh bangsa lainnya.

"Kita menyambut gembira suasana kedekatan Presiden dengan mantan presiden. Memang demikianlah seharusnya para negarawan terus membangun kebersamaan untuk memajukan negeri," kata Hermawi Taslim, Sekjen NasDem.

Hermawi memandang persatuan para elite politik merupakan prasyarat utama untuk mempererat persatuan nasional demi kemajuan negara.

"Semoga relasi dan suasana yang baik itu diikuti oleh negarawan lain di Tanah Air demi kemajuan Indonesia Raya," ujarnya.

Soliditas yang ditunjukkan kedua tokoh tersebut dianggap menjadi simbol penguat persatuan di tingkat nasional.

"Tento, persatuan elite adalah syarat utama untuk kita bersama-bersama mempererat persatuan demi kemajuan bangsa dan negara," ungkapnya.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga ikut mengapresiasi kemesraan kedua pemimpin yang dianggapnya mengutamakan rasa kekeluargaan di tengah gejolak situasi negeri.

"Saya jujur, sebagai rakyat dan juga politisi, senang sekali melihat kejadian ini. Di samping karena mereka memang punya histori hubungan yang sangat erat, 'kemesraan' dari dua negarawan bangsa ini mencerminkan betapapun bergejolaknya situasi negeri, persatuan dan kekeluargaan tetap nomor satu," ujar Ahmad Sahroni, Bendum NasDem.

Dari kacamata politik, Sahroni menilai stabilitas politik nasional tetap dikedepankan oleh pihak pemerintah maupun luar pemerintah di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Dari sisi politik juga saya rasa ini baik dan menunjukkan pemerintah dan partai oposisi tetap fokus menjaga stabilitas politik di tengah situasi global yang sedang tidak menguntungkan Indonesia," tuturnya.

Sahroni pun meyakini kepemimpinan presiden saat ini mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat.

"Tapi saya yakin Pak Prabowo bisa handle negeri tercinta ini jadi negara yang hebat dan kuat," imbuh dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan pandangannya di Kompleks Parlemen dengan memuji sikap elegan Megawati sebagai sosok negarawan yang membatasi polarisasi.

"Itu dia. Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino, apa yang Ibu Mega lakukan. Bu Mega itu walaupun di partainya di luar pemerintahan, tetap menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan," kata Habiburokhman, Waketum Partai Gerindra.

Habiburokhman menyampaikan bahwa Megawati menunjukkan rasa hormat terhadap Prabowo sebagai presiden yang menjabat, sementara kader PDIP di DPR tetap menjalankan fungsi kritisnya.

"Sebagai presiden yang pernah menjabat ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya," ujar Habiburokhman.

Sikap tersebut dinilai penting untuk mencegah keterkotakan di dalam masyarakat Indonesia.

"Tapi Bu Mega-nya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi," tambahannya.

Ia menekankan agar seluruh elemen bangsa tidak memperuncing suasana, melainkan mencontoh sikap respek yang ditunjukkan oleh Megawati.

"Bukan malah ngompor-ngomporin seperti Dino gitu kan ya, tapi membatasi polarisasi. Jangan sampai bangsa ini selalu terkotak-kotak gitu kan ya. Nah ini contoh yang elegan dari Bu Mega kita sangat hormat, ya kita sangat respek contoh yang dilakukan oleh Ibu Mega ini," katanya.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa komunikasi tingkat tinggi di antara kedua tokoh tersebut sudah berjalan sangat harmonis sejak lama.

"Ya sangat harmonis ya, saya sendiri apa namanya, dari dulu ya sejak Pak Prabowo belum Presiden ya, Pak Prabowo Presiden sering menjadi saksi bagaimana beliau-beliau masih menjalin komunikasi yang amat baik di level paling tinggi itu menjalin komunikasi yang amat baik," ungkapnya.

Dari pihak PKB, Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid mengutarakan bahwa gotong royong para pemimpin merupakan kunci dalam menyelesaikan segala permasalahan negara.

"Bagus dan menjadi teladan yang patut dicontoh. Jika semua pemimpin negeri dan elite bangsa bergandengan tangan, bekerja sama bergotong royong bersatu padu, maka tidak ada masalah negara yang tidak terselesaikan," kata Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB.

Hasanuddin, yang akrab disapa Cak Udin, memungkasi pandangannya dengan menyatakan bahwa esensi kerja sama antarelite ini harus diwujudkan nyata dalam pengelolaan ekonomi negara yang lebih baik.

"Gandengan tangan yang sejati adalah gandengan tangan para elite mengurus negeri agar ekonomi semakin baik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Umat Islam akan menyambut pergantian tahun baru Hijriah yang dijadwalkan terjadi pada pertengahan Juni 2026. Momentum penting keagamaan ini telah dimasukkan oleh pemerintah ke dalam daftar resmi libur nasional.

Perayaan Tahun Baru Islam ini menandai momen transisi bagi kaum muslimin. Masyarakat akan memasuki pergantian dari tahun 1447 Hijriah menuju tahun 1448 Hijriah.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Detikcom melalui Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI, tahun 1447 H akan berakhir pada Senin, 15 Juni 2026, yang bertepatan dengan 29 Zulhijah. Oleh karena itu, 1 Muharram 1448 H ditetapkan jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026.

Kementerian Agama merilis data hilal untuk penentuan awal Muharram 1448 H yang menunjukkan bahwa ijtimak terjadi pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 09.54.02 WIB. Saat matahari terbenam pada hari ijtimak tersebut, tinggi bulan di wilayah Banda Aceh dilaporkan mencapai 3° 59,41' dengan posisi elongasi berada di angka 6° 58,62'.

Terkait dengan pelaksanaannya, pemerintah menetapkan hari Selasa, 16 Juni 2026 sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H. Masa libur ini hanya berjalan selama satu hari dan tidak disertai dengan cuti bersama.

Keputusan mengenai libur keagamaan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025, dan Nomor 5/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Asal-usul penetapan bulan Muharram sebagai awal penanggalan Hijriah memiliki keterikatan kuat dengan peristiwa sejarah besar, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah, yang kala itu masih bernama Yatsrib.

Dalam buku Sejarah dan Peradaban Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M) karya Prof Faisal Ismail, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersama rombongan Muhajirin sampai di Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 17 September 622 M.

Langkah penentuan peristiwa hijrah tersebut sebagai awal mula kalender Islam dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA. Sistem penanggalan Hijriah ini dihitung sejak tahun migrasi Rasulullah dan formulasinya didasarkan pada peredaran bulan atau sistem Kamariah.

Meskipun peristiwa perpindahan sesungguhnya berlangsung pada bulan Rabiul Awal, para sahabat Nabi pada masa itu mengusulkan agar bulan Muharram yang dijadikan sebagai awal tahun baru.

Berdasarkan catatan dalam buku Sirah Amirul Mukminin Utsman ibn Affan yang ditulis oleh Ali Muhammad Ash-Shalabi dan diterjemahkan oleh Masturi Irham dan Malik Supar, sosok yang mengajukan usulan tersebut adalah sahabat Utsman bin Affan RA. Pertimbangan utamanya karena Muharram dinilai sebagai bulan yang mulia, menjadi awal dari bilangan bulan, serta bertepatan dengan waktu kepulangan jemaah haji.

Sistem urutan nama bulan serta hari pada masa tersebut masih mengikuti acuan dari kalender Arab pra-Islam. Penanggalan tradisional itu memang memposisikan Muharram sebagai bulan pertama dan menetapkan Zulhijah pada urutan bulan terakhir.

Para ahli sejarah menyepakati bahwa penentuan Muharram menjadi awal penanggalan Hijriah merujuk pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Langkah penentuan ini diambil dengan cara memundurkan waktu hitungannya sekitar dua bulan, sebagaimana dipaparkan dalam buku Di Balik 7 Hari Besar Islam tulisan KH Muhammad Sholikhin.

Presiden Prabowo Subianto mengganti pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, setelah adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan pencopotan tersebut didasarkan atas monitoring intensif yang dilakukan oleh pemerintah selama 18 bulan terakhir.

"Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," ujar Pras saat konferensi pers.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional memberikan tanggapan terkait keputusan perombakan jabatan di lembaga tersebut.

"Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi Anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya," ungkap Dadan.

Peninjauan terhadap aspek lain di luar urusan jabatan menunjukkan perolehan harta milik mantan pejabat tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 14 Maret 2025 di awal masa jabatan mencatat total kekayaan senilai Rp 9.022.400.000. Komponen aset terbesar bersumber dari tanah dan bangunan senilai Rp 5,9 miliar, harta bergerak lainnya Rp 322,4 juta, serta kas dan setara kas Rp 1,4 miliar.

Laporan tersebut juga merinci kepemilikan tiga unit kendaraan roda empat di dalam garasi pribadinya tanpa catatan utang.

Kebijakan pengadaan puluhan ribu unit motor listrik bernilai triliunan rupiah untuk SPPG di seluruh Indonesia menjadi salah satu hal kontroversial selama masa kepemimpinannya.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada Selasa, 2 Juni 2026. Penunjukan mantan jurnalis senior ini dilakukan untuk menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya, seperti dilansir dari Suara.

Perubahan kepemimpinan di lembaga penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diumumkan langsung oleh pihak Istana. Pengangkatan ini sekaligus menggeser posisi Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Nanik S Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.

Sebelum memimpin BGN, perempuan kelahiran Madiun pada 3 Januari 1968 ini memiliki rekam jejak panjang di bidang media massa. Alumnus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ini mengawali kariernya sebagai wartawan di tabloid Bangkit di bawah grup Kompas Gramedia.

Karier kepemimpinannya di dunia pers tercatat dalam Data Pers 2014, di mana ia pernah mengemban tugas sebagai Pemimpin Umum majalah Femme dan Direktur Utama tabloid Info Kecantikan. Selain itu, ia juga tercatat menduduki jabatan komisaris di beberapa media seperti Peluang Usaha, The Politic, dan Info Kuliner.

Kiprah Nanik di dunia politik mulai terlihat menonjol saat dirinya dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Setelah Pilpres 2024, ia kemudian masuk ke dalam jajaran pemerintahan dengan dilantik sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Tanggung jawab Nanik terhadap program strategis pemerintah diperkuat pada Oktober 2025 ketika ia ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. Melalui jabatan tersebut, ia mengawal proses sinkronisasi, pemantauan, hingga evaluasi pelaksanaan program makan gratis lintas kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dukungan parlemen muncul setelah pergantian posisi pimpinan lembaga tersebut resmi diumumkan ke publik. Langkah pembenahan internal ini menempatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional tersebut untuk memimpin seluruh program kerja ke depan.

Sufmi Dasco Ahmad memandang langkah yang diambil oleh kepala negara merupakan keputusan yang sudah diperhitungkan secara matang dari sisi pemegang kekuasaan tertinggi.

"Menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat," kata Dasco.

Rekam jejak kepemimpinan Nanik selama berada di struktur internal lembaga menjadi indikator utama munculnya dukungan dari pihak legislatif. Ia dinilai aktif bergerak secara langsung di tengah masyarakat demi memastikan standardisasi program berjalan baik.

"Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," ujarnya.

Catatan performa dan tindakan tegas di tingkat bawah tersebut kemudian mendapatkan perhatian khusus dari komisi terkait di DPR RI. Hasil evaluasi kerja itu menjadi salah satu poin pembicaraan krusial dalam agenda rapat kerja bersama mengenai program Makan Bergizi Gratis.

"Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di komisi teknis terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG," kata Dasco dilansir dari SINDOnews.

Presiden Prabowo Subianto merombak total jajaran pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam, di tengah sorotan publik terkait masalah efisiensi kerja dan tata kelola anggaran lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengumumkan langsung pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai penggantinya dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Qodari.

"Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi di hadapan media, dikutip dari Tribunnews.com melalui laporan Tribunlampung.co.id.

Pemerintah juga memberhentikan dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, kemudian mengganti posisi mereka dengan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala BGN yang baru, Kompas.tv melansir dari Antaranews.com bahwa Agustina Arumsari merupakan pejabat senior bidang pengawasan keuangan yang dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 19 Februari 2025.

Perombakan besar-besaran di lembaga pengelola anggaran Rp268 triliun ini berjalan beriringan dengan proses audit internal menyusul merebaknya isu miring dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sengkarut tata kelola BGN mulai terungkap setelah Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah pimpinan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur SPPG pada pertengahan Mei lalu dan menemukan kondisi fasilitas yang tidak layak serta tidak higienis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemeriksaan internal ini dijalankan demi memastikan efektivitas program strategis nasional tanpa mengganggu operasional pelayanan ke masyarakat.

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evalu..." kata Prasetyo Hadi dalam ringkasan penjelasan sebelumnya.

Beberapa jam sebelum pengumuman pencopotan pada malam hari, Dadan Hindayana sebenarnya masih bertugas mendampingi Presiden Prabowo meninjau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 111 Jakarta.

Dadan Hindayana sendiri awalnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 untuk memimpin program yang hingga Mei 2026 ini telah menjangkau 61,9 juta penerima manfaat.

Pemerintah tengah menjalankan proses audit internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul merebaknya isu dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah evaluasi ini bergulir bersamaan dengan momentum perombakan struktural jajaran pimpinan lembaga tersebut yang diumumkan di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemeriksaan internal ini merupakan bagian dari pengawasan berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah tegas tersebut diambil guna memastikan BGN dapat mengemban tugas serta fungsinya secara optimal tanpa mengganggu jalannya program strategis nasional.

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan," kata Prasetyo dalam konferensi pers yang dilansir dari laporan jurnalis KompasTV Alfania Risky dan Ferizka Imanuel.

Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan yang terjadi saat ini tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat. Berdasarkan keputusan terbaru, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, setelah melalui masa evaluasi selama 1,5 tahun.

Jabatan Kepala BGN kini resmi diamanatkan kepada Nanik S. Deyang. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari bersama Mayor Jenderal TNI Trenggono.

Di sisi lain, pihak legislatif turut menyoroti performa tata kelola lembaga ini selama satu setengah tahun ke belakang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi IX menyatakan telah mengirimkan catatan resmi ke Istana terkait berbagai keluhan operasional yang muncul di lapangan.

"Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis, mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan, perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN," ucap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menyampaikan harapan agar perombakan manajemen ini tidak memberikan dampak negatif terhadap pelayanan yang tengah berjalan. Ia menekankan pentingnya pemerataan program agar target pemenuhan gizi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bisa segera terwujud secara nyata.

Guna menindaklanjuti masa transisi kepemimpinan ini, Komisi IX DPR RI dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan baru BGN. Pertemuan tersebut diagendakan untuk membedah rencana kerja serta strategi yang akan diusung oleh menajemen baru dalam menyelesaikan persoalan internal dan pembenahan tata kelola lembaga.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam, akibat persoalan kualitas makanan dan kedisiplinan standar operasional prosedur dalam program Makan Bergizi Gratis.

Langkah perombakan ini didasarkan pada hasil pemantauan serta evaluasi mendalam yang dilakukan oleh pemerintah selama 1,5 tahun terakhir terhadap pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Informasi pemberhentian dan perombakan struktur pimpinan lembaga gizi ini disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara dalam konferensi pers resmi.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Pemerintah menjelaskan bahwa keputusan perombakan manajemen struktural BGN diambil setelah menampung berbagai masukan dan kritik dari kementerian terkait serta kelompok masyarakat penerima manfaat.

"Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait, maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi.

Melalui kebijakan baru ini, posisi Kepala BGN kini dijabat oleh Nanik Sudaryanti Deyang, sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

“Kepada tiga Pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru kami berharap untuk segera dapat melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Prasetyo Hadi.

Pemerintah menekankan pentingnya jajaran pimpinan yang baru untuk segera memperbaiki tata kelola organisasi demi mendongkrak performa institusi.

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Dadan Hindayana dinilai memiliki catatan merah dalam menegakkan prosedur operasional standar selama mengawal program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan pemerintahan.

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” lanjut Prasetyo Hadi menyebut alasan lain pencopotan Dadan dan kawan-kawan.

Faktor krusial lain yang melatarbelakangi pencopotan ini adalah persoalan mutu pangan yang didistribusikan kepada masyarakat.

“Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo Hadi.

Evaluasi menyeluruh yang dilakukan presiden selama 18 bulan terakhir menjadi landasan utama penggantian pimpinan demi tercapainya perbaikan kualitas pelayanan gizi nasional.

“Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki,” kata Prasetyo Hadi.

Sebelum diberhentikan dari jabatannya, Dadan Hindayana yang berlatar belakang sebagai pakar entomologi atau ahli serangga dari IPB University merupakan Kepala BGN pertama yang dilantik sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024.

Sementara itu, pihak legislatif mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI sebenarnya telah melayangkan hasil evaluasi performa lembaga gizi tersebut secara tertulis kepada pihak eksekutif sebelum keputusan pencopotan ini diketuk.

"Ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak evaluasi-evaluasi, tetapi memang ini masukan-masukan dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara. Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Selasa (2/6/2026) malam.

Catatan tertulis yang dikirimkan oleh DPR mencakup poin-poin krusial terkait aspek operasional yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi.

“Mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.

DPR mengapresiasi langkah tegas yang diambil presiden karena dinilai responsif terhadap keluhan masyarakat sipil dan laporan dari lembaga legislatif.

"Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengar aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Parlemen berharap perombakan total pada struktur pimpinan ini mampu membawa perubahan positif yang masif bagi manajemen internal lembaga.

"Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukkan keakraban dengan bergandengan tangan usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Momen harmonis kedua tokoh bangsa tersebut menuai apresiasi dari internal PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dan menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang harus berpihak pada rakyat. Pembangunan ekonomi dinilai tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang atau sekadar menghasilkan angka statistik.

"Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain," jelas Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu dan mendorong investasi hilirisasi. Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan devisa hasil ekspor agar memberikan manfaat optimal bagi kemakmuran masyarakat dan generasi masa depan.

"Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Presiden juga menyoroti pemenuhan gizi untuk anak-anak miskin, ketersediaan pupuk tepat waktu bagi petani, serta perlindungan hak bagi para pekerja. Dukungan terhadap nelayan sebagai produsen protein penting juga menjadi prioritas utama pemerintah.

"Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, jaminan kesejahteraan dan penghasilan layak bagi para buruh harus terus dikawal secara reguler.

"Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa menjadi rakyat yang kuat," katanya.

Pihak pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan proteksi terhadap stabilitas pendapatan para pekerja nasional.

"Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan dibantu," terangnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Megawati dalam acara tersebut. Hubungan baik ini diharapkan dapat menjadi momentum positif untuk mendiskusikan berbagai persoalan strategis bangsa.

"Beliau adalah Presiden Kelima yang memiliki banyak pengalaman dan juga mempunyai kedekatan personal dengan Presiden Prabowo, sehingga pertemuan itu diharapkan membahas berbagai hal strategis terkait arah bangsa dan negara ke depan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menambahkan bahwa kehangatan komunikasi kedua pemimpin mencerminkan nilai gotong royong serta memperkuat fondasi persatuan nasional berbasis Pancasila.

"PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila," ujar Hasto.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memuji sikap elegan Megawati sebagai negarawan yang mampu membatasi polarisasi politik meskipun partainya berada di luar pemerintahan. Sikap ini dinilai berbanding terbalik dengan mantan Wamenlu Dino Patti Djalal terkait kritik kunjungan luar negeri presiden.

"Itu dia. Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino, apa yang Ibu Mega lakukan. Bu Mega itu walaupun di partainya di luar pemerintahan, tetap menunjukkan sikap yang elegan sebagai negarawan," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman.

Habiburokhman menganggap wajar jika anggota DPR dari fraksi PDIP tetap kritis terhadap pemerintah, karena hal itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen.

"Sebagai presiden yang pernah menjabat ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya," ujar Habiburokhman.

Keharmonisan hubungan komunikasi tingkat tinggi antara Prabowo dan Megawati dinilai sudah terjalin sangat baik sejak lama.

"Tapi Bu Mega-nya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi," tambahnya.

Gerindra berharap sikap bijak Megawati dapat mencegah perpecahan dan kotak-kotak polarisasi di tengah masyarakat Indonesia.

"Bukan malah ngompor-ngomporin seperti Dino gitu kan ya, tapi membatasi polarisasi. Jangan sampai bangsa ini selalu terkotak-kotak gitu kan ya. Nah ini contoh yang elegan dari Bu Mega kita sangat hormat, ya kita sangat respek contoh yang dilakukan oleh Ibu Mega ini," katanya.

Habiburokhman menegaskan bahwa dirinya sering menjadi saksi kedekatan hubungan personal kedua tokoh tersebut dalam berbagai kesempatan.

"Ya sangat harmonis ya, saya sendiri apa namanya, dari dulu ya sejak Pak Prabowo belum Presiden ya, Pak Prabowo Presiden sering menjadi saksi bagaimana beliau-beliau masih menjalin komunikasi yang amat baik di level paling tinggi itu menjalin komunikasi yang amat baik," ungkapnya.

Merespons pujian tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dari Gerindra. Namun, Andreas menyatakan keberatan atas upaya membandingkan posisi Megawati Soekarnoputri dengan Dino Patti Djalal.

"Terima kasih untuk pujian ini. Tetapi ini bukan hal baru, hubungan pribadi Ibu Megawati dan Pak Prabowo dari dulu baik dan tetap baik," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

Andreas menilai substansi dan konteks urusan yang dihadapi Megawati dengan mantan Wamenlu tersebut sepenuhnya berbeda dan tidak memiliki keterkaitan langsung.

"Membandingkan Ibu Mega dan Dino Patti Djalal, kayaknya nggak ada hubungannya, urusan Ibu Mega lain, urusan Dino lain," ucap dia.

Menurutnya, upaya mengaitkan kedua figur tersebut terkesan terlalu dipaksakan oleh pihak Gerindra.

"Yang membandingkannya agak 'maksain' untuk membuat perbandingan. Konteksnya beda, substansinya juga beda," tutur dia.

Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir dalam upacara peringatan di Kompleks Kementerian Luar Negeri tersebut karena belum menerima undangan resmi dari pihak panitia hingga hari pelaksanaan upacara. Berdasarkan laporan detikJateng, Joko Widodo menghabiskan waktu libur panjang Waisak bersama warga di kediamannya di Sumber, Solo.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengangkat Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam. Langkah ini diambil dalam bagian perombakan jajaran pimpinan lembaga gizi untuk memperkuat pelaksanaan program strategis nasional.

Pengangkatan jenderal bintang dua ini sekaligus menggeser posisi Sony Sanjaya yang menjabat sebelumnya. Selain aktif di militer, Mayjen Trenggono saat ini tercatat mengemban amanat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara yang bertugas mengawal program prioritas pemerintah termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Perwira tinggi kelahiran 21 November 1969 tersebut merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dari Korps Infanteri Kopassus. Sebelum bertugas di BGN, ia menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Seskoad (2024-2025), Direktur Umum Akmil (2023-2024), serta Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2025.

Penyegaran organisasi BGN yang telah berjalan satu setengah tahun ini juga menyasar posisi pimpinan lainnya. Kepala BGN kini dijabat oleh Nanik S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana, sedangkan posisi Wakil Kepala BGN lainnya ditempati Agustina Arumsari yang menggantikan Lodewijk Pusung.

Menurut laporan Republika, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perombakan dilakukan usai Presiden mengevaluasi kinerja BGN berdasarkan implementasi lapangan, masukan kementerian terkait, serta tanggapan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa BGN memegang peran krusial bagi peningkatan gizi masyarakat sehingga memerlukan tata kelola kuat dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Kepemimpinan baru ini diharapkan dapat memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, serta akuntabel.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merombak jajaran pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) karena persoalan kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan tata kelola pada Selasa, 2 Juni 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga tersebut selama kurang lebih satu setengah tahun.

Pemberhentian ini menyasar Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua Wakil Kepala BGN terdahulu, yaitu Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Brigjen Polisi Sony Sonjaya.

Sebagai pengganti, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN menjadi Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pemerintah memastikan perombakan manajemen ini tidak akan mengganggu atau menghambat jalannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pertimbangan pergantian pimpinan lembaga tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.

"Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo Hadi memaparkan bahwa evaluasi mendalam telah dilakukan selama 18 bulan terhadap operasional BGN, termasuk dalam menjaga kualitas makanan.

"Selama 1,5 tahun melakukan monitoring & evaluasi, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo Hadi menegaskan kembali faktor-faktor penentu yang melandasi langkah penyegaran organisasi di tubuh Badan Gizi Nasional tersebut.

"Beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," sambungnya.

Mensesneg juga menjamin bahwa seluruh unit kerja di bawah BGN tetap beroperasi penuh demi melayani masyarakat tanpa ada penundaan program.

"Pemerintah menegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mengganggu dalam menjalankan program MBG yang dijalankan BGN," kata Prasetyo.

Pemerintah memproyeksikan program pemenuhan gizi ini dapat memberikan dampak multiplier yang luas bagi penguatan aspek ekonomi berskala nasional.

"Dan sekaligus sebagai manifesto, keberpihakan, dan kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional," ujarnya.

Manajemen baru BGN diminta langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi internal demi menjaga stabilitas performa kerja organisasi di tingkat pusat maupun daerah.

"Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan pemerintah memastikan selama proses evaluasi yang dilaksanakan, seluruh program BGN berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu dan setiap unit kerja berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing," ucapnya.

Prasetyo Hadi kemudian merinci kembali nama-nama pejabat lama yang secara resmi digantikan dalam keputusan perombakan kabinet ini.

"Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni Tahun 2026, bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," lanjut Prasetyo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas peralihan tongkat komando tertinggi BGN kepada mantan Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tersebut.

"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN yang baru," ujar Prasetyo.

Mensesneg menutup arahannya dengan menekankan pentingnya sinergi instansi baru ini dengan seluruh elemen pemerintah daerah.

"Kepada tiga pimpinan BGN yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Berdasarkan informasi dari situs resmi BGN yang dilansir Kompas.com, Nanik Sudaryati Deyang merupakan mantan wartawati Tabloid Bangkit kelahiran Madiun yang mulai masuk ke struktur BGN sejak 17 September 2025.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Langkah penyegaran organisasi ini diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga tersebut selama kurang lebih satu setengah tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan tersebut dalam konferensi pers di Ruang Sidang Kabinet. Posisi Kepala Badan Gizi Nasional kini diemban oleh Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Pemerintah juga mengganti posisi dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional terdahulu, yakni Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya. Jabatan tersebut kini diserahkan kepada mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Agustina Arumsari serta perwira Kopassus Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa jajaran pimpinan baru harus segera melakukan konsolidasi internal. Istana juga menekankan bahwa pergantian ini menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah menegaskan proses transisi ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat ataupun mengubah komitmen pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Seluruh unit kerja di lingkungan lembaga tersebut diminta untuk tetap menjalankan tanggung jawab secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia," lanjut Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan menerima keputusan pergantian tersebut secara penuh. Pria kelahiran Garut tahun 1967 yang pernah berkelakar menyesal menjadi terkenal ini menilai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan wewenang kepala negara.

"Pergantian Anggota Kabinet merupakan Hak mutlak penuh Bapak Presiden RI. Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan Hindayana menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan selama menjabat sejak dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Mantan akademisi Institut Pertanian Bogor ini mendoakan keberhasilan pemerintahan di masa mendatang.

"Saya berterima kasih tidak terhingga karena telah diberi kesempatan menjadi Anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya," ujar Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Ia menambahkan harapannya agar pengelolaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat berjalan lebih maksimal di bawah nakhoda baru. Badan Gizi Nasional sendiri pertama kali dibentuk pada tanggal 15 Agustus 2024.

"Insyaaallah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat," lanjut Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Sebelum menjabat, Dadan Hindayana mengaku mengawali tugasnya tanpa dukungan staf keprotokolan karena lembaga tersebut belum memiliki pegawai. Penunjukan pimpinan baru diharapkan dapat membawa penyegaran pada manajemen organisasi.

"Selamat bekerja kepada Pimpinan BGN yang baru. Insyaallah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermafaat untuk seluruh Penerima Manfaat," ujar Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan Hindayana sempat mengenang masa awal jabatannya yang langsung mendapat perhatian besar dari media massa setelah satu tahun berjalan. Lembaga ini menjadi sorotan publik karena mengelola anggaran negara untuk peningkatan gizi anak-anak.

“Akhirnya sudah satu tahun selalu dikejar-kejar wartawan. Makanya saya ditanya, menyesal enggak jadi kepala badan? Menyesal jadi terkenal,” ujar Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Ia menceritakan pengalamannya saat menghadiri pelantikan resmi di Istana Negara pascapembentukan lembaga baru tersebut. Struktur awal organisasi dibentuk secara bertahap sebelum akhirnya dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bayangkan saja, saya dilantik sendirian tanpa diantar protokoler, karena memang belum ada pegawai satu pun di Badan Gizi Nasional. Foto pelantikan saya pun diambil langsung dari Sekretariat Negara," kata Dadan Hindayana, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Kini pengawasan tata kelola program akan diperkuat oleh Agustina Arumsari yang memiliki latar belakang sertifikasi audit internasional seperti Certified Fraud Examiner dan Certified Forensic Auditor. Sementara Mayjen TNI Trenggono membawa pengalaman kepemimpinan militer dari posisi Direktur Pengkajian dan Pengembangan Seskoad serta Staf Khusus Panglima TNI.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Perombakan ini dilakukan guna menyegarkan roda kepemimpinan dalam pelaksanaan program perbaikan gizi di Indonesia.

Dilansir dari kabar24.bisnis.com, struktur pimpinan lembaga tersebut mengalami penyegaran setelah Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala sebelumnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, diganti oleh pemerintah. Agustina dan Trenggono kini bertugas mendampingi Kepala BGN Nanik S. Deyang.

Langkah penataan ulang organisasi ini diambil oleh pemerintah setelah melewati proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN. Evaluasi performa lembaga tersebut telah berjalan selama hampir satu setengah tahun terakhir.

Agustina Arumsari terpilih dengan modal rekam jejak kuat di sektor pengawasan, manajemen risiko, investigasi, dan audit. Birokrat lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini sebelumnya telah dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 19 Februari 2025.

Karier Agustina di BPKP mencakup posisi strategis seperti Direktur Investigasi BUMN dan BUMD pada 2017 serta Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada 2020. Ia juga memegang berbagai sertifikasi profesi termasuk Certified Fraud Examiner (CFE) dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia.

Sementara itu, Mayjen TNI Trenggono yang menduduki posisi wakil kepala lainnya merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer 1993 dari kecabangan Infanteri Kopassus. Saat ini, ia juga aktif mengemban amanat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Trenggono tercatat memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas di militer, termasuk menjabat Direktur Umum Akademi Militer pada 2023 hingga 2024. Ia kemudian menjadi Direktur Pengkajian dan Pengembangan Seskoad serta Staf Khusus Panglima TNI pada 2025.

Pengalaman Trenggono di sektor pangan dan pengembangan organisasi menjadi modal penting dalam mengawal agenda lembaga. Penunjukan ini diproyeksikan untuk memperkuat tata kelola serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.

Proses penyelesaian revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK kini sedang dipacu oleh DPR RI. Langkah akselerasi ini diambil sebagai persiapan sebelum draf tersebut dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat.

Dikutip dari Suara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pimpinan parlemen bersama Komisi XI DPR RI tengah bergerak cepat menyelesaikan finalisasi aturan tersebut. Penyelarasan ini dinilai mendesak menyusul hadirnya beberapa regulasi baru di sektor keuangan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Intensitas pembahasan draf ini terus dipacu oleh para wakil rakyat demi memastikan seluruh pasal rampung tepat waktu. Anggota dewan bahkan menambah jam kerja hingga malam hari demi mengejar target sebelum melangkah ke tahap pengambilan keputusan tingkat paripurna.

"Pimpinan DPR bersama Komisi XI, termasuk Wakil Ketua DPR bidang Korekku Sari Yuliati, lembur hingga malam. Besok akan dilanjut untuk finalisasi UU P2SK, sehingga bisa dibawa ke paripurna," kata Dasco, Selasa (2/6/2026).

Langkah percepatan pembentukan regulasi ini berfungsi sebagai tindakan preventif dari parlemen. DPR berupaya mencegah munculnya potensi legal vacuum atau kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian domestik.

Konteks penataan ini berkaitan erat dengan pembentukan Danantara lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, kebijakan ini juga berkelindan dengan revisi aturan melalui Undang-Undang Nomor 16 mengenai BUMN.

Satu di antara sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian utama DPR adalah tumpang tindih regulasi terkait posisi strategis Menteri Keuangan. Struktur tata kelola BUMN yang baru memperlihatkan pergeseran peran signifikan yang harus diselaraskan dengan aturan lama yang masih berlaku.

Sufmi Dasco Ahmad menyoroti adanya perbedaan mendasar mengenai status Menteri Keuangan selaku pemegang saham BUMN. Dalam undang-undang terbaru, ketentuan posisi tersebut tidak lagi ditulis secara eksplisit.

Sebaliknya, regulasi terdahulu seperti UU Perbendaharaan Negara masih mencantumkan secara tegas kedudukan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham. Ketidaksinkronan ini dikhawatirkan memicu kerancuan administrasi sekaligus operasional pada kementerian dan lembaga pengelola aset negara.

Penerapan Skema Omnibus Law demi Keselarasan Total

Parlemen memandang penyelesaian hambatan regulasi ini tidak dapat diterapkan secara parsial. Oleh sebab itu, metode omnibus law lewat UU P2SK dipilih guna menyisir serta menyelaraskan beberapa undang-undang yang berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan negara.

Sejumlah aturan penting yang masuk dalam cakupan harmonisasi ini meliputi UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang dipisahkan, hingga UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan ini diharapkan menghasilkan ekosistem hukum terpadu yang saling memperkuat.

Sinkronisasi yang tegas menjadi kunci penting agar Danantara serta pengelolaan BUMN memiliki landasan hukum yang transparan dan kuat ke depan.

"Tentu, ini harus terselesaikan sehingga UU itu tak berjalan sendiri-sendiri, tapi terharmonisasi secara holistik," kata Dasco.

Penyusunan regulasi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat sektor keuangan nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar serta investor. Hingga saat ini, Komisi XI DPR RI masih terus meneliti pasal demi pasal untuk memastikan tidak ada celah hukum yang terlewat.

Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai kepala lembaga baru menggantikan Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).

Langkah pencopotan tersebut diambil oleh Kepala Negara setelah melewati proses pemantauan serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja operasional lembaga tersebut selama hampir 1,5 tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perombakan dilakukan demi memperkuat tata kelola instansi yang memegang peran sangat penting bagi program peningkatan nutrisi warga.

“Berkenaan dengan kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka hari ini, Selasa 2 Juni 2026, Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan BGN,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).

Selain memberhentikan Dadan Hindayana, Presiden Prabowo Subianto turut mencopot Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN.

Posisi kedua wakil pimpinan tersebut saat ini dialihkan kepada Agustina Arumsari bersama Mayor Jenderal TNI Trenggono.

Menurut laporan dari Kontan, pihak pemerintah memastikan distribusi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan tanpa hambatan selama masa peralihan manajemen.

“Dalam menjalankan tugas kesehariannya, Presiden terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kerja kabinet termasuk kinerja BGN,” kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, masukan dari kementerian terkait, unsur masyarakat, hingga para penerima manfaat program kemasyarakatan ikut menjadi pertimbangan penting bagi evaluasi berkala Presiden.

Seluruh jajaran kepemimpinan baru yang telah dilantik kini diminta segera berkoordinasi erat dengan berbagai instansi di pusat maupun wilayah daerah.

“Kita semua berharap kepemimpinan baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat terutama dalam hal peningkatan gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Prasetyo.

Berdasarkan catatan Tempo, Nanik S Deyang yang kini memimpin BGN sebelumnya menempati posisi Wakil Kepala di lembaga tersebut sejak dibentuk oleh pemerintah.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Nanik diketahui memiliki rekam jejak panjang di dunia jurnalistik pada kelompok media Kompas Gramedia dan pernah menjabat sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sejak Oktober 2024.

“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal,” tutur Prasetyo.

Selain aktif dalam kegiatan yayasan sosial bentukan Prabowo, mantan jurnalis kelahiran Madiun tersebut juga tercatat menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) sejak Juni 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi resmi melantik Naniek S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional untuk menggantikan posisi Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) petang.

Struktur organisasi lembaga penunjang gizi masyarakat ini mengalami perombakan manajemen melalui pencopotan jabatan kepala badan yang lama secara mendadak. Langkah tersebut diiringi pula dengan pelantikan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional baru demi memperkuat jajaran birokrasi, sebagaimana dilansir dari Suara.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah langkah strategis Dadan Hindayana yang sedang merancang perluasan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Pada Minggu (31/5/2026), Dadan sempat berkunjung ke Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi untuk memantau kondisi pendidikan di sana.

Aspirasi dari para siswa di Arab Saudi memicu ide spontan untuk memperluas jangkauan layanan pangan gratis tersebut ke wilayah Timur Tengah. Rencana awal penyusunan usulan regulasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jeddah sedianya hendak dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum menjabat di birokrasi pemerintahan, Dadan Hindayana merupakan seorang akademisi murni sekaligus pakar entomologi kelahiran Garut pada 10 Juli 1967. Lulusan terbaik Institut Pertanian Bogor tahun 1990 ini menyelesaikan studi magister di University of Bonn dan meraih gelar doktor dari Leibniz Universität Hannover di Jerman.

Masyarakat kini mengawasi arah kebijakan serta langkah baru yang akan diambil oleh Naniek S. Deyang setelah memegang kendali kepemimpinan lembaga tersebut. Fokus utama publik tertuju pada keberlanjutan dan akselerasi implementasi program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perombakan strategis pada jajaran pimpinan eksekutif Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.

Langkah penataan ulang ini mencakup pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN.

Keputusan mengenai pergantian pucuk pimpinan lembaga krusial tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Perubahan ini mencakup Saudara Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Saudara Lodewijk Paulus dan Saudara Sony Sanjaya yang menduduki posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus atas segala upaya, dedikasi, serta kontribusi mereka dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Sebelumnya, Dadan Hindayana pertama kali dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 19 Agustus 2024, menjelang akhir masa jabatan kepresidenan kala itu.

BGN memegang peran sentral dalam mengawal program makan bergizi gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum masuk ke birokrasi, Dadan Hindayana aktif sebagai lektor dan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Dadan meraih gelar S1 dari IPB pada 1990, gelar S2 dari University of Bonn pada 1997, dan gelar S3 dari Leibniz Universität Hannover pada tahun yang sama.

Dadan juga tercatat telah mempublikasikan berbagai karya ilmiah internasional, termasuk riset mengenai preferensi serangan tikus sawah dan keanekaragaman serangga di area pascatambang Berau.

Perombakan di jajaran pimpinan publik ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja BGN dalam mencapai target sektor kesehatan dan pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta melakukan audit internal di lembaga tersebut pada Selasa, 2 Juni 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana beserta dua wakilnya di Kantor Presiden, Jakarta. Pemerintah menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN baru untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis.

Selain Nanik, pemerintah mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Mereka menggantikan posisi Lodewyk Pusung (sebelumnya tertulis Lodewijk) dan Sony Sanjaya setelah dilakukan evaluasi organisasi selama hampir satu setengah tahun.

Pergantian ini dilakukan di tengah proses pemeriksaan internal yang sedang berjalan pada tubuh organisasi pengelola program gizi tersebut. Penataan ulang kepemimpinan ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja lembaga dalam merealisasikan program prioritas nasional.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewijk Paulus sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo Hadi seperti dilansir dari news.detik.com.

Pemerintah menyatakan bahwa perombakan struktur ini menjadi bagian penting dari monitoring berkala demi efektivitas program gizi. Struktur baru ini dipastikan langsung bekerja menjalankan tanggung jawab organisasi tanpa mengganggu program berjalan.

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo Hadi seperti dikutip dari kabar24.bisnis.com.

Pemerintah masih menyimpan detail temuan awal dari proses evaluasi pembukuan dan tata kelola internal tersebut. Keterangan lanjutan mengenai hasil pemeriksaan menyeluruh baru akan dibuka setelah seluruh tahapan audit selesai.

"Tunggu, nanti akan kita umumkan," ujar Prasetyo Hadi.

Langkah penunjukan pejabat baru ini segera diikuti dengan penyerahan wewenang penuh agar operasional lembaga tetap stabil. Prasetyo menegaskan penyesuaian pimpinan dirancang untuk memperkuat organisasi.

"Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya," kata Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, menteri juga menyampaikan struktur baru secara langsung dalam pengumuman resmi pergantian pimpinan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Mengangkat Saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana merupakan akademisi dari Institut Pertanian Bogor yang pertama kali dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Saat itu, pembentukan badan baru ini ditujukan khusus untuk mengawal program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan baru.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026). Langkah tegas ini diambil kepala negara setelah melakukan proses evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program badan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Selain mencopot Kepala BGN, Presiden Prabowo Subianto juga memberhentikan Lodewijk dan Sonny Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Sebagai penggantinya, Nanik S. Deyang kini resmi diangkat menjadi Kepala BGN yang baru, didampingi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN baru.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memberikan penjelasan resmi mengenai pergantian jajaran pimpinan ini melalui keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

"Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan evaluasi. Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden ambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung Wakil BGN, ketiga Sonny Sanjaya sebagai Wakil BGN," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo Hadi kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai nama-nama pejabat baru yang dipilih oleh Presiden untuk memimpin lembaga tersebut ke depan.

"Selanjutnya Presiden memutuskan mengangkat sudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional baru, kemudian Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan amayjen Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional baru," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Penyidik Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa sejumlah selebgram ternama terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan agen umrah Hanania Travel pada Selasa, 2 Juni 2026. Pemeriksaan ini dilakukan karena dana jemaah diduga mengalir ke rekening para pembuat konten tersebut.

Pihak kepolisian mengendus adanya aliran dana dari ribuan jemaah korban penipuan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemasaran digital. Kasus yang merugikan masyarakat hingga Rp100 miliar ini dilansir dari Suara menyoroti keterlibatan para pesohor media sosial.

"Kemudian, sebagian juga digunakan untuk membayar influencer sebagaimana tadi dipertanyakan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin.

Penggelontoran dana ke sejumlah pembuat konten tersebut terindikasi kuat sebagai langkah korporasi demi menarik minat calon korban baru. Polisi mensinyalir ada strategi promosi yang masif di balik operasional agen perjalanan ini.

"Ini untuk kepentingan marketing," ujar Iman.

Sejumlah nama selebgram populer seperti Keanu Agl, Awkarin, hingga Dara Arafah kini menjadi sorotan publik. Ketiganya didapati pernah mempromosikan layanan Hanania Travel melalui unggahan video promosi pada tahun 2024 lalu.

"Tentunya kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang dipertanyakan, para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group," kata Iman.

Penetapan tersangka utama telah dilakukan oleh kepolisian terhadap Direktur Utama Hanania Group, Ahmad Syah Farhan. Sebanyak ribuan calon jemaah dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci akibat tindakan penipuan berkedok perjalanan ibadah tersebut.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara dugaan penyebaran informasi ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa telah lengkap atau P21 pada Selasa (2/6/2026).

Kepastian kelengkapan dokumen tersebut disampaikan oleh pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya setelah memenuhi seluruh petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa seluruh kekurangan dalam berkas perkara yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini telah terpenuhi.

"Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi," kata Iman di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6).

Pihak penyidik kepolisian saat ini langsung melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan guna mempersiapkan pelimpahan tahap dua. Proses ini meliputi penyerahan para tersangka beserta seluruh barang bukti penunjang perkara.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujar Iman.

Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum akan segera dilakukan setelah pelimpahan tahap dua selesai dilaksanakan, sebelum kasus ini akhirnya masuk ke persidangan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap tiga tersangka lain, yaitu Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis pada 15 Januari 2026, serta Rismon Sianipar pada 14 April 2026 melalui mekanisme keadilan restoratif.

Iman memberikan penegasan bahwa penghentian kasus terhadap tiga orang tersebut sama sekali tidak memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Proses penyidikan tersangka lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana tahap-tahap persidangan di pengadilan," kata Iman saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4).

Sejumlah jemaah haji Indonesia mengenakan pakaian berlapis-lapis demi menyiasati aturan ketat bobot bagasi pesawat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Selasa (2/6/2026). Siasat unik tersebut dilakukan agar barang bawaan mereka tidak melebihi kapasitas yang ditentukan maskapai penerbangan saat hendak kembali ke Tanah Air.

Fenomena ini memicu penyesuaian penampilan para jemaah yang mendadak terlihat lebih bervolume dari ukuran aslinya, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Salah satu pelaku aksi kreatif ini adalah Nisja Usman, seorang jemaah haji yang tergabung dalam Embarkasi Makassar (UPG) Kloter 3.

Nisja Usman tampak santai di area bandara meski penampilannya terlihat jauh lebih berisi. Saat dihampiri oleh tim di lokasi, ia langsung menunjukkan tumpukan pakaian yang sedang dikenakannya tersebut.

"Udah double ini, double," kata Nisja.

Nisja kemudian merinci dan menghitung satu per satu kerah pakaian yang melekat pada tubuhnya. Tindakan ini terpaksa diambil karena koper kabin miliknya telah penuh sesak dan melewati batas berat maksimal.

"Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh lapis baju? Tujuh lapis. Tambah ini (luaran) delapan," ujar Nisja.

Langkah serupa juga diterapkan oleh jemaah dari kloter yang sama bernama Sania. Ia memilih metode ini agar barang atau buah tangan yang telah dibeli di Arab Saudi tetap bisa dibawa pulang tanpa harus dikurangi.

Sania merespons pertanyaan mengenai perkiraan jumlah lapisan pakaian yang ia kenakan saat itu.

"Enggak," jawab Sania.

Sania kemudian menyebutkan jumlah pakaian yang digunakannya demi memangkas beban koper.

"Lima (lapis)," ujar Sania.

Batasan berat koper kabin dan bagasi dari maskapai memang menjadi kendala tersendiri bagi jemaah Indonesia karena besarnya keinginan membawa oleh-oleh untuk keluarga. Penggunaan baju, gamis, hingga jaket berlapis-lapis menjadi opsi populer guna mengamankan barang bawaan meski harus menahan gerah selama penerbangan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Kritik tersebut awalnya ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai frekuensi perjalanan ke luar negeri.

Seperti diberitakan oleh Medcom, respons dari Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan ia membuka penjelasannya dengan menyindir masa dinas Dino Patti Djalal saat menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino Patti Djalal sebelumnya menyampaikan kritik melalui akun Instagram resmi miliknya, @dinopattidjalal. Ia menyoroti intensitas kunjungan internasional Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu tinggi sejak resmi menjabat.

Menurut kalkulasi Dino Patti Djalal, satu dari setiap enam hari kerja Presiden Prabowo Subianto dihabiskan di luar negeri. Ia memandang pola perjalanan tersebut tidak lazim dan mengimbau agar frekuensinya segera dikurangi demi mendengarkan aspirasi publik.

"Kami mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," kata Dino dikutip, Selasa, 2 Juni 2026.

Teddy Indra Wijaya kemudian merilis video berdurasi 6 menit 54 detik untuk meluruskan persoalan tersebut. Di awal rekaman, ia langsung menyinggung rekam jejak karier Dino Patti Djalal di kementerian luar negeri.

"Karena saya dimention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal. Sebelumnya terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," kata Teddy.

Berdasarkan data dari situs diaspora.id, Dino Patti Djalal merupakan salah satu figur diplomasi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Tokoh yang lahir di Beograd, Yugoslavia pada 10 September 1965 ini merupakan putra dari seorang diplomat senior.

Pendidikan tinggi Dino Patti Djalal ditempuh di beberapa universitas luar negeri. Ia mengantongi gelar sarjana dari Carleton University di Kanada, gelar magister dari Simon Fraser University, serta gelar Doktor dari London School of Economics di Inggris.

Karier di Departemen Luar Negeri dimulainya sejak tahun 1987. Nama Dino Patti Djalal mulai dikenal luas oleh publik ketika ia ditunjuk menjadi juru bicara pemerintah saat pelaksanaan Referendum Timor Timur pada tahun 1999.

Ia kemudian dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang Urusan Internasional sekaligus juru bicara presiden. Dino Patti Djalal juga sempat mengemban tugas sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada periode 2010 hingga 2013.

Atas kontribusi dan dedikasinya dalam dunia diplomasi, ia menerima penghargaan Bintang Jasa Utama dan Bintang Mahaputra Adipradana. Jabatan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia diembannya mulai 14 Juli 2014 hingga 20 Oktober 2014 untuk menggantikan Wardana.

Selepas dari birokrasi, Dino Patti Djalal mendirikan FPCI yang bergerak sebagai komunitas kebijakan luar negeri. Ia juga aktif menginisiasi program Supermentor, Kongres Dunia Diaspora, gerakan kemanusiaan 1000 Abrahamic Circles, serta menulis 11 judul buku.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik guna memperlancar proses kepulangan ke Tanah Air. Imbauan ini disampaikan seiring dimulainya fase kepulangan jemaah dari Arab Saudi, seperti dilansir dari Detikcom pada Selasa (2/6/2026).

Kepatuhan terhadap jadwal pergerakan dan arahan petugas menjadi poin krusial yang ditegaskan oleh otoritas terkait. Hal tersebut diperlukan agar seluruh rangkaian proses pemulangan hingga penerbangan berjalan tanpa hambatan.

"Kami perlu menyampaikan kepada seluruh jemaah yang memasuki jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik," kata Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.

Pihak kementerian meminta jemaah memastikan dokumen penting seperti paspor dan identitas diri tetap aman serta mudah dijangkau. Selain itu, obat-obatan pribadi dan kebutuhan penerbangan lain juga harus dipersiapkan di tempat yang tepat.

"Yang perlu diperhatikan adalah pastikan paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, dokumen penting serta barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau," ungkap Maria Assegaff, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah.