Ketidakselarasan jadwal antara kompetisi resmi game dan agenda tim nasional menjadi hambatan besar dalam ekosistem esports Indonesia. Permasalahan mendasar ini memicu benturan agenda yang menyulitkan posisi para atlet profesional.
Seperti dilansir dari Medcom, Manajer Public Relations Team RRQ, Yabes Elia, mengungkapkan adanya kendala krusial tersebut dalam wawancara eksklusif pada Senin (11/5/2026).
“Permasalahan jadwal antara agenda internasional dan kompetisi game tersebut juga menjadi hal yang krusial. Karena terkadang jadwalnya suka tidak sinkron,” kata Yabes.
Yabes kemudian memberi contoh dari cabang Mobile Legends saat game tersebut dipertandingkan di ajang PON, sementara kompetisi MPL masih berjalan secara bersamaan.
“Kalau ambil contoh Mobile Legends, beberapa tahun lalu ada PON dan game itu masuk cabang yang dipertandingkan. Di sisi lain, MPL juga masih berjalan, jadi jadwalnya bentrok,” lanjutnya.
Kondisi ini membuat para pemain profesional dihadapkan pada situasi dilematis. Menurut penilaian Yabes, sebagian besar pro player cenderung memilih untuk tetap mengikuti kompetisi milik pihak penerbit gim demi menghindari risiko.
“Kalau diposisikan sebagai pro player, mereka pasti lebih takut kepada Moonton karena kompetisi ini memang milik publisher,” jelasnya.
Struktur tata kelola dalam esports memiliki perbedaan mendasar dengan olahraga konvensional seperti sepak bola yang sudah memiliki regulasi mengikat secara internasional.
“Kalau dibandingkan dengan sepak bola, ada FIFA dan PSSI sebagai pemegang kendali. Sementara di esports, publisher yang memiliki kontrol penuh,” tuturnya.
Yabes memaparkan bahwa sepak bola memiliki regulasi ketat yang mewajibkan setiap pemain untuk membela tim nasional dalam turnamen resmi di bawah naungan FIFA.
“Dalam sepak bola, pemain wajib ikut jika turnamen tersebut resmi digelar FIFA. Sementara di esports belum ada lembaga arbitrase besar seperti itu. Itu sebabnya esports tidak bisa disamakan dengan sepak bola,” paparnya secara rinci.
Kondisi ekosistem yang dikendalikan penuh oleh penerbit gim ini berimplikasi pada ruang gerak serta wewenang dari organisasi induk nasional.
“PB ESI? Mereka juga tidak punya kekuatan sebesar FIFA. Karena itu, esports tidak bisa disamakan dengan olahraga lain,” tegas Yabes.
Solusi Fleksibel Rekrutmen Timnas
Masalah sinkronisasi jadwal ini berdampak langsung pada kebijakan manajemen organisasi esports dalam memberikan restu pelepasan pemain mereka ke skuad Garuda.
“Itulah sebabnya pemain yang dipanggil ke timnas sering berbeda-beda dari setiap tim. Kalau kompetisi publisher masih berjalan, tentu tim sulit memberi izin, bukan berarti pemainnya tidak mau membela negara. Karena itu, akan lebih fleksibel jika pemain yang dipilih berasal dari satu tim yang sudah tidak lagi bertanding di kompetisi publisher,” ungkap Yabes.
Faktor tingkat kesiapan dan kekompakan tim juga menjadi perhatian serius bagi manajemen sebelum melepas pemain, karena pemanggilan dari klub yang berbeda berpotensi mengganggu stabilitas latihan internal.
“Kalau pemain diambil dari tim yang berbeda, apakah jadwalnya tidak akan mengganggu tim tersebut? Sebab mereka juga harus menjalani training camp dalam periode yang sudah ditentukan,” tambahnya.
Konsekuensi Hukum dan Sanksi
Terkait spekulasi sanksi larangan bertanding bagi atlet esports yang menolak panggilan negara, Yabes mengonfirmasi keberadaan celah hukum tersebut namun dalam ranah yang terbatas.
“Apakah pemain esports bisa mendapat larangan bertanding jika menolak panggilan timnas? Bisa, tapi hanya dalam konteks membela tim nasional. Itu tidak berlaku untuk kompetisi milik publisher,” urai Yabes.
Guna mengatasi hambatan ini di masa depan, Yabes menyarankan adanya koordinasi yang lebih intensif antara penyelenggara multievent dengan pihak penerbit gim.
“Menurut saya, penyelenggara seperti Asian Games, SEA Games, dan ajang lainnya harus lebih sering berkomunikasi dengan publisher game agar masalah jadwal yang saling bertabrakan seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
