Sineas Ernest Prakasa memberikan tanggapan mengenai dugaan monopoli layar bioskop yang mencuat beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Medcom.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ernest Prakasa menilai banyak orang belum memahami realitas industri perfilman di Indonesia, sehingga hal ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas.
"Nggak heran juga kalau nggak paham, karena kan ini bukan pengetahuan umum ya. Ini sebuah skema yang terjadi di dalam sebuah industri yang sangat spesifik gitu," kata Ernest Prakasa dalam video yang dibagikannya, dikutip pada Senin, 25 Mei 2026.
Untuk memberikan penjelasan yang sederhana, Ernest mengibaratkan bioskop seperti warung dengan kapasitas rak yang sangat terbatas, sehingga pemilihan produk yang disajikan harus yang berpotensi besar dibeli oleh konsumen.
"Jadi dengan display lu yang terbatas itu, lu harus pilih benar-benar barang-barang yang memang orang akan beli gitu. Karena kalau nggak, dia akan makan tempat lu yang sangat terbatas itu," jelas Ernest.
Karena biaya operasional bioskop sangat mahal, mulai dari sewa mal, listrik, karyawan, hingga perawatan, pemilik bioskop harus memilih film yang paling berpeluang laku demi menjual tiket sebanyak mungkin.
"Seperti analogi warung tadi, bioskop tuh cuma punya satu tujuan: gimana caranya layar-layar yang terbatas ini menghasilkan sebanyak mungkin tiket. Karena mahal, Bro," ujar Ernest.
"Operasionalnya mahal, sehingga dengan operasional mahal itu, gimana caranya layar-layar ini bisa menghasilkan sebanyak mungkin tiket? Nah, film mana di antara ratusan film ini yang berpeluang ke arah sana? Sebenarnya sesederhana itu," tambah Ernest.
Ernest mengungkapkan dua alasan utama mengapa rumah produksi besar atau sineas ternama lebih sering mendapatkan slot layar di bioskop, salah satunya adalah reputasi yang membangun kepercayaan masyarakat.
"Ketika ngelihat brand-nya, orang udah tahu, ‘Oh, iya, gue tahu nih produk-produk mereka sebelumnya, dan gue suka, dan gue percaya kualitasnya pasti oke.’ Bukan berarti brand baru tidak bisa oke, tapi kepercayaan orang belum ada, kira-kira gitu ya," ucap Ernest.
Selain reputasi, besarnya dana promosi yang dikucurkan untuk sebuah film juga berpengaruh besar dalam mendapatkan slot layar, seperti strategi film Agak Laen 2 yang diproduksi oleh Imajinari, rumah produksi miliknya.
"Kita siapin kegiatan promo untuk datang ke podcast-podcast itu lebih dari 50 podcast. Kebayang nggak, lu? Podcast dan televisi dan program-program lah, ya. Itu lebih dari 50. Dan itu butuh dana operasional, itu butuh konsumsi, butuh segala macam lah, gitu. Nah, itu tuh nggak kecil juga dananya," tambah Ernest.
Namun, ia mengingatkan ada kalanya film dengan anggaran promosi kecil mampu menjadi buah bibir hingga meledak di pasaran, meskipun kasus seperti ini cukup jarang terjadi sehingga dikategorikan sebagai anomali.
Hukum Pasar Kapitalisme yang Adil
Ernest menegaskan bahwa sistem plot layar ini bukan dipicu oleh praktik suap-menyuap atau kecurangan, melainkan murni bentuk dari kapitalisme yang berjalan adil berdasarkan hukum pasar.
"Menurut gue sih bukan curang ya, tapi memang bioskop cenderung lebih percaya pada nama besar dari segi PH (rumah produksi) dan produser," tutur Ernest.
Meski menilai sistem ini adil secara bisnis, Ernest merasa kondisi saat ini belum ideal karena sistem yang ideal adalah ketika film dari label independen bisa mendapatkan kesempatan yang sama besar.
"Kita masih berjuang ke arah sana. Sebagai produser, gimana caranya mengisi bioskop dengan lebih banyak film-film yang bagus. Bukan cuma film-film yang laku, tapi yang bagus, bagus menurut kami. Kami masing-masing produser dan sutradara-nya tentunya," ungkap Ernest.
"Buat teman-teman produser yang lain kalau ada salah-salah ucap atau mungkin keterangan saya tidak tepat, boleh silakan dikoreksi. Dah!" pungkas Ernest.
Aduan Produser Film Independen ke DPR RI
Sebelum timbulnya tanggapan tersebut, produser film Nicki R.V. dari 786 Production telah mengadu ke DPR RI terkait dugaan monopoli jadwal tayang bioskop oleh rumah produksi besar seperti MD Pictures, Starvision, Multivision, dan Falcon.
Nicki menilai asosiasi perfilman tidak mewakili seluruh pelaku industri, melainkan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, dengan data bahwa beberapa rumah produksi bisa menayangkan hingga 8–11 film per tahun.
Masalah ini mencuat setelah film produksi 786 Production ditolak tayang pada Agustus 2026, padahal permohonan sudah diajukan sejak November 2025, sehingga Nicki menuntut keadilan kuota tayang agar ekosistem perfilman nasional lebih sehat.
