Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama satu bulan mulai Senin (11/5/2026). Kebijakan moratorium ini diambil menyusul peningkatan beban biaya relokasi yang dipicu oleh ketidakpastian gejolak global.
Dilansir dari Teknologi, Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy menyatakan bahwa pembengkakan biaya relokasi kabel perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pihaknya mendorong adanya pembaharuan skema pembiayaan guna meringankan beban industri saat melakukan penataan infrastruktur kabel nasional di berbagai wilayah.
"Harapan kami agar hal mengenai biaya relokasi yang besar juga mendapat perhatian dari pemerintah. Semoga ada skema pembiayaan baru mengenai ini," kata Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL.
Menurut penjelasan Jerry, pemindahan kabel dari udara ke bawah tanah memerlukan biaya antara Rp65.000 hingga Rp75.000 per meter. Lonjakan harga bahan baku untuk kabel pelindung bawah tanah saat ini terjadi akibat krisis plastik yang dipicu oleh memanasnya konflik global di berbagai belahan dunia.
"Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air," kata Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL.
Jerry menambahkan bahwa fluktuasi ekonomi dunia berdampak langsung pada kemampuan finansial perusahaan operator. Saat ini, total kabel yang perlu direlokasi mencapai 600 kilometer, di mana seluruh proses pengerjaannya dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.
Meskipun terdapat jeda sementara, proyek yang berkaitan dengan PSN tetap berjalan sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan publik. Apjatel berkomitmen menyelesaikan sisa pekerjaan infrastruktur terbuka seperti galian dan manhole dengan cepat guna meminimalisir risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Sekretaris Jenderal Apjatel Zulfi Hadi menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan regulasi pusat dan daerah sesuai dengan mandat PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
"Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan," kata Zulfi Hadi, Sekjend Apjatel.
