Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai Senin, 11 Mei 2026, hingga satu bulan ke depan guna menjaga kondisi finansial operator di tengah tekanan ekonomi global.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap fluktuasi ekonomi yang memicu kenaikan biaya operasional dan modal bagi perusahaan penyelenggara jaringan sebagaimana dilansir dari Teknologi. Penundaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 11 Juni 2026 mendatang.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi dunia saat ini memberikan beban langsung pada pengeluaran perusahaan. Ia menekankan perlunya titik temu antara upaya mempercantik estetika kota melalui penataan kabel dengan keberlangsungan bisnis penyedia layanan.
"Freeze ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak 11 Mei 2026/ Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional," kata Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL.
Saat ini, asosiasi tersebut sedang merumuskan mekanisme penataan kabel yang lebih efisien tanpa mengganggu layanan kepada pelanggan. Jerry memastikan bahwa langkah ini tidak akan menghentikan agenda penataan kota secara permanen, melainkan hanya menyelaraskan jadwalnya.
"Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air," kata Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL.
Di sisi lain, seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan normal sesuai target pemerintah. Pihak asosiasi juga menginstruksikan percepatan penyelesaian sisa pekerjaan infrastruktur terbuka seperti galian kabel dan manhole guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
Sekjend Apjatel Zulfi Hadi memberikan penegasan mengenai pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengharmonisasikan regulasi penataan jaringan kabel. Menurutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat krusial untuk menciptakan ekosistem investasi yang stabil.
"Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan," kata Zulfi Hadi, Sekjend Apjatel.
Langkah moratorium ini diharapkan memberikan waktu bagi para operator untuk melakukan evaluasi internal. Koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait akan dilakukan guna membahas implementasi regulasi teknis yang mendukung efisiensi operasional industri telekomunikasi.
