Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penerapan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berisiko membebani pelaku bisnis over-the-top (OTT). Kekhawatiran tersebut disampaikan di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026.
Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra menyatakan bahwa regulasi ini sebenarnya bertujuan menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Meski demikian, dilansir dari Teknologi, terdapat potensi munculnya biaya baru untuk perangkat dan sumber daya manusia guna proses verifikasi.
Tantangan utama mencakup pengelolaan data pengguna serta verifikasi usia yang sulit dipenuhi oleh perusahaan rintisan atau startup. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai praktik kepatuhan berlebih yang dapat memicu pembatasan akses digital secara total bagi generasi muda.
Alex Chandra menjelaskan bahwa hambatan ini bisa berdampak luas pada minat investor di pasar domestik jika tidak segera dicari solusinya. Ketidakpastian aturan dinilai dapat membuat pelaku industri cenderung menunda inovasi mereka di Indonesia.
“Kalau hambatan ini nggak bisa dijawab, ya akibatnya memang akan menghambat investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia,” kata Alex Chandra, Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel.
Pemerintah diharapkan membuka ruang komunikasi lebih luas dengan asosiasi industri untuk menyelaraskan standar teknis. Alex menekankan pentingnya dialog agar kebijakan yang dihasilkan tetap aplikatif tanpa mematikan kreativitas sektor digital lokal.
“Daripada pemerintah mengejar setiap perusahaan satu per satu, sebaiknya berkomunikasi melalui asosiasi dengan menjelaskan apa yang diinginkan dan apa harapannya,” jelas Alex Chandra, Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel.
Mastel juga mendorong industri untuk tetap proaktif dalam memperkuat standar keamanan platform secara mandiri. Langkah kolaboratif antara regulator dan penyedia layanan dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pelindungan anak dan pertumbuhan ekonomi.
