Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menekankan tantangan besar Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan teknologi antariksa pada acara Asia Pacific Satellite Conference 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dilansir dari Detik iNET, penguasaan teknologi menjadi kunci utama bagi Indonesia yang telah mengoperasikan satelit telekomunikasi sejak 1976.
Indonesia tercatat mengoperasikan enam satelit geostasioner yang seluruhnya masih diproduksi oleh pihak luar negeri. Arif Satria menjelaskan bahwa kedaulatan teknologi bukan sekadar persoalan kepemilikan aset, melainkan mencakup penguasaan penuh atas teknologi tersebut.
"Dalam teknologi, kedaulatan bukan sekadar kepemilikan. Kedaulatan adalah penguasaan," ujar Arif Satria, Kepala BRIN.
Berdasarkan konsep Space Technology Ladder dari Profesor Danielle Wood, posisi Indonesia saat ini dinilai masih berada di tingkat menengah dalam penguasaan antariksa global. Skala ini mengukur kemampuan negara mulai dari pembentukan badan antariksa hingga kapasitas peluncuran mandiri.
"Dengan ukuran itu, Indonesia masih berada di tahap menengah, bahkan setelah hampir lima dekade memasuki era antariksa," kata Arif Satria, Kepala BRIN.
Meski menghadapi tantangan manufaktur domestik, Indonesia memiliki rekam jejak pengembangan satelit nasional seperti LAPAN-A1 hingga LAPAN-A3. Kolaborasi antara Surya University dan BRIN juga telah menghasilkan Surya Satellite-1 pada 2022 untuk misi mitigasi bencana dan komunikasi amatir.
"Ini bukan sekadar catatan kaki, tetapi fondasi," ucap Arif Satria, Kepala BRIN.
Untuk memperkuat infrastruktur data nasional, BRIN tengah mempersiapkan peluncuran dua satelit baru yakni Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan Nusantara Equatorial IoT (NEI). Proyek yang dijadwalkan meluncur pada awal 2027 ini akan mendukung observasi maritim serta layanan internet di wilayah kepulauan.
Pemerintah juga telah memperkuat sisi regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 dan persiapan pembangunan spaceport di Pulau Biak. Namun, Arif mengakui bahwa pembentukan ekosistem industri satelit nasional masih terkendala minimnya investasi sektor swasta.
"Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya," pungkas Arif Satria, Kepala BRIN.
