Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan lima inovasi teknologi untuk menanggulangi ancaman banjir rob yang semakin masif di wilayah Pesisir Utara Jawa (Pantura) pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan melindungi kawasan yang memberikan kontribusi ekonomi besar terhadap nasional.
Inovasi tersebut mencakup tanggul tegak modular multifungsi serta blok modular beton yang difungsikan sebagai pelindung pantai sekaligus jalur transportasi. Dilansir dari Lestari, sistem ini dirancang untuk menyerap energi gelombang secara efektif melalui unit lapis lindung breakwater dengan mekanisme penguncian otomatis.
Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa efisiensi dan stabilitas menjadi keunggulan utama dari perangkat perlindungan pesisir tersebut. Teknologi ini tercatat sudah mulai diimplementasikan pada sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Jadi ini adalah bentuk teknologi yang saya kira sangat penting karena memiliki stabilitas tinggi, lebih ekonomis dan juga produksinya lebih sederhana,” ungkap Arif Satria, Kepala BRIN.
Pengembangan juga menyasar sektor energi dengan pemanfaatan platform arus laut pada struktur dermaga dan tanggul. Integrasi ini memungkinkan infrastruktur fisik pelindung pantai bertransformasi menjadi sumber energi mandiri bagi kawasan sekitarnya.
"Kita membangun tanggul sekaligus pada saat yang sama kita memanen energi arus,” imbuh Arif Satria, Kepala BRIN.
Selain rekayasa teknis, BRIN menerapkan metode hybrid eco-engineering yang memadukan solusi infrastruktur dengan pelestarian ekosistem alami. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi hutan mangrove dalam menangkap sedimen serta mereduksi kekuatan gelombang laut.
“Salah satu kelebihan dari teknologi ini adalah TKDN-nya (Tingkat Komponen Dalam Negeri) lebih dari 70 persen,” beber Arif Satria, Kepala BRIN.
Upaya perlindungan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyusunan rencana induk penataan Pantura segera diselesaikan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) kini tengah menggandeng berbagai pakar dan lembaga riset untuk mematangkan konsep tersebut.
“Untuk teknologi kami dibantu oleh BRIN. Dengan teman-teman dari BRIN, sudah kami bicarakan lebih dari enam bulan bagaimana teknologi yang digunakan. Ada yang digunakan dari Indonesia sendiri, dari dalam, maupun ada yang dari luar,” ucap Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti urgensi penanganan kawasan ini mengingat beban populasi dan risiko penurunan muka tanah yang tinggi. Penanganan terintegrasi menjadi prioritas guna mengamankan aset ekonomi dan keselamatan warga.
“Kawasan Pantura menghadapi ancaman serius akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Dua faktor ini menjadi ancaman nyata yang harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terukur,” papar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah menempatkan proyek tanggul laut raksasa sebagai prioritas nasional karena wilayah Pantura menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak sosial juga menjadi pertimbangan utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur ini.
“Mengingat terdapat sekitar 55 juta penduduk tinggal di 20 kabupaten dan lima kota di wilayah pantura Jawa. Sementara itu, sekitar 26 persen masyarakat tinggal di kawasan pesisir, ini adalah urgensi yang kami harapkan mendorong dan menggerakkan semua," ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan.
