Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa pemasangan tipe Base Transceiver Station (BTS) antarwilayah di Indonesia tidak seragam akibat perbedaan kontur daerah dan kebutuhan jangkauan sinyal. Penjelasan tersebut disampaikan dalam sebuah acara webinar pada Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Detik iNET, Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan bahwa operator telekomunikasi harus menyesuaikan spesifikasi infrastruktur dengan target pasar mereka. Langkah tersebut diperlukan untuk menekan angka konsumsi energi yang sangat tinggi.
"Konsumsi BTS itu sangat tinggi karena sifatnya yang harus meng-cover seluruh daerah. Contoh operational energy demand untuk operator telekomunikasi, Telkomsel di 2023, hampir mencakup 90% dari total konsumsi tahunan mereka. Ini akan masih terus bertambah karena kalau kita lihat dari tren implementasi seluler network di Indonesia, terutama 4G masih akan mengalami peningkatan karena 5G implementasinya masih sangat terbatas," terang Dr Mardi.
Berdasarkan riset yang dilakukannya, Dr Mardi mengumpulkan data dari salah satu operator di Indonesia yang mencakup sekitar 8.500 situs BTS. Menara-menara telekomunikasi tersebut tersebar di 20 kabupaten dan kota pada tiga provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Data dari sampel titik tersebut memuat informasi mengenai jenis situs seperti Pico, Mikro, Indoor Base Station (IBS), Makro, atau Makro Hub. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas infrastruktur yang terpasang atau sekitar 78 persen merupakan situs makro.
"Menyesuaikan proporsi BTS sites itu sangat penting dalam perhitungan energi, karena seperti saya bilang tadi, profil masyarakat di Kalimantan, Papua, itu sangat berbeda dengan di Jakarta," ujar Dr Mardi.
Penyusunan permodelan infrastruktur ini juga harus mempertimbangkan kondisi sosioekonomi masyarakat setempat agar mampu menggambarkan keadaan riil di lapangan. Peneliti BRIN tersebut menggunakan tiga faktor sosioekonomi dalam melakukan validasi risetnya.
"Kalau misalnya kita tanpa menyesuaikan sosioekonomi di daerah tersebut, pemodelan ini tidak akan secara real menggambarkan kondisi yang ada di Indonesia. Validasi yang saya lakukan (untuk penelitiannya -- red) sebenarnya saya mengambil tiga sosioekonomi faktor, ada population density, ada development index, ada juga digital society index," imbuhnya.
Melalui perbedaan faktor-faktor tersebut, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi pada wilayah pulau besar yang padat penduduk seperti Pulau Jawa tidak dapat disamakan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.
