Pemerintah China mulai membatasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan OpenClaw di kalangan pegawai instansi pemerintah dan perusahaan milik negara (BUMN) akibat kekhawatiran terhadap risiko keamanan siber. Langkah pencegahan ini diambil guna menghindari potensi kebocoran data sensitif serta penyalahgunaan informasi pengguna melalui asisten digital otomatis tersebut.
Dilansir dari Tekno, sejumlah regulator di Beijing telah memberikan peringatan resmi agar staf tidak memasang aplikasi OpenClaw pada perangkat kerja maupun ponsel pribadi yang terhubung ke jaringan kantor. Larangan ini muncul setelah teknologi tersebut sempat mendapatkan sambutan hangat dari berbagai perusahaan rintisan dan pemerintah daerah di pusat teknologi seperti Shenzhen.
OpenClaw merupakan sistem AI agen sumber terbuka yang memiliki kemampuan untuk beroperasi secara mandiri di komputer atau peladen pengguna selama 24 jam. Berbeda dengan chatbot konvensional, teknologi yang sebelumnya bernama Clawdbot ini dapat mengendalikan peramban serta mengelola sistem komputer secara otomatis melalui instruksi dari aplikasi pesan singkat.
Pembatasan ini dilakukan karena OpenClaw memerlukan akses luas terhadap data pengguna dan koneksi internet untuk menjalankan tugas-tugas digitalnya. Para pakar keamanan siber menilai tingginya tingkat aksesibilitas tersebut meningkatkan kerentanan sistem terhadap serangan pihak luar atau penghapusan data secara tidak sengaja.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China maupun Komisi Pengawas dan Administrasi Aset Negara terkait detail kebijakan pelarangan tersebut. Meski demikian, beberapa daerah seperti Distrik Futian di Shenzhen masih dilaporkan menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan asisten AI bagi keperluan administratif pemerintah daerah.
Para pegawai yang sudah terlanjur memasang aplikasi tersebut diwajibkan segera melapor kepada atasan untuk dilakukan pemeriksaan perangkat. Dalam beberapa kasus khusus, aturan pembatasan penggunaan OpenClaw ini juga dilaporkan mulai diterapkan hingga ke lingkungan keluarga personel militer China.
