Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan rencana penandatanganan perintah eksekutif baru mengenai kecerdasan buatan (AI) di Gedung Putih pada Kamis (22/5/2026). Kebijakan tersebut batal disahkan hanya beberapa jam sebelum acara resmi dimulai, seperti dilansir dari Money.
Langkah pembatalan ini diambil karena adanya kekhawatiran dari internal pemerintah bahwa regulasi baru tersebut dapat menghambat keunggulan domestik. Regulasi itu awalnya dirancang untuk mengevaluasi risiko keamanan nasional dari sistem AI tercanggih sebelum dilepas ke publik.
“Kita memimpin China, kita memimpin semua orang, dan saya tidak ingin melakukan apa pun yang akan menghalangi keunggulan itu,” kata Trump kepada wartawan.
Sebelum pembatalan terjadi, rancangan kebijakan ini melibatkan kerja sama sukarela antara pemerintah dan sejumlah perusahaan teknologi raksasa seperti OpenAI, Anthropic, dan Google. Namun, ketegangan meningkat setelah sektor perbankan dan keamanan digital mengkhawatirkan kemampuan model AI terbaru yang dapat membobol celah keamanan siber.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat merespons situasi ini dengan mengumpulkan para CEO Wall Street bersama Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada April lalu. Mereka secara khusus membahas ancaman siber dari model AI Claude Mythos milik Anthropic.
“Model Anthropic yang baru ini sangat ampuh,” kata Bessent dalam forum CNBC Invest in America di Washington.
Pemerintah kini menghadapi dilema besar karena faksi di internal Partai Republik terbelah antara pendukung percepatan inovasi dan kelompok yang mencemaskan dampak sosial serta keamanan AI. Di sisi lain, hubungan pemerintah dengan salah satu pengembang AI juga merenggang akibat persoalan hukum.
“Beberapa bank melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam keamanan siber daripada yang lain, dan kami ingin memiliki kemampuan untuk mengumpulkan mereka dan membicarakan praktik terbaik dan ke mana mereka harus menuju,” lanjut Bessent.
Tarik menarik kepentingan di dalam pemerintahan Trump dinilai menjadi pemicu utama ketidakpastian regulasi ini. Konflik hukum juga sempat membuat Trump melarang lembaga federal menggunakan chatbot Claude setelah perselisihan antara Pentagon dan CEO Anthropic Dario Amodei pada Februari lalu.
“Hal itu berpotensi menimbulkan biaya yang sangat besar bagi inovasi dan kecepatan pengembangan,” kata Profesor Ilmu Komputer Universitas Brown Serena Booth.
Perubahan keputusan yang sangat mendadak ini memperlihatkan adanya perpecahan yang nyata di pusat pemerintahan terkait arah kebijakan teknologi masa depan. Sebagian pihak berfokus pada pertahanan nasional, sementara yang lain memprioritaskan persaingan ekonomi global.
“I think there is a real risk here and I see both sides,” lanjut Booth.
Ketidakpastian ini memicu perdebatan publik mengenai konsumsi listrik pusat data, potensi hilangnya lapangan kerja, dan ancaman digital. Dinamika di Gedung Putih pun terus bergeser seiring dengan upaya penataan ulang regulasi teknologi ini.
“Kita memang melihat semacam pertikaian publik,” kata Booth.
Kebijakan yang tidak konsisten ini memunculkan keraguan mengenai komitmen pengawasan bersama yang sebelumnya diatur oleh lembaga federal. Sikap pemerintah terus berubah dari rencana pengetatan menjadi pelonggaran demi kompetisi global.
“‘Kita akan mengeluarkan perintah eksekutif. Tidak, kita tidak akan. Kita akan menandatanganinya siang ini. Oh, penandatanganannya dibatalkan.’ Saya pikir perubahan mendadak ini terjadi karena kita melihat keretakan-keretakan ini,” ujar Booth.
Pemerintah AS menyatakan bahwa penolakan terhadap perintah eksekutif ini bukan berarti menghentikan seluruh perlindungan bagi masyarakat. Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa pemerintah tetap berusaha mencari titik keseimbangan dalam persaingan teknologi ini.
“Presiden ingin kita pro-inovasi. Dia ingin kita memenangkan perlombaan AI melawan semua negara lain di dunia,” kata Vance.
Meskipun perintah eksekutif dibatalkan, evaluasi model AI sebenarnya tetap berjalan melalui Departemen Perdagangan AS bersama Google, Microsoft, dan xAI milik Elon Musk sejak awal bulan ini. Namun, pengumuman resmi mengenai kerja sama evaluasi tersebut kini telah dihapus dari situs resmi kementerian.
“Kami juga ingin memastikan bahwa kami melindungi masyarakat,” lanjut Vance.
