Pelaksanaan ibadah kurban pada setiap hari raya Idul Adha sering kali memunculkan berbagai pertanyaan fikih di tengah masyarakat. Salah satu persoalan yang kerap didiskusikan adalah mengenai kebolehan menjual daging kurban, sebagaimana dikutip dari Cahaya.
Pertanyaan ini menjadi sangat krusial karena menyentuh esensi dari ibadah kurban itu sendiri. Pemahaman yang tepat diperlukan agar nilai ibadah tetap terjaga dan sah menurut prinsip syariat Islam yang berlaku.
Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum menjual daging kurban adalah haram. Larangan ini tidak terbatas pada daging saja, melainkan mencakup seluruh bagian tubuh hewan kurban mulai dari kulit, kepala, hingga tulang.
Dasar hukum tindakan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat tersebut, ditegaskan bahwa orang yang berkurban dilarang menjual bagian apa pun dari hewan yang telah dikurbankan.
Literatur fikih klasik memandang larangan ini sebagai upaya menjaga kemurnian ibadah. Kurban merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga tidak diperbolehkan untuk dicampur dengan kepentingan komersial yang bersifat duniawi.
Hasbiyallah dalam buku Fiqih Ibadah menjelaskan bahwa hewan yang diniatkan untuk kurban telah berpindah fungsi. Hewan tersebut bukan lagi menjadi komoditas ekonomi, melainkan sepenuhnya menjadi instrumen ibadah.
Dimensi Teologis dan Pengorbanan
Secara teologis, kurban mengandung nilai keikhlasan yang sangat dalam. Ketika seseorang menyembelih hewan, ia sebenarnya sedang melepaskan kepemilikan pribadi atas harta tersebut demi ketaatan kepada Sang Pencipta.
Menjual bagian dari hasil sembelihan dianggap bertolak belakang dengan semangat pengorbanan tersebut. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Hukum Kurban menyebutkan bahwa komersialisasi kurban dapat menghilangkan makna taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah.
Status Penjualan Kulit Hewan
Di lapangan, sering ditemukan praktik penjualan kulit hewan kurban untuk membiayai operasional masjid atau panitia. Namun, mayoritas ulama tetap melarang praktik jual beli ini karena seluruh bagian hewan kurban memiliki status yang sama.
Meskipun dalam mazhab Hanafi terdapat pandangan yang membolehkan pemanfaatan hasil penjualan jika seluruhnya disedekahkan, pendapat ini bukan yang dominan. Pendekatan yang dinilai paling aman adalah tidak mengomersialkan bagian apa pun.
Aturan Mengenai Upah Jagal
Persoalan lain yang sering muncul adalah pemberian upah kepada penyembelih atau jagal menggunakan bagian dari hewan kurban. Hadis Nabi secara tegas melarang pemberian upah yang diambil dari bagian hewan yang dikurbankan.
Pembayaran jasa jagal harus diberikan dalam bentuk lain, seperti uang tunai atau makanan yang terpisah dari hewan kurban tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik jual beli terselubung dalam proses ibadah.
Solusi Operasional bagi Panitia Kurban
Panitia kurban sering kali menghadapi tantangan terkait biaya pengolahan dan operasional. Untuk menyiasati hal tersebut tanpa melanggar syariat, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan di masyarakat.
Pertama, panitia disarankan menggalang dana operasional atau infak khusus di luar nilai hewan kurban. Kedua, distribusi dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme transaksi yang menguntungkan salah satu pihak secara materi.
Dalam buku 33 Tanya Jawab Seputar Qurban karya Abdul Somad, ditegaskan bahwa kesempurnaan kurban terletak pada distribusi yang sesuai syariat. Upaya edukasi kepada masyarakat dan panitia menjadi kunci agar ibadah ini tetap berjalan pada koridor yang benar.
Fungsi Distribusi Kesejahteraan
Kurban juga memiliki fungsi sosiologis yang sangat kuat sebagai instrumen distribusi kesejahteraan. Praktik ini memungkinkan masyarakat kurang mampu untuk menikmati daging yang mungkin jarang mereka konsumsi sehari-hari.
Max Weber dalam buku The Sociology of Religion mengemukakan bahwa praktik keagamaan sering berperan dalam pemerataan distribusi di masyarakat. Jika daging kurban diperjualbelikan, maka fungsi sosial yang luhur ini berisiko hilang.
Kesimpulannya, seluruh bagian hewan kurban harus dikelola dengan prinsip keikhlasan tanpa ada unsur komersial. Tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ibadah ini berada pada pundak peserta kurban dan panitia pelaksana di lapangan.
