Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melaksanakan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang kini menjadi perhatian industri telekomunikasi.
Pemerintah tidak sekadar mengejar angka dalam menentukan nilai lelang tersebut, melainkan turut mempertimbangkan potensi pendapatan negara dan nilai ekonomi strategis, dikutip dari Teknologi.
Mekanisme penentuan nilai dilakukan melalui perhitungan biaya peluang atau opportunity cost yang terukur, yang diawali dengan penetapan Harga Dasar Penawaran (Reserve Price).
Dalam melakukan studi valuasi, Komdigi melibatkan konsultan independen untuk menganalisis tren pasar global serta daya beli industri telekomunikasi di dalam negeri.
Analisis benchmarking juga dilakukan guna membandingkan harga per MHz per populasi ($Price/MHz/Pop$) terhadap hasil lelang di negara dengan karakteristik ekonomi yang mirip.
Hasil lelang nantinya akan dibayarkan dalam dua skema utama, yakni Up-front Fee sebagai biaya izin awal dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan.
Up-front Fee dibayarkan satu kali di awal masa konsesi dengan nilai biasanya mencapai dua kali harga penawaran, sementara BHP tahunan dibayar selama 10 tahun.
Pemerintah menerapkan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB) sebagai instrumen untuk memotret beban biaya yang ditanggung operator seluler.
Logika perhitungan NKICB mencakup koefisien pita (K) untuk menilai kelangkaan, indeks wilayah (I), lebar pita atau bandwidth (B), serta harga dasar satuan (H).
Pita frekuensi 700 MHz sering disebut sebagai "The Coverage King" karena keunggulannya pada jangkauan sinyal yang luas meski memiliki bandwidth terbatas.
Di sisi lain, pita 2,6 GHz yang dijuluki "The Capacity Beast" memiliki nilai BHP total yang masif karena kapasitas trafik tinggi untuk layanan 5G di perkotaan.
| Parameter Biaya | Blok 700 MHz (20 MHz) | Blok 2,6 GHz (50 MHz) |
|---|---|---|
| Rp400 Miliar | Rp1 Triliun | Rp4 Triliun |
| Rp10 Triliun | Rp1,2 Triliun | Rp3 Triliun |
Pada blok 700 MHz dengan lebar 20 MHz, total komitmen tahun pertama mencapai Rp1,2 triliun yang terdiri dari Up-front Fee Rp800 miliar dan BHP berjalan Rp400 miliar.
Sementara itu, blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz menuntut beban finansial lebih besar dengan estimasi total biaya mencapai Rp10 triliun selama 10 tahun.
Guna memastikan harga mencerminkan nilai pasar yang nyata, Komdigi menggunakan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA).
Melalui sistem penawaran bertahap ini, harga final akan ditentukan berdasarkan titik jenuh tertinggi yang mampu dibayarkan oleh para operator seluler peserta lelang.
Penentuan nilai NKICB diharapkan menjadi titik temu antara target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjaga kesehatan finansial operator.
Keseimbangan parameter biaya sangat krusial agar operator tetap memiliki ruang investasi infrastruktur dan tidak membebani konsumen melalui kenaikan harga paket data.
