Sistem pertahanan berbasis laser buatan China kini mulai terdeteksi di kawasan Timur Tengah. Pengamat militer menemukan perangkat pertahanan udara tersebut terpasang pada sebuah kendaraan di bandara Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), yang berfungsi sebagai penembak drone.
Kawasan UEA sendiri dilaporkan telah memiliki sistem serupa bernama Iron Beam yang dipinjam dari Israel. Seperti dikutip dari Detik iNET, UEA kini tengah berupaya memperluas kepemilikan teknologi ini dengan menjajaki pembelian senjata laser dari Amerika Serikat (AS) serta menjalin kemitraan dengan sejumlah korporasi Eropa.
Langkah diversifikasi teknologi pertahanan ini tidak hanya dilakukan oleh UEA. Oman juga terungkap menjadi salah satu pembeli sistem persenjataan laser dari China setelah sebuah perusahaan logistik secara tidak sengaja mengunggah foto pengiriman perlengkapan militer tersebut pada akhir 2025.
Sementara itu, Qatar mulai menjajaki akuisisi sistem pertahanan udara Steel Dome milik Turki yang mengintegrasikan teknologi laser di dalamnya. Langkah ini diambil pascaserangan yang sempat melanda ibu kota mereka.
Di pihak lain, militer Arab Saudi sudah melakukan pengujian langsung terhadap efektivitas senjata laser buatan China. Beberapa pengamat militer bahkan menyebutkan bahwa Arab Saudi telah mendatangkan delapan unit sistem Silent Hunter dari China dan berencana menambah pasokan dari AS.
Ketegangan yang melibatkan Iran memicu percepatan adopsi teknologi pertahanan masa depan ini ke medan konflik riil. Mantan reporter yang mengelola Laser Wars, Jared Keller, mencatat bahwa pengembangan senjata energi terarah (DEW) global mengalami lonjakan yang sangat masif sepanjang April dan Mei.
Teknologi laser sendiri sebenarnya bukan hal baru bagi militer AS yang telah berhasil menjatuhkan drone dalam uji coba sejak tahun 1973. Namun, inovasi terkini berhasil membuat ukuran perangkat menjadi jauh lebih ringkas dengan efisiensi kerja yang lebih tinggi.
Sistem persenjataan DEW ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah laser berenergi tinggi yang memancarkan sinar untuk merusak atau membutakan sasaran, dan kedua adalah senjata gelombang mikro berdaya tinggi yang memicu malfungsi sistem elektronik target.
Kebutuhan terhadap sistem ini meningkat tajam seiring maraknya penggunaan drone dalam pertempuran modern yang merusak kalkulasi ekonomi perang konvensional. Menggunakan rudal pertahanan udara yang mahal untuk menjatuhkan drone murah dinilai sudah tidak lagi efisien secara biaya.
Produsen perangkat militer ini mengklaim bahwa biaya operasional untuk setiap tembakan laser hanya berkisar antara USD 3 hingga USD 5. Faktor efisiensi inilah yang membuat negara-negara Teluk yang menghadapi ancaman keamanan regional mendesak percepatan operasional sistem tersebut.
Keterbatasan Efektivitas di Wilayah Teluk
Kendati menawarkan efisiensi tinggi, senjata laser bukanlah solusi tunggal yang sempurna. Jared Keller menilai perangkat ini hanya akan memberikan proteksi maksimal jika diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara berlapis yang berskala lebih besar.
Kelemahan utama dari teknologi ini adalah pancaran sinarnya yang bergerak lurus dan memiliki keterbatasan jarak tempuh, seperti Iron Beam yang hanya mampu menjangkau jarak 10 kilometer. Sinar laser juga harus dikunci pada target dalam durasi tertentu, yang menjadi tantangan besar saat menghadapi drone berkecepatan tinggi.
Faktor cuaca di Timur Tengah turut menjadi kendala serius karena pancaran laser dapat terganggu oleh kelembapan, hujan, kabut, pasir, debu, hingga air laut. Suhu ekstrem di kawasan tersebut juga berisiko merusak komponen sensitif dan membutuhkan pasokan energi yang sangat besar untuk sistem pendingin perangkat.
Kendala-kendala teknis terkait cuaca panas dan debu ini pula yang sempat dikeluhkan oleh pihak militer Arab Saudi saat menguji sistem laser asal China. Di sisi lain, efektivitas Iron Beam milik Israel juga belum teruji penuh dalam konflik, bahkan laporan Jerusalem Post menyebutkan militer Israel masih membutuhkan 14 baterai tambahan agar sistem tersebut berfungsi optimal.
Dosen School of Security Studies di King's College London, Andreas Krieg, berpendapat bahwa langkah negara-negara Teluk membeli senjata dari berbagai negara merupakan strategi mutakhir untuk mendiversifikasi pertahanan mereka.
Menurut Andreas Krieg, ketergantungan yang terlalu tinggi pada pasokan militer Amerika Serikat terbukti tidak membawa hasil yang optimal, sehingga dalam jangka menengah dan panjang, negara-negara Teluk dituntut untuk membangun kemandirian pertahanan mereka sendiri.
