Pemerintah Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama sektor swasta tengah mempersiapkan pembangunan bandar antariksa mandiri di Pulau Biak untuk memperkuat kedaulatan nasional. Lokasi ini dipilih karena letak geografisnya yang strategis di garis khatulistiwa bagi peluncuran satelit regional.
Kebutuhan akan infrastruktur peluncuran mandiri ini dinilai mendesak agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar negeri. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, pembangunan ekosistem industri antariksa yang utuh merupakan langkah kunci menuju kemandirian teknologi nasional.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso, menekankan bahwa kemampuan nasional selama 50 tahun terakhir masih terbatas pada operasional satelit riset dan pengoperasian teknis saja. Perubahan status dari pengguna menjadi pemain industri sangat diperlukan saat ini.
"Kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pemain," kata Adi Rahman Adiwoso, Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
Adi menjelaskan bahwa satelit berfungsi sebagai infrastruktur digital vital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara dari Sabang hingga Merauke. Akses mandiri ke luar angkasa melalui bandar antariksa nasional dianggap sebagai prasyarat utama untuk menjaga konektivitas tersebut secara berkelanjutan.
"Lokasi Biak bisa menghemat bahan bakar hingga 15% dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral," ucap Adi Rahman Adiwoso, Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
Keunggulan geografis Biak memberikan efisiensi yang signifikan untuk peluncuran satelit di orbit ekuatorial maupun geostasioner dibandingkan lokasi peluncuran ternama di Amerika Serikat. Adi menambahkan bahwa pembangunan akses luar angkasa ini memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan mitra internasional.
"Akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama," kata Adi Rahman Adiwoso, Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
Pihak PSN mendukung penuh rencana pemerintah yang melibatkan Rusia, India, dan Turki dalam proyek spaceport ini. Selain infrastruktur fisik, Adi menyoroti pentingnya pengembangan talenta muda dan dukungan kebijakan politik yang kuat untuk membangun kemampuan mandiri di sektor antariksa.
Di sisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menyoroti hambatan utama dalam pengembangan sektor ini adalah belum terbentuknya industri manufaktur satelit yang kokoh. Hal ini disebabkan oleh minimnya investasi dari pihak swasta meskipun permintaan domestik terhadap teknologi satelit sangat tinggi.
Pemerintah merespons tantangan tersebut dengan menerbitkan landasan kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023. Aturan ini mencakup akuisisi teknologi antariksa dan pengelolaan spaceport untuk mendukung visi ekonomi antariksa pada tahun 2045 mendatang.
"Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya," pungkas Arif Satria, Kepala BRIN.
