Rencana pembangunan pusat data raksasa senilai USD 1 miliar di Kenya oleh Microsoft dan perusahaan AI asal Abu Dhabi, G42, menghadapi ancaman penundaan yang serius.
Proyek yang memanfaatkan energi panas bumi ramah lingkungan ini menghadapi kendala besar terkait pasokan daya listrik setempat, seperti dilansir dari Detik iNET.
Infrastruktur yang diumumkan pada Mei 2024 tersebut awalnya akan dibangun di fasilitas panas bumi Olkaria, Lembah Rift, untuk meluncurkan cloud region Azure baru di Afrika Timur.
Kebutuhan daya untuk tahap pertama proyek ini memerlukan kapasitas listrik sebesar 100 Megawatt (MW) dan direncanakan berkembang hingga 1 Gigawatt (GW) di masa depan.
Kapasitas terpasang listrik di seluruh Kenya saat ini hanya berkisar antara 3 hingga 3,2 GW, dengan rekor beban puncak mencapai 2,4 GW pada Januari lalu.
Presiden Kenya William Ruto secara blak-blakan menyatakan bahwa jika pusat data AI tersebut dioperasikan dalam skala penuh, pemerintah terpaksa harus mematikan listrik di separuh negara untuk sekadar menyalakan fasilitas milik Microsoft tersebut.
Bahkan pemenuhan daya tahap awal sebesar 100 MW akan menguras porsi yang sangat signifikan dari total produksi kompleks Olkaria yang hanya menghasilkan sekitar 950 MW.
Kendala Negosiasi Jaminan Finansial
Laporan dari Bloomberg mengungkapkan bahwa krisis listrik bukan satu-satunya hambatan, karena Microsoft dan G42 juga menuntut jaminan pembayaran tahunan untuk kapasitas tertentu.
Negosiasi mengalami jalan buntu setelah pemerintah Kenya menyatakan tidak sanggup memberikan jaminan keuangan yang diminta oleh perusahaan asal Redmond tersebut.
Pejabat setempat mengakui skala proyek ini masih memerlukan restrukturisasi, meskipun rencana investasi ini belum dibatalkan secara resmi oleh pihak-pihak terkait.
Daftar Panjang Kontroversi Pusat Data AI Global
Persoalan di Kenya ini memperpanjang daftar kontroversi terkait pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) di berbagai negara.
Di Amerika Serikat, proyek kampus AI Stargate senilai USD 16 miliar di Michigan tetap berjalan meskipun mendapat penolakan dari dewan kota setempat.
Sementara di Georgia, sebuah pusat data dilaporkan sempat menyedot lebih dari 29 juta galon air tanpa ditagih biaya di tengah krisis tekanan air bersih warga.
