Dominasi platform digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI) memicu kemerosotan trafik media nasional hingga sepuluh kali lipat yang berdampak pada keberlangsungan bisnis pers di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan krisis ini memicu efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan media pada Kamis (14/5/2026).
Kondisi ini terjadi seiring pergeseran belanja iklan ke platform global dan perubahan mendasar pada pola konsumsi informasi masyarakat. Nezar Patria menilai tantangan industri saat ini bukan lagi sekadar mendirikan entitas baru, melainkan menjaga keberlanjutan operasional di tengah disrupsi teknologi yang masif.
Nezar Patria menyoroti ketimpangan antara kemudahan akses teknologi untuk membangun media dengan realitas pasar yang sulit ditembus. Hal ini ia sampaikan saat merespons situasi terkini lanskap industri media yang kian tertekan.
"Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Sekarang semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya," kata Wamen Nezar, dilansir dari JawaPos.com.
Upaya pencarian model bisnis yang tepat masih dilakukan oleh berbagai perusahaan media, termasuk media skala besar, agar tidak tergilas oleh perkembangan AI. Penurunan jumlah pembaca yang signifikan menjadi variabel utama yang memangkas pendapatan perusahaan secara drastis.
Data dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memperkuat temuan mengenai dampak fitur AI pada mesin pencari yang memangkas trafik kunjungan ke situs berita. Nezar memaparkan korelasi langsung antara penurunan statistik pembaca dengan kebijakan pengurangan karyawan di ruang redaksi.
"Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun sampai hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK," jelas Nezar.
Fenomena ini disebut bukan hanya mengancam stabilitas bisnis semata, namun juga berisiko terhadap kualitas informasi publik. Pemerintah memantau ketat pergeseran struktur industri ini untuk memitigasi dampak lebih luas terhadap demokrasi digital di tanah air.
