Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak membatalkan pengesahan Perintah Eksekutif terkait kecerdasan buatan atau AI pada Kamis (22/5/2026) waktu setempat. Langkah ini diambil hanya beberapa jam sebelum acara penandatanganan resmi dimulai setelah adanya keberatan dari para pemimpin industri teknologi.
Keputusan pembatalan tersebut dipicu oleh kekhawatiran yang disampaikan langsung oleh sejumlah tokoh besar teknologi kepada Trump. Berdasarkan laporan dari Tekno, draf aturan tersebut dinilai berpotensi menghambat inovasi domestik dan menguntungkan posisi pesaing global seperti China.
Sejumlah nama besar seperti pemilik platform X Elon Musk, pendiri Meta Mark Zuckerberg, hingga investor teknologi David Sacks disebut menjadi pihak yang menyatakan keberatan. Mereka menilai regulasi baru tersebut dapat memperlambat peluncuran produk kecerdasan buatan terbaru di masa mendatang.
Meskipun belum dipastikan apakah desakan para tokoh tersebut menjadi alasan utama, Trump akhirnya memilih untuk membatalkan kebijakan yang telah disiapkan. Trump sendiri menyatakan ketidakpuasannya terhadap draf regulasi yang diajukan oleh timnya.
“Kami unggul dari China dan semua negara, dan saya tidak ingin melakukan sesuatu yang mengganggu keunggulan itu,” ujar Trump.
Sebelum pembatalan terjadi, Gedung Putih telah menyebarkan undangan kepada para eksekutif dari perusahaan teknologi terkemuka. Beberapa perwakilan dari OpenAI, Google, Anthropic, Meta, dan Microsoft dijadwalkan hadir, walau sebagian dari mereka dilaporkan berhalangan.
Rancangan regulasi ini sebenarnya tidak memuat kewajiban lisensi ketat bagi model AI baru. Namun, terdapat aturan sukarela yang mengharuskan perusahaan memberikan pemberitahuan 90 hari sebelum meluncurkan teknologi kecerdasan buatan terbaru untuk pemeriksaan keamanan siber.
Kekhawatiran pemerintah AS terhadap aspek keamanan ini meningkat pascapeluncuran produk AI bernama Mythos oleh Anthropic pada bulan lalu. Model AI tersebut diketahui memiliki kemampuan mendeteksi celah keamanan perangkat lunak, yang berisiko disalahgunakan untuk serangan siber.
