Kebijakan pembebasan pajak untuk kendaraan ramah lingkungan kini memasuki babak baru. Mulai April 2026, pemilik motor listrik tidak lagi menikmati fasilitas bebas pajak sepenuhnya seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dilansir dari Suara, pemerintah secara resmi memberlakukan regulasi terbaru yang mewajibkan pemilik motor listrik untuk mulai membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya.
Penerapan aturan ini didasarkan pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah status motor listrik dalam sistem perpajakan nasional. Dalam aturan tersebut, motor listrik kini ditetapkan sebagai objek pajak yang sah.
Perubahan ini otomatis mencabut status pengecualian pajak yang sempat berlaku pada 2025. Selain PKB, pemilik juga kini dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat melakukan pembelian unit baru.
Secara hukum, kedudukan motor listrik saat ini diperlakukan hampir serupa dengan sepeda motor bermesin bensin konvensional dalam aspek kewajiban fiskal kepada negara.
Estimasi Besaran Pajak Motor Listrik
Meskipun sudah menjadi objek pajak, besaran nilai yang harus dibayarkan tidak bersifat seragam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam menentukan besaran insentif.
Beberapa daerah mungkin masih memberikan pembebasan penuh atau 0 persen, namun daerah lain bisa saja menerapkan diskon pajak mulai dari 50 persen hingga 90 persen. Pemberian ruang ini bertujuan agar insentif penggunaan kendaraan listrik tetap terjaga.
Rumus Perhitungan PKB
Mekanisme penghitungan pajak tahunan motor listrik tetap mengacu pada rumus standar kendaraan bermotor. Formula yang digunakan adalah PKB sama dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan Tarif Pajak dan Koefisien.
NJKB merupakan harga dasar kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, tarif PKB pada umumnya berada di angka 2 persen, meskipun nilai ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.
Koefisien dalam rumus tersebut mencerminkan dampak penggunaan kendaraan terhadap infrastruktur jalan dan lingkungan sekitar. Dalam regulasi terbaru, tidak ada perlakuan khusus lagi dalam penentuan dasar perhitungan pajak bagi motor listrik.
Simulasi Biaya Tahunan
Sebagai gambaran, jika sebuah motor listrik memiliki harga pasar Rp20 juta dengan asumsi NJKB sebesar Rp18 juta dan tarif PKB 2 persen, maka nilai pajak dasarnya adalah Rp360.000 per tahun.
Jika pemerintah daerah memberikan insentif berupa diskon 50 persen, maka biaya yang perlu disiapkan pemilik adalah sekitar Rp180.000. Namun, jika insentif diberikan 100 persen, maka pajak tetap Rp0.
Komponen Biaya Tambahan
Selain pajak utama berupa PKB, pemilik motor listrik wajib memperhitungkan komponen biaya lain yang menyertai administrasi kendaraan. Salah satunya adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Biaya asuransi wajib ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp150.000 per tahun. Komponen lainnya adalah BBNKB yang dikenakan saat pembelian awal, meskipun beberapa daerah masih memberikan potongan harga atau gratis.
Terakhir, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang juga menjadi bagian dari biaya yang dibebankan kepada konsumen saat transaksi pembelian unit motor listrik baru dilakukan di dealer resmi.
