Budaya kuliner jalanan yang menjadi ikon global bagi ibu kota Thailand kini menghadapi tantangan serius. Dilansir dari Detik Travel, kebijakan penataan kota yang semakin ketat mengancam keberadaan para pedagang kaki lima di trotoar Bangkok.
Kawasan komersial padat yang biasanya dipenuhi aroma bawang putih dan daging panggang mulai ditertibkan. Pemerintah kota berupaya memindahkan aktivitas dapur terbuka ini ke lokasi pasar yang telah ditentukan demi meningkatkan keteraturan akses pejalan kaki.
Dampaknya mulai terlihat secara signifikan pada populasi pedagang. Merujuk data Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA), jumlah pedagang kaki lima telah merosot lebih dari 60 persen sejak tahun 2022, atau berkurang sekitar 10.000 orang.
Bagi banyak pedagang, aturan baru ini membawa ketidakpastian ekonomi yang nyata. Looknam Sinwirakit, seorang penjual kue ketan goreng di kawasan Chinatown, mengungkapkan kegelisahannya menghadapi penertiban tersebut.
"Saya khawatir karena kami berjualan secara ilegal," kata Looknam Sinwirakit.
Perempuan berusia 45 tahun itu mengaku pernah dikenakan denda sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 530 ribu. Meskipun berisiko, ia tetap bertahan karena tingginya arus wisatawan di lokasi tersebut.
"Pedagang perlu mencari nafkah. Tidak adil jika kami langsung digusur. Tapi kalau diminta pergi, kami tidak punya pilihan selain menurut," dia menambahkan.
Kekhawatiran serupa dirasakan oleh Wong Jaidee, penjual durian yang telah beroperasi selama lebih dari dua dekade. Ia merasa tidak memiliki rencana cadangan jika tempatnya berjualan digusur.
"Saya tidak punya rencana cadangan," ujar pria berusia 56 tahun itu.
"Biaya hidup di Bangkok tinggi, dan kami mungkin tidak mampu bertahan," dia menegaskan.
Strategi Penataan dari Pemerintah Kota
Pejabat BMA, Kunanop Lertpraiwan, menjelaskan bahwa meskipun sebagian pedagang pindah ke pusat jajanan modern, banyak lainnya memilih menutup usaha. Ketatnya aturan membuat operasional di pinggir jalan tidak lagi menguntungkan bagi sebagian pihak.
"Meski sebagian pedagang telah pindah ke pasar informal dan pusat jajanan, mengikuti model seperti di Singapura, pedagang ditempatkan di lokasi khusus, banyak lainnya justru menutup usaha karena aturan yang lebih ketat atau karena tidak lagi menguntungkan," kata Kunanop Lertpraiwan.
Pemerintah kota mengklaim tidak melakukan penggusuran secara mendadak. Komunikasi intensif dilakukan kepada pedagang, terutama mereka yang menempati jalur utama dengan lalu lintas pejalan kaki yang sangat padat.
"Kami memberi mereka waktu dan berkomunikasi dengan jelas," kata Kunanop.
Ia menekankan bahwa pihak otoritas memberikan tenggat waktu hingga beberapa bulan bagi pedagang untuk mencari tempat baru.
"Bukan berarti kami akan langsung memindahkan mereka besok," kata dia.
Opsi Pusat Jajanan Modern
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemindahan ke lima pusat jajanan baru, termasuk lokasi di dekat Taman Lumphini. Fasilitas ini menyediakan kios teratur dengan akses air dan listrik yang lebih memadai bagi para penjual makanan.
Panissara Piyasomroj, penjual mi sejak 2004, merasa kondisi kerjanya meningkat setelah pindah ke pusat jajanan tersebut. Dengan biaya sewa 60 baht per hari, ia merasa usahanya lebih bersih dan terlindung dari cuaca panas.
Namun, relokasi tetap menjadi kendala bagi pedagang lanjut usia seperti Thitisakulthip Sang-uamsap. Penjual gorengan sayur berusia 67 tahun ini berharap ada empati lebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan penghasilan.
"Saya tinggal di sekitar sini... jika diminta pergi, saya tidak akan nyaman," kata Thitisakulthip Sang-uamsap.
Bagi wisatawan mancanegara, hilangnya pedagang kaki lima dianggap sebagai hilangnya identitas budaya Bangkok. Oliver Peter, turis asal Jerman, menyayangkan jika kuliner autentik seperti Pad Thai tidak lagi mudah ditemukan di trotoar.
"Akan sangat disayangkan jika mereka hilang. Ini bagian dari budaya," kata dia.
