BYD Tetap Pangkas Harga Mobil di China Meski Ada Larangan Pemerintah

BYD Tetap Pangkas Harga Mobil di China Meski Ada Larangan Pemerintah

Produsen otomotif raksasa asal China, BYD, dilaporkan masih melanjutkan kebijakan pemotongan harga pada lini kendaraannya. Langkah ini tetap diambil meskipun otoritas pemerintah China telah mendesak para produsen untuk menghentikan perang harga yang sedang berlangsung.

Dilansir dari Detik Oto, rata-rata penurunan harga yang diterapkan oleh BYD mencapai angka 10 persen. Persaingan harga yang sangat ketat di pasar domestik China ini sebenarnya telah mendapatkan peringatan keras dari pemerintah setempat.

Pihak otoritas khawatir bahwa aksi banting harga yang masif dapat memicu deflasi berkepanjangan. Kondisi ekonomi tersebut dinilai mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi di Negeri Tirai Bambu dalam jangka panjang.

Namun, intervensi pemerintah tersebut tampaknya belum membuahkan hasil yang nyata di lapangan. Sejumlah perusahaan otomotif besar justru terlihat makin agresif dalam menurunkan harga jual demi mempertahankan pangsa pasar mereka.

Data dari Bloomberg menunjukkan bahwa kebijakan diskon BYD terus meningkat hingga menyentuh angka 10 persen pada Maret 2026. Hal serupa juga dilakukan oleh pesaing utamanya di pasar lokal, yakni Geely dan Chery.

Kedua kompetitor tersebut bahkan berani memberikan potongan harga yang lebih besar, yakni sekitar 15 persen. Meski angka diskon ini terlihat ekstrem, besaran tersebut diklaim masih relatif stabil jika dibandingkan dengan tren sepanjang 12 bulan terakhir.

Penyebab utama dari lesunya penjualan mobil di China adalah masalah kelebihan kapasitas produksi. Pada tahun lalu, jumlah mobil baru yang berhasil terserap pasar hanya mencapai 23 juta unit saja.

Angka penjualan tersebut sangat kontras dengan kemampuan produksi pabrik-pabrik di China yang mencapai 55,5 juta unit per tahun. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan ini memaksa produsen lokal untuk menggenjot pasar ekspor.

Upaya ekspansi ke pasar luar negeri membuahkan hasil dengan peningkatan ekspor kendaraan listrik hingga dua kali lipat pada bulan lalu. Namun, di saat yang sama, regulator kini memperketat pengawasan terhadap praktik bisnis perusahaan otomotif.

BYD dan perusahaan sejenis kini diwajibkan untuk melunasi tagihan kepada pemasok jauh lebih cepat dari sebelumnya. Praktik menunda pembayaran faktur selama berbulan-bulan kini tidak lagi diperbolehkan oleh otoritas China.

Perubahan aturan pembayaran ini berdampak langsung pada kondisi keuangan produsen. Kecepatan pembayaran faktur meningkatkan liabilitas dalam neraca keuangan, di mana rasio utang terhadap ekuitas BYD kini tercatat berada di level 25 persen.

Fenomena perang harga ini dipandang memiliki dampak negatif bagi ekosistem industri secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional Produsen Kendaraan Bermotor, Francois Roudier.

"Hal ini tampaknya menguntungkan bagi konsumen, tetapi sebenarnya tidak, produsen justru mengalami kerugian. Hal ini merugikan seluruh sistem," ujar Francois Roudier.

Artikel terkait

Rekomendasi