Pemerintah Indonesia tengah merancang skema insentif pajak baru yang memprioritaskan subsidi lebih besar bagi mobil listrik berbasis nikel pada Rabu (13/5/2026). Rencana kebijakan fiskal ini memicu respons dari produsen otomotif global karena dianggap berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi para agen pemegang merek.
Dilansir dari Suara, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan bahwa seluruh teknologi baterai memiliki peran serupa dalam mempercepat elektrifikasi di tanah air. BYD menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan terhadap berbagai jenis teknologi penyimpanan energi kendaraan listrik.
"Apapun teknologi baterainya, mau nikel ataupun LFP, saya yakin dua-duanya itu sebenarnya sama-sama mendukung niat baik pemerintah," ujar Luther, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia.
Penegasan ini muncul saat pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai mengkaji perbedaan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah berdasarkan jenis baterai. Langkah tersebut diambil untuk memaksimalkan hilirisasi sumber daya nikel domestik dalam rantai pasok kendaraan listrik nasional.
"Tentunya intensi dari pemerintah sebenarnya agar kita bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi, mengurangi subsidi bahan bakar, khususnya di tengah ketidakpastian dan situasi geopolitik sekarang," lanjut Luther, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia.
Meskipun ada keberatan terkait aspek keadilan, pihak BYD Indonesia tetap mengapresiasi konsistensi regulasi yang selama ini telah mendorong pertumbuhan angka penjualan. Saat ini perusahaan masih menunggu rincian resmi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan skema insentif yang sedang digodok tersebut.
"Kami juga sangat bersyukur dengan konsistensi serta stabilitas dari kebijakan yang ada saat ini sehingga bisa terefleksi baik dengan hasil penjualan dan share dari kendaraan elektrifikasi di Indonesia," pungkas Luther, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa pengkajian subsidi ini bertujuan untuk memberikan porsi lebih besar bagi pemanfaatan nikel. Skema ini diproyeksikan akan membedakan perlakuan antara kendaraan yang menggunakan baterai nikel dengan baterai non-nikel.
