PT Chery Group Indonesia mengambil langkah untuk tetap memantau perkembangan regulasi final dari pemerintah terkait rencana kebijakan insentif kendaraan listrik baru di Jakarta Barat pada Senin (18/5/2026).
Sikap kehati-hatian produsen otomotif asal China ini muncul setelah adanya pernyataan mengenai rencana pemberian subsidi yang lebih besar untuk mobil listrik berbasis nikel, dilansir dari Detik Oto.
Langkah pemantauan ini menjadi krusial bagi perusahaan mengingat mayoritas produk kendaraan listrik yang dipasarkan oleh Chery saat ini masih mengandalkan teknologi baterai Lithium Ferro Phosphate atau LFP.
Pihak manajemen internal saat ini tengah melakukan analisis mendalam sembari menunggu kepastian hukum resmi mengenai besaran angka subsidi yang akan diterapkan.
"Kita belum ada aturan fix. Masih belum punya aturan fix. Kita juga masih follow up, looking closely, kalau tim kita juga masih analisis," ujar Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia.
Perusahaan menegaskan belum ada informasi berkekuatan hukum tetap mengenai skema pembagian subsidi tersebut sehingga penyesuaian strategi bisnis belum dapat difinalisasi.
"Tapi sekarang masih belum kabar ada fix, jadi kita masih tunggu update juga," tambah Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia.
Informasi resmi mengenai detail rincian angka insentif nantinya diharapkan bersumber langsung dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian sebelum keputusan strategis diambil.
"Nanti harusnya ada informasi lebih resmi dan lebih jelas, kita baru bisa membahas untuk hal ini," kata Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia.
Rencana perubahan formula pemberian insentif ini pertama kali digulirkan oleh Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa pemerintah sedang mematangkan regulasi untuk memprioritaskan hilirisasi komoditas lokal.
Kebijakan pembedaan besaran subsidi antara baterai berbasis nikel dan non-nikel sengaja dirancang demi memastikan penyerapan optimal terhadap pasokan nikel domestik.
"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Pemerintah menilai insentif finansial yang kuat pada sektor hilirisasi nikel dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekosistem pabrik baterai nasional.
"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.
Strategi penguatan regulasi domestik ini sekaligus menjadi jawaban pemerintah Indonesia atas keraguan sejumlah pihak dan media internasional terhadap masa depan industri pengolahan mineral tanah air.
"Dulu saya baca di Economist, judulnya apa? Mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang. Karena China pakai bukan nikel, kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa kepakai, dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.
Hingga saat ini, Chery tetap menjalankan aktivitas realisasi investasi di dalam negeri dengan memanfaatkan fasilitas perakitan lokal melalui metode completely knocked down atau CKD.
