Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diganti dengan sistem jalan berbayar oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah memicu diskusi publik yang hangat.
Kebijakan ini dipandang sebagai solusi bagi pemilik kendaraan yang merasa terbebani pajak tahunan padahal mobil mereka jarang digunakan. Dilansir dari Suara, sistem ini menawarkan skema yang lebih adil secara finansial.
Konsep yang ditawarkan mengadopsi model bayar sesuai pemakaian atau pay-as-you-go, yang cara kerjanya menyerupai tagihan listrik pascabayar. Pengguna hanya perlu membayar saat melintasi kawasan tertentu.
Melalui sistem ini, pengeluaran pemilik kendaraan hanya akan bertambah jika mereka rutin melewati jalur-jalur yang padat lalu lintas. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi para kolektor mobil atau pemilik kendaraan yang hanya digunakan saat akhir pekan.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa jalan berbayar memiliki fungsi yang berbeda total dengan infrastruktur jalan tol konvensional yang sudah ada selama ini.
Data dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa jalan tol dibangun untuk mengembalikan biaya investasi pembangunan infrastruktur tersebut.
Sebaliknya, jalan berbayar difungsikan sebagai instrumen untuk menekan volume kendaraan pribadi di area tertentu. Sistem ini murni bertujuan untuk mengurai kemacetan parah dan mengurangi tingkat polusi udara di perkotaan.
Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) ini akan dilakukan pada jalan-jalan arteri yang sudah tersedia. Fokus utamanya adalah mengubah perilaku berkendara masyarakat demi kelancaran lalu lintas bersama.
Teknologi Sensor Pintar Tanpa Antrean
Implementasi jalan berbayar ini direncanakan tidak akan menggunakan gerbang fisik yang mengharuskan pengemudi berhenti untuk melakukan transaksi manual atau menempelkan kartu.
Teknologi Automatic Plate Number Recognition (ANPR) akan digunakan untuk memindai identitas kendaraan secara nirkabel saat melintas di area sensor. Pengendara tetap bisa memacu kendaraan dalam kecepatan normal.
Kamera pemindai otomatis tersebut akan langsung memotong saldo berdasarkan nomor pelat atau perangkat elektronik yang terpasang di kabin. Hal ini dilakukan guna menghindari drama kemacetan akibat antrean di palang gerbang.
Skema Tarif Dinamis Berbasis Beban Kendaraan
Salah satu poin krusial dalam usulan di Jawa Barat ini adalah penerapan tarif harian yang fleksibel. Besaran biaya yang dikenakan kepada pemilik kendaraan akan sangat bergantung pada beberapa faktor variabel.
Faktor-faktor tersebut mencakup waktu melintas, dimensi kendaraan, hingga bobot total mobil. Melintasi jalur pada jam sibuk saat keberangkatan kantor dipastikan akan memakan biaya yang lebih tinggi.
Mobil jenis SUV yang berukuran besar juga akan dikenakan tarif lebih mahal dibandingkan dengan mobil kota yang berukuran kecil. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penggunaan ruang aspal.
"Semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya," ujar Dedi Mulyadi mengenai konsep keadilan biaya tersebut. Melalui aturan ini, beban finansial diharapkan selaras dengan dampak yang diberikan kendaraan terhadap ruang publik.
