Wacana baru terkait sistem pembiayaan infrastruktur jalan di Jawa Barat mulai bergulir. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpotensi dihapus untuk digantikan dengan sistem jalan berbayar bagi kendaraan yang melintas di ruas jalan provinsi.
Gagasan tersebut dilempar oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari Otorider. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan kendaraan listrik yang saat ini belum dikenai pajak kendaraan bermotor, namun tetap menggunakan fasilitas jalan umum.
Menurut Dedi Mulyadi, kendaraan listrik tetap memberikan dampak terhadap kondisi jalan. Penggunaan infrastruktur dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pengguna kendaraan, baik kendaraan berbahan bakar bensin, diesel, maupun listrik.
"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan," ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5/2026).
Wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Sistem jalan berbayar dinilai lebih adil dibandingkan dengan mekanisme pajak kendaraan tahunan yang berlaku saat ini. Melalui konsep baru ini, pembayaran nantinya akan disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan oleh masyarakat.
Pengguna kendaraan yang jarang memakai jalan tidak akan terbebani biaya besar. Sebaliknya, kendaraan yang sering melintas akan membayar sesuai dengan tingkat penggunaan infrastruktur.
Skema seperti ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas. Masyarakat diproyeksikan akan menjadi lebih bijak dalam menggunakan kendaraan pribadi.
"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," kata Dedi.
Gagasan tersebut langsung menarik perhatian publik, terutama para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat. Selama ini, PKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan.
Sorotan Terhadap Kendaraan Listrik
Pertumbuhan populasi kendaraan listrik di Indonesia menjadi salah satu alasan utama munculnya ide penghapusan pajak ini. Saat ini, pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk pembebasan atau keringanan pajak kendaraan bermotor di beberapa daerah.
Namun, kendaraan listrik tetap memanfaatkan fasilitas jalan yang sama dengan kendaraan konvensional. Dedi menilai perlunya formula baru agar pembiayaan infrastruktur jalan tetap berjalan adil untuk seluruh pengguna jalan.
Sistem pembayaran jalan berdasarkan penggunaan ruas tertentu sebenarnya bukan hal baru di dunia internasional. Beberapa negara telah menerapkan electronic road pricing untuk mengurangi kemacetan sekaligus membiayai pemeliharaan jalan.
Jika diterapkan di Jawa Barat, sistem tersebut kemungkinan besar akan memanfaatkan teknologi digital. Penerapannya dapat berupa penggunaan sensor kendaraan atau sistem pembayaran elektronik otomatis.
