Pemerintah Republik Indonesia tengah merumuskan kebijakan insentif baru untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang dijadwalkan berlaku pada semester II/2026. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat hilirisasi industri mineral dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa terdapat perbedaan skema antara kendaraan yang menggunakan baterai nikel dengan non-nikel. Rencana ini bertujuan agar kekayaan nikel Indonesia dapat terserap secara maksimal oleh industri otomotif nasional melalui dukungan fiskal yang tepat.
"Yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Perhitungannya nanti dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai," kata Purbaya.
Menanggapi rencana tersebut, pihak produsen otomotif menyambut baik langkah pemerintah dalam mendorong percepatan ekosistem elektrifikasi. Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia, Luther Pandjaitan, menyatakan dukungan terhadap visi pemerintah meskipun masih menunggu rincian teknis peraturan tersebut pada Selasa (12/5/2026).
"Saya belum bisa memberi tanggapan karena belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Tapi saya percaya intensi pemerintah adalah mendukung percepatan transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar," ujar Luther di Jakarta sebagaimana dilansir dari Otomotif.
Luther menambahkan bahwa situasi geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk segera melepaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Menurut pandangannya, baik teknologi nikel maupun Lithium Ferro Phosphate (LFP) memiliki peran krusial masing-masing dalam transisi energi nasional.
"Apapun teknologinya, baik nikel maupun LFP, keduanya mendukung niat baik pemerintah dalam mendorong transisi energi," kata Luther.
Mengenai kemungkinan pergantian spesifikasi baterai menjadi Nickel Manganese Cobalt (NMC) demi mengejar subsidi, BYD menegaskan bahwa perusahaan akan tetap berpegang pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah dipandang sebagai stimulus pasar yang dinamis namun bukan satu-satunya penentu arah produk.
"Strategi BYD adalah strategi jangka panjang. Policy merupakan salah satu dinamika market dan kami berharap kebijakan ini bisa menjadi booster terhadap penjualan kendaraan listrik," ujar Luther.
Efektivitas kebijakan sebelumnya telah terlihat dari pertumbuhan pangsa pasar kendaraan listrik yang terus meningkat di tanah air. Konsistensi regulasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap teknologi ramah lingkungan ini.
"Kami bersyukur dengan konsistensi serta stabilitas kebijakan yang ada saat ini karena itu terefleksi pada pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia," lanjut Luther.
Momentum pertumbuhan ini diharapkan dapat terjaga melalui tambahan insentif yang sedang digodok pemerintah. Keyakinan masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik saat ini dinilai sedang berada dalam tren yang positif.
"Yang penting momentumnya tetap dijaga dan kepercayaan konsumen terus meningkat. Sekarang masyarakat sudah semakin yakin menggunakan kendaraan elektrifikasi," tutur Luther.
