Pemerintah Berikan Insentif PPN Mobil Listrik Baterai Nikel Juni 2026

Pemerintah berencana memberlakukan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen bagi mobil listrik berbasis baterai nikel mulai Juni 2026. Langkah strategis ini diambil untuk mengoptimalkan kekayaan nikel domestik dan memperkokoh struktur industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri.

Dukungan fiskal melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ini akan disesuaikan dengan teknologi baterai yang diusung setiap kendaraan. Dilansir dari Suara, Menteri Keuangan mengonfirmasi bahwa evaluasi terhadap besaran subsidi bagi produsen saat ini tengah berlangsung.

"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menteri Keuangan, pada Rabu (6/5/2026).

Keputusan ini didasari ambisi pemerintah untuk memprioritaskan baterai tipe nickel manganese cobalt (NMC) ketimbang tipe lithium iron phosphate (LFP). Melalui kebijakan tersebut, kendaraan yang mengadopsi elemen nikel lokal diproyeksikan menerima bantuan finansial yang jauh lebih besar.

Target program ini mencakup penyediaan kuota sebanyak 200.000 unit kendaraan listrik yang terbagi rata untuk kategori mobil dan sepeda motor. Khusus bagi peminat roda dua, pemerintah telah menetapkan besaran subsidi senilai lima juta rupiah untuk setiap pembelian unit motor listrik.

Sejumlah produsen otomotif kelas atas yang telah memasarkan kendaraan dengan baterai berbasis nikel di Indonesia diprediksi akan menjadi penerima manfaat utama kebijakan ini. Beberapa model dari merek ternama mulai dari segmen menengah hingga mewah telah tersedia di pasar nasional.

Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan tahap finalisasi terhadap aturan teknis mengenai besaran insentif spesifik untuk kategori mobil listrik. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi hijau sekaligus meningkatkan daya saing komoditas nikel Indonesia di pasar global.