Kementerian Pariwisata bakal memasang sebanyak 136 mooring buoy atau pelampung tambat di kawasan perairan Raja Ampat, Papua Barat, mulai tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meminimalkan kerusakan terumbu karang akibat aktivitas penambatan jangkar kapal wisata secara sembarangan.
Rencana pengadaan infrastruktur pelampung tambat tersebut dilansir dari Detik Travel melalui pemaparan resmi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata di Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Upaya pembenahan fasilitas bahari ini juga ditujukan demi melancarkan proses revalidasi status Raja Ampat sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan fungsi dan tujuan utama dari penyebaran fasilitas titik tambat tersebut di wilayah perairan Papua Barat.
"Total jumlahnya ada 136 mooring buoy yang akan disebar di Raja Ampat untuk menjaga sistem ekologi dari terumbu karang di sana," tutur Widiyanti.
Langkah proteksi lingkungan ini didasari atas temuan maraknya kapal pesiar maupun kapal wisata selam yang menjatuhkan jangkar tanpa mempertimbangkan titik kelestarian ekosistem bawah laut bawah.
"Jadi kalau ada mooring buoy mereka akan menambatkan kapalnya di situ sehingga tidak merusak terumbu karang," jelas Widiyanti.
Selain masalah jangkar, sektor kebersihan lingkungan dan tata kelola limbah akomodasi di sekitar destinasi prioritas tersebut juga menjadi fokus perhatian serius pemerintah pusat saat ini.
"Nah ini perlu dikembangkan untuk pulau-pulau yang lain. Jadi kita bekerja sama nanti untuk memformulasikannya bagaimana," kata Widiyanti.
Guna menekan polusi sampah yang mengalir ke ekosistem laut, regulasi pembuangan muatan dari kapal wisata diperketat bersamaan dengan rencana pemasangan sistem penyaringan di area darat.
"Juga daerah-daerah di sekitarnya, mungkin kita harus pasang jaring di muara sungai agar sampah-sampah dari darat itu tidak masuk ke laut. Nah, itu butuh effort yang luar biasa dan pasti biaya operasionalnya ya," jelas Widiyanti.
Pemerintah menargetkan penyelarasan strategi lintas sektor karena persoalan limbah padat di kawasan pesisir telah dikategorikan ke dalam masalah skala nasional.
"Jadi, perlu disterategikan bersama karena sampah kan adalah isu nasional sekarang ya," sambung dia.
Seluruh penguatan tata kelola lingkungan dan keterlibatan masyarakat ini dipersiapkan menjelang kedatangan tim asesor internasional UNESCO yang dijadwalkan tiba pada Agustus 2026.
