Kementerian Perindustrian tengah menggodok skema dan besaran subsidi sepeda motor listrik senilai Rp5 juta per unit yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional dan menekan angka impor bahan bakar minyak secara bertahap.
Dilansir dari Suara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa besaran pasti insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan mendalam. Tim teknis lintas kementerian saat ini sedang memfinalisasi mekanisme penyaluran agar tepat sasaran bagi masyarakat luas.
Pemerintah memproyeksikan penyaluran subsidi ini akan menyasar sekitar 6 juta unit sepeda motor listrik. Penegasan mengenai detail teknis program tersebut disampaikan oleh Menperin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (28/4/2026).
"Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.
Hingga saat ini, penetapan angka Rp5 juta per unit masih menunggu regulasi resmi dari Kementerian Keuangan. Agus menyatakan bahwa jika angka tersebut disetujui, maka posisi kebijakan akan berada pada arah yang menguntungkan bagi pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
"Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya," katanya.
Selain bertujuan menurunkan emisi karbon, peralihan ke kendaraan listrik dinilai krusial di tengah dinamika geopolitik global. Pengalaman menghadapi krisis di wilayah strategis seperti Selat Hormuz menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk segera melepaskan ketergantungan pada impor energi fosil.
"Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik," katanya menjelaskan.
Kementerian Perindustrian juga membuka peluang bahwa insentif serupa di masa depan dapat diperluas untuk kategori kendaraan lain, termasuk mobil listrik. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ekosistem transportasi darat bertransformasi ke basis tenaga listrik.
"Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena apa? Karena sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan (krisis) Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan, dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," katanya menjelaskan.
Meskipun usulan awal besaran subsidi telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, angka tersebut masih bersifat dinamis. Proses finalisasi kebijakan terus berjalan untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal dan target kebutuhan transportasi nasional di masa mendatang.
