Ketergantungan Impor Minyak Tinggi Pemerintah Percepat B50

Ketergantungan Impor Minyak Tinggi Pemerintah Percepat B50

Ketergantungan tinggi terhadap impor minyak mentah masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Masalah ini muncul karena hasil produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) domestik belum mampu mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tingkat konsumsi BBM di dalam negeri saat ini menyentuh angka 1,6 juta barel per hari (barrel per day/bpd). Dilansir dari Otomotif, pencapaian lifting minyak nasional pada 2025 baru berada di kisaran 605.000 bpd, sedangkan target APBN 2026 dipatok pada angka 610.000 bpd.

Langkah penahanan laju impor solar ditargetkan berjalan penuh pada tahun 2026. Pemerintah mengandalkan strategi peningkatan kapasitas produksi kilang serta akselerasi program biodiesel B50.

“Target APBN 2026 itu 610.000 barel per day, dan sekarang masih rata-rata di bawah 600.000 barel per day. Artinya secara kalkulasi, kita membutuhkan impor sekitar 1 juta barel per day,” ujar Bahlil saat pembukaan IPA Convention and Exhibition 2026 dikutip Kamis (21/5/2026).

Lebar selisih antara angka produksi dan kebutuhan riil mendorong pemerintah mempercepat pemanfaatan energi alternatif non-fosil. Program peningkatan bauran biodiesel yang mengandalkan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi salah satu opsi utama.

Pemerintah kini bersiap meluncurkan implementasi B50 pada pertengahan tahun ini setelah sebelumnya sukses menjalankan program B40. Kebijakan baru tersebut diproyeksikan mampu memangkas volume impor minyak secara signifikan.

“Dari 1 juta barel per day yang harus kita impor, sebagian bisa tersubstitusi lewat B40, dan mulai 1 Juli nanti kita dorong ke B50. Konversinya ke CPO diperkirakan sekitar 200.000 sampai 300.000 barel per day,” kata Bahlil.

Penerapan taktik substitusi ini diklaim dapat menekan angka impor minyak mentah nasional ke kisaran 600.000 hingga 700.000 bpd. Bahlil menambahkan bahwa impor solar untuk kebutuhan masyarakat umum, baik kategori subsidi maupun nonsubsidi, saat ini sudah dihentikan.

Pasokan solar impor kini dibatasi hanya untuk jenis bahan bakar yang memiliki spesifikasi kualitas tinggi tertentu. Langkah ini menunjukkan penguatan kemandirian energi pada sektor bahan bakar umum.

“Untuk solar dengan standar umum, kita sudah bisa penuhi sendiri. Kecuali solar berkualitas tinggi seperti C51 atau C48,” ujarnya.

Gejolak politik internasional diakui masih memberi tekanan besar bagi stabilitas sektor energi nasional. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah serta perang antara Rusia dan Ukraina memicu ketidakpastian ekonomi yang mendorong maraknya kebijakan proteksionisme di berbagai negara.

Kendati dihadapkan pada tekanan global yang berat, fundamental ekonomi domestik dinilai masih memiliki daya tahan kuat. Catatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 mencapai angka 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga di level 2,41 persen.

“Ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20,” kata Bahlil.

Artikel terkait

Rekomendasi