Pemerintah Malaysia menempuh langkah strategis guna memastikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjangkau sasaran yang tepat. Di tengah beban subsidi yang kian meningkat, otoritas setempat memilih untuk memperketat mekanisme distribusi daripada langsung menghapus subsidi solar.
Kebijakan terbaru menunjukkan adanya perluasan jangkauan Subsidised Diesel Control System (SKDS) hingga ke wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan. Sebagaimana dikutip dari Detik Oto, skema pengawasan ini sebelumnya telah dioperasikan di kawasan Semenanjung Malaysia khusus bagi sektor transportasi barang.
Berdasarkan laporan media otomotif Paultan, sistem SKDS ini mengklasifikasikan 23 tipe kendaraan niaga yang berhak menerima bantuan. Daftar tersebut mencakup berbagai jenis angkutan, mulai dari truk kargo, truk pendingin, hingga armada tangki khusus.
Para pengelola transportasi yang memenuhi kriteria diwajibkan melakukan registrasi melalui platform MySubsidi. Setelah terdaftar, mereka akan memperoleh kartu armada khusus dari perusahaan penyedia energi yang berfungsi sebagai akses utama saat membeli solar subsidi.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datuk Armizan Mohd Ali, menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi landasan untuk memperkuat sistem subsidi yang lebih tertarget di masa depan.
"Kami ingin memastikan pasokan bahan bakar tidak mengalir ke luar negeri dan tidak digunakan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga keamanan pasokan bagi masyarakat dan industri tetap terjaga," ujar Armizan.
Selain jalur digital, pemerintah setempat juga menyediakan fasilitas pendaftaran secara fisik di kantor kementerian serta loket layanan bergerak. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses internet sehingga pelaku usaha kecil tetap terlayani.
Sebagai perbandingan harga per periode 7 hingga 13 Mei 2026, nilai jual diesel di Semenanjung Malaysia menyentuh angka RM 5,17 atau sekitar Rp 19.000 per liter. Namun, di wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan, harga masih ditekan pada level subsidi yakni RM 2,15 atau setara Rp 8.000 per liter.
Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang mematok harga Biosolar subsidi di angka Rp 6.800 per liter. Meski demikian, selisih harga dengan BBM nonsubsidi di Indonesia terpaut cukup signifikan, di mana harga Pertamina Dex di Jakarta mencapai Rp 27.900 per liter dan Dexlite di level Rp 26.000 per liter.
Indonesia sendiri telah mulai menerapkan pengawasan serupa melalui penggunaan QR Code MyPertamina dan pembatasan kriteria kendaraan. Pengalaman dari Malaysia memberikan perspektif mengenai pentingnya kerapian klasifikasi kendaraan dan ketersediaan layanan pendaftaran bagi masyarakat di daerah terpencil.
