Kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif kendaraan listrik mendapat kritik tajam karena dinilai tidak konsisten. Penilaian tersebut berdampak pada sikap konsumen yang memilih untuk menunda pembelian kendaraan ramah lingkungan di berbagai kota besar di Indonesia.
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menyampaikan kritik tersebut di sela-sela konferensi pers PEVS 2026 di Jakarta, seperti dilansir dari Suara. Menurutnya, transisi ke kendaraan bertenaga baterai sebenarnya memberikan efisiensi biaya bagi konsumen dan memperkuat kesehatan masyarakat.
Moeldoko menguraikan bahwa penggunaan mobil listrik secara massal dapat membantu pemerintah mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak.
"Kita berkontribusi kepada negara, pasti karena efisiensi subsidi pemerintah berkurang untuk BBM. Bayangkan, pemerintah harus menggelontorkan sekian triliun, untuk subsidi dan bisa dikurangi karena kesadaran masyarakat pindah ke mobil listrik," ujar Moeldoko.
Namun, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menyayangkan regulasi dukungan terhadap ekosistem kendaraan listrik yang dinilai belum stabil.
"Tapi sayangnya, kebijakan dari negara ini naik turun, tidak konsisten. Kalau lagi ingat, seperti sekarang ini diberlakukan lagi. Setahun lalu, lupa. Dari subsidi yang lama, setelah itu tidak ada lagi subsidi," tegas Moeldoko.
Kondisi regulasi yang berubah-ubah ini langsung memengaruhi minat beli masyarakat. Banyak calon konsumen yang menahan diri dari transaksi demi mendapatkan kepastian regulasi dari pemerintah.
"Berikutnya, pembeli juga menunggu, kapan subsidi pemerintah akan turun. Sudah diumumkan, tapi kapan diberlakukannya, masih menunggu lagi," lanjut Moeldoko.
Bagi konsumen yang berencana membeli mobil listrik dalam waktu dekat, terdapat beberapa langkah strategis agar tetap menguntungkan. Langkah pertama adalah memilih model yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi karena menjadi syarat utama prioritas subsidi.
Langkah selanjutnya adalah memantau dinamika regulasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Hal ini penting dilakukan agar konsumen bisa mendapatkan harga unit kendaraan yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, Moeldoko mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan regulasi secara mendadak. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesiapan para pelaku industri otomotif.
"Dunia industri yang tidak bisa menerima sebuah kebijakan seperti itu, industri akan mengatur dengan baik," jelasnya.
Meski menyampaikan kritik, pihak Periklindo tetap memberikan apresiasi terhadap skema bantuan yang saat ini sudah berjalan untuk masyarakat.
"Tapi, Alhamdullilah, pemerintah saat ini telah memberikan subsidi kepada pengguna sepeda motor, konversi, dan mobil. Kita beri tepuk tangan kepada pemerintah," pungkasnya.
