Pelaku industri pariwisata nasional mulai mewaspadai potensi perlambatan pergerakan wisatawan domestik menjelang musim libur sekolah akibat tingginya harga tiket pesawat dan tekanan daya beli. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat wisatawan nusantara merupakan penopang utama sektor pariwisata Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai stabilitas ekonomi masyarakat sangat krusial. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada akses transportasi udara untuk menggerakkan mobilitas antarwilayah.
"Kalau kita bicara pariwisata di Indonesia, sebenarnya yang paling penting itu kontribusi perjalanan wisatawan nusantara. Untuk mendorong itu berkembang, yang pertama harus dijaga adalah daya beli masyarakat. Kalau daya belinya rendah tentu perjalanan akan sulit dilakukan," kata Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Kenaikan biaya transportasi saat ini tidak hanya terjadi di sektor udara, tetapi juga jalur darat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Situasi geopolitik global yang tidak stabil turut menambah kerentanan sektor pariwisata dalam negeri.
"Sekarang dengan naiknya harga tiket ini jadi tantangan tersendiri. Belum lagi jumlah armada pesawat untuk perjalanan domestik juga masih terbatas," ujar Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Data dari Google Flight menunjukkan harga tiket rute Jakarta-Surabaya untuk awal Juni 2026 telah mencapai Rp 2.520.000. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan awal tahun yang masih berada di kisaran Rp 2 juta.
"Kalau dalam negeri, perjalanan wisatawan nusantara memang banyak tantangannya. Dengan situasi geopolitik sekarang, yang paling utama itu menjaga daya beli masyarakat," kata Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
PHRI mencatat okupansi hotel pada Maret 2026 sempat terdongkrak oleh momentum Lebaran setelah sebelumnya lesu pada dua bulan pertama tahun ini. Namun, industri tetap memantau perkembangan pada kuartal II-2026 pasca-musim mudik berakhir.
"Bulan Maret tahun ini ada kontribusi Lebaran, sementara tahun sebelumnya penuh Ramadan. Kalau Ramadan itu okupansi hotel hampir tidak pernah di atas 40%," kata Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Organisasi tersebut menegaskan pentingnya melihat detail perbandingan tahunan karena pergeseran kalender keagamaan memengaruhi pola perjalanan. Pihak hotel tidak ingin terjebak dalam rasa aman semu akibat lonjakan okupansi sesaat.
"Nanti kita lihat di kuartal dua bagaimana setelah libur Lebaran lewat. Jadi kita juga tidak boleh terlalu terlena dengan kondisi sekarang," ujar Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI.
Penurunan hunian hotel sudah berdampak nyata di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana banyak pelaku usaha menunggak pajak sejak awal tahun hingga April 2026. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akhirnya memberikan kebijakan relaksasi.
"Kami berikan waktu satu bulan, setelah itu nanti ada peringatan satu, dua, dan tiga. Ada tahapan-tahapan (peringatannya)," kata Muhamad Ramayoga, Kepala BKD Kota Mataram.
Instansi tersebut berharap para wajib pajak di sektor hotel dan restoran dapat memanfaatkan tambahan waktu ini secara maksimal. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi pengusaha di tengah lesunya tingkat hunian.
"Tidak menutup kemungkinan dengan kondisinya yang sekarang ini ada waktu untuk mereka menyelesaikan itu (tunggakan)," kata Muhamad Ramayoga, Kepala BKD Kota Mataram.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk Agustinus Kasjaya Pake Seko mengungkapkan permintaan perjalanan di agen travel mengalami penurunan sekitar 20 hingga 25 persen. Meski demikian, ia menilai situasi ini masih terkendali dibandingkan masa pandemi.
"Kalau dibandingkan dengan pandemi COVID-19, situasi sekarang masih lebih baik. Permintaan masih ada, meskipun ada penurunan," ujar Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Agustinus menjelaskan bahwa penurunan angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk dinamika politik dunia. Namun, sebagian besar konsumen tidak membatalkan rencana perjalanan mereka secara permanen.
"Perkiraan saya sekitar 20-25 persen, dan itu sudah mencakup semua faktor," kata Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Fenomena yang terjadi saat ini lebih kepada penjadwalan ulang jadwal keberangkatan, terutama untuk destinasi di kawasan Timur Tengah. Wisatawan memilih menggeser waktu perjalanan ke bulan-bulan yang dianggap lebih aman.
"Cancellation sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah reschedule. Jadi perjalanan tetap ada, hanya waktunya yang bergeser," kata Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Wisatawan juga mulai menunjukkan minat tinggi pada destinasi regional yang lebih stabil di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi destinasi di tengah tekanan ekonomi.
"Ada yang berangkat di Juni, bahkan ada yang sampai September. Jadi ini lebih ke shifting waktu, bukan pembatalan total," kata Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
Masyarakat kini cenderung lebih selektif dalam memilih waktu serta lokasi kunjungan demi kenyamanan. Kondisi ini memaksa penyedia jasa travel untuk terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang dinamis.
"Regional destination menjadi lebih favorit sekarang," kata Agustinus Kasjaya Pake Seko, Direktur Utama PT Bayu Buana Tbk.
