Pemerintah Kabupaten Sleman tengah memproses perizinan pembangunan destinasi wisata baru berupa kereta gantung di kawasan Kapanewon Prambanan senilai Rp 200 miliar. Proyek yang diinisiasi oleh investor swasta ini direncanakan menjadi ikon baru pariwisata di Yogyakarta, seperti dilaporkan oleh Detik Travel pada Kamis (7/5/2026).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman, Triana Wahyuningsih menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap masuknya investasi tersebut. Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.
"Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung setiap investasi karena ini nanti kaitannya dengan penambahan PAD," ujar Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Hingga saat ini, pihak pengembang telah mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Triana menjelaskan bahwa secara tata ruang, lokasi yang dipilih memang diperuntukkan bagi pengembangan wisata buatan.
"Awalnya itu kan memang harus memiliki KKPR dulu. Kalau tata ruang ini memang sudah sesuai di sana untuk kegiatan pengembangan wisata buatan," ucap Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Kendala saat ini terletak pada penggunaan lahan, mengingat sebagian area merupakan Tanah Kas Desa (TKD) yang membutuhkan persetujuan dari tingkat provinsi. Proses perizinan tersebut kini sedang diajukan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Karena lahanya ada tanah kas desa sehingga ini sedang berproses di pemerintah DIY. Karena kalau menggunakan tanah kas desa harus ada izin dari gubernur," tutur Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Selain masalah tanah desa, sebagian lokasi proyek bersinggungan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bupati Sleman telah melakukan koordinasi langsung ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas status lahan tersebut.
"Ini kebetulan kan ada beberapa yang memang masuk di dalam LSD. Dan Pak Bupati sudah memimpin langsung ke Kementerian ATR untuk menyampaikan itu ada LSD nya," ucap Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Kementerian ATR/BPN menginstruksikan agar Pemerintah Daerah Sleman memastikan ketersediaan LSD minimal 87 persen di wilayahnya. Peninjauan lapangan terus dilakukan guna menentukan zona yang tetap dipertahankan sebagai lahan pangan.
"Diminta Pemda Sleman untuk clear and clearing karena kan amanatnya 87 persen. Nah 87 persen itu, dicek oleh Dinas Tata Ruang untuk daerah mana yang bisa untuk LSD," ungkap Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Mengingat Kapanewon Prambanan kaya akan peninggalan bersejarah, koordinasi intensif juga dijalin dengan Kementerian Kebudayaan. Pihak otoritas menekankan bahwa pembangunan tiang penyangga kereta gantung tidak akan dilakukan secara masif demi menjaga kelestarian situs di sekitarnya.
"Terkait dengan situs-situs, kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Sebenarnya kereta gantung itu kan tidak masif melakukan proses pembangunan, tiang-tiang saja yang itu untuk memperlihatkan view di sana," urai Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Secara teknis, moda transportasi wisata ini akan menghubungkan tiga titik utama yaitu Tebing Breksi, Candi Banyunibo, dan Candi Miri. Proyek ini diposisikan sebagai penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Investasi ini sebenarnya mendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang digagas oleh pemerintah pusat," ucap Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
Pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata buatan di Sleman tanpa mengganggu integritas benda cagar budaya yang ada. Triana optimis proyek ini akan menjadi daya tarik unik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.
"Ini menjadi destinasi satu-satunya yang nantinya menjadi ikon di Sleman," pungkas Triana Wahyuningsih, Kepala DPMPTSP Sleman.
