ITDP Soroti Kebutuhan Pembayaran Tunai di Transportasi Umum Jakarta

ITDP Soroti Kebutuhan Pembayaran Tunai di Transportasi Umum Jakarta

Southeast Asia Director ITDP Gonggomtua Sitanggang menyoroti urgensi penyediaan opsi pembayaran tunai pada transportasi umum untuk mengakomodasi kelompok rentan pada Senin (11/5/2026). Langkah ini dipandang perlu meski sistem non-tunai diklaim meningkatkan efisiensi dan keamanan ekosistem perjalanan di Indonesia.

Transformasi teknologi digital membawa dampak positif melalui layanan yang lebih terintegrasi dan responsif. Namun, dilansir dari Otomotif, terdapat kekhawatiran mengenai masyarakat dengan literasi digital rendah yang berpotensi kesulitan mengakses layanan publik tersebut.

"Namun opsi pembayaran tunai masih dibutuhkan untuk mengakomodasi kelompok rentan yang cenderung memiliki pengetahuan digital yang minim," katanya dikutip dari keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Gonggom menekankan perlunya evaluasi terhadap siapa saja yang mungkin terdampak negatif dari transisi digital yang cepat ini. Penegasan mengenai inklusivitas menjadi poin utama dalam pengembangan kebijakan transportasi masa depan.

"Namun opsi pembayaran tunai masih dibutuhkan untuk mengakomodasi kelompok rentan yang cenderung memiliki pengetahuan digital yang minim," katanya dikutip dari keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Gonggom juga mempertanyakan, siapakah yang ditinggalkan dari transformasi pembayaran digital?

Saat ini, sistem pembayaran di Jakarta dinilai masih terfragmentasi dan membingungkan penumpang karena perbedaan metode antar-moda. Angkot masih menggunakan uang tunai, sementara Transjakarta hingga KRL sepenuhnya meniadakan transaksi tunai namun memiliki perbedaan pada penerimaan kartu perjalanan tunggal.

"Harapannya, dalam beberapa waktu ke depan pengembangan pembayaran yang lebih komprehensif meliputi pembayaran satu pintu dengan satu kartu, penggunaan kartu debit dan kredit serta pembayaran via NFC, ditambah dengan pembayaran tunai akan membantu masyarakat dari berbagai lapisan untuk lebih mudah mengakses transportasi publik," katanya.

Pecahnya sistem integrasi ini disebut tidak terlepas dari perbedaan prioritas pengembangan transportasi di setiap daerah. Integrasi pembayaran satu pintu diharapkan menjadi solusi jangka panjang tanpa meninggalkan metode konvensional bagi warga yang membutuhkan.

Artikel terkait

Rekomendasi