Pemerintah Indonesia menjadwalkan penyaluran subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang akan mulai diimplementasikan pada awal Juni 2026. Program ini menargetkan warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun guna mempercepat transisi energi hijau dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Kebijakan tersebut diluncurkan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) serta mendukung industri nikel di dalam negeri. Penyaluran insentif ini dilakukan melalui sistem potongan harga langsung di diler resmi yang telah terintegrasi dengan data kependudukan.
Besaran subsidi tahun 2026 mengalami penyesuaian menjadi Rp5 juta, atau turun dibandingkan angka Rp7 juta pada periode 2024, sebagaimana dilansir dari Suara. Pemerintah telah menetapkan kuota awal sebanyak 100.000 unit motor listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP hanya berlaku untuk pembelian satu unit motor listrik bersubsidi. Proses verifikasi kelayakan penerima bantuan dilakukan secara digital melalui versi terbaru aplikasi Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira).
Hanya unit dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen yang berhak menerima insentif ini. Beberapa model yang telah memenuhi kualifikasi teknis tersebut mencakup United TX3000, Rakata S9, Rakata X5, ALVA Cervo, hingga Maka Cavalry.
Pemerintah memfokuskan insentif pada kendaraan yang menggunakan baterai berbasis nikel lokal untuk mendorong hilirisasi industri nasional. Dengan potongan harga tersebut, sejumlah model motor listrik diprediksi dapat dibeli masyarakat dengan harga pada kisaran Rp10 jutaan per unit.
| Merek Motor Listrik | Persentase TKDN |
|---|---|
| United TX3000 | 57,19 Persen |
| Rakata S9 | Di atas 54 Persen |
| Rakata X5 | Di atas 54 Persen |
Masyarakat dapat melakukan pengecekan NIK di diler terdaftar untuk memastikan status kepesertaan dalam program subsidi ini. Pemerintah membuka peluang penambahan kuota jika minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan tersebut melampaui alokasi tahap awal yang telah disediakan.
