Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai nikel yang dijadwalkan berlaku pada semester II/2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam nikel dalam negeri serta memperkuat struktur industri otomotif nasional pada Rabu (13/5/2026).
Rencana subsidi yang lebih besar bagi kendaraan listrik (BEV) berbaterai nikel dibanding non-nikel tersebut mendapat respons positif dari pelaku industri. Dilansir dari Otomotif, skema baru ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memaksimalkan hilirisasi komoditas tambang unggulan Indonesia.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan mengenai diferensiasi skema bantuan pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa perhitungan teknis nantinya akan berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian.
"Yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Perhitungannya nanti dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai," ujar Purbaya.
Pihak Hyundai Motor Indonesia (HMID) menilai langkah ini selaras dengan investasi yang telah mereka tanamkan. Perusahaan otomotif asal Korea Selatan tersebut telah membangun fasilitas produksi sel baterai di wilayah Karawang.
Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, mengakui adanya persepsi publik yang kuat antara penggunaan komponen nikel dengan produk-produk Hyundai. Hal ini didasari pada komitmen perusahaan untuk memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.
"Karena banyak orang yang mengaitkan antara baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kita berkeinginan pada saat kita membangun pabrik baterai yang ada di Karawang, kita ingin memaksimalkan penggunaan nikel," ujar Frans.
Optimalisasi cadangan nikel Indonesia dianggap krusial mengingat status negara sebagai pemilik cadangan terbesar di dunia. Frans menambahkan bahwa pemanfaatan sumber daya ini secara masif akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi di tingkat nasional.
"Di mana nikel itu kan salah satu sumber daya alam kita, nomor satu di dunia. Jadi kalau kita bisa utilisasi itu, tentunya akan berkontribusi terhadap Indonesia," kata Frans.
Meskipun mendukung regulasi pemerintah, produsen tetap memperhatikan dinamika pasar dan preferensi konsumen. Penyesuaian strategi produk tetap dilakukan berdasarkan tren permintaan terhadap jenis kendaraan tertentu di masyarakat.
"Hyundai selalu menyambut kebijakan pemerintah. Tapi kita juga harus melihat permintaan customer. Masyarakat Indonesia maunya apa, kalau maunya EV ya EV, kalau maunya hybrid ya hybrid," ujar Frans.
Adaptasi terhadap regulasi dan kebutuhan pasar menjadi fokus utama perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis di Indonesia. Hyundai berkomitmen untuk tetap fleksibel mengikuti arah kebijakan industri otomotif yang ditetapkan oleh regulator.
"Jadi kita harus beradaptasi dengan aturan dan kebutuhan customer," kata Frans.
