Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan insentif kendaraan listrik pada awal Juni 2026 guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua. Langkah strategis ini diambil untuk mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi yang telah menyentuh angka 5,61 persen secara tahunan pada kuartal sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemberian insentif untuk mobil dan motor listrik menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Rencana penyaluran bantuan tersebut segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto demi mendapatkan legitimasi resmi, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.
"Beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya di sektor otomotif dan motor, ini nanti kita akan laporkan kepada bapak presiden," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Mei 2026. Penyiapan skema ini merupakan respons pemerintah untuk memastikan sektor manufaktur terus berkontribusi terhadap permintaan pasar domestik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terpisah merincikan bahwa salah satu opsi yang sedang digodok adalah skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran potongan pajak ini direncanakan bervariasi antara 40 persen hingga 100 persen, tergantung pada jenis kendaraan dan komponen baterai yang digunakan.
"Jadi yang diomongin tadi PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV, yang bukan hybrid. Nanti yang baterainya berdasarkan nikel sama non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti, nanti Menteri Perindustrian," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan ini juga dirancang untuk memperkuat posisi nikel Indonesia sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik di pasar global. Purbaya menegaskan bahwa besaran subsidi akan diprioritaskan bagi kendaraan berbasis nikel demi mendorong keberlanjutan program hilirisasi industri dalam negeri.
"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya, karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya 'Mimpi Indonesia Menguasai Dunia Baterai hilang' karena China pakai bukan nikel. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," jelas Purbaya Yudhi Sadewa.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi bagi 200.000 unit kendaraan listrik yang terbagi rata antara mobil dan motor. Khusus untuk motor listrik, nilai subsidi ditetapkan sebesar Rp5 juta per unit, sementara besaran untuk mobil listrik masih masuk dalam tahap diskusi final.
"Kira kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subisidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah percepatan insentif ini diproyeksikan mulai berjalan pada awal Juni untuk memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga dan keempat tahun ini.
"Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan III dan ke tempat. Juni awal akan jalan itu salah satu kebijakan itu. Nanti akan diumumkan lagi Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian," terang Purbaya Yudhi Sadewa.
Upaya ini diharapkan dapat menjaga momentum aktivitas mesin ekonomi di sektor manufaktur yang saat ini sudah mulai bergerak stabil.
"Semangat kita yakni kita akan memastikan semua mesin ekonomi akan berjalan, demand sudah jalan ,sekarang di sektor manufaktur," sambung Purbaya Yudhi Sadewa.
