Pemerintah Kota Batam menambah 19 unit armada bus Trans Batam pada Rabu (27/5/2026) demi mengoptimalkan layanan transportasi publik yang terintegrasi di lima koridor strategis Batam Centre. Langkah taktis ini diambil guna menghadirkan sistem mobilitas perkotaan yang modern, tertib, dan berkelanjutan.
Dilansir dari Otomotif, penambahan ini menggenapi total armada yang beroperasi melalui skema Buy The Service (BTS) menjadi 52 unit. Sebelumnya, Pemkot Batam telah meluncurkan 20 unit bus pada 2024 dan menambah 13 unit lagi pada 2025.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menilai kebijakan ini sebagai tindakan strategis dalam mewujudkan efisiensi transportasi. Seluruh armada baru tersebut dikerahkan untuk mengoptimalkan rute di wilayah Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.
"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan secara konsisten, dengan penambahan armada secara bertahap sejak 2024 hingga bertambah 19 unit pada 2026," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan.
Pihak kementerian juga memberikan apresiasi terhadap digitalisasi sistem pembayaran yang diterapkan pada layanan bus ini. Integrasi antarmoda transportasi tersebut kini telah menjangkau konektivitas menuju Bandara Hang Nadim.
"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim," ucap Aan Suhanan.
Pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) ini diproyeksikan mampu menekan beban ekonomi masyarakat yang selama ini terbebani tingginya biaya mobilitas. Kehadiran transportasi massal yang efisien juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemacetan perkotaan serta mencegah krisis energi.
"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp 300 triliun per tahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan berbagai masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan," kata Aan Suhanan.
Pemerintah pusat sendiri berkomitmen mengatasi persoalan mobilitas tersebut melalui program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama. Rencana strategis ini telah diselaraskan dengan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029.
"Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien," kata Aan Suhanan.
