Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapuskan sanksi administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini dilakukan untuk memberikan keringanan finansial kepada warga pemilik kendaraan di wilayah ibu kota.
Masa dispensasi denda pajak kendaraan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, terhitung mulai 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Kebijakan pemutihan tersebut diterapkan dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta sekaligus menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dikutip dari Medcom, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa program tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melunasi kewajiban perpajakan mereka.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan lebih ringan melalui pembebasan sanksi administratif," kata Lusiana Herawati.
Wajib pajak di Jakarta tidak perlu melewati proses birokrasi yang rumit untuk mendapatkan fasilitas penghapusan denda ini. Mekanisme pembebasan sanksi dilakukan secara langsung oleh sistem komputerisasi saat pemilik kendaraan melakukan transaksi pembayaran di loket terkait.
"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif ini dengan sebaik-baiknya selama periode program berlangsung," tutur Lusiana.
Pihak otoritas perpajakan daerah menegaskan komitmennya untuk terus menggulirkan regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik serta peningkatan taraf hidup warga.
Secara hukum, pelaksanaan penghapusan denda ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
