Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) kini mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Kondisi ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Pertamina Signature, seperti dilansir dari Otomotif.
SPBU Pertamina Signature sendiri diketahui hanya menyediakan BBM non-subsidi. Jenis bahan bakar yang dijual di jaringan tersebut meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Situasi tersebut memicu kepanikan dan pertanyaan di kalangan konsumen mengenai kepastian nasib Pertalite. Banyak yang berspekulasi apakah fenomena ini menjadi sinyal bahwa BBM subsidi tersebut akan segera dihapus dari pasaran.
Kuota Pertalite yang terus ditekan membuat para pengendara tidak memiliki banyak pilihan. Kondisi ini memaksa mereka merogoh kocek lebih dalam untuk beralih menggunakan Pertamax (RON 92).
Agus Pambagio, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus pengamat kebijakan publik, memberikan tanggapan mengenai fenomena ini. Menurutnya, Pertalite memang sudah direncanakan untuk dihilangkan karena statusnya sebagai BBM subsidi.
"Ya, uang subsidinya enggak ada. Bahan baku BBM-nya juga enggak ada. Ya, itu kan dampak dari krisis sekarang ini," ujar Agus.
Faktor lingkungan menjadi alasan kuat di balik rencana penghapusan Pertalite, selain beban fiskal negara yang membengkak akibat subsidi energi. Pemerintah tengah mendorong transisi menuju kendaraan ramah lingkungan guna menekan polusi udara di kota-kota besar.
Agus menambahkan bahwa standarisasi Euro 4 menjadi pemicu utama penghapusan Pertalite di masa depan. Emisi gas buang dari kendaraan yang menggunakan Pertalite dinilai tidak lolos kualifikasi Euro 4 karena masih setara Euro 2.
"Dia (Pertalite) masih ada timbalnya dan disubdisi. Jadi, semuanya mau masuk ke Pertamax (RON 92) minimal. Kan itu sudah rencana puluhan tahun lalu," kata Agus.
Strategi penghapusan secara bertahap ini bukan merupakan langkah baru dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah pernah menerapkan skema serupa saat menggeser konsumsi masyarakat dari Premium (RON 88) beberapa tahun lalu.
"Dari Jakarta dulu dihilangkan Premium, kemudian masuk ke Pertalite dulu, terus nanti Pertamax. Terus dari Jakarta ke seluruh Indonesia, akhirnya Euro 4," ujarnya.
Beban Berat Pertamina
Kelangkaan di tingkat hilir juga berkaitan erat dengan kondisi finansial di sektor hulu. PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana tugas penyaluran BBM penugasan harus menghadapi realita tata kelola kompensasi yang dinilai belum ideal.
Menurut analisis Agus, tata kelola keuangan energi di Indonesia masih menghadapi kendala besar. Keterlambatan pencairan dana kompensasi dan subsidi dari pemerintah seringkali membuat arus kas perusahaan pelat merah tersebut terganggu, sehingga berimbas pada rantai pasok.
"Sudah berdarah-darah Pertamina. Kan utang yang dulu-dulu juga belum dibayar. Utang-utang subsidi yang beberapa tahun lalu juga belum dibayar, ditanggung Pertamina," kata Agus.
