Wacana pembatasan distribusi bahan bakar minyak jenis Pertalite mengemuka menyusul laporan kekosongan stok di sejumlah SPBU Jabodetabek pada Kamis, 7 Mei 2026. Situasi ini mendorong pakar untuk mendesak pemerintah segera memperbaiki skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Sebagaimana dilansir dari Otomotif, skema subsidi saat ini dinilai membebani anggaran negara dan kurang efisien karena masih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Para ahli menyarankan agar bantuan diberikan langsung kepada subjek penerima, bukan pada komoditas barangnya.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri memberikan penegasan bahwa bantuan negara seharusnya tidak melekat pada jenis bahan bakar tertentu. Menurutnya, pembenahan pola distribusi merupakan langkah krusial untuk memastikan keadilan sosial.
"Subsidi seharusnya melekat pada orang bukan pada barang, sehingga golongan masyarakat mampu memang tidak berhak membeli BBM bersubsidi," kata Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
Tri juga menyoroti aspek lingkungan, di mana spesifikasi Pertalite dianggap tidak lagi relevan dengan standar kendaraan bermotor masa kini. Penggunaan bensin dengan angka oktan rendah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penyumbang polusi udara.
"Pertalite memang seharusnya dibatasi hanya untuk masyarakat tidak mampu, karena bensin itu tidak sesuai dengan regulasi Euro-4 untuk mobil dan Euro-3 untuk sepeda motor. Kalau itu dilakukan mestinya polusi udara berkurang dan masyarakat semakin sehat," ujarnya Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady turut memberikan perspektif mengenai korelasi antara harga minyak dunia dengan ketahanan fiskal Indonesia. Ia mengakui posisi sulit pemerintah dalam menjaga ketersediaan BBM murah bagi rakyat kecil.
"Bagi masyarakat kecil tentu Pertalite sangat penting dan bermanfaat. Tetapi dengan harga minyak mentah yang tinggi tentu beban subsidi akan membebani APBN," kata Jayan Sentanuhady, Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sebagai langkah konkret, pemerintah diharapkan memperketat verifikasi di lapangan guna meminimalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jayan mengungkapkan pengamatannya terhadap kendaraan kelas atas yang masih memanfaatkan fasilitas subsidi tersebut.
"Kadang saya masih melihat Toyota Innova masih beli biosolar," ujarnya Jayan Sentanuhady, Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM).
