Serbuan truk impor asal China mulai memberikan tekanan besar terhadap industri kendaraan niaga nasional karena dinilai tidak memenuhi regulasi pemerintah. Dampak masuknya kendaraan niaga asing tersebut dilaporkan telah menggerus pasar industri karoseri lokal dalam beberapa tahun terakhir, Kamis (4/6/2026).
Dilansir dari Detik Oto, truk-truk impor tersebut melanggar aturan terkait tingkat kandungan lokal atau TKDN serta regulasi emisi Euro. Selain itu, kendaraan niaga dari negara tirai bambu ini masuk dalam kondisi lengkap dengan bak bawaan, sehingga memangkas keterlibatan industri karoseri domestik.
Direktur PT Metalindo Teknik Utama (MTU), Syarifuddin Tangka menjelaskan bahwa dampak kehadiran truk impor ini paling terasa pada sektor pertambangan. Pasar truk tambang yang sebelumnya digarap oleh industri lokal kini dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
"Kalau dari laporan teman-teman dealer, pasar mining tergerus 10-30 persen dari tahun lalu, nanti bisa dilihat lebih detail di data Gaikindo," ujar Syarifuddin di Karawang, Kamis (4/6/2026).
Kondisi tersebut menyebabkan penurunan drastis pada pesanan pembuatan bak truk dari agen pemegang merek (APM). Padahal, pelaku usaha karoseri dalam negeri sebelumnya mampu mengantongi puluhan unit pesanan setiap bulannya.
"Kalau ini (serbuan truk China) sudah dari dua, tiga tahun terakhir dampaknya. Kenapa? Karena mereka datang itu sudah lengkap dengan dump-nya (baknya), sehingga jangan berhitung TKDN-nya. Kita dipaksa untuk mengarah ke TKDN, mereka datang sudah langsung dengan dump-nya. Jadi complete vehicle datang, impor, langsung terpakai di tambang," tegas Syarifuddin.
Penurunan permintaan ini secara langsung memukul para pelanggan industri karoseri lokal yang berada di bawah naungan agen tunggal pemegang merek (ATPM). Akibatnya, aktivitas produksi bak truk di dalam negeri menjadi hampir tidak ada.
"Ini juga yang betul-betul mematikan kustomer kami, yang ada di ATPM, sebelumnya yang biasa order 30 sampai 50 dalam satu bulan, ini tak ada lagi. Paling ada cuma 1-2," terangnya lagi.
Pihak industri bersama Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) mengaku sudah menyampaikan keresahan ini kepada kementerian terkait. Kendati penyampaian aspirasi dilakukan dalam berbagai pertemuan, solusi konkret dari pemerintah dinilai belum terealisasi.
"Kalau bicara ke pemerintah, dengan Askarindo kita sudah vokal sebenarnya. Dari setiap pertemuan ke kementerian-kementerian, selalu disampaikan," ujar Syarifuddin.
Syarifuddin menambahkan bahwa terjadi ketimpangan aturan yang mencolok antara pelaku usaha domestik dan importir. Industri lokal diwajibkan mematuhi standar ketat seperti emisi Euro 4 dan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL), sementara sebagian truk impor disinyalir masih menggunakan spesifikasi lama.
"Kita dibatasi dengan aturan, ada aturan ODOL yang harus kita patuhi. Sementara mobil-mobil (truk) impor ini (dari sisi emisi) ada yang masih Euro2, Euro3, (sementara) kita dipaksakan Euro4 dengan teknologinya kita. Itu betul-betul miris. Karena kita dipaksakan untuk mengikuti aturan yang ada, sementara yang impor jauh dari (aturan) itu, belum lagi kalau bicara ukuran dimensinya, sudah betul-betul tidak ada aturan kalau mobil impor," tukasnya.
