Pemerintah Indonesia tengah menggodok rencana pemberian insentif tambahan bagi sektor transportasi ramah lingkungan. Dilansir dari Detik Oto, kebijakan stimulus ini nantinya akan dibedakan berdasarkan spesifikasi teknologi baterai yang digunakan pada kendaraan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya memberikan penegasan bahwa skema insentif ini dirancang secara eksklusif untuk kendaraan listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV). Kebijakan tersebut dipastikan tidak menyasar kendaraan jenis hibrida atau hybrid.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah menjadi instrumen utama dalam upaya percepatan adopsi kendaraan listrik ini. Saat ini, otoritas terkait sedang melakukan pemindaian mendalam untuk menentukan skema yang paling efektif di lapangan.
Mekanisme penyaluran subsidi nantinya akan mengacu pada jenis teknologi penyimpanan energi yang diusung pabrikan. Kendaraan dengan baterai berbahan dasar nikel diproyeksikan akan mendapatkan besaran insentif yang lebih kompetitif dibandingkan teknologi non-nikel.
"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemama. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," ujar Purbaya pada Selasa (12/5/2026).
Langkah pemberian subsidi yang lebih besar untuk baterai nikel merupakan bagian dari strategi hilirisasi industri nasional. Pemerintah berupaya memaksimalkan potensi cadangan nikel Indonesia yang melimpah agar memberikan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," kata Purbaya.
Respons Industri Terhadap Kebijakan Baru
Pabrikan mobil listrik BYD yang aktif beroperasi di pasar domestik turut menanggapi rencana tersebut. Sebagaimana diketahui, BYD saat ini mengandalkan teknologi baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) yang mereka produksi secara mandiri.
Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan bahwa setiap jenis teknologi baterai pada dasarnya memiliki tujuan yang selaras dalam mendukung ekosistem hijau.
"Saya belum bisa memberi tanggapan karena belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Tapi saya percaya tentunya intensi dari pemerintah untuk kita bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi mengurangi subsidi bahan bakar," ujar Luther.
Luther menambahkan bahwa situasi geopolitik global yang semakin kompleks membuat kemandirian ekosistem energi menjadi sangat penting. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai regulasi teknis tersebut kepada pemerintah.
"Apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks untuk tetap bergantung pada ekosistem. Dan kita memang berharap salah satunya melalui teknologi baru, apa pun dari teknologi baterainya walaupun nikel, walaupun LFP itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan," kata Luther.
Bagi BYD, kebijakan insentif dipandang sebagai salah satu dinamika pasar yang mampu menjadi pendorong performa penjualan di tanah air. Perusahaan tetap fokus pada strategi jangka panjang untuk mendukung agenda transisi energi nasional.
"Dan kami juga berharap memang ini adalah booster dari pencapaian penjualan. Tapi tujuan utamanya adalah memang bagaimana produk-produk BYD ini mampu mendukung keseluruhan keinginan dari transisi energi tersebut," ujar Luther.
