Strategi bisnis untuk mendorong migrasi pengguna kendaraan ke bahan bakar berkualitas tinggi menjadi alasan utama harga Pertamax (RON 92) dibanderol lebih rendah dibandingkan nilai keekonomian Pertalite (RON 90). Perbedaan harga ini bertujuan menarik minat masyarakat beralih dari BBM bersubsidi.
Dilansir dari Otomotif, anomali harga terjadi karena nilai asli Pertalite diperkirakan mencapai Rp 16.088, sementara Pertamax dijual seharga Rp 12.300. Guru Besar ITB sekaligus pakar bahan bakar, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, menyebutkan bahwa selisih harga antar oktan di pasar luar negeri sebenarnya sangat tipis.
Langkah ini berkaitan erat dengan penertiban penggunaan barcode bagi konsumen yang ingin membeli bahan bakar bersubsidi di SPBU. Berdasarkan data lapangan, kebijakan ini sudah mulai terlihat pada pengisian bahan bakar di Jawa Barat sejak Rabu (1/4/2026).
Yuswidjajanto menjelaskan bahwa penetapan harga yang kompetitif merupakan taktik pemasaran untuk mengubah perilaku konsumen di Indonesia.
"Itu adalah strategi bisnis, supaya pengguna Pertalite mau berpindah ke Pertamax. Apalagi, setelah adanya penertiban barcode untuk bisa membeli BBM bersubsidi bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan," ujar Yuswidjajanto, pakar bahan bakar dan pelumas ITB.
Perpindahan penggunaan bahan bakar tersebut diharapkan mampu meringankan beban keuangan negara melalui penghematan alokasi dana subsidi. Efisiensi tersebut nantinya dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan di sektor lain.
"Kalau migrasi itu terjadi, mestinya anggaran subsidi BBM bisa berkurang dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat," kata Yuswidjajanto.
Terdapat perbedaan mendasar dalam pemberian bantuan harga antara kedua jenis bahan bakar tersebut di pasar domestik. Selisih harga jual Pertamax saat ini ditanggung secara mandiri oleh pihak perusahaan penyedia, bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Yuswidjajanto menyoroti ketidaksesuaian sasaran subsidi yang saat ini masih melekat pada komoditas sehingga masih bisa dinikmati kelompok mampu.
"Subsidi seharusnya melekat pada orang, bukan pada barang. Sehingga, BBM subsidi tidak bisa/boleh dibeli oleh orang yang mampu. Sayangnya, kesadaran itu belum tumbuh di masyarakat kita, sehingga kebocoran subsidi masih sangat besar," ujarnya.
Penggunaan skema subsidi oleh perusahaan memungkinkan harga Pertamax tetap terjangkau bagi pemilik kendaraan modern meski tanpa bantuan dana pemerintah.
Yuswidjajanto menambahkan, Pertamax bisa dijual di angka Rp 12.300 karena disubsidi oleh Pertamina, bukan oleh negara. Berbeda statusnya dengan Pertalite yang disubsidi pemerintah.
