Pemerintah Thailand sedang mempersiapkan rencana untuk memangkas masa berlaku kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing dari 60 hari menjadi 30 hari guna menekan angka pelanggaran hukum. Evaluasi besar terhadap sistem visa ini dibahas dalam pertemuan menteri Partai Bhumjaithai pada Senin (11/5/2026) sebagai bagian dari upaya pengetatan masuknya warga negara asing.
Langkah ini diambil setelah munculnya serangkaian laporan mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh turis asing, termasuk wisatawan asal China dan sejumlah tokoh penting di area taman nasional. Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Travel, kebijakan ini akan berdampak pada warga dari 93 negara yang sebelumnya menikmati durasi tinggal lebih lama tanpa dokumen visa tambahan.
Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surasak Phancharoenworakul menjelaskan bahwa peninjauan aturan ini merupakan instruksi langsung untuk memeriksa seluruh kategori izin tinggal secara menyeluruh. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga.
"Perdana menteri secara informal telah menginstruksikan berbagai lembaga untuk membentuk kelompok kerja guna mempertimbangkan seluruh kategori visa," kata Phancharoenworakul, dilansir dari The Star, Jumat (15/5/2026).
Penelitian internal pemerintah menunjukkan bahwa rata-rata durasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Thailand sebenarnya hanya mencapai sembilan hari. Meski wisatawan asal Norwegia tercatat memiliki masa tinggal terlama dengan rata-rata 21 hari, batas waktu 30 hari dinilai sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan pariwisata mayoritas pengunjung.
Pengurangan masa tinggal ini juga ditujukan untuk menutup celah bagi pelaku kriminal yang sering menyamar sebagai pelancong untuk masuk ke wilayah Thailand. Bagi warga asing yang memiliki kepentingan spesifik di luar wisata, pemerintah menyarankan penggunaan visa yang sesuai dengan peruntukannya.
Kementerian Luar Negeri Thailand kini sedang menyusun rincian teknis kebijakan tersebut untuk kemudian dipresentasikan di hadapan kabinet. Meskipun ada perubahan aturan, pihak otoritas meyakini bahwa langkah ini tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas pasar pariwisata internasional Thailand secara global.
