Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 April 2026 telah menembus Rp 112,49 triliun, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5/2026).
Pencapaian tersebut setara dengan 34,41 persen dari total target yang ditetapkan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Program ini dinilai menjadi penggerak roda ekonomi di berbagai daerah sekaligus pendorong kemajuan sektor UMKM.
Pemerintah sendiri mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp 300 triliun untuk program kredit tersebut sepanjang tahun ini. Berdasarkan hasil pemantauan resmi, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerima modal ini mencatatkan lonjakan omzet rata-rata hingga 34 persen.
"Kemudian yang terkait dengan UMKM tentu ini sangat menunjang daerah. Ini mendukung UMKM, omzetnya naik 34% setelah memperoleh kredit usaha rakyat.Kita siapkan kredit usaha rakyat sekitar Rp 300 triliun," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Penyaluran modal kerja ini sebagian besar masih terserap di Pulau Jawa dengan angka mencapai Rp 48,81 triliun atau 50,74 persen dari porsi nasional. Wilayah Sumatera menyusul dengan serapan Rp 23,83 triliun, diikuti oleh Sulawesi yang mencatatkan angka Rp 9,53 triliun.
Pada tingkat provinsi, Jawa Tengah memimpin penyerapan terbesar senilai Rp 17,13 triliun, diikuti Jawa Timur sebesar Rp 15,58 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp 10,45 triliun. Selain memicu kenaikan omzet, program ini dilaporkan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 18 hingga 27 persen.
Secara keseluruhan, dana senilai Rp 96 triliun dari total realisasi tersebut telah dialokasikan kepada 1,54 juta debitur. Sektor pertanian juga ikut tersentuh melalui penyaluran untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan nilai sekitar Rp 50 miliar.
"Kemudian alsintan sekitar Rp 50 miliar.Nah penyaluran KUR harus digenjot dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong perekonomian di daerah," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
