Pemerintah Indonesia tengah mematangkan kajian pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah strategis lintas kementerian ini telah berjalan selama lebih dari satu tahun guna membenahi tata kelola ekspor komoditas secara nasional.
"Ini sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun. (Kajiannya) di multi kementerian," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, komoditas sumber daya alam (SDA) menyumbang porsi besar hingga 60 persen dari total ekspor nasional. Tiga komoditas dengan kontribusi tertinggi meliputi batu bara sebesar 8,65 persen, CPO sebanyak 8,63 persen, serta ferro alloy mencapai 5,82 persen.
Urgennya pengaturan tata kelola ekspor ini dipicu oleh maraknya praktik perbedaan pencatatan nilai ekspor-impor antarnegara mitra dagang atau under-invoicing. Fenomena tersebut berdampak langsung terhadap penurunan penerimaan negara dan stabilitas nilai tukar rupiah.
"Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor," ujar Airlangga.
