Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua bulan ke depan dalam rapat koordinasi terbatas pada Selasa (26/5/2026).
Langkah penyesuaian tata kelola kerja aparatur negara ini diputuskan seiring dengan penyusunan paket stimulus ekonomi triwulan II 2026 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Kebijakan Work From Home terus kami evaluasi agar tata kelola pemerintahan semakin efektif sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi nasional," ujar Airlangga lewat unggahan akun Instagram resminya (@airlanggahartarto_official), Selasa (26/5/2026).
Evaluasi terhadap implementasi WFH sepanjang dua bulan ke belakang memperlihatkan dampak positif pada sektor konsumsi energi. Kebijakan ini diklaim mampu memicu penurunan angka pemakaian BBM jenis Pertalite hingga 9 persen pada April 2026.
"Karena itu, kebijakan WFH diputuskan untuk dilanjutkan selama dua bulan ke depan," kata Airlangga.
Selain membahas masalah skema kerja pegawai, pertemuan tersebut merumuskan instrumen stimulus ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat pada paruh kedua tahun ini. Pemerintah berencana memangkas ongkos angkutan umum hingga membebaskan pajak tiket pesawat.
"Pemerintah menyiapkan diskon transportasi untuk periode liburan sekolah serta Natal dan Tahun Baru 2027, mulai dari tarif kereta api, kapal Pelni, penyeberangan ASDP, hingga insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi," terang Airlangga.
Insentif fiskal lain juga diarahkan pada sektor industri kreatif, khususnya bagi para pekerja literasi melalui penyesuaian tarif pemotongan pajak royalti.
"Selain itu, Pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi penulis melalui PPh Final Royalti sebesar 1,5% sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif nasional," sambungnya.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menjadwalkan aktivasi kembali Program Magang Nasional yang ditargetkan mampu menyerap 150 ribu partisipan pada Juli 2026. Di samping itu, program vokasi skala nasional sedang dipersiapkan bagi para lulusan SMK serta pekerja korban PHK guna menyelaraskan kompetensi dengan kebutuhan dunia industri.
