Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2027 sebesar Rp1.370,3 triliun pada Kamis (7/5/2026). Dilansir dari Ekonomi, sekitar 45,7 persen atau senilai Rp625,28 triliun dari total dana tersebut dialokasikan khusus untuk mendukung Program Prioritas Nasional (PKPN).
Angka belanja PKPN pada 2027 menunjukkan tren kenaikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang berjumlah Rp530,12 triliun. Meskipun total pagu indikatif K/L secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan DIPA awal APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun, porsi untuk program prioritas justru diperbesar.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menjelaskan bahwa penentuan pagu ini memang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas serta belanja pendukung fondasinya. Selain PKPN, anggaran akan diarahkan untuk belanja operasional, belanja wajib, proyek tahun jamak (MYC), serta KPBU.
"Meskipun ini lebih kecil, namun ini sudah mencakup PKPN sebesar Rp625 triliun," kata Putut, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas.
Penegasan mengenai fokus anggaran ini disampaikan Putut dalam panel diskusi Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Jakarta. Ia juga mengimbau agar K/L yang tidak mendapat alokasi PKPN tidak perlu merasa khawatir karena dukungan anggaran tetap diberikan sesuai kewenangan instansi masing-masing.
Pemerintah menyusun 60 program PKPN dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang terbagi ke dalam delapan klaster strategis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Beberapa klaster utama mencakup kedaulatan pangan dengan sembilan program seperti pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dan industri garam nasional. Selain itu, terdapat 16 program kemandirian energi dan 13 program pendidikan yang meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah.
Klaster lain yang menjadi fokus adalah kesehatan, hilirisasi industri, serta ekonomi kerakyatan melalui pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Upaya penurunan kemiskinan juga diperkuat melalui program bantuan sosial terintegrasi bagi 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja.
